Xcloud.id

Tag: Puan Maharani

  • Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Selasa, 16/12/2025 penulis tiba di Solo, lalu esok harinya penulis berkunjung ke rumah seorang tokoh Solo yang murah hati, yang berani menampung kami para pengacara aktivis Jakarta setiap minggu pada tahun 2023 selama berbulan bulan lamanya, dalam rangka melakukan advokasi di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 2 orang aktivis pejuang Bambang Tri Mulyono/ BTM dan Gus Nur yang mengalami “praktik kriminilisasi saat Jokowi berkuasa,” kemudian lusa sejak kehadiran penulis di solo (Kamis, 18/12/2025) yang juga diteman sang tokoh pemurah, menyempatkan diri ziarah ke Dusun Ngruki, Cemani, Grogol ke kediaman sosok ulama besar dan mashur serta super tabah, Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

    Saat berada di Solo penulis dihubungi Ketua TPUA, rekan giat juang senioren tokoh aktivis muslim Eggi Sudjana, yang sebelum menelpon, beliau sempat mengirim gambar foto surat penetapan cekal terhadap dirinya untuk pergi keluar negeri, surat cekal tersebut diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi dengan alasan hukum dirinya (Eggi) oleh penyidik reskrimum polda metro jaya ditetapkan menjadi tersangka, gegara TPUA yang diketuainya merepresentasikan tuduhan publik tentang Jokowi pengguna ijazah palsu S-1 UGM lewat upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2023) dan melaporkan Jokowi (2024) melalui DUMAS Mabes Polri yang kedua upaya hukum dimaksud berkebetulan penulis merupakan konseptor (perdata dan pidana).

    Oleh karenanya alasan Eggi menelpon penulis adalah menanyakan, “apakah Penulis (DHL) yang juga salah seorang dari 8 orang TSK mendapatkan surat cekal dimaksud”, maka penulis menjawab, “belum menerima”. 

    Kemudian sang rekan senior menginformasikan “ada 2 (dua) orang oknum yang tidak jelas namun mengaku sebagai aparat menghubunginya by phone, yang isi percakapannya adalah terkait status TSK agar dapat ‘diselesaikan’ maka disarankan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi”.

    Lalu penulis merespon sang senioren aktivis muslim, “justru penulis pun pernah dihubungi sosok advokat sejenis termul berkali-kali saat jelang pemanggilan kali ke-3 pembuatan BAP di reskrimum polda metro jaya, isi pesannya agar penulis membuat surat pernyataan minta maaf”.

    Maka atas peristiwa ‘saran minta maaf’ yang harus kami berdua lakukan dimaksud, sesaat kami menjadi saling tanya, “apa salah atau keliru yang pernah (kami) berdua lakukan kepada sosok pribadi Jokowi ?

    Sebaliknya menurut kami, andai “saran permintaan maaf” dari para oknum yang tak bertanggung jawab dimaksud arahnya ditujukan kepada Kami (TPUA) terhadap semua “perilaku negatif Jokowi” ketika duduk di kursi Presiden RI ke 7 atau saat ini selaku Jokowi sebagai pejabat publik penyelenggara negara di PT Danantara”, maka saran dimaksud anomali oleh sebab antitesis karena segala upaya hukum “peran serta masyarakat” yang pernah kami (TPUA) tempuh, selain didasari fakta hukum disertai data empirik, juga oleh sebab hak hukum yang dimiliki setiap publik WNI sesuai asas legalitas yang terdapat pada sistematika hukum di tanah air.

    Selanjutnya sebagai penutup pembicaraan kami berdua sepakat, akan saling bertemu, setelah penulis tiba kembali di Jakarta dan pasca penulis melaksanakan amanah dari sang Ustad Kaffah salah seorang tokoh asset muslim dunia, sosok alim yang berdomisili di Ngruki, agar penulis menyampaikan titipan surat dari Beliau untuk diberikan kepada 4 orang tokoh politisi wakil rakyat yang terhormat, seorang diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan alamat sebuah gedung megah di Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (*)

  • Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Aceh Selatan, Mirwan kini harus menelan pil pahit setelah melancong ke luar negeri untuk ibadah umrah. Ibadah yang seharusnya berlangsung khidmat justru berakhir dengan keputusan politik yang pelik bagi dirinya.

    Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu “safari” ketika wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat diterpa bencana hidrometeorologi yang memporak-porandakan infrastruktur, menelan korban jiwa, sampai hilangnya ratusan orang. 

    Keberadaannya di Tanah Suci terkuak di media sosial sehingga memancing protes publik dan elite partai politik baik yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Keputusan cepat diberikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono dengan memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono mengatakan pencopotan Mirwan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari berbagai pihak. Dia menyayangkan sikap kepemimpinan dari Mirwan.

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sugiono, Jumat (5/12/2025).

    Sugiono menjelaskan tindakan Mirwan bertentangan dengan Partai Gerindra yang mengharuskan kadernya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

    Sugiono menilai kepemimpinan Mirwan sangat buruk. Sikapnya juga mencoreng marwah partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Gerindra begitu gencar memerintahkan seluruh jajaran untuk gotong royong memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra-Aceh.

    Menteri Luar Negeri itu mengatakan proses administrasi pemberhentian telah dilakukan DPP Partai Gerindra. Termasuk mencari pengganti Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Saya juga sudah memerintahkan ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya sekaligus membuat surat keputusan untuk itu,” ucapnya, Senin (8/12/2025).

    Pada hari yang sama setelah Anggota Parlemen menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang ke-II Tahun 2025-2026, Ketua DPR, Puan Maharani memberikan tanggapan atas sikap Mirwan.

    Menurut Puan, setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani wilayah dan masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” tegas Puan.

    Tanggapan lainnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dirinya mendesak Mirwan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk menjalani hukuman. 

    Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan. Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan pejabat sementara atau Plt. 

    “Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt,” jelas Dasco

    Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif.

    Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

    Usai Dasco memberikan tanggapan, pernyataan sikap disampaikan oleh Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman yang mengatakan bahwa membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan.

    Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi yang berat bagi Mirwan.

    Pada esok hari, Selasa (9/12/2025), Mirwan akhirnya meminta maaf melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official. Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, terutama terhadap warga Aceh Selatan.

    “Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujar Mirwan.

    Mirwan mengakui tindakan yang dilakukan salah karena berlangsung disaat Aceh dilanda bencana sehingga mengganggu stabilitas nasional.

    Mirwan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca bencana. Dia akan bekerja keras memulihkan nama baik di mata publik dan berjanji kejadian serupa tidak terulang kembali.

  • Puan: Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing Tangani Bencana Sumatera

    Puan: Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing Tangani Bencana Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani memastikan pemerintah masih sanggup menangani bencana yang melanda Aceh dan Sumatera. Untuk itu Puan mendukung langkah pemerintah yang saat ini belum membuka bantuan internasional untuk bencana yang melanda Aceh dan Sumatera.

    “Memang sekarang pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya untuk membantu wilayah yang terkena musibah jadi memang kita fokuskan dahulu bantuan dari internal pemerintah saja,” katanya kepada wartawan Selasa (9/12/2025).

    Puan menambahkan, bantuan pemerintah ke korban banjir Sumatera masih tercukupi. Dia yakin penanganan banjir Sumatera masih belum membutuhkan bantuan asing.

    “Kita fokus dari pemerintah dahulu karena memang bantuan sampai saat ini masih tercukupi,” kata dia.

    Di sisi lain, Puan secara khusus meminta anggota dewan untuk turun langsung ke Aceh, Sumatera Utara serta Sumatera Barat, utamanya bagi DPR yang mempunyai dapil di tiga wilayah tersebut.

    “Kemudian teman-teman yang nantinya akan datang membantu sekarang juga sudah bersiap-siap datang ke sana,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pemerintah Indonesia menolak asing menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Ia menegaskan secara keseluruhan, pemerintah pusat tetap menangani penanggulangan bencana di Sumatera secara mandiri.

    Menurutnya, dengan dukungan peralatan dari matra darat, laut, dan udara, serta logistik dan tenaga medis yang dianggap cukup, pemerintah yakin proses penanganan darurat dapat terus berlangsung secara efektif.

  • Dasco Desak Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Bakal Disidang Gerindra?

    Dasco Desak Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Bakal Disidang Gerindra?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menginginkan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS diberhentikan sementara dari jabatannya.

    Hal itu usai Mirwan dikabarkan pergi ibadah umrah ketika wilayah yang dipimpinnya terdampak bencana hidrometeorologi. Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan.

    Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan penjabat sementara atau Plt. 

    “Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt,” kata Dasco kepada jurnalis, dikutip Selasa (9/12/2025).

    Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif. Mirwan, katanya, masuk sebagai kader Partai Gerindra saat mengikuti Pilkada.

    Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan MS.

    Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, tapi sanksinya sudah sangat keras,” katanya.

    Respons juga diberikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia menilai setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. 

    Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” pungkas Puan.

    Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah.

    Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.

  • Puan Maharani Kunjungi Sekolah Bagi Anak Papua Pedalaman, Dengarkan Harapan Bisa Kembali Bangun Daerah

    Puan Maharani Kunjungi Sekolah Bagi Anak Papua Pedalaman, Dengarkan Harapan Bisa Kembali Bangun Daerah

    Pada kesempatan itu, Puan diperlihatkan sejumlah gambar dan foto aktivitas pendidikan di pedalaman Papua yang dilakukan YPHP. Sejumlah anak juga membagikan pengalamannya.

    Seperti Yonce yang saat masih sekolah di Papua, ia harus bangun jam 03.00 dinihari karena perjalanannya menuju sekolah yang sangat jauh. Yonce harus berjalan kaki tanpa penerangan melewati bukit-bukit, dan jembatan berbahaya untuk bisa bersekolah.

    “Saya capek dan takut sebenarnya saat itu, karena banyak tanah yang longsor. Saya juga takut jatuh dari jembatan karena jembatan itu sudah rusak dan roboh,” ungkap Yonce di hadapan Puan.

    Oleh karenanya, Yonce bersyukur mendapat bantuan pendidikan dan bisa bersekolah di SLH Gunung Moria. Kepada Puan, ia mengaku bercita-cita menjadi dokter dan kembali membangun kampung jalamannya.

    “Karena di Papua banyak orang sakit, dan tidak ada yang membantu melayani,” kata Yonce disambut tepuk tangan Puan dan anggota DPR lain yang hadir.

    Sama dengan Yonce, siswa bernama Emma Grace asal Papua Pegunungan Tengah mengaku ingin menjadi tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat di daerahnya.

    “Saya juga ingin mengajarkan orang-orang tua di sana bisa berbahasa Indonesia karena mereka tidak mengerti Bahasa Indonesia,” ucapnya.

    Saat berdialog itu, Puan menyatakan DPR akan membantu pendidikan anak-anak Papua lewat fungsi-fungsi dewan. Ia juga memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan YPHP dengan membantu meningkatkan pendidikan anak-anak Papua Pedalaman.

    “Terimakasih kepada yayasan yang telah membantu dan memelihara harapan anak anak pedalaman Papua,” sebut Puan.

    Usai berdialog, Puan lalu meninjau area kelas IX dan melihat langsung aktivitas belajar anak-anak SLH Gunung Moria. Adapula yang belajar di teras sekolah, lantaran keterbatasan ruang. Mereka adalah siswa yang sudah menyelesaikan jenjang TK dan SD di Pedalaman Papua, sebelumnya akhirnya hijrah ke SLH Gunung Moria, Tangerang.

    Anak-anak merasa senang dikunjungi Puan beserta rombongan DPR. Kepada Puan, mereka menceritakan soal kondisi Papua pedalaman. Bagaimana sulitnya anak-anak untuk belajar, serta masih banyaknya ketimpangan dan kemiskinan.

    Anak-anak dengan antusias menceritakan isi hati mereka terkait pengalaman sekolah kepada Puan. Anak-anak menyampaikan bahwa mereka sangat bersyukur atas SLH yang hadir ditengah-tengah mereka. Melalui SLH, mereka bisa merasakan kehadiran guru-guru sepanjang tahun pelajaran. Dan lebih dari pada itu, mereka sangat merasakan cinta guru-guru SLH kepada mereka. Guru-guru bukan hanya menyampaikan pelajaran dengan baik, tetapi juga menjadi teladan mengenai tanggung jawab, dedikasi, dan kepedulian kepada yang lain.

    Kasih sayang guru-guru SLH benar-benar membekas di dalam hati anak-anak Papua yang saya temui di SLH Moria hari ini, tutur Bu Puan.

    “Saya melihat dari kata mereka, semua semangat dan harapan harus kita bantu,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan pun berterima kasih kepada anak anak SLH Gunung Moria yang sudah mau berbagi cerita dengan DPR RI. Ia mendoakan agar mereka selalu menjadi anak-anak yang selalu disayang dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.

    “Kepada semuanya, terimakasih karena sudah menerima kehadiran kami di Sekolah yang luar biasa ini. Pesan saya untuk anak-anakku semua, teruslah belajar dan beranilah untuk bermimpi setinggi langit, karena kita sedang membangun Indonesia yang siapapun anak Indonesia. Termasuk dari Papua bisa mewujudkan cita-citanya di Nusantara,” tutur Puan.

    “Mari kita jalankan semangat gotong royong untuk memastikan bahwa semua anak-anak di Indonesia mendapat pendidikan berkualitas dan menjadi manusia-manusia Indonesia yang seutuhnya,” pungkasnya.

     

    (*)

  • Puan Maharani Ajak Perempuan Berani Lawan Korupsi

    Puan Maharani Ajak Perempuan Berani Lawan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menyerukan peran aktif perempuan Indonesia dalam memerangi korupsi. Ia menilai perempuan memiliki peran fundamental dalam menanamkan nilai kejujuran dan membangun budaya antikorupsi sejak lingkungan terkecil.

    Seruan tersebut disampaikan Puan melalui video sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Penyelenggara Negara di Gedhong Pracimasana, kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12/2025). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

    “Perempuan adalah benteng awal pembentukan nilai kejujuran dan karakter antikorupsi. Karena itu, saya ingatkan kepada seluruh perempuan Indonesia, beranilah berdiri digaris depan melawan korupsi. Dengan langkah kecil integritas yang kita ambil akan membawa Indonesia selangkah lebih dekat untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan berkeadilan,” ujar Puan.

    Puan menegaskan, korupsi adalah ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah uang negara yang diselewengkan, kata dia, berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang seharusnya dinikmati masyarakat.

    Lebih lanjut, Puan menyebut perempuan memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan, baik sebagai ibu, istri, pemimpin, maupun profesional di berbagai bidang. Karena itu, momentum Hakordia 2025 menjadi ajakan untuk memperkuat komitmen bersama melawan korupsi.

  • Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati! Nasional 8 Desember 2025

    Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati! Nasional 8 Desember 2025

    Puan soal Bupati Aceh Selatan: Seharusnya Kepala Daerah Punya Empati!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mengomentari Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah di tengah kondisi bencana banjir Sumatera, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh kepala daerah agar memberikan empati terhadap warganya.
    “Untuk bupati, harusnya semua kepala daerah punya empati. Namun Pak Dasco mau menambahkan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung
    DPR
    RI, Senin (8/12/2025).
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa partai telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
    Secara kelembagaan, kata Dasco, Gerindra mengusulkan agar Kemendagri tidak hanya memeriksa Mirwan, tetapi langsung menjatuhkan
    sanksi pemberhentian
    sementara.
    “Kami sudah berkomunikasi dengan Mendagri untuk penerapan UU 24 Tahun 2014 tidak hanya diperiksa, tapi kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara,” tegas Dasco.
    Ketua Harian Partai Gerindra itu pun mendorong agar Kemendagri segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt)
    Bupati Aceh Selatan
    , menggantikan Mirwan.
    “Dan ditunjuk PLT dalam menjalankan tugas-tugas agar lebih maksimal dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, Mirwan sebelumnya menjadi polemik setelah tetap berangkat umrah ketika Aceh Selatan mengalami bencana yang berdampak pada ribuan warga.
    Kepergiannya pun diketahui belum mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri.
    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada
    Kompas.com
    , Jumat (5/12/2025).

    Kemendagri telah mengirim tim Inspektorat Jenderal untuk memeriksa Mirwan setelah dia kembali ke Indonesia.
    “Sanksi yang diberikan akan sangat ditentukan oleh fakta dan data dari hasil pemeriksaan Inspektorat,” ujar Bima Arya, Senin (8/12/2025).
    Sebelumnya, Mirwan juga sempat menerbitkan surat pernyataan ketidaksanggupan menangani
    bencana banjir
    dan longsor di wilayah pada 27 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana Sumatra, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati

    Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana Sumatra, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan tanggapan terkait Bupati Aceh Selatan, Mirwan yang menjalankan ibadah umrah saat wilayahnya terdampak banjir.

    Menurut Puan, setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani wilayah dan masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin (8/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegasakan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan dari Marwan sesuai aturan yang berlaku.

    Dasco menyampaikan telah mengusulkan pemberhentian sementara bagi Bupati Aceh Selatan yang kemudian digantikan oleh Plt untuk melaksanakan tugas-tugas agar lebih maksimal.

    “Selain dibina, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara agar dapat ditunjuk Plt yang bisa kemudian memimpin penanganan bencana di daerah tersebut dengan benar,” jelas Dasco.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya resmi memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono menyampaikan respons resmi DPP Gerindra atas laporan tersebut. Sugiono telah menerima laporan atas tindakan Mirwan.

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono.

    Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah. Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.

  • Puan Tutup Masa Sidang DPR, Reses Mulai 9 Desember-12 Januari 2026

    Puan Tutup Masa Sidang DPR, Reses Mulai 9 Desember-12 Januari 2026

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menutup masa persidangan II tahun Sidang 2025-2026 dengan paripurna ke-10. Puan menyebut mulai besok, 9 Desember 2025 anggota DPR akan reses hingga 12 Januari 2026.

    Sebagai informasi, reses merupakan kegiatan anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing dalam rangka menampung aspirasi konstituen. Puan berharap aspirasi dari konstituen bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh anggota DPR.

    “Atas nama pimpinan DPR DPR RI saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 9 Desember 2025 sampai tanggal 12 Januari 2026, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan II tahun sidang 2025-2026,” kata Puan dalam pidato penutupannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

    Puan mengingatkan seluruh anggota Dewan untuk mawas diri. Ketua DPP PDIP itu menyebut aspirasi masyarakat adalah prioritas utama DPR.

    “Sidang Dewan yang terhormat kita seluruh anggota DPR RI harus selalu mawas diri dan menyadari bersama bawah kebutuhan dan aspirasi rakyat agar kehidupannya semakin mudah dan sejahtera,” ujar Puan.

    Puan selanjutnya mengucapkan selamat hari Natal bagi anggota DPR dan masyarakat yang merayakan. Selain itu, Puan menyampaikan selamat tahun baru 2026 bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Oleh karena itu, mari kita bangun komunikasi dengan rakyat di dapil masing-masing agar rakyat dapat mengetahui kemajuan yang pernah kita capai dan tantangan yang harus kita hadapi bersama dalam membangun Indonesia,” kata Puan.

    (dwr/rfs)

  • HUT Ke-61 Partai Golkar, Prabowo: Selamat Ulang Tahun Almamater Saya

    HUT Ke-61 Partai Golkar, Prabowo: Selamat Ulang Tahun Almamater Saya

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian saat menghadiri peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. Menutup sambutannya, Prabowo membacakan tiga buah pantun yang langsung disambut riuh para kader dan tamu undangan.

    Dalam pantun pertamanya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Golkar. Menariknya, ia menyebut partai berlambang pohon beringin itu sebagai almamaternya.

    “Pohon beringin tegak berjaga, daunnya rindang peneduh kita. Selamat ulang tahun Partai Golkar, selamat ulang tahun almamater saya. Terus bersatu, bahu-membahu membantu rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

    Setiap bait pantun yang dibacakan Presiden Prabowo langsung dijawab serempak oleh ribuan hadirin dengan teriakan “cakep”. Hal ini membuat suasana semakin meriah. Momen penyebutan “almamater” pun disambut tepuk tangan panjang.

    Tidak berhenti pada satu pantun, Prabowo melanjutkan dengan pantun kedua. Ia berkelakar tidak ingin kalah dari Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    “Beringin tumbuh akarnya kuat. Tahan badai tak mudah goyah. Melihat Golkar hari ini penuh semangat. Terus-teruslah berkarya untuk Indonesia raya,” katanya.

    Pantun ketiga kembali membuat penonton pecah dengan gurauan Prabowo yang menyinggung sosok Bahlil Lahadalia. “Partai Golkar berlambang pohon beringin. Ketua umumnya pemuda dari timur. Bahlil Lahadalia namanya. Kulitnya hitam giginya putih. Kalau ketawa manis sekali. Kalau bekerja semangatnya tak pernah luntur,” ujarnya, memicu gelak tawa dan tepuk tangan.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya kompak mengenakan baju koko putih panjang, dan peci hitam.

    Sejumlah pejabat negara turut mendampingi, di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.