Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Puan Maharani Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa yang Dibahas?

    Puan Maharani Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Apa yang Dibahas?

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani bertemu dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam di gedung DPR Senayan, Jakarta hari ini, Selasa (11/3/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

    “DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan national assembly DPR yang ada di Vietnam untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, kemudian hubungan people contact ataupun hubungan dengan masyarakat dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” kata Puan Maharani dalam konferensi persnya.

    Politisi PDIP itu juga menegaskan bahwa delapan partai politik yang kini ada di DPR siap bekerja sama dengan partai politik Vietnam.

    Ia mengatakan, Indonesia maupun Vietnam sama-sama berkomitmen untuk menjaga solidaritas ASEAN.

    “Karena dalam dinamika global seperti ini, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia, dibutuhkan solidaritas negara-negara ASEAN lebih kuat, lebih solid dalam bergotong royong membangun negaranya masing-masing dan juga menjaga kawasan yang ada di Asia Tenggara, khususnya negara-negara ASEAN,” pungkasnya.

    Puan Maharani mengatakan, pertemuannya dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam dilakukan lantaran kedua negara sudah memiliki hubungan panjang yang baik, yakni 70 tahun sejak kedekatan Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh.
     

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu, 9 Maret 2025.

    Lawatan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama To Lam sejak menjabat sebagai Sekjen PKV dan berlangsung hingga 11 Maret 2025. Kedatangannya di Indonesia menjadi momen penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yang telah terjalin selama 70 tahun.

    Kedatangan Disambut dengan Upacara Kenegaraan

    Setibanya di Indonesia, To Lam disambut dengan upacara jajar pasukan serta diiringi alunan musik dari Korps Musik TNI dan dentuman meriam. Di apron Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mewakili Pemerintah RI dalam penyambutan resmi.

    Turut hadir dalam acara penyambutan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto, serta Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi. Dari pihak Vietnam, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong, juga turut mendampingi To Lam.

    Setelah mendarat, To Lam langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum menghadiri serangkaian agenda kenegaraan di Jakarta keesokan harinya.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Pada Senin 10 Maret 2025, To Lam dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara ini akan diikuti dengan pertemuan tatap muka (tete-a-tete) antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, akan dilakukan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis antara kedua negara.

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 WIB. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai topik, termasuk:

    Kerja Sama Ekonomi
    Penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam. Keamanan dan Pertahanan
    Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan Strategis
    Langkah-langkah memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Isu Maritim
    Pembahasan terkait batas wilayah dan eksplorasi sumber daya laut.

    Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan To Lam akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada publik dan media internasional.

    Agenda Lain: Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga Negara

    Selain bertemu dengan Presiden Prabowo, Sekjen PKV To Lam juga dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga negara, di antaranya:

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani Ketua DPR RI Puan Maharani Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

    Pertemuan ini akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan politik dan kerja sama legislatif antara Indonesia dan Vietnam.

    Signifikansi Kunjungan To Lam ke Indonesia

    Kunjungan To Lam ke Indonesia bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan memiliki sejumlah signifikansi strategis:

    Peringatan 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam

    Tahun 2025 menandai tujuh dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Sejak era Presiden Soekarno dan pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, kedua negara telah membangun hubungan yang erat dalam berbagai aspek.

    Penguatan Kemitraan Strategis

    Indonesia dan Vietnam telah menjalin kemitraan strategis sejak 2013. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan pertahanan.

    Peran Indonesia dan Vietnam di ASEAN

    Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk dalam isu Laut China Selatan.

    Peluang Investasi dan Perdagangan

    Vietnam merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Asia Tenggara. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pengusaha kedua negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Geram dengan PSI, Stefan Antonio: Berisik Cuma Buat Cari Muka dan Jabatan, Bukan Bela Kepentingan Bangsa dan Rakyat

    Geram dengan PSI, Stefan Antonio: Berisik Cuma Buat Cari Muka dan Jabatan, Bukan Bela Kepentingan Bangsa dan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Stefan Antonio memberi peringatan keras ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Stefan Antonio menyindir terkait sikap dari PSI yang saat ini memilih bungkam terkait RUU Perampasan aset.

    Padahal menurutnya, PSI dulu merupakan salah satu Partai yang paling sering membahas terkait RUU ini.

    Mereka bahkan sampai menyerang PDIP dan Puan Maharani karena belum mengesahkan RUU ini.

    “Sampai detik ini Partai (katanya) anak muda @psi_id mingkem soal RUU perampasan aset,” tulisnya dikutip Senin (10/3/2025).

    “Padahal waktu dulu berisik banget
    Nyerang PDIP dan Puan Maharani. Kenapa DPR katanya enggak sahkan RUU tersebut,” ujarnya.

    Lanjut, ia menyebut Koalisi dari PSI yakni Indonesia Maju saat ini menguasai 80 persen di parlemen hal inilah yang membuat mereka bungkam.

    “Skarang saat koalisi mereka menguasai 80% Parlemen. Mereka bungkam,” ujarnya.

    “Bahkan saat @RajaJuliAntoni melakukan bagi-bagi jabatan buat Kader PSI di Kementriannya mereka juga bungkam !!!,” tuturnya.

    Stefan Antonio juga memberi sindiran menohok dengan menyebut PSI dengan sok bersih dan sok progresif.

    Padahal sifat asli para kadernya menurutnya cuma berisik, cari muka dan cari jabatan.

    “Beginilah mental asli dari PSI
    yang sok bersih dan sok progresif,” ungkapnya.

    “Tai kucing integritas. Berisik cuma buat cari muka dan jabatan doang! Bukan bela kepentingan bangsa dan rakyat,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Prabowo Gelar Upacara Kenegaraan Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Prabowo Gelar Upacara Kenegaraan Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam, dengan prosesi upacara kenegaraan yang akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (10/3/2025) sore.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 16.30 WIB.

    “Sekjen To Lam akan diterima dalam upacara kenegaraan, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara kedua pemimpin,” ujar Yusuf dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Minggu.

    Setelah pertemuan tatap muka tersebut, agenda berikutnya adalah pembahasan kerja sama bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam dalam berbagai sektor strategis.

    Sebagai bagian dari agenda resmi, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam juga akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    Pihak Istana Kepresidenan turut mengundang media untuk meliput prosesi penyambutan resmi Sekjen To Lam di Jakarta.

    Selain agenda utama di Istana Kepresidenan, Sekjen To Lam dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, dalam pertemuan yang akan digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia juga akan bertemu dengan kalangan pengusaha selama kunjungannya.

    Menurut informasi yang dihimpun, Sekjen To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu siang untuk menjalankan kunjungan kenegaraan. Lawatan ini bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam.

    Kunjungan To Lam ke Jakarta berlangsung dari 9 hingga 11 Maret 2025 dan menjadi yang pertama sejak ia menjabat sebagai sekjen Partai Komunis Vietnam.

  • Komisi VII: DPR sangat ramah terhadap kaum perempuan dan anak

    Komisi VII: DPR sangat ramah terhadap kaum perempuan dan anak

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat Indonesia sangat ramah terhadap kaum perempuan dan anak yang masuk kelompok rentan.

    “Dari pengalaman saya, karena ini adalah periode saya yang kedua, sebenarnya DPR itu sangat ramah terhadap perempuan dan anak-anak kalau dari segi kita anggota DPR-nya,” kata Rahayu kepada ANTARA di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Dia mengungkapkan rekan sejawatnya di DPR sangat mendukung dirinya selama proses kehamilan dan melahirkan.

    Kendati demikian, Rahayu mengaku dari sisi kebijakan terdapat tantangan untuk memastikan bahwa persepsinya itu dengan persepsi yang baik dan benar.

    “Tapi tentunya kita berharap semua yang ingin melihat negara ini menjadi lebih baik, itu mendukung upaya untuk adanya keterwakilan perempuan yang lebih banyak lagi,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga mengaku sudah mengajukan fasilitas daycare atau tempat penitipan anak dan ruang laktasi ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

    Namun, karena tak memiliki wewenang, Rahayu akan memperjuangkannya kembali karena fasilitas tersebut pernah ada di DPR.

    Kemudian, untuk ruang laktasi, dia menyebut hampir semua anggota DPR dan tenaga ahli memiliki ruangan sendiri sehingga dia tidak mempermasalahkan ihwal itu.

    “Mungkin untuk pekerja yang lain, makanya itu yang masih terus harus diperjuangkan,” jelas Rahayu.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan tempat bekerja memiliki kewajiban menyediakan fasilitas penitipan anak (daycare) untuk pegawai, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

    “Penyediaan fasilitas penitipan anak atau daycare di perkantoran sebenarnya memang bersifat wajib sesuai aturan dalam UU KIA yang merupakan inisiatif DPR,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Hal itu disampaikan Puan untuk merespons imbauan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji yang meminta perkantoran menyediakan fasilitas penitipan anak yang berkualitas.

    Puan menyebut persoalan penyediaan fasilitas daycare bagi orang tua bekerja tersebut sudah lama menjadi perhatian DPR, untuk itu turut disertakan dalam Pasal 30 Ayat (3) UU KIA sebagai solusi bagi orangtua bekerja.

    Dalam pasal itu disebutkan terdapat sejumlah fasilitas, akomodasi layak, sarana, dan prasarana yang mesti disediakan tempat kerja bagi ibu hamil dan selepas melahirkan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan ruang laktasi, dan tempat penitipan anak (daycare).

    Puan memandang aturan tentang fasilitas daycare merupakan bentuk dukungan terhadap perempuan bekerja sehingga tetap dapat produktif sekaligus berperan dalam menjaga anak.

    Dia juga menilai fasilitas daycare di lingkungan perkantoran akan sangat bermanfaat bagi anak maupun bagi orang tua bekerja sebab lokasi yang berdekatan dengan orang tua akan menambah rasa aman bagi anak yang menjadi salah satu faktor penunjang proses tumbuh kembang anak.

    Di sisi lain, orang tua terbebas dari kondisi khawatir terhadap anaknya sehingga motivasi bekerja pun menjadi lebih tinggi yang dapat berpengaruh positif bagi perusahaan tempat bekerja itu sendiri.

    Meski demikian, dia menekankan fasilitas daycare di tempat kerja harus berkualitas dan menjadi bagian dari standar minimum perusahaan, menyusul sejumlah kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu terakhir.

    Menurut dia, penyediaan fasilitas daycare di tempat kerja bukan hanya menyangkut solusi praktis, melainkan juga bagaimana negara hadir untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung perempuan dan tumbuh kembang anak.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah segera mengeluarkan program beserta aturan turunan dalam implementasi UU KIA, termasuk aturan penyediaan fasilitas daycare di lingkungan kerja.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKSAP DPR RI ajak Singapura dukung Palestina

    BKSAP DPR RI ajak Singapura dukung Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam kunjungan diplomasinya ke Singapura mengajak negara tersebut turut aktif dalam menyuarakan pembelaan atas Palestina.

    Ketua BKSAP Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Palestina adalah masalah kemanusiaan yang hakiki.

    “Kami sangat berharap agar Singapura juga menyuarakan hal ini demi kemerdekaan rakyat Palestina. Two state policy semoga secepatnya bisa direalisasikan,” kata Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Mardani juga menambahkan bahwa perlu tindak lanjut pertemuan parlemen ini dengan berbagai kegiatan bilateral, misalnya melakukan FGD (Focused Group Discussion) kedua negara dengan variasi topik, yang intinya adalah membangun kebersamaan antar negara.

    “Pada kesempatan ini kami juga meminta, jika memungkinkan, untuk mengadakan kerja sama lebih banyak-dan-dalam secara bersama, misalnya mengadakan FGD, atau pertemuan intensif lainnya’’ ujarnya.

    Menanggapi ajakan Indonesia, Chairman of the Singapore-Southeast Asia Regional Parliamentary Group Patrick Tay mengaku bahwa Palestina juga menjadi perhatian Parlemen Singapura. Tak hanya kalangan orang tua, anak-anak muda di sini juga prihatin atas kejadian di Palestina.

    “Mereka mengamati melalui media sosial tentang genosida yang terjadi di sana. Kami (Singapura) mendukung langkah progresif Indonesia sebagai pilar utama menyuarakan isu ini. Dan kami akan menjadi bagian mendukung di berbagai kesempatan, termasuk di acara AIPA nanti,” tambah Patrick.

    Kunjungan ke Parlemen Singapura adalah rangkaian kegiatan Kunjungan Diplomasi (Kundip) BKSAP pasca dibentuknya GKSAB pada 30 Januari 2025 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Singapura menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh seluruh pimpinan BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dan tiga wakil ketua; Bramantyo Suwondo, Muhammad Husein Fadlulloh, Ravindra Airlangga, Irine Yusiana Roba Putri.

    Sementara itu, tuan rumah Parlemen Singapura diwakili oleh Chairman of the Singapore-Southeast Asia Regional Parliamentary Group Patrick Tay, Deputy Chair of the Singapore-Southeast Asia Regional Parliamentary Group Darryl David dan Member of the Singapore-Southeast Asia Regional Parliamentary Group and Member of Government Parliamentary Committee (GPC) Defence and Foreign Affairs Zhulkarnain Abdul Rahim.

    Selain tentang Palestina, banyak isu dibahas dalam pertemuan antar lembaga parlemen tersebut. Di antaranya tentang Rohingya, yang tentangnya, BKSAP baru saja mengadakan FGD dengan Amnesty Internasional.

    Kemudian, terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bahkan untuk hal ini, anggota delegasi lainnya bertanya secara detail.

    Ravindra Airlangga, pimpinan yang juga anggota Komisi IV bertanya tentang perlindungan atas PMI di Singapura, mengingat jumlahnya sangat besar, mencapai lebih daripada 100 ribu orang.

    ‘’Kami sangat berharap parlemen Singapura turut membantu PMI untuk dilindungi secara legal konstitusional,” tutur Ravindra.

    Menanggapi hal ini, Patrick Tay menjawab, ‘’Jangankan melindungi mereka (PMI), bahkan warga negara kami sampai protes bahwa kami (pemerintah Singapura) dianggap lebih mementingkan warga asing daripada warganya sendiri. Hal ini berkaitan karena banyaknya asuransi dan perlindungan yang diberikan kepada PMI oleh pemerintah kami”.

    Mengakhiri pertemuan bilateral antar parlemen ini, Patrick Tay mengapresiasi kunjungan delegasi Indonesia mengingat telah menjadikan Singapura sebagai negara pertama yang didatangi oleh seluruh pimpinan BKSAP.

    “Ini menjadikan kebanggaan bagi kami, karena semua pimpinan parlemen dari BKSAP bisa mengunjungi kami. Sungguh sebuah kehormatan bagi negara Singapura,” pungkas Patrick.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Kaesang 5 Tokoh Paling Populer, Fedi Nuril: Tapi Diragukan, 2 Kadernya Mangkir dari Panggilan Bawaslu

    Diketahui, Lembaga survei Populi Center merilis daftar 18 tokoh paling populer di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan pada 24-25 Februari 2025.

    Hasil survei menunjukkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas dengan tingkat popularitas mencapai 98,5 persen pada 25 Februari, meningkat dari 96,5 persen sehari sebelumnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berada di posisi keempat dengan popularitas 92,3 persen, meningkat dari 88,9 persen.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, berhasil menempati posisi kelima dengan tingkat popularitas 78,2 persen, mengungguli beberapa nama besar lainnya.

    Di bawah Kaesang, terdapat Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tingkat popularitas 74,1 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (72,8 persen) dan Muhaimin Iskandar (70,7 persen), yang mengalami penurunan dari 81,7 persen pada 24 Februari.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berada di peringkat ke-9 dengan 64,7 persen sementara politisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi, melengkapi 10 besar dengan 60,8 persen.

    Nama lain yang masuk dalam daftar 18 tokoh ini antara lain Teddy Indra Wijaya (59,6 persen), Pramono Anung (43,9 persen), Emil Dardak (37,8 persen), Bima Arya (26,6 persen), serta Dito Ariotedjo (24,6 persen).

    Di posisi terbawah, ada Sugiono (19,8 persen), Sufmi Dasco Ahmad (15,8 persen), dan Budi Djiwandono (11,9 persen), yang memiliki tingkat popularitas relatif lebih rendah dibandingkan tokoh lainnya. (Muhsin/fajar)

  • Pengamat Ungkap Pesan Puan di Balik Hubungan Megawati-Prabowo

    Pengamat Ungkap Pesan Puan di Balik Hubungan Megawati-Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menyoroti pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Hensat menilai manuver Puan dilakukan sebagai upaya menjaga hubungan baik antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah situasi politik yang sensitif. Menurutnya, langkah tersebut adalah cerminan sikap strategis partai berlogo banteng di tengah situasi yang tak mudah bagi PDIP. 

    “Jadi kan semakin jelas, Megawati juga sebetulnya enggak ingin ada kegaduhan politik. Dia cukup saja, ingin enggak ada kegelisahan politik,” ujar Hensat dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025). 

    Dia menilai keputusan PDIP menunda keikutsertaan dalam retreat kepala daerah bukan sekadar langkah spontan, melainkan respons reaktif terhadap situasi yang mengejutkan bagai partai pemenang Pemilu 2024 tersebut.

    Kondisi itu merujuk pada penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025.

    “Hasto ditangkap [KPK]. Sekjen ditangkap itu kan dia belum pernah mengalami itu, jadi respon reaktif Megawati ya [penundaan) retreat,” terang Hensa.

    Penangkapan ini, lanjutnya, menjadi pukulan psikologis dan politis bagi PDIP, mengingat Hasto merupakan figur kunci dalam struktur partai.

    Namun, di balik langkah reaktif tersebut, dia melihat adanya upaya Megawati untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo. Pesan yang disampaikan melalui Puan Maharani, menurutnya, menjadi sinyal bahwa PDIP tidak ingin memperkeruh situasi politik meski tengah menghadapi tekanan.

  • Pengamat Menilai Megawati Berusaha Menghindari Konflik yang Dapat Merusak Hubungannya dengan Prabowo – Halaman all

    Pengamat Menilai Megawati Berusaha Menghindari Konflik yang Dapat Merusak Hubungannya dengan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio Hensa mengungkapkan pandangannya terkait pesan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang disampaikan melalui putrinya sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan tersebut terkait dengan keputusan Megawati untuk meminta kepala daerah PDIP menunda keikutsertaan dalam acara retret atau retreat di Magelang yang sempat menjadi sorotan publik.

    Hensa menganggap langkah Megawati ini sebagai tindakan strategis yang bertujuan menjaga stabilitas politik mengingat situasi politik yang cukup sensitif bagi PDIP saat ini.

    Menurut Hensa, Megawati berusaha menghindari konflik yang dapat merusak hubungan partai dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan Prabowo Subianto.

    Megawati jelas tidak ingin ada kegaduhan politik.

    “Dia lebih memilih menjaga ketenangan dan stabilitas, baik di dalam partai maupun dalam hubungan politik dengan pihak lain,” kata Hensa kepada wartawan, Minggu 23 Februari 2025.

    Hensa menambahkan keputusan Megawati untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah tersebut bukanlah keputusan yang diambil secara spontan.

    Dia menilai keputusan itu sebagai respons terhadap kejadian mengejutkan yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025.

    Penangkapan Hasto jelas mengejutkan karena selama ini PDIP belum pernah menghadapi situasi seperti ini.

    “Itu adalah respons reaktif dari Megawati atas situasi yang tiba-tiba dan cukup mengguncang partai,” ucap Hensa.

    Menurut Hensa, penahanan Hasto memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi PDIP mengingat Hasto adalah figur kunci dalam struktur partai.

    Namun di tengah respons reaktif tersebut, Hensa melihat bahwa Megawati masih memiliki niat tulus untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo Subianto.

    Pesan salam yang disampaikan melalui Puan Maharani kepada Prabowo, menurut Hensa, menunjukkan bahwa Megawati tidak ingin memperburuk ketegangan yang ada meskipun situasi politik cukup rumit.

    Megawati jelas ingin tetap menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan Prabowo.

    Ini adalah sinyal bahwa meski ada ketegangan, dia tidak ingin hubungan politik menjadi lebih buruk, ucap Hensa.

    Hensa juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara Megawati sebagai pemimpin partai pemenang legislatif dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024.

    Menurut Hensa, hubungan ini sangat penting untuk stabilitas politik di Indonesia.

    Ini merupakan hal yang positif.

    Sebagai pemenang Pilpres, hubungan yang baik dengan pemenang legislatif akan menciptakan suasana politik yang kondusif.

    “Megawati sudah menunjukkan sikap yang sangat baik dalam hal ini,” pungkasnya.

    Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memastikan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Puan mengatakan pertemuan antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Partai Gerindra itu digelar secepatnya.

    “Pasti, pasti, secepatnya. Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat 28 Februari 2025.

    Pernyataan ini disampaikan Puan setelah mengikuti Parade Senja retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025.

    Dalam acara tersebut, Puan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan Presiden Prabowo Subianto.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Gun Romli Sebut Puan Wakili Mega Saat Momen Bareng Prabowo-Jokowi-SBY

    Gun Romli Sebut Puan Wakili Mega Saat Momen Bareng Prabowo-Jokowi-SBY

    Jakarta –

    Politisi PDIP Guntur Romli menanggapi momen yang terjadi antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Guntur menilai itu sebagai pertanda PDIP tetap bergotong royong meski punya posisi berbeda dengan pemerintah.

    Guntur mulanya menjelaskan posisi Puan Maharani yang hadir dalam acara retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Dia menyebut posisi Puan memang sangat strategis di PDIP.

    “Posisi Mbak Puan memang sangat penting dan strategis di PDI Perjuangan. Beliau adalah Ketua DPP Bidang Politik, Ketua DPR RI, dan sering ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum membangun jembatan komunikasi dengan pihak-pihak di luar partai, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan lain-lain, selain Mas Pramono Anung dan Mas Ahmad Basarah. Maka kehadiran Mbak Puan dalam acara-acara kenegaraan, bertemu dengan tokoh-tokoh politik yang lain tidak bisa dilepaskan 3 peran beliau tadi,” kata Guntur Romli saat dihubungi, Sabtu (1/3/2025).

    Guntur menyebut Puan punya kesempatan berbincang dengan Prabowo, SBY, dan Jokowi karena hadir sebagai perwakilan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menyebut Megawati sebetulnya diundang dalam acara itu tetapi berhalangan.

    “Foto beliau bersama Presiden Prabowo, SBY dan Jokowi karena beliau mewakili Ibu Megawati yang diundang sebagai Presiden RI ke-5 namun berhalangan hadir, maka ada foto Mbak Puan bersama 3 Presiden RI itu,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut momen Puan itu sebagai cerminan gotong royong meskipun PDIP berbeda posisi dengan pemerintah. Dia menyampaikan PDIP akan tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan pemerintah meski berada di luar.

    Sebelumnya diberitakan, Puan Maharani turut menghadiri kegiatan upacara Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih saat retret kepala daerah di Akmil. Dalam kesempatan itu, Puan sempat bercengkerama bersama Prabowo, Jokowi, dan SBY.

    Dalam dokumentasi diterima, Kamis (27/2) malam, terlihat Puan sempat foto bersama Prabowo dan para presiden terdahulu itu. Mereka kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) loreng-loreng.

    (maa/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu