Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (11/3/2025) pagi.

    Dalam pertemuan bilateral ini, Puan mengatakan To Lam menyinggung hubungan baik Indonesia dan Vietnam yang sudah terjalin lama sejak era Presiden Indonesia Soekarno dan Presiden Vietnam sekaligus pendiri Partai Komunis, Ho Chi Minh.

    “Beliau menyampaikan bahwa hubungan erat antar pendiri negara di masa lalu tersebut dapat menjadi modal bagi pengembangan hubungan bilateral di masa depan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Sebab itu, Puan menekankan DPR siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam dan National Assembly yang merupakan parlemen Vietnam, guna memperkuat hubungan antar parlemen.

    “Untuk sama-sama meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, people to people contact ataupun hubungan dengan masyarakat, dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” ungkap cucu Proklamator RI tersebut.

    Selain itu, untuk memperkuat hubungan parlemen DPR RI juga telah membentuk Group Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam untuk periode 2024-2029 sebagai bagian dari 102 GKSB.

    Menurut pihaknya, ujar Puan, parlemen kedua negara tersebut perlu berkontribusi untuk menyelesaikan masalah internasional, karena berbagai permasalahan dunia yanh dihadapi saat ini tak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja.

    “Saya mendorong parlemen kedua negara memprioritaskan kerja sama konkret Indonesia, dan Vietnam terutama yang manfaatnya dirasakan langsung rakyat dan melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) kedua negara, seperti bidang pertanian, dan perikanan, dan hubungan antar masyarakat,” ujarnya.

    Lebih jauh, eks Menko PMK ini berharap kehadiran To Lam dapat semakin meningkatkan hubungan Indonesia dan Vietnam, termasuk hubungan antara partai politik kedua negara.

    “Saya juga membuka pintu bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam,” tuturnya.

  • Prabowo lepas kepulangan Sekjen PKV usai kunjungannya di Indonesia

    Prabowo lepas kepulangan Sekjen PKV usai kunjungannya di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melepas kepulangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia.

    Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu tiba lebih dulu di ruang holding Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian Sekjen To Lam tiba pukul 11.15 WIB.

    Prabowo pun mengantar To Lam dan istrinya Ngo Phu’o’ng Ly hendak menaiki pesawat maskapai Vietnam Airlines.

    Saat keduanya berjalan menuju pesawat, pasukan jajar kehormatan memberikan penghormatan senjata untuk melepas kepergian To Lam dan rombongan dari Indonesia menuju Vietnam.

    Sesaat sebelum To Lam dan istri menaiki tangga pesawat, Prabowo tampak berjabat tangan melepas kepulangan Sekjen PKV.

    Tampak hadir para pejabat tinggi mendampingi Presiden Prabowo melepas rombongan Sekjen To Lam, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam Denny Abdi. Hadir juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    Adapun sebelum lepas landas menuju Vietnam, Sekjen To Lam bertemu dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa pagi.

    Lawatan To Lam ke Jakarta telah berlangsung sejak Minggu (9/3), serta merupakan yang pertama sejak ia menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis Vietnam.

    Pada Senin (10/3), Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan Sekjen To Lam dengan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Jakarta, yang dilanjutkan dengan pertemuan tete-a-tete, pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing dan pernyataan pers bersama.

    Kunjungan kenegaraan Sekjen PKV ini juga menandai 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini Reaksi Puan Dengar Kabar Heboh Isi Minyakita ‘Disunat’

    Begini Reaksi Puan Dengar Kabar Heboh Isi Minyakita ‘Disunat’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, ikut buka suara soal temuan minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita yang diduga mengalami pengurangan volume isi. Puan mengatakan DPR akan mengecek langsung kebenaran informasi ini terlebih dahulu.

    “Ya terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” kata Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Terlebih dari hal tersebut, Puan menegaskan stok Minyakita di lapangan harus tercukupi. Apalagi saat Ramadan dan menjelang Lebaran, kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sangat tinggi.

    Foto: Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Yang pasti jangan sampai kebutuhan minyak kita dalam bulan puasa dan menjelang lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhannya untuk masyarakat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) bahkan tak ragu mendorong tindakan tegas bagi pelaku.

    “Kalau ada yang curang, penjarakan,” tegas Zulhas ketika dimintai tanggapannya terkait kasus ini.

    (wur/wur)

  • DPR terbuka untuk terima masukan soal RUU TNI

    DPR terbuka untuk terima masukan soal RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI terbuka untuk menerima masukan-masukan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini sedang diproses oleh Komisi I DPR RI.

    Dia pun berharap perubahan ketentuan yang terjadi dan diputuskan dalam RUU TNI adalah yang terbaik untuk bangsa.

    Menurut Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, seluruh elemen masyarakat dipersilakan memberikan masukan soal RUU TNI tersebut.

    “Bagi kami yang akan diputuskan nanti adalah Insya Allah adalah yang terbaik buat bangsa dan negara,” kata

    Pada Selasa ini, dia menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan.

    Menurut dia, akan ada beberapa hal krusial yang dibahas mengenai RUU tersebut.

    Selain itu, dia pun merespons saat ditanya mengenai pernyataan Panglima TNI Agus Subiyanto yang mengharuskan seorang prajurit TNI pensiun dini jika menjabat di instansi lain.

    Puan menilai bahwa pernyataan Agus itu berdasarkan ketentuan UU TNI yang saat ini masih berlaku.

    “Bahwa Panglima tentu saja itu sesuai dengan UU TNI yang sekarang, jadi nanti kita lihat bagaimana apakah itu akan dilaksanakan, apakah yang itu akan direvisi dan lain sebagainya tentu saja nanti tergantung dari hasil RDP dan masukan dari masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (18/2) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Sebut Keputusan Pemilihan Pengganti Hasto jadi Hak Prerogatif Megawati

    Puan Sebut Keputusan Pemilihan Pengganti Hasto jadi Hak Prerogatif Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyatakan pihaknya belum menentukan Plt Sekjen pdip usai Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurutnya, pergantian atau pemilihan struktur organisasi partai seluruhnya merupakan hak prerogratif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Di struktur DPP partai sebelumnya itu dipilih dalam Kongres dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Cucu Proklamator RI ini turut menyebut kepastian soal ada atau tidaknya Plt. Sekjen pun perlu melalui pertimbangan internal partai, yang nantinya memutuskan apakah perlu ada atau tidak.

    “Ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu, akan atau tidak akan dan lain sebagainya,” pungkasnya.

    Beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan menonaktifkan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal atau sekjen partai meskipun kini tengah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara korupsi. 

    Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Komarudin Watubun menyebut bahwa partainya juga tidak akan menunjuk baik pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh) sekjen menggantikan Hasto Kristiyanto. 

    “Tidak ada Plt atau Plh, Mas Hasto tidak dinonaktifkan,” tuturnya di DPP PDIP Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Menurut Komarudin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengambil alih tugas dan fungsi kesekjenan selama Hasto ditahan KPK.

  • Takaran MinyaKita Disunat, Puan: DPR Bakal Sidak Langsung

    Takaran MinyaKita Disunat, Puan: DPR Bakal Sidak Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi terkait berkenaan temuan beredarnya MinyaKita tak sesuai takaran 1 liter per kemasan. 

    Tak hanya berkoordinasi saja, dia pun menyebut pihaknya juga bisa meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan MinyaKita terpenuhi saat Ramadan dan jelang Lebaran.

    “Jadi DPR akan menanyakan dan kemudian bahkan bisa juga melakukan sidak dan meninjau langsung ketersediaan [MinyaKita],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini bersama pemerintah juga ingin agar pasokan minyak harus selalu ada jelang Lebaran nanti. 

    “Bahkan jangan sampai tidak ada pasokan dari minyak, bukan hanya MinyaKita saja, tapi minyak goreng menuju sampai bulan lebaran bersama dengan pemerintah,” ujar Puan.

    Perlu diketahui, selama periode Januari-Maret 2025, Kementerian Perdagangan telah menemukan dua kasus penjualan MinyaKita dengan takaran kurang dari 1 liter atau hanya mencapai 750–800 mililiter (800 ml).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku bahwa Kemendag telah mengetahui adanya produsen MinyaKita yang melakukan kecurangan terkait takaran tidak mencapai 1 liter seperti yang ditetapkan pemerintah. 

    Dia mengatakan, informasi tersebut diperoleh dari masyarakat atau konsumen MinyaKita serta tim Kemendag yang terjun langsung di lapangan. Lebih lanjut, dia juga mengeklaim Kemendag telah melakukan antisipasi dan mengejar perusahaan tersebut.

    “Jadi itu sebenarnya sudah kita dari awal sebenarnya kita sudah tahu, kita antisipasi, langsung kita kejar ke perusahaannya,” bebernya, Senin (10/3/2025).

  • Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

    Puan Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR, Sepakat Tingkatkan Kerja Sama

    Jakarta –

    Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, To Lam di Gedung DPR/MPR. Kedua pihak bersepakat meningkatkan kerja sama antarparlemen.

    Puan mengatakan hubungan Indonesia-Vietnam sudah terjalin lama. Bahkan hubungan baik itu sudah terjalin sejak presiden terdahulu yakni Soekarno dan Ho Chi Minh.

    “Dalam pembicaraan tersebut, beliau (To Lam) menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam sudah mempunyai hubungan yang sangat panjang, selama 70 tahun, bahkan tahun ini adalah kedua negara akan merayakan ulang tahun yang ke 80,” kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    “Beliau menyampaikan bahwa hubungan ini sudah berjalan dimulai dengan satu modal yang sangat baik yaitu hubungan baik antara dua founding father, yaitu Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh yang sama-sama founding father dari kedua negara,” lanjut Puan.

    Oleh karena itu, Puan sepakat meningkatkan hubungan baik Indonesia dan Vietnam. Ia berkomitmen untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi hingga perdagangan.

    “Karenanya kami bersepakat untuk sama-sama mempererat dan meningkatkan hubungan di kedua negara dan DPR RI siap bekerja sama dengan pemerintah Vietnam, juga dengan National Assembly atau DPR yang ada di Vietnam untuk sama-sama dalam meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, people to people contact ataupun hubungan dengan masyarakat dan tentu saja hubungan di antara kedua parlemen,” ujar Puan.

    “Saya juga membuka pintu bahwa di DPR ada 8 partai politik yang tentu saja siap bekerja sama dengan partai yang ada di Vietnam. Dan kita akan sama-sama menjaga soliditas ASEAN, karena dalam dinamika dunia global ini, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di dunia dibutuhkan soliditas negara-negara ASEAN untuk lebih kuat,” tambahnya.

    Sejauh ini memang sudah banyak kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Vietnam. Puan mengapresiasi komitmen Vietnam terus bekerja sama dengan pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    (dwr/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Puan bertukar pikiran dengan Sekjen PKV soal efisiensi pemerintahan

    Puan bertukar pikiran dengan Sekjen PKV soal efisiensi pemerintahan

    Kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berbeda dengan yang dilakukan Vietnam.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani saling bertukar pikiran dan pengalaman saat bertemu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam terkait dengan efisiensi pemerintahan yang dilakukan oleh Indonesia maupun Vietnam.

    Menurut Puan, kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berbeda dengan yang dilakukan Vietnam.

    “Indonesia negara membutuhkan lebih banyak SDM untuk membangun bangsa dan negara,” kata Puan saat konferensi pers usai menerima To Lam di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Puan melanjutkan, “Tentu saja kami saling membuka diri, bertukar pengalaman. Namun, juga harus dibedakan antara Indonesia dan Vietnam.”

    Seperti diketahui bahwa Vietnam melakukan efisiensi di pemerintahannya dengan memangkas jumlah kementerian, sedangkan Indonesia tetap memiliki banyak kementerian, tetapi melakukan efisiensi dari sisi alokasi anggaran.

    Untuk itu, kata Puan, apa pun kebijakan yang diputuskan oleh kedua negara pasti didasari oleh kebutuhan masing-masing.

    Baik Indonesia maupun Vietnam, menurut dia, menginginkan hal yang terbaik untuk negaranya.

    “Bertukar pikiran itu akan menjadi sangat baik. Tadi juga saya sampaikan untuk tindak lanjuti pertemuan ini dengan Bapak To Lam yang akan dilakukan dengan teman-teman DPR,” katanya.

    Sekjen PKV To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, sudah tiba di Indonesia setelah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.

    Sebelumnya, To Lam menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (10/3).

    Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden dalam siaran resminya di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa kedatangan To Lam menjadi momentum untuk memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belum Tentukan Plt Sekjen PDIP usai Hasto Ditahan KPK, Puan Bicara Hak Prerogatif Megawati

    Belum Tentukan Plt Sekjen PDIP usai Hasto Ditahan KPK, Puan Bicara Hak Prerogatif Megawati

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto/Arif Julianto

    JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) sekretaris jenderal (sekjen) partainya merupakan kewenangan dari Megawati Soekarnoputri. Ia menuturkan, keputusan untuk merubah struktur akan dilakukan dalam Kongres PDIP.

    Pernyataan itu dilontarkan Puan sekaligus merespons belum adanya Plt Sekjen PDIP pasca Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. “Pergantian yang ada di struktur DPP partai merupakan karena memang sebelumya itu dipilih dalam kongres, dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari ketua umum,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Kendati demikian, Ketua DPR ini mengatakan, perubahan komposisi struktur DPP termasuk adanya plt sekjen akan dipertimbangkan secara internal. “Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain sebagainya tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu akan atau tidak akan dan lain sebagainya,” tutur Puan.

    Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak akan menunjuk sosok baru untuk mengisi posisi sekretaris jenderal (sekjen). PDIP juga tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen untuk mengganti Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK.

    “Sehubungan dengan masalah sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjuk Plt Sekjen,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Komarudin, nantinya komando partai akan langsung dipimpin oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Komarudin tak merinci alasan Megawati tak menunjuk Sekjen baru.

    “Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri,” tutur dia.

    (rca)

  • Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI

    Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI

    Puan Maharani Terima Kunjungan Kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam di DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal
    Partai Komunis Vietnam
    (PKV)
    To Lam
    di Gedung Nusantara,
    Kompleks Parlemen
    , Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , To Lam mendatangi Kompleks Parlemen tepat pukul 09.45 WIB dengan iring-iringan kendaraan, serta pengawalan resmi untuk tamu kenegaraan.
    Sesampainya di lokasi, To Lam berjalan di atas karpet merah menuju Gedung Nusantara, yang dikenal sebagai “gedung kura-kura”.
    Puan Maharani pun langsung menyambut kedatangannya dan keduanya saling berjabat tangan.
    Setelahnya, Puan mengajak To Lam untuk menandatangani dokumen tamu kenegaraan sebagai tanda kunjungan resmi.
    Keduanya juga menyempatkan diri berfoto bersama dengan latar belakang bendera Indonesia dan Vietnam.
    Selain berfoto berdua, Puan dan To Lam juga melakukan sesi foto bersama rombongan masing-masing.
    Dalam agenda kenegaraan ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto beserta sejumlah anggota DPR lainnya.
    Setelah sesi foto, Puan dan To Lam menuju Ruang Abdul Muis untuk menggelar pertemuan tertutup.
    Pertemuan ini hanya dihadiri oleh Puan, To Lam, serta pejabat terkait dari kedua negara.
    Sementara para peserta lainnya, termasuk jajaran yang berasal dari Vietnam, dipersilakan keluar ruangan sebelum diskusi dimulai.
    Pada kunjungan ke
    kompleks parlemen
    hari ini, To Lam juga dijadwalkan menemui Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Gedung Nusantara III.
    Diketahui, Sekjen Komite Sentral Partai Komunis Vietnam To Lam tiba di Indonesia bersama istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (9/3/2025).
    Sehari kemudian, yakni pada Senin (10/3/2025), To Lam beserta rombongannya bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
    Adapun kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat
    hubungan bilateral
    antara Indonesia dan Vietnam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.