Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, terkait isu ketahanan terhadap bencana, Kementerian PU juga telah menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang tengah dibangun.

    “Untuk infrastruktur tahan bencana, sebenarnya kami telah melakukan sosialisasi SNI 1726 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non gedung. Untuk infrastruktur bukan dibangun oleh Kementerian PU yang belum menerapkan standar tersebut, kami akan terus mensosialisasikan dan perbaiki. Kami juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait mana yang bisa kami dukung dan kami prioritaskan,” ujar Dody di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Kementerian PU juga terus melakukan sosialisasi terkait standar struktur bangunan yang tahan bencana kepada masyarakat.

    Hingga saat ini Kementerian PU telah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, hingga infrastruktur tahan bencana.

    “Isu-isu utama tersebut telah disampaikan dalam audiensi dan sebagian besar sudah kita kerjakan dan sudah masuk dalam TA 2025. Kami mohon dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar,” kata Dody.

    Terkait isu sanitasi, Kementerian PU telah mengajukan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini sedang dalam proses.

    “Kami juga memiliki program sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Untuk usulan titik-titik lokasinya sudah ada, namun saat ini masih dalam proses review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica menghadiri Audiensi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Ketahanan Bencana, dan Kota/ Desa Ramah Anak – Disabilitas – Manula bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

    Menko AHY mengatakan, audiensi yang dihadiri sejumlah Kementerian/ Lembaga (K/L) di bawah koordinator Kemenko IPK dan Kemenko PMK ini membahas mengenai peran penting infrastruktur dalam mendukung program-program Kemenko PMK, utamanya terkait dengan mitigasi bencana, dan penyediaan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, lansia hingga disabilitas.

    “Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, sehingga semua butuh langkah cepat, dan bagaimana melakukan langkah preventif. Infrastruktur harus menjawab kebutuhan tersebut, baik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta infrastruktur yang semakin resilience terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana,” kata AHY.

    “Kedua, isunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, dengan membantu Kementerian Kesehatan dalam mencegah stunting, atau penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat. Infrastruktur punya peran penting dalam mendukung masyarakat hidup sehat yaitu antara lain dari aspek sanitasi dan air bersih. Ke depan akan disediakan ruang terbuka hijau yang ramah bagi perempuan, anak, lansia dan disabilitas, sehingga kualitas kehidupan dapat menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko PMK sebut pentingnya `work life balance` saat lantik eselon 1

    Menko PMK sebut pentingnya `work life balance` saat lantik eselon 1

    Menko PMK Pratikno (belakang tengah) bersama 14 pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri yang dilantik hari ini di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)

    Menko PMK sebut pentingnya `work life balance` saat lantik eselon 1
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyebut pentingnya keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan atau work life balance saat melantik para pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.

    “Work life balance penting, karena tugas kita bukan hanya memberikan laporan yang bagus-bagus, melainkan kita harus menjadi teladan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,” katanya di Kantor Kemenko PMK di Jakarta Pusat, Selasa.

    Terdapat 14 pejabat eselon I yang dilantik hari ini untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri, serta 43 tamu penting yang diundang.

    “Kami berhasil membentuk tim melalui perjuangan yang luar biasa panjang, tidak mudah untuk menarik putra-putri bangsa terbaik bergabung dengan kami, ini kebahagiaan luar biasa bagi saya,” ujar dia.

    Ia menegaskan seluruh pegawai di Kemenko PMK harus sehat secara fisik maupun mental, dengan modalitas berupa soliditas dan loyalitas kepada pemerintah, karena harus mengurus berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga keluarga.

    “Tugas kita mengurus sumber daya manusia, Kemenkes itu di bawah koordinasi kita, artinya kita mengurus, memikirkan kesehatan rakyat Indonesia, jangan sampai kita sendiri tidak sehat, sehat bukan hanya fisik, tetapi mental, juga moral,” tuturnya.

    Selain itu, menurutnya, seluruh pejabat pemerintah juga mesti merepresentasikan jati diri bangsa dan menjadi teladan.

    “Kita mengurusi pendidikan anak-anak Indonesia, jangan sampai anak-anak kita tidak terurus pendidikannya, kita juga mengurus keluarga Indonesia, jangan sampai kita tidak bisa memberikan teladan melalui keluarga kita,” paparnya.

    Ia mengemukakan pentingnya bekerja cerdas untuk meningkatkan produktivitas.

    “Kita diberikan mandat dan difasilitasi negara untuk produktif, itu harus dijalankan secara cerdas. Pekerjaan semakin banyak, tetapi bukan berarti waktu lembur semakin lama. Inovasi menjadi kunci smart ministry, waktu semakin sedikit, produktivitas meningkat,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Soal Murid SD Dihukum Duduk di Lantai, Disdik Sebut Telah Berikan Pembinaan ke Guru hingga Kepsek – Halaman all

    Soal Murid SD Dihukum Duduk di Lantai, Disdik Sebut Telah Berikan Pembinaan ke Guru hingga Kepsek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, Sumatera Utara sudah ambil sikap terkait kasus murid SD berinisial M (10) yang dihukum duduk di lantai karena telat membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

    Pihak Disdikbud pun telah ambil tindakan setelah kasus ini mencuat.

    Bambang Sudewo selaku Kabid Sd Disdikbud Kota Medan menuturkan, pihaknya telah melakukan pembinaan.

    Mulai dari guru, kepala sekolah (kepsek), hingga Ketua Yayasan Abdi Sukma telah dibina, Senin (13/1/2025).

    Dalam pembinaan tersebut ditekankan pada guru untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah atau yayasan apabila ingin membuat aturan.

    Diketahui, dalam proses pemeriksaan, Haryati yang merupakan guru M menghukum muridnya atas inisiatif sendiri.

    “Sudah kami berikan pembinaan kepada Kepsek, yayasan, terutama kepada guru agar ke depan apa pun peraturan yang dibuat, harus sepengetahuan yayasan dan kepala sekolah, lalu sosialisasikan, sepakati, dan kapan akan dilaksanakan,” ujar Bambang, dikutip dari Kompas.com.

    Hukuman terhadap siswa yang menunggak bayar SPP juga tidak dibenarkan.

    Ia pun berharap kejadian ini tak terulang lagi.

    “Jangan sampai terjadi lagi bahwa rapor uang sekolah adalah tanggung jawab orangtua, jangan disangkutpautkan dengan anak-anak, apalagi dalam kepentingan belajar,” katanya.

    Bambang juga menuturkan bahwa penting untuk menjaga psikologis anak dalam peristiwa ini.

    “Kami harus memberikan jaminan, tidak akan ada perlakuan yang tidak baik, tidak ada bully terhadap anak itu karena dengan kasus ini sekolah menjadi hal yang negatif,” ucapnya.

    Ia pun menjamin M bisa bersekolah dengan nyaman apabila ingin melanjutkan sekolah di SD Abdi Sukma.

    “Kami (minta) jamin anak ini sekolah dengan nyaman, ini (pembinaan) yang kami berikan kepada yayasan,” ujarnya.

    Terdengar hingga ke Menteri

    Kasus murid SD yang dihukum duduk di lantai oleh gurunya karena menunggak sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) terdengar hingga Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.

    Ia menyatakan, kasus viral yang terjadi di Medan, Sumatera Utara ini akan ditelusuri dan dibahas dalam rapat Kemenko PMK bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Saya juga belum monitor itu. Ya dengar siswa SD di Medan belajar di lantai, nanti siang agak sore saya ada rapat dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti,” kata Pratikno usai meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

    Mengutip TribunJakarta.com, Pratikno akan mengecek secara detail terkait kasus ini.

    Kemenko PMK, lanjut Pratikno, akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan murid sekolah di seluruh wilayah supaya tak mendapatkan perlakuan yang tak layak dari gurunya karena telat bayar SPP, seperti kasus yang berada di Kota Medan.

    “Tentu saja itu adalah kita semua akan berusaha keras ya, pemerintah. Detailnya kan saya akan cek. Sekali lagi saya akan koordinasikan,” pungkas Pratikno.

    Diketahui, M dihukum lantaran nunggak membayar SPP selama tiga bulan sebesar Rp180 ribu.

    Video M dihukum duduk di lantai pun viral dan menyita perhatian sejumlah pihak.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Viral Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai karena Nunggak SPP, Menko PMK: Akan Kita Bahas dalam Rapat

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino)(Kompas.com, Rahmat Utomo)

  • AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan sejumlah menteri di bawah koordinasinya.

    AHY mengatakan rapat tersebut terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan yang meliputi air bersih, drainase, kawasan permukiman yang sehat, ketahanan bencana dan kota/desa ramah anak, disabilitas dan manula. Pembahasan ini dilakukan guna mendukung program-program dari Kemenko PMK.

    “Agenda sore hari ini terkait infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program-program Kemenko PMK diantaranya terkait dengan mitigasi bencana alam,” kata AHY di kantornya, Selasa (14/1/2025).

    Dalam hal bencana alam, AHY mendapatkan laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait dengan berbagai potensi bencana yang akan dihadapi Indonesia untuk dapat melakukan mitigasi untuk mengurangi jumlah korban baik manusia maupun material.

    Pasalnya kata Agus, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, baik dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, kebakaran dan lainnya yang membutuhkan langkah cepat dan infrastruktur juga harus semakin resiliens terhadap potensi bencana alam tersebut.

    “Ini penting karena infrastruktur harus benar-benar busa menjawab kebutuhan untuk penyelamatan manusia jika terjadi bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah preventif,” katanya.

    Isu lainnya yang dibahas yakni terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agus mengatakan pentingnya infrastruktur kesehatan bagi kualitas hidup masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kualitas air, dan sanitasi yang ada di masyarakat.

    “Artinya membantu kementerian kesehatan agar sebisa mungkin kita mencegah stunting, mencegah penyakit yang menular dan berbahaya akibat lingkungan. Karena 24% tadi disampaikan kasus kesehatan secara nasional diakibatkan faktor lingkungan air bersih dan udara,” katanya.

    Selain itu, AHY mengatakan penting adanya pembangunan infrastruktur berupa ruang bersama di sejumlah wilayah Indonesia yang ramah terhadap anak, perempuan, disabilitas dan juga lansia.

    “Ini kita harapkan juga dukungan infrastruktur yang semakin ramah terhadap merka semua bisa membuat kehidupan lebih baik lagi,” katanya.

    (kil/kil)

  • Menko PMK Pratikno Angkat Staf Khusus, Mantan Direktur BNPT hingga Anggota RMI PBNU

    Menko PMK Pratikno Angkat Staf Khusus, Mantan Direktur BNPT hingga Anggota RMI PBNU

    loading…

    Menko PMK Pratikno mengangkat empat staf khusus baru yang ditetapkan pada 14 Januari 2025. Foto/Ist

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat staf khusus baru. Mulai dari mantan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Anggota Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Diketahui, mantan Direktur Deradikalisasi BNPT yang dilantik menjadi staf khusus Menko PMK adalah Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid dia akan menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

    Anggota RMI PBNU Ulun Nuha (Gus Ulun) diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

    Sementara Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumber Daya Kebencanaan.

    Sedangkan Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama.

    Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

    “Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,” tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya.

    Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,” dalam putusan.

    (shf)

  • Kasus Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai karena Menunggak SPP, Menko PMK: Kita Bahas dalam Rapat

    Kasus Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai karena Menunggak SPP, Menko PMK: Kita Bahas dalam Rapat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus siswa SD yang dihukum gurunya karena menunggak bayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menjadi viral di media sosial. Hal itu juga menjadi sorotan pemerintah dalam menyelasaikan kasus tersebut.

    Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pihaknya tengah menelusuri kasus viral tersebut dan akan dibahas dalam rapat Kemenko PMK bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Ya dengar siswa SD di Medan belajar di lantai, nanti siang agak sore saya ada rapat dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti,” kata Pratikno seusai meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SLB Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

    Menurut Pratikno, pemerintah akan melihat secara mendalam permasalahan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara itu, termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan siswa-siswi di mana pun untuk tidak lagi mendapatkan perlakuan yang tak layak dari gurunya.

    “Tentu saja itu adalah kita semua akan berusaha keras ya, pemerintah. Detailnya kan saya akan cek. Sekali lagi saya akan koordinasikan,” tuturnya.

    Sebelumnya, video viral di media sosial merekam seorang siswa kelas empat yang merupakan peserta didik salah satu sekolah dasar swasta di Kota Medan, Sumatera Utara dihukum belajar di lantai oleh gurunya.

    Dalam video yang tersebut, menunjukkan siswa yang diketahui berinisial M dihukum belajar di lantai oleh gurunya lantaran belum melengkapi administrasi atau tidak membayar tunggakan SPP selama 3 bulan lamanya.

  • 8 Pemerintah Upayakan Tukin Dosen ASN Segera Cair Nasional

    8 Pemerintah Upayakan Tukin Dosen ASN Segera Cair Nasional

    Pemerintah Upayakan Tukin Dosen ASN Segera Cair
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
    Pratikno
    menyatakan, pemerintah tengah berupaya agar tunjangan kinerja (tukin) untuk para dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat segera dicairkan.
    “Tukin ASN Dikti ini, sekarang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) terus berkoordinasi dengan
    Kementerian Keuangan
    untuk implementasinya,” kata Pratikno di Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).
    Pratikno mengatakan, hingga akhir pekan lalu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk mencairkan
    tukin dosen
    ASN.
    “Jadi saya sudah cek juga sampai dengan
    weekend
    kemarin ke Pak Satryo, dan tim beliau lagi koordinasi dengan Kementerian Keuangan,” ujar dia.
    Sebelumnya beredar kabar bahwa tidak ada tukin bagi para dosen ASN pada 2025
    Terkait hal itu, Pratikno menekankan bahwa tukin ASN akan dibahas karena berkaitan dengan anggaran.
    “Nah justru itu. Justru makanya kita bahas. Karena kan itu kan kaitannya nanti juga kan dengan anggaran,” tegas dia.
    Adapun Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pihaknya saat ini tengah meminta anggaran dari Kemenkeu untuk mencaikran
    tukin dosen ASN
    .
    “Kita minta ke Kementerian Keuangan supaya ditambahkan. Sehingga kita bisa bayarkan tunkinya. Bukan semuanya, tapi hanya selisih,” kata Satryo, dikutip dari siaran Ruang Jernih
    Kompas.com
    , Rabu (8/1/2025).
    Diberitakan sebelumnya, dosen yang berada di bawah naungan Kemendikti Saintek melakukan protes karena tunjangan kinerjanya (Tukin) belum dibayarkan selama lima tahun.
    Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi) yang juga dosen ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Anggun Gunawan mengatakan, pemerintah sudah berjanji mencairkan tukin pada awal tahun 2025.
    “Regulasi dan Janji ini sudah bergulir selama lima tahun. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda hak yang sudah dijanjikan,” kata Anggun kepada
    Kompas.com
    , Senin (6/1/2024).
    Ditambah lagi, kata Anggun, selama ini ternyata seluruh pegawai Kemendikbud Ristek yang kini sudah dipecah menjadi tiga kementerian di antaranya Kemendikti Saintek sejak tahun 2020 masih tetap mendapatkan tukin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK dan Pj Gubernur Jakarta Tinjau Program Makan Bergizi di SLB Cahaya Jaya

    Menko PMK dan Pj Gubernur Jakarta Tinjau Program Makan Bergizi di SLB Cahaya Jaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

    Menko PMK Pratikno menyebutkan pelaksanaan program MBG di SLB Cahaya Jaya mendapat sambutan antusias dari para siswa.

    “Jadi kita melihat antusiasme anak-anak kita di Sekolah Luar Biasa (SLB) ini, hampir semua makanannya, kita ada yang datang sudah habis,” tuturnya kepada wartawan, Senin (13/1/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, menu makanan yang diberikan kepada para siswa terdiri atas nasi, kacang panjang, ayam, tahu, dan pisang.

    “[Bahan menu makanan] jadi kualitasnya bagus, sayangnya tadi saya enggak kebagian,” canda Pratikno.

    Adapun, Teguh menambahkan SLB Cahaya Jaya memiliki total 54 siswa yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA.

    Kemudian, untuk target SLB yang akan diikutkan dalam MBG, pihaknya menyesuaikan jumlah dengan SLB yang ada di lokasi SPPG tadi. 

    Terlebih, pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung program MBG. 

  • Belum Ada Susu dalam Menu MBG Hari Pertama di Jakut, BGN: Seminggu Direncanakan 2 Kali Megapolitan 13 Januari 2025

    Belum Ada Susu dalam Menu MBG Hari Pertama di Jakut, BGN: Seminggu Direncanakan 2 Kali Megapolitan 13 Januari 2025

    Belum Ada Susu dalam Menu MBG Hari Pertama di Jakut, BGN: Seminggu Direncanakan 2 Kali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tak ada susu dalam menu
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) yang didistribusikan untuk pertama kalinya di Sekolah Luar Biasa (SLB) B&C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).
    Bidang Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional (BGN), Dedi Supriadi mengungkapkan, menu susu dalam program MBG hanya diberikan dua kali dalam seminggu.
    “Dari badan gizi khusus pemberian susu seminggu direncanakan dua kali,” ujar Dedi saat diwawancarai awak media di lokasi, Senin.
    Dedi mengatakan, pemberian susu dalam program MBG di SLB B&C Cahaya Jaya memang tidak boleh sembarangan.
    Badan Gizi Nasional harus berkoordinasi dengan pihak sekolah terlebih dahulu untuk menentukan susu apa yang akan diberikan.
    “Khusus sekolah anak-anak kita sudah berkoordinasi memang tidak bisa sembarangan susu yang diberikan kita harus berkoordinasi. Untuk hari ini, tidak terlihat susu memang karena kami sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah,” tambah Dedi.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , menu MBG hari pertama di SLB B&C Cahaya Jaya cukup lengkap, mulai dari nasi putih, ayam goreng, tahu, sayur buncis, dan satu buah pisang. Makanan tersebut dibungkus dengan wadah
    stainless
    .
    Saat membuka kotak
    stainless
    tersebut, para siswa terlihat begitu antusias memakan hidangan bergizi itu.
    Bahkan, beberapa di antaranya sudah ada yang habis duluan sebelum diperintahkan untuk makan.
    Pendistribusian MBG pertama kali di Jakarta Utara ini ditinjau langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.
    Pratikno menilai, menu MBG yang dibagikan di SLB B&C Cahaya Jaya, sudah berkualitas.
    “Jadi, ada nasi, ada sayur, ada ayam, ada buah, ada tahu. Jadi, ada karbo, terus kemudian protein ada, sayur ada, protein hewani maupun protein nabati. Jadi, kualitasnya bagus, sayangnya tadi saya enggak kebagian,” tutur Pratikno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Pratikno-Pj Gubernur Tinjau Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya, Masih Tak Ada Susu – Page 3

    Menko Pratikno-Pj Gubernur Tinjau Makan Bergizi Gratis di SLB Cahaya Jaya, Masih Tak Ada Susu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

    Menu yang disajikan kepada para siswa terdiri dari nasi, ayam goreng, tumis kacang panjang dan jagung, tahu goreng, serta buah pisang. Hanya saja masih tak terlihat susu dalam paket menu itu.

    Meski begitu, Pratikno mengatakan peserta didik tetap antusias. Dia bilang, menu yang disajikan habis disantap para peserta didik.

    “Jadi kita melihat antusiasme anak-anak kita di sekolah luar biasa ini, hampir semuanya makanannya, kita ada yang kita datang sudah habis. Jadi ada nasi, ada sayur, ada ayam, ada buah, ada tahu,” kata Pratikno.

    “Jadi ada karbo, buah ada, terus kemudian protein ada, sayur ada, protein hewani maupun protein nabati. Jadi kualitasnya bagus, sayangnya tadi saya nggak kebagian,” sambung dia.

    Menurut Pratikno, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mampu menjaga kualitas penyediaan makan bergizi gratis. Bahkan, ujarnya banyak peserta didik yang menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka atas program MBG.

    “Jadi kita terus jaga bagaimana makan bergizi gratis ini sangat-sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita, jadi tradisi makan yang sehat dan kita harapkan juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” jelasnya.