Tag: Pratikno

  • Teguh pastikan logistik untuk pengungsi kebakaran Kemayoran tersedia

    Teguh pastikan logistik untuk pengungsi kebakaran Kemayoran tersedia

    Jumat, 13 Desember 2024 18:27 WIB

    Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau posko pengungsian di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Fasilitas pendukung sudah tersedia dengan baik dan kebutuhan dasar untuk para korban juga masih aman

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dewan Pengawas KPK Dianggap Berbahaya, Pemerintah Tetap Cari Nama

    Dewan Pengawas KPK Dianggap Berbahaya, Pemerintah Tetap Cari Nama

    JAKARTA – Gelombang penolakan terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK terus bermunculan. Salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang secara tegas menyatakan, kehadiran Dewan Pengawas KPK justru membahayakan kerja lembaga antirasuah dalam menjalankan tindak pemberantasan korupsi.

    “Dewan pengawas itu berbahaya jika dicangkokkan dalam tubuh KPK. Meskipun nantinya mereka akan selalu memberikan izin penyadapan tapi potensi bocornya sangat tinggi,” kata Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo saat dihubungi Voi.id lewat pesan singkat, Kamis (7/11).

    Apalagi, Adnan menilai dewan pengawas ini lahir dari manuver politik penyusunan UU KPK baru. Selain itu, proses penerbitan undang-undang tersebut tidak berjalan secara akuntabel dan bukan kebijakan publik yang menggunakan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang terbuka.

    “Jadi kami tentu menolak semua produk yang yang dihasilkan oleh UU KPK baru,” tegasnya.

    Meski banyak penolakan, nyatanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap jalan terus untuk menentukkan Dewan Pengawas KPK. Tapi, ICW mengatakan pihaknya tetap konsisten dengan tidak menyetujui dewan yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 dan mempersilakan masyarakat untuk melakukan penilaian sendiri.

    “Masyarakat yang akan menilai sendiri nanti konsekuensi semua UU KPK baru ini terhadap program dan agenda pemberantasan korupsi,” ujar dia.

    Di sisi lain, Presiden Jokowi telah bergerak cepat dalam mencari nama-nama yang bakal duduk sebagai Dewan Pengawas KPK. Jokowi pun menunjukkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno untuk memimpin tugas menyeleksi orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut.

    “Sementara ini di bawah Pak Pratikno. Semua prosesnya di bawah Pak Pratikno,” kata Juru Bicara Istana Kepresidenan Fadjroel Rachman di Jakarta.

    Tahapan mencari calon dewan pengawas ini, bakal dilakukan dengan mengundang sejumlah tokoh masyarakat yang kompeten di bidangnya untuk dimintai pendapat. “Ada orang yang dimintai nasihat, ada orang yang menyampaikan melalui Setneg atau secara langsung ke Presiden,” jelasnya.

    Adapun kriteria yang dibutuhkan untuk posisi dewan pengawas adalah berusia 55 tahun dan berpendidikan minimal S1 sesuai dengan UU KPK baru. Tak hanya itu, hampir mirip dengan pemilihan pimpinan KPK, dewan pengawas juga diharuskan punya kualifikasi di bidang pendidikan, hukum, dan perbankan.

    Fadjroel juga menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir karena nantinya dewan pengawas lembaga antirasuah itu akan dipilih secara selektif, kredibel, dan kompeten.

    Dalam kesempatan itu, Komisaris Utama PT Adhi Karya Persero tersebut menegaskan tak ada nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai calon Dewan Pengawas KPK. “Tidak ada secara khusus yang disebutkan,” ucap Fadjroel.

    Kemungkinan Ahok dan Antasari Azhar masuk menduduki jabatan itu juga secara halus dimentahkan oleh Fadjroel. Sebab keduanya pernah tersangkut kasus pidana, Ahok pernah divonis 2 tahun pidana akibat ujaran kebencian dan Antasari pernah divonis 12 tahun akibat kasus pembunuhan.

    “Yang ada bahwa kriteria itu saja, kalau mereka lulus S1, mereka berusia 55 tahun, mereka tidak pernah jalani tindak pidana. Tentu yang pernah menjalani pidana korupsi secara khusus diperhatikan,” tutupnya.

  • Menko Pratikno Menghadap Presiden Prabowo Laporkan Kebakaran Kemayoran – Halaman all

    Menko Pratikno Menghadap Presiden Prabowo Laporkan Kebakaran Kemayoran – Halaman all

    Pratikno mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat membahas mengenai penanganan kebakaran Kemayoran. Sebanyak 600 rumah terbakar dalam peristiwa terse

    Tayang: Kamis, 12 Desember 2024 17:20 WIB

    Tribunnews.com/Taufik Ismail

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/12/2024). 

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, (12/12/2024).

    Pratikno mengatakan, salah satu agendanya bertemu Presiden Prabowo yakni melaporkan penanganan korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.

    “Namanya ada kesempatan untuk menghadap ya akan lapor,” ujar Pratikno.

    Pratikno mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat membahas mengenai penanganan kebakaran Kemayoran. Sebanyak 600 rumah terbakar dalam peristiwa tersebut.

    “Hampir 600 yang rumahnya terbakar. Jadi mengenai kejadian di Kemayoran, yang kebakaran rumah itu, tadi kita sudah rapat, kita cek bagaimana pelayanan terhadap pengungsi,” katanya.

    Menurut Pratikno, para pengungsi sekarang ini di tempatkan di sekolah dasar. Namun, para pengungsi harus dipindahkan lokasinya karena sekolah akan segera digunakan.

    “Kita memikirkan rumah singgah sementara. Nanti akan dicek oleh Pak Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman terus kemudian Wamen PU juga akan cek untuk melihat kira-kira rusun mana yang bisa dijadikan rumah singgah sementara sebelum nanti kita pikirkan hunian tetap untuk mereka,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim Hubungkan Istiqlal-Katedral

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Dia mengatakan terowongan ini merupakan simbol persaudaraan antarumat beragama di Indonesia.

    “Hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian Terowongan Silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, ini merupakan suatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan,” kata Prabowo dalam peresmian di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    Hadir dalam peresmian sejumlah menteri, yakni Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menag Nasaruddin Umar, Menteri PU Dody Hanggodo hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Prabowo mengatakan terowongan ini merupakan simbol yang berharga. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja dalam pembangunan terowongan.

    “Peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan seharusnya terowongan ini diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) karena dibangun pada zamannya. Ia berkelakar kalau dirinya kebagian enaknya saja.

    “Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini saya resmikan Terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal-Gereja Katedral di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta,” kata Prabowo.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan terowongan tersebut akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini. Dia mengatakan terowongan ini akan memamerkan galeri terbatas.

    “Bahkan juga pernah kita pakai sebagai interfaith meeting, karena itu menambah nilai historical-nya,” ujarnya.

    Menurutnya, terowongan ini dirancang tidak hanya sebagai jalur penghubung, tetapi juga sebagai ruang untuk interaksi lintas agama. Dengan peresmian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses kedua rumah ibadah, baik untuk kegiatan ibadah maupun wisata religi.

    “Selama ini kita belum buka secara umum karena memang belum diresmikan. Insyaallah pasca peresmian nanti semua masyarakat bisa mengakses terowongan itu,” kata Nasaruddin.

    (eva/haf)

  • Kemenag dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Calon Jemaah dan Petugas Haji

    Kemenag dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Calon Jemaah dan Petugas Haji

    Kemenag dan BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Layanan Kesehatan bagi Calon Jemaah dan Petugas Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (Kemenag) dan
    BPJS Kesehatan
    menandatangani nota kesepahaman atau MoU untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi calon jemaah haji dan petugas haji lewat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno turut menyaksikan penandatanganan MoU Kemenag dan BPJS Kesehatan tersebut.
    “MoU antara Kementerian Agama dengan BPJS Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji,” ujar Pratikno saat ditemui usai penandatanganan MoU di kantornya, Kamis (12/12/2024).
    Pratikno menjelaskan, minat warga Indonesia untuk pergi haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.
    Walhasil, kata dia, kondisi tersebut berdampak pada antrean panjang dan berimplikasi pada usia jemaah yang semakin menua.
    Dengan demikian, diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan jemaah haji ketika mereka antre menunggu, bersiap pergi, hingga saat pulang ke Indonesia.
    “Oleh karena itu, peningkatan pelayanan untuk jemaah ini juga menjadi sangat penting untuk terus kita tingkatkan. Jadi oleh karena itu, kami di Kemenko PMK memfasilitasi koordinasi dan tadi barusan tanda tangan MoU,” tuturnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, setiap peserta dan petugas haji telah menjadi peserta aktif JKN.
    Jika sewaktu-waktu mereka mengalami gangguan kesehatan, maka akan dicover oleh BPJS.
    Sementara itu,
    Menteri Agama Nasaruddin Umar
    menjelaskan Pemerintah Arab Saudi memuji layanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah Indonesia bagi jemaahnya.
    Sebab, jika petugas dari Indonesia kurang, maka petugas Arab Saudi akan kelabakan mengurus jemaah Indonesia.
    “Kita mendapatkan pujian pelayanan teknis ibadah haji dan menjadi referensi bagi Saudi Arabia, termasuk masalah kesehatan,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langkah Badan Moderasi Beragama Kemenag Kelola Konflik hingga Solutif

    Langkah Badan Moderasi Beragama Kemenag Kelola Konflik hingga Solutif

    loading…

    Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) Suyitno. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Seluruh kementerian koordinator (kemenko) menjadi koordinator dari Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama . Sekber ini merupakan amanah yang lahir dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

    Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMPSDM) Kementerian Agama (Kemenag) Suyitno mengatakan bahwa Sekber tersebut memiliki tugas yang tidak ringan karena mengordinasikan semua kegiatan yang berhubungan pelaporan Penguatan Moderasi Beragama di masing-masing lembaga.

    “Mendukung hal tersebut, beberapa waktu lalu Kemenag me-launching API-MB (Aplikasi Pemantauan Implementasi Moderasi Beragama). Melalui aplikasi ini, masing-masing kementerian/lembaga akan terlihat aktivitasnya dalam pelaporan MB,” kata Suyitno saat memberikan laporan pada Rakor Sekber dan Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenag di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Dia mengatakan dalam kegiatan tersebut, menjadi momen penting untuk menunjukkan milestone dalam konteks pengelolaan konflik menjadi solutif hingga Indonesia Emas 2045. “Berdasarkan data, terdapat masalah serius terkait Top 10 Global Risk. Dan yang paling banyak dikhawatirkan pubik adalah konflik sejata antara negara,” ungkapnya.

    “Selain itu, yang dikhawatirkan adalah kejahatan kekerasan. Tentu saja kita berharap hal tersebut bisa dihindari,” sambungnya.

    Menurutnya, potensi konflik juga masih mengkhawatirkan berdasarkan data dari Setara Institute yang merilis bahwa masih sebanyak 83% pelajar Indonesia berpandangan Pancasila bisa diganti. Ini menjadi angka yang besar apalagi mayoritas berasal dari Gen Z.

    “Jika dikontekstulisasi berdasarkan riset yang dilakukan Kemenag, Indeks Kerukunan Umat Manusia (IKUB) tidak selalu tinggi. Hal tersebut menunjukkan tidak mudahnya memanage persoalan kerukunan di Indonesia,” tuturnya.

    “Dari berbagai problem tersebut, maka kita perlu mengambil langkah preventif dibanding kuratif. Berbagai upaya inovasi dilakukan untuk menanamkan Moderasi Beragama, seperti gelaran Festival Film Moderasi Beragama dan Festival Musik Moderasi Beragama,” ucapnya.

    Suyitno mengungkapkan berbagai langkah inovatif yang konstruktif dan terukur telah dilakukan BMBPSDM untuk meningkatkan daya saing SDM Kemenag. “Kemenag melalui Pusbangkom telah menggelar MOOC yang menjadi jembatan pengembangan kompetensi ASN dengan sifat e-learning full,” pungkasnya.

    Kegiatan Rakor Sekber dan Launching Grand Design Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama dibuka oleh Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar dengan keynote speech dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Pratikno. Hadir pula peserta dari berbagai Kementerian/lembaga yang terlibat di Sekber.

    (rca)

  • BPBD DKI kembali modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024

    BPBD DKI kembali modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024 untuk mengurangi intensitas hujan dan memitigasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bahwa modifikasi cuaca kembali dilakukan berdasarkan arahan dari rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

    “Kami kemarin sudah merapatkan bahwasannya kita akan lakukan kembali pada tanggal 12, 13, 14 (Desember). Itu untuk yang tahap kedua. Mudah-mudahan dengan lebih baik lagi,” kata Teguh di Jakarta, Rabu.

    Usai meninjau Posko Pengungsian Kebakaran SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Teguh mengatakan bahwa berdasarkan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem dengan hujan intens tinggi masih akan terjadi pada pertengahan Desember 2024.

    Karena itu, BPBD akan kembali melakukan modifikasi cuaca tahap dua. Pada tahap pertama telah dilakukan selama tiga hari pada 7-9 Desember 2024.

    “Ini yang sudah berhasil. Bisa mengurangi curah hujan yang lebat menjadi relatif yang sekarang kita alami,” kata Teguh.

    Untuk modifikasi cuaca tahap dua ini, Teguh berharap proses tabur garam dengan pesawat dapat dilakukan pada malam hari agar distribusi hujan lebih merata dan lebih efektif menurunkan intensitas hujan.

    Teguh menambahkan bahwa operasi modifikasi cuaca dan upaya lainnya untuk mengurangi intensitas hujan akan terus dilakukan menggunakan anggaran rutin BPBD.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggunakan biaya tak terduga dengan mengeluarkan status tanggap darurat jika anggaran BPBD sudah dialokasikan sepenuhnya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Lagi-lagi Mundur, ASN Dipindah ke IKN Setelah Lebaran

    Jakarta, CNN Indonesia

    Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) Nusantara lagi-lagi mundur. Para abdi negara beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

    Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

    Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

    Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

    “Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12).

    Bos IKN itu menyebut saat ini fokus pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali pemerintah memundurkan jadwal kepindahan ASN ke IKN. Terakhir, Menteri PANRB di era Presiden ke-7 Jokowi, Abdullah Azwar Anas, mengaku diperintahkan Jokowi untuk memindahkan ASN pada Januari 2025.

    “Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN,” kata Anas awal Oktober 2023.

    Salah satu alasan utama kepindahan ASN mundur adalah penyempurnaan ekosistem dari kantor hingga hunian.

    Pemindahan itu molor dari target sebelumnya, yakni pada September 2024, tetapi ternyata hingga Oktober tak juga terealisasi.

    Rencana awalnya, pemerintahan Jokowi menargetkan ASN pindah ke IKN pada Juli 2024 atau sebelum upacara HUT RI perdana di Nusantara.

    Target waktu itupun mundur ke September 2024, meleset lagi jadi Januari 2025 kemudian kini menjadi April 2025.

    (rzr/pta)

  • Menko PMK Pratikno Serahkan Masalah Dualisme PMI ke Kumham

    Menko PMK Pratikno Serahkan Masalah Dualisme PMI ke Kumham

    loading…

    Menko PMK Pratikno menegaskan menyerahkan masalah dualisme kepemimpinan PMI ke Kementerian Hukum. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan masalah dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) bukan urusan pemerintah. Namun, masalah legalitas kepengurusan PMI berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kumham).

    “Itu bukan urusan kita, kalau urusan legalitas kepengurusan urusan Kumhan,” tegas Pratikno saat ditanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Pratikno mengatakan pemerintah sangat terbantu dengan adanya lembaga sosial PMI. “Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI. Oleh karena itu pemerintah sangat ingin PMI solid. Tapi masalah legalitas, masalah itu di Kumham,” paparnya.

    Baca Juga

    Pratikno menegaskan pemerintah menginginkan agar kepemimpinan sebuah organisasi apa pun harus melalui proses demokrasi. “Ya semua organisasi sebaiknya ada proses demokrasi,” katanya.

    Pratikno pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai dualisme kepemimpinan PMI yang diketuai oleh Jusuf Kalla (JK) ataupun PMI tandingan yang mengangkat Agung Laksono sebagai Ketua. “Pesan kepengurusan itu tanggung jawab Kemenkumham,” tegasnya.

    (cip)

  • Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca di Jabodetabek

    Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca di Jabodetabek

    Antisipasi Banjir Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah bakal melaksanakan
    modifikasi cuaca
    untuk meminimalisir banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
    Hal itu disepakati dalam rapat kerja antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BMKG, BNPB, Basarnas, dan perwakilan pemerintah daerah, Selasa (10/12/2024).
    “Pertama akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG, maupun juga oleh pemerintah provinsi terutama oleh Pemprov DKI,” Menko PMK Pratikno selepas rapat di Kantor Kemenko PMK, Selasa.
    Pratikno menjelaskan, langkah ini diambil karena tingginya intensitas hujan di Jabodetabek pada periode Desember 2024 hingga awal Januari 2025.
    Berdasarkan laporan BMKG, curah hujan yang sangat tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Pratikno menyebutkan, modifikasi cuaca mampu mengurangi curah hujan berlebihan yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir.
    “Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan. Tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi dan itu mengurangi beban terhadap
    infrastruktur air
    yang ada di wilayah Jabodetabek,” kata dia.
    Dalam rapat tersebut, Pratikno juga mendorong pemerintah daerah Jabodetabek untuk mengoptimalkan infrastruktur dalam rangka mengantisipasi dampak dari hujan deras.
    “Yang sudah ada diperbaiki, direnovasi, dioptimalkan baik melalui perawatan infrastruktur, maupun melalui kesiapsiagaan dari petugas teknis yang ada di lapangan. Jangan sampai petugas teknis lengah,” kata Pratikno.
    “Jika pun kemudian banjir tidak bisa terhindarkan, kita harapkan banjirnya sudah bisa mulai terkendali, dengan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan,” ujar mantan Menteri Sekretaris Negara itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.