Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • DPR dalami lebih jauh pembatasan medsos bagi anak agar tak kontroversi

    DPR dalami lebih jauh pembatasan medsos bagi anak agar tak kontroversi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa pihaknya akan mendalami lebih jauh terkait usulan pembatasan penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya tidak menimbulkan kontroversi.

    “Sebelum berkomentar lebih lanjut, kami akan lebih memilih untuk lebih mendalami dengan komisi teknis terkait karena hal pembatasan-pembatasan dalam ber-sosmed (sosial media) ini juga akan menimbulkan kontroversi, yang kalau kami tidak tepat dalam kemudian menerapkan (kebijakan)-nya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, dia menyebut bahwa bahwa pimpinan DPR RI sempat membahas soal usulan pembatasan media sosial bagi anak-anak dalam Rapat Pimpinan DPR RI.

    “Jadi memang dalam rapat pimpinan kemarin sempat dibahas,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan menggelar rapat kabinet untuk membahas rencana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    “Nanti keputusannya seperti apa, nanti kita akan bahas di internal pemerintah. Jadi banyak sekali dimensi sisi negatif yang harus diantisipasi, dijaga, tetapi juga ada sisi positif,” kata Menko Pratikno, Jakarta, Senin (20/1).

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Kemkomdigi masih mengkaji usulan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    “Lagi kita kaji, dan Australia sendiri sudah melakukannya. Jadi ini lagi kita kaji, karena kita semua tahu media sosial ini kan ada positif dan negatifnya, dan sudah banyak sekali pengaduan, sudah banyak sekali keluhan tentang penggunaan AI yang berdampak negatif,” ujar Nezar, Jakarta, Rabu (15/1).

    Adapun pada Senin (13/1), Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tengah berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital.

    Meutya melanjutkan ada kemungkinan untuk menyusun draf peraturan pemerintah lebih dulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

    “Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu,” kata Menteri Komunikasi dan Digital.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penyelenggaraan Angkutan Natal-Tahun Baru berjalan lancar

    Penyelenggaraan Angkutan Natal-Tahun Baru berjalan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan penyelenggaraan Angkutan Natal-Tahun Baru 2024/2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat.

    “Alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan Natal-Tahun Baru 2024/2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) terkait kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Natal-Tahun Baru 2024/2025, proporsi kepuasan nasional sebesar 86 persen dengan responden merasa sangat puas sebesar 59 persen dan puas sebesar 27 persen.

    Kemudian indeks kepuasan pengguna transportasi berada pada angka 4,4 atau sangat luas, dan Indeks Kepuasan Kebijakan Pemerintah dengan penilaian yang menyatakan sangat setuju terhadap kebijakan pemerintah dengan indeks 4,5.

    “Alhamdulillah pada Natal-Tahun Baru kali ini kami mendapatkan nilai yang cukup baik dari masyarakat, dan harapan kami ke depan khususnya nanti Lebaran kami akan juga melakukan hal yang sama,” kata Menhub.

    Jumlah pergerakan masyarakat selama periode Natal-Tahun Baru dari tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025 sebanyak 225.867.749 pergerakan, dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan sebanyak 94.671.708 orang.

    Berdasarkan data STRATEGI Hub, penumpang angkutan umum Natal-Tahun Baru 2024/2025 naik sebesar 5,07 persen dibandingkan dengan Natal-Tahun Baru 2023/2024, semula 16.352.956 orang menjadi 17.182.298 orang.

    Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa evaluasi angkutan akhir tahun 2024 akan dijadikan acuan untuk persiapan angkutan Lebaran 2025, guna meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.

    Menhub menyampaikan bahwa angkutan libur akhir tahun 2024 dapat berjalan lancar berkat sinergi dan kolaborasi berbagai pihak termasuk bimbingan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Oleh karena itu, ia berharap ke depannya koordinasi dan dengar pendapat terus dilakukan sehingga pihaknya dapat melaksanakan penyelenggaraan angkutan Lebaran dengan lancar dan aman di seluruh moda transportasi.

    Menurut Menhub, masyarakat juga memberi penilaian positif atas penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    loading…

    Menko PMK Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis . Diketahui, cek kesehatan gratis untuk 280 juta masyarakat Indonesia akan dimulai pada Februari 2025.

    “Kita membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mulai tahun 2025 ini. Program ini sangat-sangat besar karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan ya sebanyak mungkin lah rakyat Indonesia,” tegas Pratikno usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Diketahui, sejumlah menteri yang hadir dalam RTM kali ini di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Brodjonegoro, kemudian Menteri PPPA Arifah Chori Fauzi, Menteri PANRB Rini Widyantini, perwakilan Polri, TNI, dan sejumlah menteri terkait lainnya.

    “Oleh karena itu, tadi kita berusaha untuk melakukan sinergi, menyisir satu per satu apakah ada hal-hal yang perlu dibutuhkan di Rapat Tingkat Menteri. Apakah itu mulai dari penganggaran, infrastruktur, SDM, SOP pelayanan, data, dan lain-lain,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pratikno mengatakan dalam rapat juga dilakukan identifikasi satu per satu. Apalagi, dari hasil survei bahwa masyarakat menantikan program cek kesehatan gratis ini. Pratikno berharap program ini tidak mengecewakan masyarakat.

    “Jadi, tadi sudah diidentifikasi satu per satu. Kami juga senang juga ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Nah, karena sambutannya tinggi tentu saja kita juga tidak ingin

    (cip)

  • Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Libatkan Swasta-TNI-Polri

    Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Libatkan Swasta-TNI-Polri

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan program pemeriksaan kesehatan gratis akan melibatkan banyak pihak mulai dari swasta, TNI, dan Polri. Pratikno merasa masyarakat sudah antusias menantikan program pemeriksaan kesehatan gratis.

    Hal itu disampaikan Pratikno usai memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025). Pratikno menyampaikan antusiasme masyarakat itu harus dipastikan dengan kesiapan berbagai pihak saat pelaksanaan program.

    “Kita membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, tadi kita berusaha untuk melakukan sinergi, menyisir satu per satu, apakah ada hal-hal yang perlu diputuskan di rapat tingkat menteri. Apakah itu mulai dari penganggaran, infrastruktur, SDM, SOP pelayanan, data, dan lain-lain, jadi tadi sudah diidentifikasi satu per satu,” kata Pratikno.

    “Dan kami juga menyambut senang juga, ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Karena sambutannya tinggi, tentu saja kita juga tidak ingin mengecewakan masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak,” katanya.

    Pratikno mengatakan, program pemeriksaan kesehatan gratis bakal melibatkan banyak pihak. Mulai dari pihak swasta, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat (ormas).

    “Jadi tadi kita juga membahas mengenai bagaimana kita mengorkestrasi, agar keterlibatan semua pihak ini bisa menjamin pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis berjalan dengan baik,” katanya.

    Lebih jauh, Pratikno menyampaikan program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai dalam waktu dekat. Meski demikian, dia belum menyampaikan secara pasti kapan program itu akan dimulai.

    “Jadi tanggal kick-off belum difinalkan. Pokoknya kick-off secepatnya. Jadi kick off belum ditetapkan tanggalnya, pokoknya secepatnya,” katanya.

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

  • Menko PMK Pratikno: Konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan Pegawai Kemendiktisaintek Selesai

    Menko PMK Pratikno: Konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan Pegawai Kemendiktisaintek Selesai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan polemik antara pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro telah diselesaikan secara damai.

    Pratikno menjelaskan pertemuan antara pihak kementerian dan perwakilan pegawai telah menghasilkan kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah dan menjalin komunikasi yang lebih baik ke depannya.

    “Saya sudah bertemu dengan Pak Mendiktisaintek dan teman-teman perwakilan pegawai. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi lebih baik dan tidak memperpanjang masalah ini. Jadi, ini dianggap sudah selesai,” ujar Pratikno di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Pratikno juga menanggapi tudingan sikap arogan dari pimpinan Kemendiktisaintek yang sempat muncul. Ia menyebutkan hal ini telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara internal tanpa melibatkan pihak luar.

    “Kedua belah pihak sudah menyampaikan pandangan masing-masing dan sepakat untuk menyelesaikan ini secara internal. Jadi, aman dan tidak ada masalah lagi,” tegasnya terkait konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan pegawai Kemendiktisaintek.

    Mengenai rotasi dan mutasi pegawai, Pratikno menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang normal. Proses promosi atau mutasi pegawai tetap dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    “Rotasi dan mutasi pegawai itu sudah terjadi sebelumnya, dan promosi atau mutasi pegawai tetap dilakukan melalui mekanisme organisasi yang dibicarakan secara terbuka,” jelasnya.

    Terkait kemungkinan langkah hukum jika kasus serupa terjadi di masa depan, Pratikno memilih untuk tidak berspekulasi. Ia menegaskan saat ini sudah ada kesepahaman antara kedua belah pihak dan masalah ini dianggap selesai.

    “Belum tentu terjadi. Yang jelas, sekarang sudah ada kesepahaman antara kedua belah pihak,” kata Pratikno terkait konflik Menteri Satryo Sumantri Brodjonegoro dengan pegawai Kemendiktisaintek.

  • Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    3 Menteri Paling Paling Kaya

    Terdapat 3 Menteri yang diketahui memiliki harta paling banyak berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar LHKPN KPK Milik Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)

  • Politik kemarin, kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah

    Politik kemarin, kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya telah membuat berbagai kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi disepakati pada 6 Februari.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. 100 hari kerja, Presiden tegaskan kebijakan pemerintah prorakyat

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.

    Presiden pun berterima kasih kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang telah bekerja keras membuktikan hasil kerjanya untuk rakyat.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Pakar dorong pertemuan Prabowo-Megawati jadi rekonsiliasi politik

    Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin mendorong rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari rekonsiliasi politik.

    “Pileg dan pilpres sudah berlalu. Saatnya membangun komunikasi politik yang sehat dengan semua kekuatan politik yang ada,” kata Luthfi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (22/1).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Menko PMK ungkap isi kesepakatan damai di Kemdiktisaintek

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkap isi kesepakatan damai antara pimpinan dan perwakilan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah keduanya bertemu dan berdialog.

    Pratikno menjelaskan bahwa dua pihak sepakat untuk tak melanjutkan masalah yang semula menjadi alasan sejumlah pegawai Kemdiktisaintek berunjuk rasa di kantor kementerian.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. 1.500 personel gabungan bongkar pagar laut di Tangerang

    Sebanyak 1.500 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (22/1).

    Proses pembongkaran pagar laut tersebut, langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 09.55 WIB.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. DPR setujui kepala daerah tak bersengketa dilantik Presiden 6 Februari

    Komisi II DPR RI menyetujui agar seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan oleh Presiden itu baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko PMK Ungkap Isi Kesepakatan Damai di Kemdiktisaintek

    Menko PMK Ungkap Isi Kesepakatan Damai di Kemdiktisaintek

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkap isi kesepakatan damai antara pimpinan dan perwakilan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah keduanya bertemu dan berdialog.

    Pratikno menjelaskan dua pihak sepakat untuk tak melanjutkan masalah yang semula menjadi alasan sejumlah pegawai Kemdiktisaintek berunjuk rasa di kantor kementerian.

    “Saya sudah bertemu dengan Pak Mendiktisaintek, dan beliau menyampaikan, menjelaskan tentang apa sebagaimana yang sudah beliau sampaikan ke media,” kata Praktikno saat ditemui selepas sidang kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari dilansir ANTARA.

    “Saya juga sudah bertemu dengan teman-teman perwakilan pegawai. Jadi, intinya kedua belah pihak sudah bertemu, kemudian bersepakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini,” katanya.

    Dari hasil dialog antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dan perwakilan pegawai kementerian, keduanya sepakat untuk menjalin komunikasi dengan baik.

    Terkait dengan dugaan yang muncul di publik mengenai sikap arogan Menteri Satryo, Pratikno tak ingin berkomentar banyak. Namun, dia menekankan persoalan-persoalan itu telah selesai.

    “Sudah-sudah. Itu sudah ada pertemuan, dan dua belah pihak sudah menyampaikan kepada saya. Jadi, aman. Tidak ada masalah,” sambung Menko PMK.

    Pratikno, saat ditanya mengenai apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui kisruh di Kemdiktisaintek, menjawab berita tersebut sudah ramai di media.

    “Ya ‘kan sudah ada di media,” kata Pratikno.

    Menteri Satryo, saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan selepas sidang, memilih bungkam saat ditanya hasil dialognya dengan perwakilan di Kementerian Pendidikan Tinggi.

    Satryo memilih terus berjalan ke kendaraan yang membawanya ke gerbang, dan tidak menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya, termasuk mengenai arahan-arahan Presiden untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Ratusan ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdiktisaintek berunjuk rasa di Kantor Kementerian pada Senin (20/1) pagi. Aksi protes itu, salah satunya dipicu oleh pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina.

    Selepas aksi itu, Menteri Satryo kemudian berdialog dengan Neni Herlina dan Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno.

    Dalam pertemuan itu, yang berlangsung di rumah dinas menteri, Satryo menjelaskan Kemdiktisaintek berusaha sebaik mungkin melayani semua staf yang ada, serta menjalin kerja sama yang baik dengan mereka.

    “Harapan kami ke depan, nanti kementerian ini punya satu prestasi yang cukup baik, stafnya pun kita berharap juga mempunyai kesejahteraan yang memadai,” kata Menteri Satryo.

  • Temui Mendikti Usai Polemik, Pratikno: Kedua Belah Pihak Sepakat Masalah Tak Berlanjut Nasional 22 Januari 2025

    Temui Mendikti Usai Polemik, Pratikno: Kedua Belah Pihak Sepakat Masalah Tak Berlanjut Nasional 22 Januari 2025

    Temui Mendikti Usai Polemik, Pratikno: Kedua Belah Pihak Sepakat Masalah Tak Berlanjut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
    Pratikno
    menyebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek)
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    dan pegawai di Kemendikti sepakat untuk tidak memperpanjang masalah usai polemik
    menteri arogan
    .
    Informasi ini dia dapatkan usai menemui Mendikti Saintek dan para pegawai di lingkungan Kemendikti.
    “Jadi intinya kedua belah pihak sudah bertemu kemudian bersepakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini, bersepakat untuk menjalin komunikasi. Jadi ini dianggap sudah selesai,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
    Pratikno bilang, masalah ini pun sudah disampaikan kepadanya. Karena sudah sepakat tidak meneruskan masalah, ia pun menganggap polemik sudah selesai.
    “Sudah, sudah. Itu sudah ada pertemuan dan dua belah pihak sudah menyampaikan dengan saya. Jadi aman tidak ada masalah,” ucapnya.
    Menurut Pratikno, masalah mutasi dan rotasi yang sempat memicu konflik sejatinya wajar dalam sebuah organisasi.
    Hanya saja kuncinya, lanjut dia, harus dikomunikasikan secara baik.
    “Masalah mekanisme organisasi ya biasa kan di dalam organisasi. Ada mekanisme promosi, dibicarakan, dikomunikasikan, itu aja. Yang jelas dua belah pihak sudah saling berbicara dan masalah tidak berlanjut,” tandas Pratikno.
    Sebelumnya diberitakan, anggapan “menteri arogan” memicu penolakan keras dari pegawai Kemendikti.
    Para pegawai ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Satryo karena sikapnya yang disebut-sebut pemarah hingga tidak segan-segan memecat.
    Penolakan itu tecermin dari demo di depan kantornya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
    Dengan pakaian serba hitam, pegawai
    Kemendikti Saintek
    berkumpul membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Satryo dan istri.
    Mereka juga mengirim karangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.
    Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek Suwitno mengatakan, masalah yang ada di Kemendikti Saintek tidak baru saja terjadi, tetapi sudah dimulai sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satryo diangkat sebagai Mendikti Saintek oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Pergantian jabatan itu, kata Suwitno, dilakukan dengan cara yang tidak elegan ataupun adil.
    “Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” kata Suwitno di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Senin (20/1/2025).
    Lalu, permasalahan semakin runyam setelah salah satu pegawai aparatur sipil negara (ASN), yakni Neni Herlina, juga mengaku dipecat sepihak oleh Satryo.
    Neni, kata Suwitno, bertugas menangani semua urusan rumah tangga Kemendikti Saintek.
    Namun, karena ada kesalahpahaman dalam menjalankan tugas, Neni tiba-tiba dipecat oleh Satryo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.