Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Puan sebut PDIP belum tunjuk Plt Sekjen karena hak prerogatif Ketum

    Puan sebut PDIP belum tunjuk Plt Sekjen karena hak prerogatif Ketum

    Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain, tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa PDIP belum menunjuk Plt Sekjen baru pengganti Hasto Kristiyanto yang ditahan karena hal tersebut merupakan hak atau kewenangan ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

    “Karena memang sebelumnya itu dipilih dalam Kongres dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari Ketum,” kata Puan saat menjawab pertanyaan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut Puan, pergantian struktur DPP PDIP biasanya dilakukan di dalam agenda kongres partai. Namun bila ada kejadian luar biasa, menurutnya pergantian struktur tersebut akan menjadi pertimbangan dari internal PDIP.

    “Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain, tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak perlu, akan atau tidak akan dan lain sebagainya,” kata dia.

    Terkait pelaksanaan Kongres PDIP, Puan pun belum bisa memastikan jadwalnya dalam waktu dekat. Dia menyebut sebelumnya PDIP sempat menyatakan akan menggelar kongres pada April, tetapi sejauh ini belum diputuskan.

    “Jadi kita selesaikan dulu ibadah puasa, kita menuju Lebaran kemudian setelah itu baru kami DPP partai, tentu saja dengan ketua umum, akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Sesuai Takaran dan Melebihi HET, DPR Akan Pantau Distribusi MinyaKita

    Tak Sesuai Takaran dan Melebihi HET, DPR Akan Pantau Distribusi MinyaKita

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyebut komisi berkaitan dengan perdagangan akan meninjau langsung ke lapangan menyusul temuan MinyaKita tidak sesuai takaran.

    “Komisi terkait untuk menanyakan bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” kata Puan menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3).

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyebut parlemen perlu memastikan pasokan MinyaKita tak langka jelang Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Jangan sampai kebutuhan MinyaKita dalam bulan puasa dan menjelang lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhan masyarakat,” lanjut dia.

    Puan bahkan mengatakan parlemen akan memastikan stok minyak goreng secara keseluruhan tersedia setelah heboh takaran MinyaKita tak sesuai.

    “Bukan hanya MinyaKita saja, tetapi minyak goreng menuju sampai bulan lebaran bersama dengan pemerintah,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng dengan merek MinyaKita yang dikemas di bawah ketentuan yang seharusnya berisi 1 liter. Amran menemukan pelanggaran itu saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin.

    “Volumenya (MinyaKita) tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran dalam keterangannya pada Jumat, 8 Maret 2025.

    Menurut Amran MinyaKita yang ia temukan itu diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Selain volume yang tidak sesuai, Amran memastikan MinyaKita itu dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

  • Puan terima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di DPR

    Puan terima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di DPR

    Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Puan terima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 14:42 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Gedung Nusantara atau “gedung kura-kura”, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa.

    To Lam tiba di kompleks parlemen tepat pada pukul 09.00 WIB dengan iring-iringan kendaraan beserta pengawalan resmi bagi tamu kenegaraan. Ketika tiba, To Lam langsung berjalan di karpet merah hingga masuk ke Gedung Nusantara dan diterima oleh Puan Maharani.

    Usai bersalaman, Puan pun mengajak To Lam untuk menandatangani dokumen tamu kenegaraan secara resmi. Setelah itu, Puan dan To Lam berfoto bersama di dalam area Gedung Nusantara dengan latar belakang bendera kedua negara.

    Kemudian Puan dan To Lam beserta rombongannya masing-masing berfoto bersama. Saat itu, Puan pun didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto beserta para Anggota DPR RI lainnya.

    Mereka pun setelah berfoto, kemudian masuk ke Ruang Abdul Muis, yang berada di sebelah kanan Gedung Nusantara untuk melakukan pertemuan secara tertutup.

    Pertemuan itu pun terbatas hanya untuk Puan, To Lam, serta pejabat-pejabat terkait. Selain yang dimaksud, orang-orang lainnya dipersilakan keluar ruangan, termasuk jajaran yang berasal dari Vietnam.

    Selain dengan Puan, To Lam juga direncanakan bakal menemui Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Gedung Nusantara III, yang masih berada di kompleks parlemen.

    Adapun, Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya Ngo Phu’o’ng Ly tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Sumber : Antara

  • Membaca Pergerakan PDIP Usai Praperadilan Hasto Gugur

    Membaca Pergerakan PDIP Usai Praperadilan Hasto Gugur

    Jakarta –

    Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menggugurkan permohonan kedua praperadilan status tersangka Hasto Kristiyanto. Alasan utama pengguguran ini adalah berkas perkara kasus suap Hasto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor oleh KPK sebelum sidang praperadilan kedua dimulai. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

    Kini, status Hasto sudah berubah di mata hukum. Beriringan dengan diterimanya berkas perkara di pengadilan, Sekjen PDIP tersebut berubah menjadi terdakwa. Mengutip detikNews, Hasto kini juga berstatus sebagai tahanan pengadilan.

    Meski tidak terima dengan keputusan ini, pihak Hasto tidak memiliki pilihan untuk menampiknya. Pihaknya juga menyebut jika gugurnya praperadilan kedua tersebut merupakan hasil dari strategi KPK yang mereka nilai takut kalah.

    “Mungkin KPK tidak memikirkan itu mereka hanya berpikir bahwa mereka takut kalah, sehingga dengan cara seperti ini mereka potong,” kata Maqdir Ismail, pengacara Hasto (10/3) lalu.

    Sementara itu juru bicara PDIP, Ronny Talappesy, juga menanggapi putusan hakim dalam sidang praperadilan kedua tersebut. Ronny menyebut adanya dugaan kriminalisasi terhadap proses hukum Hasto. Tidak jauh berbeda dengan Maqdir, Ronny menilai putusan tersebut merupakan hasil dari akal-akalan KPK.

    “Ini akal-akalan KPK saja persidangan pada tanggal 3 Maret mereka sampaikan belum siap sehingga tidak hadir, tapi ternyata mempercepat berkas untuk disidangkan melalui tahap dua Kamis, tanggal 6 Maret 2025,” kata Ronny, dikutip dari detikNews edisi Senin (10/3).

    Tidak hanya itu, Gunrom menyebut jika kasus ini merupakan kasus tercepat dalam sejarah KPK. Ia membandingkan dengan kasus lain yang lama mangkrak di tangan KPK dan tidak diselesaikan secepat kasus Hasto.

    “Inilah KPK produk Jokowi, maka hanya 2 alternatif bubarkan KPK atau kembali perkuat KPK seperti dulu dengan tidak adanya intervensi politik,” kata Guntur, dikutip dari detikNews, Senin (10/3).

    Terkait hal ini, Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun ikut buka suara. Dirinya mengamini jika hingga saat ini belum ada nama yang disiapkan untuk menduduki kursi sekjen. Ia mengatakan jika hal tersebut adalah kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai.

    “Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain sebagainya, tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu akan atau tidak akan dan lain sebagainya,” kata Puan.

    Lalu sebesar apa efek pergantian status hukum Hasto di internal PDIP? Langkah apa saja yang sudah ditempuh PDIP untuk menyelamatkan Hasto? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur detikNews.

    Masih membahas soal hukum, detikSore akan bergabung dengan Jurnalis detikcom di Aceh untuk membahas kabar terbaru tentang kaburnya puluhan narapidana di Lapas Kutacane. Seperti ditulis detikcom, 50 narapidana melarikan diri dari lapas pada Senin (10/3). Kaburnya para narapidana ini sempat viral di media sosial.

    Mengutip detikSumbagsel, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto 12 orang napi sudah ditangkap kembali tidak lama setelah kabur. Lalu bagaimana kabar terbarunya? Apa penyebab kaburnya para narapidana tersebut? Ikuti laporan jurnalis detikcom selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

    Secara khusus detikSore hari ini akan menghadirkan Johnny White. Dikenal sebagai ahli di bidang voice over atau sulih suara, karyanya sudah banyak terdengar dalam trailer film, iklan, radio, hingga konten video di media sosial. Tidak ingin menyimpan ilmu untuk dirinya sendiri, mantan penyiar radio ini juga aktif mengajar sulih suara lewat kelas-kelas yang dia buka. Benarkah profesi sulih suara cukup menjanjikan? Curi ilmu Johnny White di Sunsetalk nanti.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Puan Respons Pernyataan Panglima Soal TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur

    Puan Respons Pernyataan Panglima Soal TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang menekankan bahwa TNI aktif yang menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri dari militer.

    Puan, mengemukakan bahwa pernyataan Panglima telah sesuai dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berlaku saat ini. Terutama pasal 47 ayat (2) UU TNI yang mengatur regulasi tentang prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil. 

    “Bahwa Panglima tentu saja itu sesuai dengan UU TNI yang sekarang, jadi nanti kita lihat bagaimana apakah itu akan dilaksanakan, apakah yang itu akan direvisi dan lain sebagainya. Tentu saja nanti tergantung dari hasil RDP dan masukan dari masyarakat,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Menyusul hal itu, eks Menko PMK ini pun menyebut hal-hal krusial seperti tadi akan segera dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin siang hari ini, Selasa (11/3/2025).

    Dia turut menekankan RDP itu menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi antara pemerintah dan DPR untuk membahas hal yang menjadi masukan dalam revisi UU TNI. 

    Tak hanya antara dua pihak itu, DPR juga mengaku terbuka untuk menerima masukan dari elemen masyarakat. “DPR membuka diri untuk menerima seluruh masukan dari elemen masyarakat dalam hal pembahasan RUU TNI ini, bagi kami yang akan diputuskan nanti InshaAllah adalah yang terbaik buat bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Batal Digelar April, Puan Tak Tahu Kapan Kongres PDIP Bergulir

    Batal Digelar April, Puan Tak Tahu Kapan Kongres PDIP Bergulir

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan hingga kini partainya masih belum memutuskan bulan dan tanggal pasti Kongres Partai akan diselenggarakan.

    Puan mengaku pihaknya pernah menyampaikan Kongres akan diselenggarakan pada April 2025 mendatang.

    “Waktu itu kami pernah menyampaikan akan dilaksanakan pada bulan April namun sekarang kan masih dalam masa puasa,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/3/2025).

    Sebab itu, ujar putri Ketum Megawati Soekarnoputri ini, pihaknya berpendapat untuk menyelesaikan ibadah puasa hingga menuju lebaran terlebih dahulu.

    “Kemudian setelah itu baru kami DPP partai tentu saja dengan Ketua Umum akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan Kongres yang akan datang,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah pernah mengatakan perhelatan Kongres VI PDIP akan diselenggarakan pada April 2025. Helatan itu juga disebut akan mengundang Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, Prabowo akan menjadi tamu kehormatan setelah nantinya bertemu terlebih dahulu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  

    “Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

  • Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa Hasilnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua
    DPR RI

    Puan Maharani
    menggelar pertemuan terbatas dengan Sekretaris Jenderal
    Partai Komunis Vietnam
    (PKV)
    To Lam
    di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Dalam pertemuan empat mata tersebut, Puan dan To Lam bersepakat untuk mempererat kerja sama antara Indonesia dan Vietnam, baik dari sisi pemerintahan maupun parlemen.
    “Kami bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan di kedua negara, dan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan National Assembly atau DPR yang ada di Vietnam,” ujar Puan saat ditemui usai pertemuan terbatas di Gedung Nusantara, Selasa (11/3/2024).
    Politikus PDI-P ini menyampaikan bahwa ia dan To Lam banyak memperbincangkan hubungan Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin lama.
    To Lam bahkan menyinggung bahwa hubungan baik kedua negara sudah terjalin sejak era Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh, yang merupakan bapak pendiri masing-masing negara.
    “Beliau menyampaikan bahwa hubungan ini sudah berjalan dimulai dengan satu modal yang sangat baik, yaitu hubungan baik antara dua founding father, yaitu Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh,” kata Puan.
    Dalam pertemuan tersebut, Puan dan To Lam juga membahas kerja sama antara parlemen Indonesia dan Vietnam.
    Puan menegaskan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam serta National Assembly atau parlemen Vietnam untuk memperkuat hubungan di berbagai sektor.
    “Untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, people-to-people contact, dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” jelas Puan.
    Selain itu, Puan juga membuka peluang kerja sama antara partai politik di Indonesia dan Vietnam.
    Dia menyatakan bahwa delapan partai di DPR RI siap menjalin hubungan dengan partai-partai di negara komunis tersebut.
    “Karenanya, saya juga membuka pintu bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam,” kata Puan.
    Diberitakan sebelumnya, DPR RI menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal PKV To Lam di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Sehari sebelumnya, PKV beserta rombongannya juga bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (11/3/2025) pagi.

    Dalam pertemuan bilateral ini, Puan mengatakan To Lam menyinggung hubungan baik Indonesia dan Vietnam yang sudah terjalin lama sejak era Presiden Indonesia Soekarno dan Presiden Vietnam sekaligus pendiri Partai Komunis, Ho Chi Minh.

    “Beliau menyampaikan bahwa hubungan erat antar pendiri negara di masa lalu tersebut dapat menjadi modal bagi pengembangan hubungan bilateral di masa depan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Sebab itu, Puan menekankan DPR siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam dan National Assembly yang merupakan parlemen Vietnam, guna memperkuat hubungan antar parlemen.

    “Untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, people to people contact ataupun hubungan dengan masyarakat, dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” ungkap cucu Proklamator RI tersebut.

    Selain itu, untuk memperkuat hubungan parlemen DPR RI juga telah membentuk Group Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam untuk periode 2024-2029 sebagai bagian dari 102 GKSB.

    Menurut pihaknya, ujar Puan, parlemen kedua negara tersebut perlu berkontribusi untuk menyelesaikan masalah internasional, karena berbagai permasalahan dunia yanh dihadapi saat ini tak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja.

    “Saya mendorong parlemen kedua negara memprioritaskan kerja sama konkret Indonesia, dan Vietnam terutama yang manfaatnya dirasakan langsung rakyat dan melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) kedua negara, seperti bidang pertanian, dan perikanan, dan hubungan antar masyarakat,” ujarnya.

    Lebih jauh, eks Menko PMK ini berharap kehadiran To Lam dapat semakin meningkatkan hubungan Indonesia dan Vietnam, termasuk hubungan antara partai politik kedua negara.

    “Saya juga membuka pintu bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam,” tuturnya.

  • Prabowo lepas kepulangan Sekjen PKV usai kunjungannya di Indonesia

    Prabowo lepas kepulangan Sekjen PKV usai kunjungannya di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melepas kepulangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia.

    Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu tiba lebih dulu di ruang holding Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian Sekjen To Lam tiba pukul 11.15 WIB.

    Prabowo pun mengantar To Lam dan istrinya Ngo Phu’o’ng Ly hendak menaiki pesawat maskapai Vietnam Airlines.

    Saat keduanya berjalan menuju pesawat, pasukan jajar kehormatan memberikan penghormatan senjata untuk melepas kepergian To Lam dan rombongan dari Indonesia menuju Vietnam.

    Sesaat sebelum To Lam dan istri menaiki tangga pesawat, Prabowo tampak berjabat tangan melepas kepulangan Sekjen PKV.

    Tampak hadir para pejabat tinggi mendampingi Presiden Prabowo melepas rombongan Sekjen To Lam, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam Denny Abdi. Hadir juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    Adapun sebelum lepas landas menuju Vietnam, Sekjen To Lam bertemu dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa pagi.

    Lawatan To Lam ke Jakarta telah berlangsung sejak Minggu (9/3), serta merupakan yang pertama sejak ia menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis Vietnam.

    Pada Senin (10/3), Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan Sekjen To Lam dengan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Jakarta, yang dilanjutkan dengan pertemuan tete-a-tete, pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing dan pernyataan pers bersama.

    Kunjungan kenegaraan Sekjen PKV ini juga menandai 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini Reaksi Puan Dengar Kabar Heboh Isi Minyakita ‘Disunat’

    Begini Reaksi Puan Dengar Kabar Heboh Isi Minyakita ‘Disunat’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, ikut buka suara soal temuan minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita yang diduga mengalami pengurangan volume isi. Puan mengatakan DPR akan mengecek langsung kebenaran informasi ini terlebih dahulu.

    “Ya terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” kata Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Terlebih dari hal tersebut, Puan menegaskan stok Minyakita di lapangan harus tercukupi. Apalagi saat Ramadan dan menjelang Lebaran, kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sangat tinggi.

    Foto: Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Yang pasti jangan sampai kebutuhan minyak kita dalam bulan puasa dan menjelang lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhannya untuk masyarakat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) bahkan tak ragu mendorong tindakan tegas bagi pelaku.

    “Kalau ada yang curang, penjarakan,” tegas Zulhas ketika dimintai tanggapannya terkait kasus ini.

    (wur/wur)