Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • Menko PMK Pratikno Pimpin Rapat Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

    Menko PMK Pratikno Pimpin Rapat Antisipasi Cuaca Ekstrem di Jabodetabek

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya, Selasa (10/12/2024). FOTO/SINDOnews/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya, Selasa (10/12/2024). Rapat membahas langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, dan sejumlah pejabat lainnya.

    Dari pantauan SINDOnews, hingga pukul 09.45 WIB, rapat masih berlangsung secara tertutup. Menurut informasi rapat kali ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem, seperti bencana hidrometeorologi basah di Jabodetabek pada puncak musim hujan.

    “Kemungkinan bencana hidrometeorologi di wilayah Jabodetabek. Jadi kita harus antisipasi potensi curah hujan yang sangat tinggi di Sumatera di Jawa dan untuk kemungkinan untuk banjir di wilayah Jabodetabek dan ini sudah mulai terasa di Sukabumi di Cianjur dan seterusnya. Dan kita harus antisipasi di wilayah Jabodetabek,” kata Pratikno mengawali sambutannya.

    Pada kesempatan itu, Pratikno juga mengimbau kepada semua pihak untuk mengantisipasi bencana banjir seperti di tahun 2014, 2015, 2019, dan 2020. “Kita harus melihat tahun-tahun sebelumnya, tahun 2014, 2015, 2019, 2020 kita punya pengalaman banjir di Jakarta dan sekitarnya.”

    “Bahkan waktu itu korban meninggal misalnya tahun 2014 itu sampai 23 orang, tahun 2020, 19 orang. Kemudian jumlah pengungsi tahun 2014 itu mencapai 122 ribu pengungsi, tahun 2020 ada 36 ribu pengungsi jadi ini artinya perlu kita antisipasi,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek akibat beberapa faktor diantaranya adanya Bibit Siklon Tropis 91S yang terpantau di barat daya Banten.

    Ditambah lagi, bahwa pada bulan Desember kali ini sejumlah wilayah telah masuk puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Maret 2025. Melalui koordinasi kali ini, diharapkan tercipta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrem dengan lebih baik.

    (abd)

  • Giring Ajak Para Investor Lebih Banyak Buka Bioskop di Kabupaten

    Giring Ajak Para Investor Lebih Banyak Buka Bioskop di Kabupaten

    ERA.id – Pemerintah mengajak para investor membuka lebih banyak gedung-gedung bioskop di daerah pedesaan maupun kabupaten.

    “Kita mendorong semua investor untuk lebih yakin membuka bioskop-bioskop di kabupaten, di kota, yang belum ada bioskopnya,” ujar Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/12/2024), dikutip dari Antara.

    Giring mengatakan film-film Indonesia mulai mendominasi layar kaca. Selain itu, sekitar 60 persen dari total penonton adalah mereka yang menyaksikan film-film lokal.

    Ia yakin pada akhir tahun ini jumlah penonton film-film Indonesia bisa mencapai 75 juta dari total keseluruhan penonton, baik dari layar lebar maupun online.

    Dari berbagai sumber yang dikumpulkan, jumlah penonton film Indonesia tahun 2024 merupakan yang tertinggi sejak 98 tahun silam, dengan total 68,95 juta penonton per 3 November 2024.

    Berkaca pada potensi yang besar itu, Kementerian Kebudayaan mengajak investor untuk semakin memperluas pasarnya di daerah-daerah yang belum punya bioskop.

    “Itu tertinggi sepanjang sejarah negara Indonesia ini, makanya kita mendorong investor-investor untuk buka bioskop-bioskop,” kata Giring.

    Giring juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan industri bioskop besar. Mereka, kata Giring, telah memberikan lampu hijau.

    “Mudah-mudahan nanti akan banyak lagi (bioskop),” kata dia.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pihaknya akan mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan.

    “Jadi, di Kemenko PMK adalah mengkoordinasikan kalau itu terkait dengan misalnya dukungan dari pemerintah daerah kita akan komunikasi dengan Kemendagri, termasuk dukungan infrastruktur dan keuangan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan ekosistem perfilman Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional.

    Menurut dia, film Indonesia kini telah menjadi “tuan di negeri sendiri”, dan diterima luas oleh masyarakat, serta memiliki potensi besar untuk mendunia.

    “Kementerian Kebudayaan mendorong ekosistem perfilman berkembang sesuai harapan insan perfilman. Dukungan berupa anggaran, seperti film fund, sangat dibutuhkan, terutama untuk film-film bertema kebangsaan, anak-anak, atau karya seni yang memerlukan afirmasi,” ujarnya.

  • Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Gelar Ratas dengan Kementerian di Bawah PMK, Presiden Prabowo Bahas Quick Wins hingga Antisipasi Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Rapat yang berlangsung pukul 14.30 WIB ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari pelaksanaan program hingga antisipasi bencana.

    “Tadi, rapat Bapak Presiden dengan menteri-menteri di bawah koordinasi Menko PMK membahas dua hal utama, yakni laporan pelaksanaan program kementerian dan rencana tindak lanjutnya,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2024) sore.

    Kemenko PMK membawahi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam ratas, Presiden juga memberikan arahan penting terkait program prioritas dan kolaborasi lintas kementerian.

    “Bapak Presiden memberikan arahan untuk quick wins yang menjadi prioritas beliau, serta menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar kementerian,” jelas Abdul Mu’ti.

    Selain program kerja, ratas juga membahas persiapan menghadapi Libur Natal dan Tahun Baru, termasuk potensi bencana akibat curah hujan tinggi.

    “Dibahas pula antisipasi bencana yang mungkin terjadi karena musim hujan, serta langkah yang akan diambil oleh kementerian terkait dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, ratas ini dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

  • Dokter Tifa Sindir Gibran, Sebut Lulusan SMP Pimpin Rapat: Bicara dengan Teks

    Dokter Tifa Sindir Gibran, Sebut Lulusan SMP Pimpin Rapat: Bicara dengan Teks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifa kembali melontarkan kritik tajam, kali ini ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo.

    Dalam pernyataannya di medsos, Dokter Tifa menyebut bahwa Gibran, yang hanya berpendidikan hingga jenjang SMP, memimpin rapat dengan peserta yang memiliki gelar akademik tinggi, seperti S2, S3, bahkan beberapa dengan gelar ganda.

    “Lulusan SMP memimpin rapat, sementara peserta rapatnya lulusan S2, S3, bahkan double S2, double S3,” ujar Dokter Tifa dikutip, Senin (9/12/2024).

    Selain itu, Dokter Tifa juga menyindir gaya Gibran dalam memimpin rapat. Ia menyebut Gibran kerap membaca teks sepanjang rapat berlangsung. “Menghasilkan cara baru dalam memimpin rapat, yaitu bicara dengan teks,” tambahnya.

    Sementara itu, Gibran diketahui memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri sebelum memulai karier di dunia politik.

    Sebelumnya, Video Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming saat memimpin rapat bersama para menteri belakangan ini menjadi bahan pembicaraan warganet di media sosial. Video itu sendiri dibagikan oleh Gibran Rakabuming melalui akun TikTok dan diunggah ulang oleh beberapa akun X.

    Dalam cuplikan tersebut, Gibran Rakabuming terlihat mengenakan baju batik berwarna cokelat dan hadir di Kantor Kemenpora RI untuk memimpin rapat tentang desain besar olahraga nasional pada Rabu (4/12/2024).

    Terlihat beberapa menteri pun turut menghadiri rapat tersebut, termasuk Menpora Dito Ariotedjo, Menko PMK Pratikno, Menristek Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendragri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menag Nasaruddin Umar. Selain itu, tampak beberapa wakil menteri yang juga hadir dalam rapat tersebut.

  • BMKG Siapkan Posko Info Cuaca di 38 Provinsi Dukung Nataru Lancar

    BMKG Siapkan Posko Info Cuaca di 38 Provinsi Dukung Nataru Lancar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan posko di seluruh Indonesia atau 38 provinsi untuk mendukung kelancaran mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (nataru) dengan beragam informasi cuaca terkini.

    “Posko kami ada 38 di setiap stasiun BMKG di 38 provinsi, kami juga ada posko gabungan di 13 pelabuhan dan posko gabungan di 96 bandara,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja (raker) Komisi V tentang kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024) dilansir Antara.

    Selain di tingkat daerah, Dwikorita menyampaikan, BMKG juga mendukung nataru dengan menyediakan posko di tingkat nasional yang bertempat di kantor pusat BMKG, posko bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan posko dengan kantor ASDP di dermaga II pelabuhan Merak.

    Lebih lanjut ia mengatakan, posko-posko BMKG tersebut akan dilengkapi 1.200 alat monitoring cuaca untuk mendukung nataru. “Kami menyiapkan dengan menyiagakan ribuan alat monitoring,” kata dia.

    Berikutnya, ada radar cuaca serta 1.200 peralatan automatic weather station (AWS) untuk mengukur dan mencatat parameter-parameter meteorologi secara otomatis, dan ratusan alat pendeteksi gempa.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Libur Natal dan Tahun Baru adalah momentum besar, dan kita harus memastikan arus mudik, baik itu arus pergi maupun arus balik bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan nyaman,” ujar Pratikno.

    Untuk itu, BMKG menyiapkan posko di 38 provinsi untuk mendukung kelancaran mudik nataru dengan beragam informasi cuaca terkini.

  • Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) saat hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2024). (ANTARA/HO-Kemenko Pangan)

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran Rp510 miliar untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin. Zulkifli menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran menjadi Rp 550 miliar untuk mendukung target swasembada pangan.

    “Nah tadi saya sampaikan di Badan Anggaran, kita rapat di Badan Anggaran, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar, maka nanti dibahas, Badan Anggaran minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah,” ujar Zulhas melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    Swasembada pangan, kata Zulkifli, merupakan salah satu program prioritas Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Target ini diharapkan bisa tercapai pada 2027.

    “Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain (target) Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20 Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027,” kata Zulkifli.

    Ia optimistis target tersebut bisa tercapai untuk komoditas beras, jagung dan gula.

    “Ya kan tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras dan jagung, gula menuju,” ucapnya.

    Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Komplek Parlemen Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Sumber : Antara

  • Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan anggaran di tujuh Kementerian Koordinator atau Kemenko untuk 2025. Total, tambahan anggaran tersebut mencapai Rp5,18 triliun.

    Persetujuan tersebut didapat dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pimpinan tujuh Kemenko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2024).

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan pihaknya menyetujui pagu anggaran dan usulan tambahan yang diminta masing-masing Kemenko. Kendati demikian, keputusan finalnya masih akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    “Kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentang waktu tiga bulan. Dapat disetujui?” ujar Said diikuti persetujuan anggota Banggar lainnya dan ketukan palu.

    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Lalu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Berikut rincian pagu dan tambahan anggaran yang disetujui Banggar DPR:

    1. Kemenko Pangan 

    Pagu anggaran: Rp44.089.025.000

    Minta tambahan anggaran: Rp505.910.975.000 

    Total anggaran 2025 menjadi: Rp550.000.000.000

    2. Kemenko Pembedayaan Masyarakat

    Pagu anggaran: Rp139.727.234.000

    Minta tambahan: Rp653.772.765.000

    Total: Rp793.500.000.000

    3. Kemenko Perekonomian 

    Pagu anggaran: Rp459.766.254.000

    Minta tambahan: Rp64.209.800.000

    Total: Rp523.976.054.000

    4. Kemenko Polkam

    Pagu anggaran: Rp268.281.288.000

    Minta tambahan: Rp3.000.000.000.000

    Total: Rp3.268.281.288.000

    5. Kemenko PMK 

    Pagu anggaran: Rp111.241.324.000

    Minta tambahan: Rp360.337.151.000

    Total: Rp471.578.475.000

    6. Kemenko Kumham Imipas

    Pagu anggaran: Rp9.029.527.000

    Minta tambahan: Rp325.000.000.000

    Total: Rp334.029.527.000

    7. Kemenko Infra 

    Pagu anggaran: Rp230.000.000.000 

    Minta tambahan: Rp273.143.736.000

    Total: Rp503.143.736.000

    Total permintaan tambahan anggaran: Rp5.182.374.427.000

  • Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Menko Pangan: Anggaran program swasembada pangan 2025 Rp139,4 triliun

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Pada prinsipnya, dia mengatakan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR. Namun, DPR akan mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk program kerja.

    “Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” kata dia.

    Baca juga: Menko Airlangga pastikan anggaran Makan Bergizi Gratis tidak dipotong
    Baca juga: Rapat perdana Kompolnas, Menko Polkam pastikan ada pembenahan

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendukbangga Raih Penghargaan Internasional atas Cakupan KBPP Tertinggi

    Kemendukbangga Raih Penghargaan Internasional atas Cakupan KBPP Tertinggi

    Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Indonesia menerima penghargaan internasional dari FP2030, sebuah organisasi global yang berfokus pada perencanaan keluarga.

    Penghargaan diberikan karena keberhasilan Indonesia mencapai persentase tertinggi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) di kawasan Asia Pasifik.

    Managing Director FP2030 Asia Pacific Hub, Sumita Banerjee, secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji dalam acara peluncuran hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 di Gedung BKKBN, Jumat, 29 November 2024.

    “Kami bersyukur atas penghargaan ini. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi profesi, termasuk bidan,” ujar Wihaji.

    Ia menambahkan, program KB Pascasalin sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mengurangi risiko stunting pada bayi dan balita.

    Menurut Wihaji, penghargaan ini menjadi pengakuan internasional atas upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan KB pascapersalinan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan dan memperluas cakupan program tersebut, terutama ke daerah-daerah terpencil.

    “Melalui program Family Planning 2030 (FP2030), kami akan menjamin akses alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur di seluruh pelosok tanah air, seperti yang telah disepakati dalam London Summit 2012,” jelasnya.

    Sumita Banerjee memuji kekuatan program KB Indonesia yang dianggap sebagai salah satu praktik berdampak tinggi di Asia Pasifik. Ia menyoroti sistem manajemen data KB yang kuat sebagai salah satu keunggulan Indonesia.

    “Program KB di Indonesia membantu mengurangi kebutuhan yang tidak terpenuhi (unmet need) dan memberdayakan perempuan, memperkuat keluarga, serta mendukung komunitas dan negara,” ujarnya.

    Sumita juga berharap Indonesia terus berinvestasi pada data berbasis ilmiah dan membagikan pengalaman strategisnya kepada negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.

    Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),  Pratikno dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes

    Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Indonesia untuk terus memperkuat program KB dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Indonesia menerima penghargaan internasional dari FP2030, sebuah organisasi global yang berfokus pada perencanaan keluarga.
     
    Penghargaan diberikan karena keberhasilan Indonesia mencapai persentase tertinggi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) di kawasan Asia Pasifik.
     
    Managing Director FP2030 Asia Pacific Hub, Sumita Banerjee, secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji dalam acara peluncuran hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 di Gedung BKKBN, Jumat, 29 November 2024.
    “Kami bersyukur atas penghargaan ini. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi profesi, termasuk bidan,” ujar Wihaji.
     
    Ia menambahkan, program KB Pascasalin sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mengurangi risiko stunting pada bayi dan balita.
     
    Menurut Wihaji, penghargaan ini menjadi pengakuan internasional atas upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan KB pascapersalinan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan dan memperluas cakupan program tersebut, terutama ke daerah-daerah terpencil.
     
    “Melalui program Family Planning 2030 (FP2030), kami akan menjamin akses alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur di seluruh pelosok tanah air, seperti yang telah disepakati dalam London Summit 2012,” jelasnya.
     
    Sumita Banerjee memuji kekuatan program KB Indonesia yang dianggap sebagai salah satu praktik berdampak tinggi di Asia Pasifik. Ia menyoroti sistem manajemen data KB yang kuat sebagai salah satu keunggulan Indonesia.
     
    “Program KB di Indonesia membantu mengurangi kebutuhan yang tidak terpenuhi (unmet need) dan memberdayakan perempuan, memperkuat keluarga, serta mendukung komunitas dan negara,” ujarnya.
     
    Sumita juga berharap Indonesia terus berinvestasi pada data berbasis ilmiah dan membagikan pengalaman strategisnya kepada negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.
     
    Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),  Pratikno dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes
     
    Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Indonesia untuk terus memperkuat program KB dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Permudah Nelayan Dapat BBM Subsidi, BPH Migas Integrasikan 2 Aplikasi

    Permudah Nelayan Dapat BBM Subsidi, BPH Migas Integrasikan 2 Aplikasi

    Jakarta –

    Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim dan Iwan Prasetya Adhi bersama Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta meluncurkan integrasi aplikasi XStar dari BPH Migas dan aplikasi Ninja dari Pemerintah Kabupaten Jepara. Integrasi aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi.

    “BPH Migas telah membangun aplikasi XStar setahun yang lalu. Sosialisasi dan bimbingan teknis terus dilakukan kepada Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait agar implementasinya benar-benar sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023,” kata Halim dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Dalam kolaborasi ini, BPH Migas dan Pemerintah Kabupaten Jepara mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan peruntukannya.

    “Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jepara karena membangun aplikasi Ninja yang bertujuan untuk mempermudah konsumen pengguna usaha perikanan di Kabupaten Jepara untuk mengajukan Surat Rekomendasi pembelian JBT/JBKP secara online,” tuturnya.

    Halim berharap integrasi aplikasi XStar dan NINJA dapat dikembangkan lagi di sektor konsumen pengguna, seperti Pertanian, UMKM, dan Pelayanan Umum, khususnya di Kabupaten Jepara.

    “Dengan integrasi digitalisasi, penyaluran BBM Subsidi mempermudah akses BBM Subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan, serta pengawasan pendistribusian BBM Subsidi secara real-time sehingga BBM Subsidi dapat tersalurkan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume. Kita wujudkan distribusi BBM bersubsidi yang lebih baik, mendukung kesejahteraan nelayan Indonesia. Semoga ke depannya juga akan menyusul integrasi aplikasi di berbagai daerah lainnya,” ucap Halim.

    Dalam kesempatan yang sama, Edy Supriyanta menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas dan seluruh tim yang telah mengembangkan serta mengintegrasikan aplikasi ini sehingga dapat membantu nelayan Jepara agar lebih berdaya dan sejahtera.

    “Nelayan juga merasa senang. Tidak hanya nelayan, saya sudah matur (menyampaikan) ke Pak Halim dapat digunakan juga untuk petani dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Nanti kita dukung,” ungkapnya.

    Peluncuran aplikasi integrasi ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Pratikno, Wakil Kepala Polres Jepara Kompol Edy Sutrisno, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Farikhah Elida, Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Aribawa, dan External Relation & Retail Petroleum AKR Corporindo Catherine Constantin, perwakilan Kejari Jepara dan Kodim 0719/Jepara.

    Tak hanya menghadiri acara peluncuran, Halim dan Iwan juga melakukan pemantauan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Pertamina dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) AKR Corporindo di Jepara, Jawa Tengah. Keduanya melihat secara langsung penggunaan aplikasi XStar dan Ninja, serta implementasi Surat Rekomendasi untuk konsumen pengguna nelayan.

    “Ini sesuatu yang baru, integrasi XStar dengan aplikasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, yaitu Ninja,” terangnya.

    Iwan berharap integrasi ini dapat menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah lain agar dapat bersinergi untuk penyaluran BBM subsidi yang semakin tepat sasaran.

    “Kita berharap nanti diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Karena ini menyangkut akuntabilitas yang semakin baik. Juga, distribusi, dan pengawasan Surat Rekomendasi, khususnya BBM subsidi,” pungkasnya.

    Di kesempatan ini, keduanya juga tampak melakukan pengecekan sarana serta fasilitas yang ada di SPBUN dan SPBN.

    (prf/ega)