Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat politik atau Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengkritik Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia atas insiden kelangkaan gas LPG 3 kg di Indonesia secara tiba-tiba. Dia menduga ada pembangkangan politik terhadap Presiden Prabowo.

    “Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Bahlil sendiri. Kebijakannya memang jauh dari slogan dan visi Prabowo yang peduli rakyat terhadap rakyat kecil,” ucap Jerry kepada Pikiran-Rakyat.com pada Rabu 5 Februari 2025.

    Terlebih Jerry menilai, sejak menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil sebagai salah satu menteri sudah merasa di atas angin.

    Untuk itu Jerry menyarankan Partai Golkar mengevaluasi kepemimpinanya. Begitu pula kalau sudah tidak berkompeten menjadi Menteri ESDM.

    “Jangan membuat gaduh dengan kebijakan yang membuat gaduh sampai ada yang meninggal dunia lantaran antre berjam-jam,” katanya.

    Muncul Penghianat dalam Kabinet

    Selain itu Jerry memprediksi bakal muncul penghianatan dalam kabinet Pemerintahan Prabowo. Ia secara gamblang menyebut seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Ketua Jokowi Mania; Imanu Ebenhaezer; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno hingga Bahlil.

    “Bisa saja menteri-menteri kaki tangan Jokowi akan membuat kebijakan di luar kemauan Presiden Prabowo. Dan saya yakin akan muncul penghianat dalam kabinet Prabowo khususnya dari kaki-tangan Jokowi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Sejumlah tokoh dan menteri Kabinet Merah Putih tampak menghadiri acara yang dihadiri ribuan warga Nahdliyin ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, para menteri dan sejumlah tokoh datang secara berurutan sejak pukul 18.30 WIB.

    Tampak Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Mendikdasmen Abdul Muti, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lalu Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Mensos Saifullah Yusuf, Mendagri Tito Karnavian, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno.

    Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain itu, Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng, Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan sejumlah pejabat lainnya hadir.

    Kehadiran para tokoh ini disambut sorakan dan tepuk tangan para warga Nahdliyin.

    Ribuan warga Nahdliyin tersebut berasal dari Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, dan GP Ansor.

    Selain Harlah NU, PBNU juga menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2025 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

    Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu malam ini.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

    “Malam ini bapak presiden direncanakan akan menghadiri Resepsi Harlah ke-102 NU di Istora, Senayan, Jakarta,” kata Yusuf.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Mereka di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Rais Aam Miftachul Akhyar , dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

    Gus Yahya mengatakan kedatangan pengurus PBNU ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 kepada Prabowo.

    “Kami menyampaikan undangan kepada bapak presiden Untuk menghadiri resepsi Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 Insyaallah nanti pada hari Rabu, tanggal 5 Februari di Istora dimulai pukul 19sore,” katanya

    Atas undangan tersebut, Prabowo kata Gus Yahya berencana hadir dalam Harlah tersebut.

    “Alhamdulillah bapak presiden menyambut baik dan berkenan insyaAllah nanti akan hadir di dalam resepsi Puncak Peringatan Harlah NU tersebut,” ujarnya.

  • Pratikno definisikan “smart ministry” meski efisiensi anggaran

    Pratikno definisikan “smart ministry” meski efisiensi anggaran

    ANTARA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran hingga 50 persen. Menko PMK Pratikno memastikan seluruh program yang telah dicanangkan akan tetap berjalan, serta mendefinisikan kementerian yang dipimpin olehnya sebagai “smart ministry”. (Pradanna Putra Tampi/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

  • Menko Pratikno Jalan Sehat Bareng Penyintas Kanker: Work Life Balance

    Menko Pratikno Jalan Sehat Bareng Penyintas Kanker: Work Life Balance

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno melakukan jalan sehat bersama sejumlah penyintas kanker di Monas, Jakarta Pusat. Pratikno mengatakan gaya hidup sehat dan hidup seimbang adalah upaya untuk mencegah kanker.

    “Pesan yang ingin kami sampaikan pada pagi ini adalah, jaga kesehatan, jadi gaya hidup semakin baik, ya makan yang sehat, olahraga yang teratur, istirahat yang teratur, kemudian juga jaga kebahagiaan kegembiraan,” kata Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pratikno mengatakan, penyakit kanker bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat dan menjauhkan diri dari perilaku buruk seperti merokok. Menurutnya, hidup seimbang antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau work life balance juga dapat mencegah kanker.

    “Kanker itu bisa dicegah dengan cara hidup sehat, makanan yang sehat, olahraga teratur, istirahat teratur, dan juga menghindari hal-hal yang buruk, perilaku buruk, seperti merokok dan tentu saja hidup gembira, work life balance,” ujarnya.

    Menurut Pratikno penyakit kanker juga dapat diobati. Dia mencontohkan semangat dari sejumlah penyintas kanker yang ikut dalam jalan sehat meski sudah lanjut usia. Pratikno mengatakan keluarga dan orang terdekat juga memiliki peran penting dalam kesembuhan penderita kanker.

    “Dan juga kanker bisa diobati, jadi bersama kami, ibu-ibu para survivor dengan menderita kanker bertahun-tahun dan sekarang kita bisa lihat, beliau sangat sangat sehat, keliling Monas, ” katanya.

    “Beliau-beliau adalah para survivor, bisa sembuh, sehat, seperti pagi ini kita keliling Monas, berusia panjang, berusia 70, lebih dari 70, dan seterusnya, dan sehat-sehat semuanya, jadi intinya adalah kanker bisa sembuh, diobati, dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat sekitar penting,” ucapnya.

    Pratikno mengatakan, Kemenko PMK juga mendorong agar fasilitas kesehatan dapat ditingkatkan khususnya untuk pelayanan penyakit kanker. Dia juga mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan di program pemeriksaan kesehatan gratis guna mendeteksi secara dini penyakit kanker.

    “Kami mengkoordinasi ya, kita ini kan mengkoordinasi ada 8 kementerian ada 7 lembaga, kalau PMK lebih banyak mendorong bagaimana pengobatan lebih baik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tapi lebih dari itu kan, kita juga ada Kemenpora, ada Pendidikan, ini juga mengedukasi gaya hidup sehat,” ucapnya.

    “Pemeriksaan kesehatan gratis karena ini programnya pak Presiden Prabowo dan juga ini dilaksanakan teknisnya oleh Kementerian Kesehatan, intinya adalah, deteksi dini terhadap penyakit-penyakit yang bisa diobati, seperti kita ketahui banyak sekali kematian yang diderita akibat penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa diantisipasi, dicegah sejak dini, seperti serangan jantung, termasuk kanker juga itu kanker payudara dan seterusnya,” katanya.

    (yld/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah Nasional 31 Januari 2025

    Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah Nasional 31 Januari 2025

    Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya pengarusutamaan
    pencegahan bencana
    dalam
    kebijakan daerah
    sebagai langkah untuk melindungi masyarakat.
    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan
    Bencana
    di Kota Pontianak, yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Kamis (30/1/2025).
    Pratikno mengatakan, langkah ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi risiko
    bencana
    di masa depan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah agar masyarakat dapat diselamatkan dengan cepat saat bencana terjadi, serta untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
    “Pencegahan harus diarusutamakan dalam kebijakan daerah, baik melalui reboisasi, pengendalian sedimentasi, maupun pengelolaan sampah,” kata Pratikno.
    “Ini bukan sekadar pembangunan, tapi tentang menyelamatkan masyarakat,” ujar dia.
    Pratikno menekankan pentingnya pendataan infrastruktur yang diperlukan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
    Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah prioritas agar daerah lebih siap menghadapi potensi bencana.
    Di sisi lain, Pratikno mengapresiasi berbagai pihak yang telah bertindak cepat dalam menyelamatkan masyarakat, sehingga dapat meringankan beban dalam situasi tanggap darurat.
    Dia menyatakan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan mitigasi bencana.
    “Kita harus solid. BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta Forkopimda harus bergerak bersama. Kalau ini berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih terlindungi,” ujar dia.
    Sebagai bagian dari upaya penanganan dan penanggulangan bencana, pada kesempatan ini, pemerintah juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang telah menetapkan Status Tanggap Darurat.
    Bantuan tersebut mencakup kebutuhan makanan, logistik, peralatan darurat, serta dana stimulan.
    Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson, Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Sorni Paskah Daeli, serta jajaran Forkopimda dan BPBD se-Kalimantan Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Segera Diluncurkan, Pemerintah Matangkan Persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Page 3

    Segera Diluncurkan, Pemerintah Matangkan Persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah terus mematangkan persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

    Dia menuturkan, berbagai persiapan terus dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik.

    “Program ini akan segera diluncurkan. Saat ini kami tengah mempersiapkan berbagai dukungan teknis, termasuk data sasaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM),” kata dia seperti dilansir dari laman Kemenko PMK, Sabtu (25/1/2025).

    Pratikno mengungkapkan, nantinya program ini mencakup tiga hal yaitu:

    PKG Ulang Tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun
    PKG Sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru
    PKG Khusus yang menyasar Ibu hamil dan Balita dilaksanakan di posyandu dan puskesmas.

    “Dari segi data, data dukungan Dukcapil dari Kemendagri sudah ada sinergi termasuk dengan data BPJS Kesehatan. Karena nanti ini akan menjadi basis data sasaran implementasi untuk PKG,” jelas Pratikno.

    Terkait anggaran, lanjut dia,  Kementerian Kesehatan telah menyiapkannya serta SDM yang akan bertugas dalam pelaksanaan PKG.

    Namun, untuk distribusi layanan, pelaksanaan, infrastruktur, serta dukungan SDM penunjang masih membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah tingkat desa.

    “Yang penting adalah memperkuat orkestrasi yang solid. Jika perlu, kita buat Instruksi Presiden (Inpres). Program ini sangat diharapkan masyarakat, namun juga memerlukan upaya besar dan penuh tantangan,” jelas Pratikno.

    Menko PMK menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perlu direplikasi dalam pelaksanaan PKG. Dukungan dari TNI-Polri dan pendekatan langsung ke wilayah terpencil dinilai sangat penting untuk memastikan program ini berjalan lancar.

    “Mohon dirujuk, dicek kembali pengalaman kita menangani vaksinasi Covid-19 dan apa yang bisa kita replikasi lagi untuk cek kesehatan gratis. Dan kita bisa bersama-sama harus bisa mengawal program secara sukses,” pungkasnya.

  • Februari Program Cek Kesehatan Gratis, Menteri PPPA Dorong Peran Perempuan Edukasi Anggota Keluarga – Halaman all

    Februari Program Cek Kesehatan Gratis, Menteri PPPA Dorong Peran Perempuan Edukasi Anggota Keluarga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mendukung program Cek Kesehatan Gratis yang akan diluncurkan bulan Februari mendatang oleh Presiden Prabowo. 

    Menteri PPPA mendorong peran perempuan dalam memberikan edukasi dan penyadaran kepada anggota keluarga mereka terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan.

    Program Cek Kesehatan Gratis, kata Arifah, merupakan program penting yang akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. 

    “Kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Cek Kesehatan Gratis ini dibutuhkan. Supaya masyarakat memahami apa manfaat periksa kesehatan, mulai dari mendeteksi penyakit tidak menular lebih dini dan bisa lebih menjaga kesehatan,” kata Arifah melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/1/2025).

    “Peran-peran tersebut di lingkup rumah tangga banyak dilaksanakan oleh perempuan sebagai manajer keluarga. Maka dari itu, peran perempuan di sini sangat penting,” tambahnya. 

    Menteri PPPA menyampaikan upaya sosialisasi program Cek Kesehatan Gratis kepada masyarakat khususnya perempuan perlu dilaksanakan dari level akar rumput mulai dari tingkat desa. 

    Mendukung upaya tersebut, Ruang Bersama Indonesia (RBI) dapat menjadi sarana sosialisasi menggerakkan masyarakat agar lebih peduli mengenai kesehatan dan mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

    “Kalau perempuan atau ibu di dalam suatu keluarga sudah memiliki kesadaran terkait pentingnya kesehatan, maka dia akan mendorong keluarganya datang untuk memeriksakan kesehatan,” katanya. 

    Menurutnya, Program Cek Kesehatan Gratis sangat baik karena bisa memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk mengakses layanan kesehatan. 

    Terutama bagi mereka yang sebelumnya terabaikan karena keterbatasan ekonomi atau diskriminasi gender. 

    Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pratikno menyampaikan bahwa program Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu Quick Win Presiden. 

  • PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian Nasional 24 Januari 2025

    PBNU Bakal Gelar Kongres, Bahas Masalah Keluarga dari KDRT hingga Perekonomian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ) akan menggelar Kongres
    Keluarga Maslahat
    Nahdlatul Ulama pada 31 Januari hingga 1 Februari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
    PBNU bakal merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga.
    Pasalnya, ada berbagai macam masalah yang terjadi di lingkungan keluarga, mulai dari kekerasan, kesehatan, lingkungan, hingga perekonomian.
    “NU bisa merumuskan strategi keluarga Indonesia,” kata Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Keluarga, Alissa Wahid, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).
    Kongres ini juga bakal dihadiri berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, di antaranya Badan Gizi Nasional, Kementerian Kependudukan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
    Kemudian, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
    Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai pembicara kunci.
    “Kongres ini juga menjadi upaya PBNU untuk membantu pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai strateginya dalam menangani berbagai problem keluarga,” kata Alissa.
    Alissa menyebut, PBNU melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) memiliki daya jangkau tinggi sampai tingkat desa sehingga dapat membantu pemerintahan.
    Ketua PBNU Hasanuddin Wahid menambahkan, Kongres Keluarga Maslahat NU merupakan respons PBNU atas perubahan lanskap kependudukan Indonesia yang mulai bergeser dari rural ke perkotaan.
    Ia menyebut saat ini sudah 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di kota.
    Diprediksi pada tahun 2045, persentasenya akan meningkat hingga 78 persen.
    Problem masyarakat di kota lebih besar dibanding rural, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pengasuhan, maupun pendidikan.
    “Problem anak juga menjadi tantangan sendiri bagi keluarga di perkotaan. Terlebih dunia memasuki era digitalisasi. Semua ini akan dibahas,” kata Hasanuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Menteri PU berkoordinasi dengan Menhub terkait persiapan untuk Lebaran

    Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo segera berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi terkait persiapan infrastruktur untuk mendukung libur Lebaran pada tahun 2025 ini.

    “Ada beberapa saran dari Bapak Menteri Perhubungan, kami mau duduk bareng untuk membicarakan lebih detail,” ujar Dody, di Jakarta, Kamis.

    Salah satu saran dari Menhub, katanya, terkait persiapan infrastruktur untuk Lebaran mengenai rencana pembenahan jalan yang mengarah ke Pelabuhan Merak, Banten.

    Selain itu, Dody juga menyampaikan bahwa akan ada jalan-jalan fungsional baru yang perlu disiapkan untuk mendukung periode libur Lebaran pada tahun ini.

    “Seperti biasa, nanti ada jalan-jalan fungsional baru di sana sini,” katanya.

    Sementara itu dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, BMKG, BNPP/Basarnas, Korlantas Polri, operator transportasi nasional dan operator jalan tol, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU bersama seluruh operator jalan tol, agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang, antara lain memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol khususnya terkait kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol.

    Kemudian melakukan evaluasi terhadap Jalur Penghentian Darurat (JPD) yang tersedia di ruas tol. Lalu mengidentifikasi titik-titik kemacetan di jalan nasional dan jalan tol.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong Kementerian PU dan BUMN untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Pratikno meminta agar pihak-pihak terkait mengidentifikasi infrastruktur dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek seperti jalan tol fungsional, jembatan, dan perbaikan jalan.

    Di sisi lain, ia memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025