Tag: Pratikno

  • Menko PMK Pratikno Sebut Surat Edaran Libur Anak Sekolah selama Ramadan Terbit Minggu Ini

    Menko PMK Pratikno Sebut Surat Edaran Libur Anak Sekolah selama Ramadan Terbit Minggu Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera menerbitkan peraturan libur anak sekolah selama Ramadan. Pernyataan itu diberikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Senin (20/01/2025).

    “Sekarang finalisasi surat edaran bersama akan ditandatangani oleh mendikdasmen, menteri agama dan menteri dalam negeri,” kata Pratikno di kantor Kemenko PMK.

    Berdasarkan penjelasan tersebut, akan ada surat edaran bersama dari tiga kementerian yang diperkirakan akan keluar di minggu ini.

    “Insyaallah minggu ini sudah terbit,” tambahnya lagi.

    Dikonfirmasi di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan dirinya sudah menandatangani surat tersebut.

    “SKB-nya sedang ditandatangani sirkular. Jadi, saya sudah tanda tangan. Mudah-mudahan menteri dalam negeri dan menteri agama tanda tangan secepatnya,” ucap Abdul Mu’ti.

    Lebih cepat dari yang disampaikan Pratikno, Abdul Mu’ti berharap surat keputusan bersama itu bisa ditandatangani tiga menteri hari ini, Senin (20/01/2025).

    “Mudah-mudahan pak menteri agama dan menteri dalam negeri bisa hari ini. Saya sudah,” pungkas Abdul Mu’ti terkait surat edaran bersama tentang libur anak sekolah selama Ramadan.

  • Menko PMK Pratikno Sentil Deddy Corbuzier Usai Mengkritik Anak SD yang Keluhkan Menu MBG

    Menko PMK Pratikno Sentil Deddy Corbuzier Usai Mengkritik Anak SD yang Keluhkan Menu MBG

    loading…

    Menko PMK Pratikno menyentil Deddy Corbuzier usai mengkritik anak SD yang mengeluhkan rasa ayam di menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyentil Deddy Corbuzier usai mengkritik anak Sekolah Dasar (SD) yang mengeluhkan rasa ayam di menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pratikno pun mengingatkan agar media sosial harus diisi dengan konten-konten yang positif. “Ya memang kan media sosial harus diisi dengan konten-konten anu lah, sharing hal-hal positif lah,” katanya kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, Pratikno pun mengatakan bahwa dia telah mengecek pelaksanaan program MBG di lapangan. Dia memastikan sudah berjalan dengan bagus dan terus memperbaiki semua sisi jika ada kekurangan.

    “Ya, ini kan saya sudah lihat beberapa kali di lapangan, berjalan bagus, teruslah upaya lintas kementerian untuk terus memperbaiki di semua sisi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Deddy Corbuzier baru-baru ini mengkritik seorang anak sekolah yang mengeluhkan rasa ayam dari menu program MBG.

    Melalui unggahannya di media sosial, Deddy menyampaikan kekesalannya setelah mendengar seorang anak mengatakan bahwa rasa ayam yang diberikan dalam program tersebut “kurang enak”.

    “Sebetulnya, video ini hanya untuk subscriber saja, tapi saya nggak kuat pengen marah. Jadi, masalah makan siang bergizi gratis untuk anak-anak, ada satu video yang saya lihat, di mana ada anak ngomong ayamnya kurang enak,” kata Deddy dalam unggahannya di Instagram @mastercorbuzier.

    Deddy pun membandingkan sikap anaknya, Azka, yang sejak kecil dididik untuk menghargai makanan yang diterimanya. Dia memberi contoh ketika Azka menerima makanan box dari lokasi syuting ayahnya. Deddy mengaku tidak segan untuk memarahi Azka jika ia mendengar komplain terkait makanan.

    “Kurang enak? Kurang enak pala lu, pea! Ayamnya kurang enak, makan siang gratis. Anak saya, Azka, dari dulu ikut saya syuting ke mana-mana, dan makanan yang saya kasih buat dia adalah makanan box yang ada di sana untuk semua orang. Kalau dia ngomong ke saya, ‘Pa, nggak enak, aku mau yang lain,’ saya tabok. Saya tabok. Tanya anaknya, saya tabok. ‘Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini,” tegas Deddy.

    (shf)

  • Usulan Batas Usia Gunakan Medsos Akan Diputuskan di Sidang Kabinet

    Usulan Batas Usia Gunakan Medsos Akan Diputuskan di Sidang Kabinet

    loading…

    Menko PMK Pratikno memberikan keterangan kepada awak media terkait wacana pembatasan usia pengguna media sosial di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Usulan batas usia penggunaan media sosial akan diputuskan di Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, pemerintah sedang mencari masukan tambahan untuk memperdalam batasan penggunaan media sosial.

    “Jadi nanti sikap pemerintah akan menjadi sikap bersama dari berbagai lintas kementerian yang diputuskan di sidang cabinet,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    “Tapi sekali lagi keputusan nanti tunggu keputusan bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden,” tambahnya.

    Pratikno mengatakan, pihaknya saat ini mencari masukan tambahan untuk memperdalam batasan penggunaan media sosial.

    “Nah itu yang tadi, oleh karena itu, kita ini shopping ide ya, mencari inspirasi termasuk tadi dalam rangka agar kita bisa memberikan masukan secara tepat ya, nanti kebijakan komunitas bisa lebih tepat dengan mempertimbangkan banyak aspek. Ini adalah salah satu acara yang memang dimaksudkan untuk memperdalam isu tersebut,” katanya.

    “Nanti keputusannya seperti apa, nanti kita akan bahas di internal pemimpin,” tegasnya.

    Menurut Pratikno, media sosial harus dilihat dari sisi positif dan negatif. Nantinya, sikap pemerintah akan diungkapkan setelah sidang kabinet.

    “Betul, betul. Jadi banyak sekali dimensi sisi negatif yang harus diantisipasi, dicegah. Tapi juga ada sisi positif, paling tidak itu yang tadi kami tangkap. Kita tunggu nanti hasil bagaimana sikap pemerintah melalui berbagai anulah, kita biasanya kan otomatis ada berbagai seri sampai dengan sidang cabinet,” katanya.

    Meski begitu, Pratikno menegaskan bahwa masalah aturan media sosial akan menjadi domain oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “Belum, nanti kita update ya. Komdigi itu (domainnya). Nah, nanti seperti apa keputusannya kita tunggu. Tapi acara hari ini adalah sebagai rangkaian dari upaya kita untuk memperdalam pengetahuan, menggali pengalaman agar kita bisa menentukan kebijakan yang lebih baik. Nah, justru itu tadi yang saya sampaikan, ini yang nanti kita akan rumuskan secara besar-besar,” katanya.

    (abd)

  • Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Januari 2025

    Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN Nasional 20 Januari 2025

    Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengeklaim, pemerintah akan segera mengambil keputusan soal
    tunjangan kinerja
    (tukin) dosen aparatur sipil negara (ASN) yang tak kunjung cair.
    Pratikno mengatakan, pembahasan mengenai tukin
    dosen ASN
    sudah memasuki tahap final antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta
    Kementerian Keuangan
    (Kemenkeu).
    “Ini kan sudah pada tahap final oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Keuangan,” ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).
    Pratikno menyebutkan, Kemendikti Saintek dan Kemenkeu sudah membahas pencairan
    tukin dosen ASN
    sejak beberapa waktu lalu.
    Namun, Pratikno mengaku belum mengetahui informasi detail mengenai hasil pembahasan tersebut.
    “Angkanya belum, saya belum tahu,” ujar dia.
    Ketika ditanya soal kepastian apakah tukin akan cair pada tahun ini, Pratikno juga enggan memberikan kepastian.
    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini hannya meminta semua pihak untuk menunggu keputusan resmi.
    “Jadi nanti tunggu keputusannya,” ujar Pratikno.
    Sebelumnya, Mendikti SaintekSatryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah menyetujui rencana pembayaran tukin dosen ASN yang tertunda selama lima tahun.
    “Soal tukin ini sudah melalui pembahasan antar-kementerian yang cukup intensif dan detail,” kata Satryo di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Dia bilang, dalam posisi terakhir, pihaknya sudah menyurati Kemenkeu untuk menganggarkan pembayaran tukin ini.
    “Prinsipnya, Kemenkeu telah menyetujui perhitungan kami, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menkeu bisa memberikan persetujuan final,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Badan Gizi Nasional Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Sepenuhnya Menggunakan Dana APBN – Halaman all

    Badan Gizi Nasional Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Sepenuhnya Menggunakan Dana APBN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Hal ini diungkapkan Dadan menyusul adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. 

    “Begini ya, kami sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kami fokus di situ saja karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau,” kata Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Dadan menyebut, salah satu tempat uji coba yang menggunakan dana pribadi Prabowo adalah di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

    “Uji coba di Warung Kiara kan dana beliau. Jadi itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang,” kata Dadan. 

    Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025. 

    Dana itu digunakan secara bertahap. Pada Januari-April, pemerintah akan menyalurkan MBG untuk 3 juta penerima melalui 397 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu. 

    Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 SPPG sepanjang April-Augustus 2025. 

    “Dan dari Agustus akhir sampai Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Itu anggaran untuk Rp 71 triliun. Jadi jangan disalahpahami bahwa Rp 71 triliun itu maksimal 13-17,5 juta,” pungkasnya.

    Menko PMK Pratikno (kiri) didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kanan) saat meninjau acara makanan bergizi gratis (MBG) di SLB B dan C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (13/1/2025). Warta Kota/Yulianto (/Warta Kota/Yulianto)

    MBG di Kendari Gunakan Uang Prabowo

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Prabowo.

    “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

    Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari, akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.

  • 6
                    
                        Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan
                        Nasional

    6 Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan Nasional

    Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan tidak ada istilah libur sekolah saat bulan Ramadhan.
    Mu’ti menyatakan, pemerintah menggunakan istilah pembelajaran di bulan Ramadhan, bukan libur Ramadhan, dalam menyusun jadwal sekolah pada bulan Ramadhan.
    “Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan. Kata kuncinya bukan libur Ramadhan tapi pembelajaran di bulan Ramadhan,” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kperesidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Ia mengungkapkan, pembelajaran sekolah saat Ramadhan tengah digodok dan dibahas bersama sejumlah menteri.
    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
    “Kemudian saya dan KSP. Sudah kita bahas lintas kementerian. Sudah ada kesepakatan bersama,” ucapnya.
    Sementara terkait mekanisme pembelajaran saat bulan Ramadhan, ia meminta semua pihak menunggu terbitnya surat edaran (SE).
    “Tinggal tunggu saja terbit surat edaran bersama. Nanti tunggu saja, tunggu sampai SE keluar,” ungkap Mu’ti.
    Sebelumnya diberitakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan 2025 diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i.
    Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.
    Sejauh ini, ada tiga usulan mengemuka yang dipertimbangkan pemerintah terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan tahun ini.
    Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan.
    Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri.
    “Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Januari 2025

    Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan Nasional 17 Januari 2025

    Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),
    Pratikno
    , meresmikan
    Gudang Logistik
    Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi
    Papua Tengah
    pada Kamis (16/1/2025).
    Pratikno menyatakan, tidak boleh ada lagi kasus
    kelaparan di Indonesia
    , khususnya Papua Tengah, setelah pemerintah membangun
    gudang logistik
    tersebut.
    “Jangan sampai terjadi kekurangan pangan atau kelaparan di masyarakat Indonesia, di manapun berada. Jangan sampai ada lagi kelaparan di Papua Tengah. Kita punya gudang logistik yang diisi, dijaga, dan didistribusikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” kata Pratikno, dikutip dari siaran pers.
    Gudang Logistik Distrik Agandugume merupakan fasilitas kedua yang dibangun di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, setelah sebelumnya pemerintah mendirikan gudang logistik di Distrik Sinak.
    Gudang logistik
    yang dibangun dengan Dana Siap Pakai (DSP) ini merupakan respons pemerintah terhadap krisis yang melanda Papua Tengah akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023.
    Pada saat itu, wilayah Distrik Agandugume, Distrik Lambewi, dan Distrik Oneri dilanda kekeringan parah serta fenomena embun beku yang merusak hasil panen.
    Akibatnya, lebih dari 11.000 penduduk terdampak, dengan korban jiwa mencapai enam orang (5 dewasa dan 1 bayi).
    “Pemerintah pusat membangun gudang logistik agar ada lumbung pangan di kawasan Agandugume dan sekitarnya untuk mengantisipasi jangan sampai nanti kalau ada paceklik, krisis pangan, atau cuaca ekstrem, masyarakat kesulitan mengakses pangan,” ujar Menko PMK.
    Pratikno menyebutkan, pemerintah daerah akan menjadi penanggung jawab keberlangsungan gudang logistik, termasuk pengamanan, pengisian logistik, dan pendistribusian ke masyarakat.
    Pemerintah pusat, BNPB, dan TNI juga akan memberikan dukungan.
    “Gudang logistik ini selanjutnya dijaga keamanannya, diisi, dan dikelola dengan baik sehingga kalau ada cuaca ekstrem yang membawa risiko bagi masyarakat lokal, fasilitas ini dapat digunakan untuk menjamin ketersediaan pangan,” ujar dia.
    Menko PMK juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut.
    Ia meminta masyarakat untuk turut mengelola gudang logistik di masa mendatang, terutama saat stok pangan melimpah, agar dapat menjadi cadangan pangan bagi kebutuhan bersama.
    “Kalau suatu saat gudang logistik ini diurus sendiri oleh masyarakat, maka ketika stok pangan melimpah, bisa diisi oleh masyarakat untuk masyarakat sendiri. Jadi pada akhirnya, ini bisa dikelola masyarakat sendiri,” kata Pratikno.
    Menurutnya, gudang logistik yang dibangun di Kabupaten Puncak dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.
    “Kami harapkan masyarakat Kabupaten Puncak dan sekitarnya dapat menjaga keberadaan gudang logistik ini, sehingga menjadi contoh baik untuk daerah lain,” ujar Pratikno.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra – Halaman all

    Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra – Halaman all

    Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah menyepakati keputusan mengenai libur siswa sekolah saat bulan Ramadan 1446H/2025 .

    Keputusan libur ramadan tahun ini disepakati oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian tapi nanti pengumumannya,” ujar Mendikdasmen Abdul Muti di Hotel Tavia, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadan diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i beberapa waktu lalu.

    Seperti diketahui, kebijakan meliburkan sekolah satu bulan penuh saat Ramadan, pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

     

    Libur Sekolah Saat Ramadan Akan Diumumkan Segera

    Abdul Muti mengatakan Pemerintah bakal mengumumkan surat edaran yang mengatur tentang libur di bulan Ramadan ini.

    “Tunggu sampai ada surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

    Surat edaran akan diumumkan ini karena pemerintah menunggu kepulangan Menteri Agama Nasaruddin Umar dari kunjungan kerja di Arab Saudi.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. (Instagram.com/abe_mukti)

    “Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu singkat karena sekarang kan Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci,” kata Abdul Mu’ti.

    Meski begitu, Abdul Muti mengatakan pengumuman mengenai libur sekolah saat bulan Ramadan bakal diumumkan dalam waktu dekat.

    “Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana? Tunggu sampai pada waktunya kita umumkan,” pungkasnya.

     

    3 Opsi Libur Ramadan

    Tentang wacana libur sekolah selama Ramadan sudah dibahas sebelumnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membahas sejumlah isu pendidikan. 

    Sejumlah anak mengikuti pengajian sore di Pondok Yatim Ad-Infinitum, Jalan Inhoftank, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/4/2023). Pengajian yang diikuti sekitar dua puluh anak yatim dan sejumlah anak yang tinggal di sekitar pondok tersebut dalam rangka mengisi waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Rapat tersebut digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut, adalah terkait libur saat Ramadan. 

    Keputusan mengenai libur Ramadan, kata Abdul Mu’ti, bakal dibahas dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. 

    “Libur Ramadan nanti keputusannya dibahas bersama dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri, karena ini kan menyangkut lintas kementerian jadi kami masih harus menunggu lagi undangan rapat berikutnya,” ujar Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Pemerintah akan melakukan sinkronisasi hari libur antara siswa sekolah dan madrasah. 

    Selama ini, kebijakan madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. 

    “Tapi intinya keputusannya supaya sama antara sekolah dengan madrasah. Jangan sampai nanti selama Ramadan masa aktif sekolah dan libur itu tidak sama antara sekolah dengan madrasah,” tutur Abdul Mu’ti. 

    Dirinya mengungkapkan ada tiga opsi mengenai libur Ramadan yang berasal dari usul masyarakat. 

    Opsi pertama, kata Abdul Mu’ti, libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. 

    “Yang kedua itu separo-separo, artinya ada sebagian biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan itu libur jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan. Sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa,” jelas Abdul Mu’ti. 

    “Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur biasanya bisa dua hari atau tiga hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu,” tambahnya. 

    Sementar opsi ketiga, masuk penuh selama bulan Ramadan. 

    Pemerintah, kata Abdul Mu’ti, masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat. 

    “Kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik,” pungkasnya. 

    Pro Kontra Orangtua Murid Pilih Mana? 

    Wacana libur sekolah saat Ramadan memunculkan beragam reaksi, terutama di kalangan orangtua murid sekolah.

    Ada yang pro namun tak jarang ada yang kontra, ada pula yang manut atau manut akan keputusan pemerintah.

    Nindya, salah seorang orangtua murid di Pamulang Tangerang Selatan mengatakan dirinya lebih merasa suka jika anak-anak selama Ramadan tidak bersekolah alias libur penuh selama sebulan.

    Kondisi anak-anak yang berpuasa, terutama mereka yang di bawah 9 tahun menjadi pertimbangan.

    “Saya kok lebih sreg kalau anak-anak liburkan saja sebulan biar fokus puasanya. Kalau sekolah kan kasihan, khawatir lemas,” ucapnya. 

    Lain lagi yang diungkapkan Wida. Ia cenderung kontra dan khawatir jika anak-anak libur penuh sebulan selama Ramadan.

    Tidak adanya kegiatan di sekolah membuatnya berpikir dan ragu anaknya akan khusyu berpuasa.

    Ilustrasi anak main hp atau ponsel di dalam kelas (Wavebreakmedia)

    Godaan pemakaian gadget membuat orangtua tak setuju jika anak-anak sebulan penuh. 

    “Duh, kalau libur sebulan penuh selama Ramadan, emaknya yang bingung. Setiap hari malah main hp itu, gak fokus ibadah,” ucapnya.

    Ia memilih anak-anak tak libur penuh. Kalau pun ada libur, hanya di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri saja. 

    Mengisi kegiatan di sekolah adalah pilihan terbaik menurut orangtua.

    “Kalau di sekolah kan lumayan ada murojaah, baca tulis Al Q’uran, salat juga terjaga, bisa tepatw aktu, gak fokus maen game di ponsel,” sambung Hani, orangtua murid Madrasah tersohor  di Tangsel.

     

    Muhamadiyah Ingatkan Ramadan Momen Didik Akhlak dan Budi Pekerti Anak

    Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan keputusan mengenai libur siswa sekolah saat Ramadan kepada Pemerintah.

    Haedar mengatakan, hal yang terpenting adalah menjadikan Ramadan sebagai arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan karakter.

    Ilustrasi Siswa Madrasah mengikuti kegiatan belajar selama puasa.(dok. Kompas/Irwan Nugraha)

    “Generasi sekarang ini, jujur, itu kan lahir dari sistem android. Kemudian perubahan sosial yang luar biasa. Dan mobilitas yang melahirkan anak-anak yang sebagian malah tercerabut dari budaya,” kata Haedar usai Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Nah, karena itu pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan budi pokerti itu menjadi sangat penting,” tambahnya.

    Haedar meminta agar liburan selama Ramadan diisi dengan kegiatan pembinaan akhlak dan karakter kepada para siswa.

    Kegiatan itu, kata Haedar, bisa dilaksanakan di samping proses pembelajaran.

    “Sehingga jadikan libur seberapa lama pun yang ada di bulan Ramadan. Gunakan untuk fokus membina akhlak, membina akal budi. Di samping ada proses pembelajaran,” katanya.

    Selama ini, Haedar mengungkapkan sekolah di bawah naungan Muhammadiyah telah memiliki kegiatan khusus selama bulan Ramadan.

    “Untuk libur-libur tertentu kita punya paket-paket khusus. Termasuk gairahkan di bulan Ramadan ini penggunaan masjid-masjid sekolah, masjid-masjid kampus untuk pembinaan karakter, pembinaan akhlak. Problem terbesar di Indonesia dalam hal pembentukan karakter,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Fahdi Fahlevi)

     

  • Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    JABAR EKSPRES – Wacana penerapan libur sekolah sebulan selama Ramadan menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut salah satunya membahas soal libur sekolah pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, yang belakangan ini menjadi pembahasan di masyarakat. Di mana, terdapat wacana libur sekolah ini berlangsung selama sebulan penuh.

    Dalam hal ini, Mu’ti menegaskan keputusan akan dibahas bersama dengan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.

    BACA JUGA:Fraksi PPP Sambut Hangat Libur Sekolah Selama Ramadan, Perlu Rutinitas Produktif

    Meski belum ada keputusan resmi, tapi wacana ini mengingatkan masyarakat pada kebijakan serupa di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketika itu siswa diizinkan libur sekolah selama bulan puasa.

    “Saya setuju dengan kebijakan itu, tapi libur bukan artinya enggak belajar. Tetap belajar hanya saja lebih ke mata pelajaran agama. Dulu saya sempat merasakan libur satu bulan di era Presiden pak Gus Dur,” ujar Risma Handayani (35), warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Risma mengatakan, di era kepemimpinan Gus Dur, dirinya duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Kala itu sekolahnya meliburkan seluruh siswa selama bulan Ramadan.

    Meski demikian, para siswa tak sepenuhnya libur belajar. Mereka tetap diharuskan mengisi absensi harian melalui mata pelajaran Agama yang biasa disebut Pesantren Kilat atau sekolah pesantren dalam waktu singkat.

    BACA JUGA:Tangis Haru Warnai Parenting di SMAN 3 Cimahi, Polres Cimahi Bekali Orang Tua dan Anak di Masa Libur Sekolah

    “Awal puasa udah mulai tuh pesantren kilat, cuma 10 hari. Sisanya baru libur full sampai Idul Fitri. Jadi saya setuju dengan kebijakan itu,” katanya.

    Di sisi lain, sebagian orang tua siswa memiliki pandangan berbeda. Elis (27), salah satu orang tua siswa SD Ciburuy Padalarang menilai bahwa anak-anak sebaiknya tetap bersekolah full selama Ramadhan. Namun dengan penyesuaian materi pelajaran yang lebih fokus pada agama.

  • Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan Nasional 15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, infrastruktur punya peran krusial untuk memastikan kesehatan masyarakat karena infrastruktur yang buruk akan memperburuk kesehatan.
    Hal ini disampaikan Pratikno ketika bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa (14/1/2025).
    “Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC. Infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat,” kata Pratikno, dikutip dari siaran pers.
    Pratikno menyebutkan, penyakit seperti TBC kerap dipicu oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.
    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini melanjutkan, infrastuktur berupa air bersih dan sanitasi yang baik juga penting untuk memastikan penurunan stunting.
    “Kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik. Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur,” ujar Pratikno.
    Pratikno juga menekankan keseriusan pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
    Harapannya, masyarakat dapat terlindungi dari bencana dan dapat cepat pulih setelah bencana terjadi.
    “Jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan meningkatkan status ekonomi harus kembali terpuruk karena bencana. Kita harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,”  kata Pratikno.
    Menko PMK menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif harus menjadi komitmen pemerintah, mengingat infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.Untuk itu, Menko PMK menginisiasi pembentukan kelompok kerja dalam menangani isu prioritas yang diutamakan terkait infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota/desa ramah anak, disabilitas, dan lanjut usia.
    Lebih lanjut, Menko PMK turut mengajak sinergi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan
    infrastruktur inklusif
    dan tangguh bencana.
    Turut mendampingi Menko PMK, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Kepala BNPB Suharyanto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, serta Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.