Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Dia mengatakan terowongan ini merupakan simbol persaudaraan antarumat beragama di Indonesia.

    “Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian Terowongan Silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, ini merupakan suatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan,” kata Prabowo dalam peresmian di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    Hadir dalam peresmian sejumlah menteri, yakni Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menag Nasaruddin Umar, Menteri PU Dody Hanggodo hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Prabowo mengatakan terowongan ini merupakan simbol yang berharga. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja dalam pembangunan terowongan.

    “Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan seharusnya terowongan ini diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena dibangun pada zamannya. Ia berkelakar kalau dirinya kebagian enaknya saja.

    “Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan Terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal-Gereja Katedral di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,” kata Prabowo.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan terowongan tersebut akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini. Dia mengatakan terowongan ini akan memamerkan galeri terbatas.

    “Bahkan juga pernah kita pakai sebagai interfaith meeting, karena itu menambah nilai historical-nya,” ujarnya.

    Menurutnya, terowongan ini dirancang tidak hanya sebagai jalur penghubung, tetapi juga sebagai ruang untuk interaksi lintas agama. Dengan peresmian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses kedua rumah ibadah, baik untuk kegiatan ibadah maupun wisata religi.

    “Selama ini kita belum buka secara umum karena memang belum diresmikan. Insyaallah pasca peresmian nanti semua masyarakat bisa mengakses terowongan itu,” kata Nasaruddin.

    (eva/haf)

  • Kemenag dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Calon Jemaah dan Petugas Haji

    Kemenag dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Calon Jemaah dan Petugas Haji

    Kemenag dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Calon Jemaah dan Petugas Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (Kemenag) dan
    BPJS Kesehatan
    menandatangani nota kesepahaman atau MoU untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi calon jemaah haji dan petugas haji lewat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno turut menyaksikan penandatanganan MoU Kemenag dan BPJS Kesehatan tersebut.
    “MoU antara Kementerian Agama dengan BPJS Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji,” ujar Pratikno saat ditemui usai penandatanganan MoU di kantornya, Kamis (12/12/2024).
    Pratikno menjelaskan, minat warga Indonesia untuk pergi haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.
    Walhasil, kata dia, kondisi tersebut berdampak pada antrean panjang dan berimplikasi pada usia jemaah yang semakin menua.
    Dengan demikian, diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan jemaah haji ketika mereka antre menunggu, bersiap pergi, hingga saat pulang ke Indonesia.
    “Oleh karena itu, peningkatan pelayanan untuk jemaah ini juga menjadi sangat penting untuk terus kita tingkatkan. Jadi oleh karena itu, kami di Kemenko PMK memfasilitasi koordinasi dan tadi barusan tanda tangan MoU,” tuturnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, setiap peserta dan petugas haji telah menjadi peserta aktif JKN.
    Jika sewaktu-waktu mereka mengalami gangguan kesehatan, maka akan dicover oleh BPJS.
    Sementara itu,
    Menteri Agama Nasaruddin Umar
    menjelaskan Pemerintah Arab Saudi memuji layanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia bagi jemaahnya.
    Sebab, jika petugas dari Indonesia kurang, maka petugas Arab Saudi akan kelabakan mengurus jemaah Indonesia.
    “Kita mendapatkan pujian pelayanan teknis ibadah haji dan menjadi referensi bagi Saudi Arabia, termasuk masalah kesehatan,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langkah Badan Moderasi Beragama Kemenag Kelola Konflik hingga Solutif

    Langkah Badan Moderasi Beragama Kemenag Kelola Konflik hingga Solutif

    loading…

    Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) Suyitno. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Seluruh kementerian koordinator (kemenko) menjadi koordinator dari Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama . Sekber ini merupakan amanah yang lahir dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

    Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) Suyitno mengatakan bahwa Sekber tersebut memiliki tugas yang tidak ringan karena mengordinasikan semua kegiatan yang berhubungan pelaporan Penguatan Moderasi Beragama di masing-masing lembaga.

    “Mendukung hal tersebut, beberapa waktu lalu Kemenag me-launching API-MB (Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama). Melalui aplikasi ini, masing-masing kementerian/lembaga akan terlihat aktivitasnya dalam pelaporan MB,” kata Suyitno saat memberikan laporan pada Rakor Sekber dan Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenag di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Dia mengatakan dalam kegiatan tersebut, menjadi momen penting untuk menunjukkan milestone dalam konteks pengelolaan konflik menjadi solutif hingga Indonesia Emas 2045. “Berdasarkan data, terdapat masalah serius terkait Top 10 Global Risk. Dan yang paling banyak dikhawatirkan pubik adalah konflik sejata antara negara,” ungkapnya.

    “Selain itu, yang dikhawatirkan adalah kejahatan kekerasan. Tentu saja kita berharap hal tersebut bisa dihindari,” sambungnya.

    Menurutnya, potensi konflik juga masih mengkhawatirkan berdasarkan data dari Setara Institute yang merilis bahwa masih sebanyak 83% pelajar Indonesia berpandangan Pancasila bisa diganti. Ini menjadi angka yang besar apalagi mayoritas berasal dari Gen Z.

    “Jika dikontekstulisasi berdasarkan riset yang dilakukan Kemenag, Indeks Kerukunan Umat Manusia (IKUB) tidak selalu tinggi. Hal tersebut menunjukkan tidak mudahnya memanage persoalan kerukunan di Indonesia,” tuturnya.

    “Dari berbagai problem tersebut, maka kita perlu mengambil langkah preventif dibanding kuratif. Berbagai upaya inovasi dilakukan untuk menanamkan Moderasi Beragama, seperti gelaran Festival Film Moderasi Beragama dan Festival Musik Moderasi Beragama,” ucapnya.

    Suyitno mengungkapkan berbagai langkah inovatif yang konstruktif dan terukur telah dilakukan BMBPSDM untuk meningkatkan daya saing SDM Kemenag. “Kemenag melalui Pusbangkom telah menggelar MOOC yang menjadi jembatan pengembangan kompetensi ASN dengan sifat e-learning full,” pungkasnya.

    Kegiatan Rakor Sekber dan Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama dibuka oleh Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar dengan keynote speech dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno. Hadir pula peserta dari berbagai Kementerian/lembaga yang terlibat di Sekber.

    (rca)

  • BPBD DKI kembali modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024

    BPBD DKI kembali modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024 untuk mengurangi intensitas hujan dan memitigasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bahwa modifikasi cuaca kembali dilakukan berdasarkan arahan dari rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

    “Kami kemarin sudah merapatkan bahwasannya kita akan lakukan kembali pada tanggal 12, 13, 14 (Desember). Itu untuk yang tahap kedua. Mudah-mudahan dengan lebih baik lagi,” kata Teguh di Jakarta, Rabu.

    Usai meninjau Posko Pengungsian Kebakaran SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Teguh mengatakan bahwa berdasarkan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem dengan hujan intens tinggi masih akan terjadi pada pertengahan Desember 2024.

    Karena itu, BPBD akan kembali melakukan modifikasi cuaca tahap dua. Pada tahap pertama telah dilakukan selama tiga hari pada 7-9 Desember 2024.

    “Ini yang sudah berhasil. Bisa mengurangi curah hujan yang lebat menjadi relatif yang sekarang kita alami,” kata Teguh.

    Untuk modifikasi cuaca tahap dua ini, Teguh berharap proses tabur garam dengan pesawat dapat dilakukan pada malam hari agar distribusi hujan lebih merata dan lebih efektif menurunkan intensitas hujan.

    Teguh menambahkan bahwa operasi modifikasi cuaca dan upaya lainnya untuk mengurangi intensitas hujan akan terus dilakukan menggunakan anggaran rutin BPBD.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggunakan biaya tak terduga dengan mengeluarkan status tanggap darurat jika anggaran BPBD sudah dialokasikan sepenuhnya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) Nusantara lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

    Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

    Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

    Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

    Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali pemerintah memundurkan jadwal kepindahan ASN ke IKN. Terakhir, Menteri PANRB di era Presiden ke-7 Jokowi, Abdullah Azwar Anas, mengaku diperintahkan Jokowi untuk memindahkan ASN pada Januari 2025.

    “Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN,” kata Anas awal Oktober 2023.

    Salah satu alasan utama kepindahan ASN mundur adalah penyempurnaan ekosistem dari kantor hingga hunian.

    Pemindahan itu molor dari target sebelumnya, yakni pada September 2024, tetapi ternyata hingga Oktober tak juga terealisasi.

    Rencana awalnya, pemerintahan Jokowi menargetkan ASN pindah ke IKN pada Juli 2024 atau sebelum upacara HUT RI perdana di Nusantara.

    Target waktu itupun mundur ke September 2024, meleset lagi jadi Januari 2025 kemudian kini menjadi April 2025.

    (rzr/pta)

  • Menko PMK Pratikno Serahkan Masalah Dualisme PMI ke Kumham

    Menko PMK Pratikno Serahkan Masalah Dualisme PMI ke Kumham

    loading…

    Menko PMK Pratikno menegaskan menyerahkan masalah dualisme kepemimpinan PMI ke Kementerian Hukum. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan masalah dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) bukan urusan pemerintah. Namun, masalah legalitas kepengurusan PMI berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kumham).

    “Itu bukan urusan kita, kalau urusan legalitas kepengurusan urusan Kumhan,” tegas Pratikno saat ditanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Pratikno mengatakan pemerintah sangat terbantu dengan adanya lembaga sosial PMI. “Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI. Oleh karena itu pemerintah sangat ingin PMI solid. Tapi masalah legalitas, masalah itu di Kumham,” paparnya.

    Baca Juga

    Pratikno menegaskan pemerintah menginginkan agar kepemimpinan sebuah organisasi apa pun harus melalui proses demokrasi. “Ya semua organisasi sebaiknya ada proses demokrasi,” katanya.

    Pratikno pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai dualisme kepemimpinan PMI yang diketuai oleh Jusuf Kalla (JK) ataupun PMI tandingan yang mengangkat Agung Laksono sebagai Ketua. “Pesan kepengurusan itu tanggung jawab Kemenkumham,” tegasnya.

    (cip)

  • Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca di Jabodetabek

    Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca di Jabodetabek

    Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah bakal melaksanakan
    modifikasi cuaca
    untuk meminimalisir banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
    Hal itu disepakati dalam rapat kerja antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BMKG, BNPB, Basarnas, dan perwakilan pemerintah daerah, Selasa (10/12/2024).
    “Pertama akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG, maupun juga oleh pemerintah provinsi terutama oleh Pemprov DKI,” Menko PMK Pratikno selepas rapat di Kantor Kemenko PMK, Selasa.
    Pratikno menjelaskan, langkah ini diambil karena tingginya intensitas hujan di Jabodetabek pada periode Desember 2024 hingga awal Januari 2025.
    Berdasarkan laporan BMKG, curah hujan yang sangat tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Pratikno menyebutkan, modifikasi cuaca mampu mengurangi curah hujan berlebihan yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir.
    “Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan. Tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi dan itu mengurangi beban terhadap
    infrastruktur air
    yang ada di wilayah Jabodetabek,” kata dia.
    Dalam rapat tersebut, Pratikno juga mendorong pemerintah daerah Jabodetabek untuk mengoptimalkan infrastruktur dalam rangka mengantisipasi dampak dari hujan deras.
    “Yang sudah ada diperbaiki, direnovasi, dioptimalkan baik melalui perawatan infrastruktur, maupun melalui kesiapsiagaan dari petugas teknis yang ada di lapangan. Jangan sampai petugas teknis lengah,” kata Pratikno.
    “Jika pun kemudian banjir tidak bisa terhindarkan, kita harapkan banjirnya sudah bisa mulai terkendali, dengan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan,” ujar mantan Menteri Sekretaris Negara itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK Pratikno Pimpin Rapat Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

    Menko PMK Pratikno Pimpin Rapat Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya, Selasa (10/12/2024). FOTO/SINDOnews/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya, Selasa (10/12/2024). Rapat membahas langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, dan sejumlah pejabat lainnya.

    Dari pantauan SINDOnews, hingga pukul 09.45 WIB, rapat masih berlangsung secara tertutup. Menurut informasi rapat kali ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem, seperti bencana hidrometeorologi basah di Jabodetabek pada puncak musim hujan.

    “Kemungkinan bencana hidrometeorologi di wilayah Jabodetabek. Jadi kita harus antisipasi potensi curah hujan yang sangat tinggi di Sumatera di Jawa dan untuk kemungkinan untuk banjir di wilayah Jabodetabek dan ini sudah mulai terasa di Sukabumi di Cianjur dan seterusnya. Dan kita harus antisipasi di wilayah Jabodetabek,” kata Pratikno mengawali sambutannya.

    Pada kesempatan itu, Pratikno juga mengimbau kepada semua pihak untuk mengantisipasi bencana banjir seperti di tahun 2014, 2015, 2019, dan 2020. “Kita harus melihat tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014, 2015, 2019, 2020 kita punya pengalaman banjir di Jakarta dan sekitarnya.”

    “Bahkan waktu itu korban meninggal misalnya tahun 2014 itu sampai 23 orang, tahun 2020, 19 orang. Kemudian jumlah pengungsi tahun 2014 itu mencapai 122 ribu pengungsi, tahun 2020 ada 36 ribu pengungsi jadi ini artinya perlu kita antisipasi,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek akibat beberapa faktor diantaranya adanya Bibit Siklon Tropis 91S yang terpantau di barat daya Banten.

    Ditambah lagi, bahwa pada bulan Desember kali ini sejumlah wilayah telah masuk puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Maret 2025. Melalui koordinasi kali ini, diharapkan tercipta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrem dengan lebih baik.

    (abd)

  • Giring Ajak Para Investor Lebih Banyak Buka Bioskop di Kabupaten

    Giring Ajak Para Investor Lebih Banyak Buka Bioskop di Kabupaten

    ERA.id – Pemerintah mengajak para investor membuka lebih banyak gedung-gedung bioskop di daerah pedesaan maupun kabupaten.

    “Kita mendorong semua investor untuk lebih yakin membuka bioskop-bioskop di kabupaten, di kota, yang belum ada bioskopnya,” ujar Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/12/2024), dikutip dari Antara.

    Giring mengatakan film-film Indonesia mulai mendominasi layar kaca. Selain itu, sekitar 60 persen dari total penonton adalah mereka yang menyaksikan film-film lokal.

    Ia yakin pada akhir tahun ini jumlah penonton film-film Indonesia bisa mencapai 75 juta dari total keseluruhan penonton, baik dari layar lebar maupun online.

    Dari berbagai sumber yang dikumpulkan, jumlah penonton film Indonesia tahun 2024 merupakan yang tertinggi sejak 98 tahun silam, dengan total 68,95 juta penonton per 3 November 2024.

    Berkaca pada potensi yang besar itu, Kementerian Kebudayaan mengajak investor untuk semakin memperluas pasarnya di daerah-daerah yang belum punya bioskop.

    “Itu tertinggi sepanjang sejarah negara Indonesia ini, makanya kita mendorong investor-investor untuk buka bioskop-bioskop,” kata Giring.

    Giring juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan industri bioskop besar. Mereka, kata Giring, telah memberikan lampu hijau.

    “Mudah-mudahan nanti akan banyak lagi (bioskop),” kata dia.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pihaknya akan mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan.

    “Jadi, di Kemenko PMK adalah mengkoordinasikan kalau itu terkait dengan misalnya dukungan dari pemerintah daerah kita akan komunikasi dengan Kemendagri, termasuk dukungan infrastruktur dan keuangan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan ekosistem perfilman Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional.

    Menurut dia, film Indonesia kini telah menjadi “tuan di negeri sendiri”, dan diterima luas oleh masyarakat, serta memiliki potensi besar untuk mendunia.

    “Kementerian Kebudayaan mendorong ekosistem perfilman berkembang sesuai harapan insan perfilman. Dukungan berupa anggaran, seperti film fund, sangat dibutuhkan, terutama untuk film-film bertema kebangsaan, anak-anak, atau karya seni yang memerlukan afirmasi,” ujarnya.

  • Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Rapat yang berlangsung pukul 14.30 WIB ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari pelaksanaan program hingga antisipasi bencana.

    “Tadi, rapat Bapak Presiden dengan menteri-menteri di bawah koordinasi Menko PMK membahas dua hal utama, yakni laporan pelaksanaan program kementerian dan rencana tindak lanjutnya,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024) sore.

    Kemenko PMK membawahi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam ratas, Presiden juga memberikan arahan penting terkait program prioritas dan kolaborasi lintas kementerian.

    “Bapak Presiden memberikan arahan untuk quick wins yang menjadi prioritas beliau, serta menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar kementerian,” jelas Abdul Mu’ti.

    Selain program kerja, ratas juga membahas persiapan menghadapi Libur Natal dan Tahun Baru, termasuk potensi bencana akibat curah hujan tinggi.

    “Dibahas pula antisipasi bencana yang mungkin terjadi karena musim hujan, serta langkah yang akan diambil oleh kementerian terkait dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, ratas ini dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.