Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • DPR terbuka untuk terima masukan soal RUU TNI

    DPR terbuka untuk terima masukan soal RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI terbuka untuk menerima masukan-masukan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini sedang diproses oleh Komisi I DPR RI.

    Dia pun berharap perubahan ketentuan yang terjadi dan diputuskan dalam RUU TNI adalah yang terbaik untuk bangsa.

    Menurut Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, seluruh elemen masyarakat dipersilakan memberikan masukan soal RUU TNI tersebut.

    “Bagi kami yang akan diputuskan nanti adalah Insya Allah adalah yang terbaik buat bangsa dan negara,” kata

    Pada Selasa ini, dia menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan.

    Menurut dia, akan ada beberapa hal krusial yang dibahas mengenai RUU tersebut.

    Selain itu, dia pun merespons saat ditanya mengenai pernyataan Panglima TNI Agus Subiyanto yang mengharuskan seorang prajurit TNI pensiun dini jika menjabat di instansi lain.

    Puan menilai bahwa pernyataan Agus itu berdasarkan ketentuan UU TNI yang saat ini masih berlaku.

    “Bahwa Panglima tentu saja itu sesuai dengan UU TNI yang sekarang, jadi nanti kita lihat bagaimana apakah itu akan dilaksanakan, apakah yang itu akan direvisi dan lain sebagainya tentu saja nanti tergantung dari hasil RDP dan masukan dari masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (18/2) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Sebut Keputusan Pemilihan Pengganti Hasto jadi Hak Prerogatif Megawati

    Puan Sebut Keputusan Pemilihan Pengganti Hasto jadi Hak Prerogatif Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyatakan pihaknya belum menentukan Plt Sekjen pdip usai Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurutnya, pergantian atau pemilihan struktur organisasi partai seluruhnya merupakan hak prerogratif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Di struktur DPP partai sebelumnya itu dipilih dalam Kongres dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Cucu Proklamator RI ini turut menyebut kepastian soal ada atau tidaknya Plt. Sekjen pun perlu melalui pertimbangan internal partai, yang nantinya memutuskan apakah perlu ada atau tidak.

    “Ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu, akan atau tidak akan dan lain sebagainya,” pungkasnya.

    Beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan menonaktifkan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal atau sekjen partai meskipun kini tengah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara korupsi. 

    Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Komarudin Watubun menyebut bahwa partainya juga tidak akan menunjuk baik pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh) sekjen menggantikan Hasto Kristiyanto. 

    “Tidak ada Plt atau Plh, Mas Hasto tidak dinonaktifkan,” tuturnya di DPP PDIP Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Menurut Komarudin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengambil alih tugas dan fungsi kesekjenan selama Hasto ditahan KPK.

  • Takaran MinyaKita Disunat, Puan: DPR Bakal Sidak Langsung

    Takaran MinyaKita Disunat, Puan: DPR Bakal Sidak Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi terkait berkenaan temuan beredarnya MinyaKita tak sesuai takaran 1 liter per kemasan. 

    Tak hanya berkoordinasi saja, dia pun menyebut pihaknya juga bisa meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan MinyaKita terpenuhi saat Ramadan dan jelang Lebaran.

    “Jadi DPR akan menanyakan dan kemudian bahkan bisa juga melakukan sidak dan meninjau langsung ketersediaan [MinyaKita],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini bersama pemerintah juga ingin agar pasokan minyak harus selalu ada jelang Lebaran nanti. 

    “Bahkan jangan sampai tidak ada pasokan dari minyak, bukan hanya MinyaKita saja, tapi minyak goreng menuju sampai bulan lebaran bersama dengan pemerintah,” ujar Puan.

    Perlu diketahui, selama periode Januari-Maret 2025, Kementerian Perdagangan telah menemukan dua kasus penjualan MinyaKita dengan takaran kurang dari 1 liter atau hanya mencapai 750–800 mililiter (800 ml).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku bahwa Kemendag telah mengetahui adanya produsen MinyaKita yang melakukan kecurangan terkait takaran tidak mencapai 1 liter seperti yang ditetapkan pemerintah. 

    Dia mengatakan, informasi tersebut diperoleh dari masyarakat atau konsumen MinyaKita serta tim Kemendag yang terjun langsung di lapangan. Lebih lanjut, dia juga mengeklaim Kemendag telah melakukan antisipasi dan mengejar perusahaan tersebut.

    “Jadi itu sebenarnya sudah kita dari awal sebenarnya kita sudah tahu, kita antisipasi, langsung kita kejar ke perusahaannya,” bebernya, Senin (10/3/2025).

  • Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

    Jakarta –

    Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, To Lam di Gedung DPR/MPR. Kedua pihak bersepakat meningkatkan kerja sama antarparlemen.

    Puan mengatakan hubungan Indonesia-Vietnam sudah terjalin lama. Bahkan hubungan baik itu sudah terjalin sejak presiden terdahulu yakni Soekarno dan Ho Chi Minh.

    “Dalam pembicaraan tersebut, beliau (To Lam) menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam sudah mempunyai hubungan yang sangat panjang, selama 70 tahun, bahkan tahun ini adalah kedua negara akan merayakan ulang tahun yang ke 80,” kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    “Beliau menyampaikan bahwa hubungan ini sudah berjalan dimulai dengan satu modal yang sangat baik yaitu hubungan baik antara dua founding father, yaitu Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh yang sama-sama founding father dari kedua negara,” lanjut Puan.

    Oleh karena itu, Puan sepakat meningkatkan hubungan baik Indonesia dan Vietnam. Ia berkomitmen untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi hingga perdagangan.

    “Karenanya kami bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan di kedua negara dan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan National Assembly atau DPR yang ada di Vietnam untuk sama-sama dalam meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, people to people contact ataupun hubungan dengan masyarakat dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” ujar Puan.

    “Saya juga membuka pintu bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam. Dan kita akan sama-sama menjaga soliditas ASEAN, karena dalam dinamika dunia global ini, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di dunia dibutuhkan soliditas negara-negara ASEAN untuk lebih kuat,” tambahnya.

    Sejauh ini memang sudah banyak kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Vietnam. Puan mengapresiasi komitmen Vietnam terus bekerja sama dengan pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    (dwr/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Puan bertukar pikiran dengan Sekjen PKV soal efisiensi pemerintahan

    Puan bertukar pikiran dengan Sekjen PKV soal efisiensi pemerintahan

    Kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berbeda dengan yang dilakukan Vietnam.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani saling bertukar pikiran dan pengalaman saat bertemu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam terkait dengan efisiensi pemerintahan yang dilakukan oleh Indonesia maupun Vietnam.

    Menurut Puan, kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berbeda dengan yang dilakukan Vietnam.

    “Indonesia negara membutuhkan lebih banyak SDM untuk membangun bangsa dan negara,” kata Puan saat konferensi pers usai menerima To Lam di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Puan melanjutkan, “Tentu saja kami saling membuka diri, bertukar pengalaman. Namun, juga harus dibedakan antara Indonesia dan Vietnam.”

    Seperti diketahui bahwa Vietnam melakukan efisiensi di pemerintahannya dengan memangkas jumlah kementerian, sedangkan Indonesia tetap memiliki banyak kementerian, tetapi melakukan efisiensi dari sisi alokasi anggaran.

    Untuk itu, kata Puan, apa pun kebijakan yang diputuskan oleh kedua negara pasti didasari oleh kebutuhan masing-masing.

    Baik Indonesia maupun Vietnam, menurut dia, menginginkan hal yang terbaik untuk negaranya.

    “Bertukar pikiran itu akan menjadi sangat baik. Tadi juga saya sampaikan untuk tindak lanjuti pertemuan ini dengan Bapak To Lam yang akan dilakukan dengan teman-teman DPR,” katanya.

    Sekjen PKV To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, sudah tiba di Indonesia setelah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Sebelumnya, To Lam menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (10/3).

    Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden dalam siaran resminya di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa kedatangan To Lam menjadi momentum untuk memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belum Tentukan Plt Sekjen PDIP usai Hasto Ditahan KPK, Puan Bicara Hak Prerogatif Megawati

    Belum Tentukan Plt Sekjen PDIP usai Hasto Ditahan KPK, Puan Bicara Hak Prerogatif Megawati

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto/Arif Julianto

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) sekretaris jenderal (sekjen) partainya merupakan kewenangan dari Megawati Soekarnoputri. Ia menuturkan, keputusan untuk merubah struktur akan dilakukan dalam Kongres PDIP.

    Pernyataan itu dilontarkan Puan sekaligus merespons belum adanya Plt Sekjen PDIP pasca Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. “Pergantian yang ada di struktur DPP partai merupakan karena memang sebelumya itu dipilih dalam kongres, dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari ketua umum,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Kendati demikian, Ketua DPR ini mengatakan, perubahan komposisi struktur DPP termasuk adanya plt sekjen akan dipertimbangkan secara internal. “Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain sebagainya tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu akan atau tidak akan dan lain sebagainya,” tutur Puan.

    Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan menunjuk sosok baru untuk mengisi posisi sekretaris jenderal (sekjen). PDIP juga tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen untuk mengganti Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK.

    “Sehubungan dengan masalah sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjuk Plt Sekjen,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Komarudin, nantinya komando partai akan langsung dipimpin oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Komarudin tak merinci alasan Megawati tak menunjuk Sekjen baru.

    “Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri,” tutur dia.

    (rca)

  • Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI

    Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI

    Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal
    Partai Komunis Vietnam
    (PKV)
    To Lam
    di Gedung Nusantara,
    Kompleks Parlemen
    , Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , To Lam mendatangi Kompleks Parlemen tepat pukul 09.45 WIB dengan iring-iringan kendaraan, serta pengawalan resmi untuk tamu kenegaraan.
    Sesampainya di lokasi, To Lam berjalan di atas karpet merah menuju Gedung Nusantara, yang dikenal sebagai “gedung kura-kura”.
    Puan Maharani pun langsung menyambut kedatangannya dan keduanya saling berjabat tangan.
    Setelahnya, Puan mengajak To Lam untuk menandatangani dokumen tamu kenegaraan sebagai tanda kunjungan resmi.
    Keduanya juga menyempatkan diri berfoto bersama dengan latar belakang bendera Indonesia dan Vietnam.
    Selain berfoto berdua, Puan dan To Lam juga melakukan sesi foto bersama rombongan masing-masing.
    Dalam agenda kenegaraan ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto beserta sejumlah anggota DPR lainnya.
    Setelah sesi foto, Puan dan To Lam menuju Ruang Abdul Muis untuk menggelar pertemuan tertutup.
    Pertemuan ini hanya dihadiri oleh Puan, To Lam, serta pejabat terkait dari kedua negara.
    Sementara para peserta lainnya, termasuk jajaran yang berasal dari Vietnam, dipersilakan keluar ruangan sebelum diskusi dimulai.
    Pada kunjungan ke
    kompleks parlemen
    hari ini, To Lam juga dijadwalkan menemui Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Gedung Nusantara III.
    Diketahui, Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam To Lam tiba di Indonesia bersama istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (9/3/2025).
    Sehari kemudian, yakni pada Senin (10/3/2025), To Lam beserta rombongannya bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
    Adapun kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat
    hubungan bilateral
    antara Indonesia dan Vietnam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Maharani Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa yang Dibahas?

    Puan Maharani Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa yang Dibahas?

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani bertemu dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam di gedung DPR Senayan, Jakarta hari ini, Selasa (11/3/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

    “DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan national assembly DPR yang ada di Vietnam untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, kemudian hubungan people contact ataupun hubungan dengan masyarakat dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” kata Puan Maharani dalam konferensi persnya.

    Politisi PDIP itu juga menegaskan bahwa delapan partai politik yang kini ada di DPR siap bekerja sama dengan partai politik Vietnam.

    Ia mengatakan, Indonesia maupun Vietnam sama-sama berkomitmen untuk menjaga solidaritas ASEAN.

    “Karena dalam dinamika global seperti ini, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia, dibutuhkan solidaritas negara-negara ASEAN lebih kuat, lebih solid dalam bergotong royong membangun negaranya masing-masing dan juga menjaga kawasan yang ada di Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN,” pungkasnya.

    Puan Maharani mengatakan, pertemuannya dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam dilakukan lantaran kedua negara sudah memiliki hubungan panjang yang baik, yakni 70 tahun sejak kedekatan Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh.
     

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu, 9 Maret 2025.

    Lawatan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama To Lam sejak menjabat sebagai Sekjen PKV dan berlangsung hingga 11 Maret 2025. Kedatangannya di Indonesia menjadi momen penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yang telah terjalin selama 70 tahun.

    Kedatangan Disambut dengan Upacara Kenegaraan

    Setibanya di Indonesia, To Lam disambut dengan upacara jajar pasukan serta diiringi alunan musik dari Korps Musik TNI dan dentuman meriam. Di apron Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mewakili Pemerintah RI dalam penyambutan resmi.

    Turut hadir dalam acara penyambutan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto, serta Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi. Dari pihak Vietnam, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong, juga turut mendampingi To Lam.

    Setelah mendarat, To Lam langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum menghadiri serangkaian agenda kenegaraan di Jakarta keesokan harinya.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Pada Senin 10 Maret 2025, To Lam dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara ini akan diikuti dengan pertemuan tatap muka (tete-a-tete) antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, akan dilakukan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis antara kedua negara.

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 WIB. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai topik, termasuk:

    Kerja Sama Ekonomi
    Penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam. Keamanan dan Pertahanan
    Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan Strategis
    Langkah-langkah memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Isu Maritim
    Pembahasan terkait batas wilayah dan eksplorasi sumber daya laut.

    Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan To Lam akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada publik dan media internasional.

    Agenda Lain: Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga Negara

    Selain bertemu dengan Presiden Prabowo, Sekjen PKV To Lam juga dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga negara, di antaranya:

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani Ketua DPR RI Puan Maharani Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

    Pertemuan ini akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan politik dan kerja sama legislatif antara Indonesia dan Vietnam.

    Signifikansi Kunjungan To Lam ke Indonesia

    Kunjungan To Lam ke Indonesia bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan memiliki sejumlah signifikansi strategis:

    Peringatan 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam

    Tahun 2025 menandai tujuh dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Sejak era Presiden Soekarno dan pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, kedua negara telah membangun hubungan yang erat dalam berbagai aspek.

    Penguatan Kemitraan Strategis

    Indonesia dan Vietnam telah menjalin kemitraan strategis sejak 2013. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan pertahanan.

    Peran Indonesia dan Vietnam di ASEAN

    Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk dalam isu Laut China Selatan.

    Peluang Investasi dan Perdagangan

    Vietnam merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Asia Tenggara. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pengusaha kedua negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Geram dengan PSI, Stefan Antonio: Berisik Cuma Buat Cari Muka dan Jabatan, Bukan Bela Kepentingan Bangsa dan Rakyat

    Geram dengan PSI, Stefan Antonio: Berisik Cuma Buat Cari Muka dan Jabatan, Bukan Bela Kepentingan Bangsa dan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio memberi peringatan keras ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Stefan Antonio menyindir terkait sikap dari PSI yang saat ini memilih bungkam terkait RUU Perampasan aset.

    Padahal menurutnya, PSI dulu merupakan salah satu Partai yang paling sering membahas terkait RUU ini.

    Mereka bahkan sampai menyerang PDIP dan Puan Maharani karena belum mengesahkan RUU ini.

    “Sampai detik ini Partai (katanya) anak muda @psi_id mingkem soal RUU perampasan aset,” tulisnya dikutip Senin (10/3/2025).

    “Padahal waktu dulu berisik banget
    Nyerang PDIP dan Puan Maharani. Kenapa DPR katanya enggak sahkan RUU tersebut,” ujarnya.

    Lanjut, ia menyebut Koalisi dari PSI yakni Indonesia Maju saat ini menguasai 80 persen di parlemen hal inilah yang membuat mereka bungkam.

    “Skarang saat koalisi mereka menguasai 80% Parlemen. Mereka bungkam,” ujarnya.

    “Bahkan saat @RajaJuliAntoni melakukan bagi-bagi jabatan buat Kader PSI di Kementriannya mereka juga bungkam !!!,” tuturnya.

    Stefan Antonio juga memberi sindiran menohok dengan menyebut PSI dengan sok bersih dan sok progresif.

    Padahal sifat asli para kadernya menurutnya cuma berisik, cari muka dan cari jabatan.

    “Beginilah mental asli dari PSI
    yang sok bersih dan sok progresif,” ungkapnya.

    “Tai kucing integritas. Berisik cuma buat cari muka dan jabatan doang! Bukan bela kepentingan bangsa dan rakyat,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)