Tag: Pratikno

  • Anggaran Boleh Dipangkas, Kerukunan Jangan

    Anggaran Boleh Dipangkas, Kerukunan Jangan

    loading…

    Wakil Ketua Umum MUI Kiai Marsudi Syuhud menghadiri agenda dialog antarumat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI. FOTO/IST

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kiai Marsudi Syuhud menghadiri agenda dialog antarumat beragama yang diprakarsai oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI. Dalam agenda tersebut Kiai Marsudi memaparkan kondisi negara Indonesia yang sedang panas di antara pro dan kontra karena adanya pemangkasan atau pemotongan anggaran di beberapa kementerian.

    Dia menekankan agar para tokoh agama dapat tetap menjalin kerukunan di tengah panasnya isu tersebut. “Setiap satu kebijakan itu akan memberi akibat, ada yang menerima ada yang menolak. Untuk itu, selaku tokoh-tokoh agama yang memiliki umat masing-masing harus tetap saling menjaga kerukunan,” kata Kiai Marsudi di Pesantren Darul Uchwah Sawangan, Depok, Rabu (12/2/2025).

    Kiai Marsudi menyebutkan ada beberapa kementerian yang dipotong anggarannya pada 2025. Antara lain Kementerian Pekerjaan Umum yang dulunya Rp110,95 triliun efisiensinya Rp81,38 triliun, sehingga anggarannya sisanya Rp29,57 triliun. Lalu Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dulu anggarannya Rp57,68 triliun, efisiensinya Rp22,54 triliun, sehingga hanya Rp35,14 triliun.

    Kemudian Kementerian Kesehatan dulunya Rp105,65 triliun, efisiensi 19,63 triliun, jadinya tersisas Rp86,02 triliun. Anggaran Kementerian Keuangan dari Rp53,20 triliun menjadi Rp40,84 triliun. Kementerian Pertanian Rp29 triliun menjadi Rp19,14 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dari Rp33,55 triliun menjadi Rp25,54 triliun. Kementerian Perindustrian dari Rp2,51 triliun menjadi Rp1,40 triliun. Kementerian Perdagangan Rp1,85 triliun menjadi Rp1,4 triliun.

    Selaras dengan hal tersebut, Kiai Marsudi menyebutkan APBN merupakan pernyataan yang disetujui, yang memuat perkiraan pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Dia mengajak seluruh tokoh yang hadir dalam agenda tersebut untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan.

    “Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang sedang banyak pro dan kontranya ini tetap kita kawal, agar bangsa kita ini tetap tenang, nyaman, dan saya yakin pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk bangsanya,” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut Kiai Marsudi juga mengutip ucapan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Muslimat NU. Kiai Marsudi menyampaikan bahwa Prabowo mengatakan bahwa efisiensi anggaran dilakukan karena situasi. Turunnya Anggaran Belanja Nasional karena situasi. Situasinya ingin memberikan makan pada anak-anak agar anak-anak memiliki daya tahan yang baik, sehingga IQ-nya bagus, kesehatannya bagus, maka generasinya ke depan akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang bagus.

    “Untuk itu, menyatukan seluruh komponen bangsa dalam konteks agama-agama ini menjadi penting. Dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah saat ini kita ikuti, mudah-mudahan ke depan kita tetap lebih baik, dan lebih baik,” katanya.

    Dalam agenda dialog tersebut dihadiri Ketua MUI KH Yusnar Yusuf, Wasekjen MUI KH Manan Abdul Ghani Permabudi, Anes Dwi Prasetya, Walubi, Rafian Tama Periadi, PGI, Pdt. Darwin Darmawan, PHDI, Wisnu Bawa Tanaya, Matakin, Wichandra, KWI, Rudy Pratikno, Kiai Manan, Kesbanpol Kota Depok, Linda, Wakil Ketua FKUB Kota Depok, H Kholadi, MUI Kota Depok, KH Syihabudin Ahmad, Ketua Muhammadiyah Kota Depok, H Ali Wartadinata serta Sekretaris PGI Setempat Kota Depok Mangaranap Sinaga.

    (abd)

  • Saat Erdogan Tunjukan Gestur “Fulus” di Depan Sri Mulyani & Prabowo

    Saat Erdogan Tunjukan Gestur “Fulus” di Depan Sri Mulyani & Prabowo

    Dari pantauan CNBC Indonesia, para menteri lengkap hadir. Diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Tangkapan Layar Youtube/Biro Setpres RI)

  • Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Racep Tayyib Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

    Dalam sambutan tersebut, terlihat sebanyak 75 pasukan berkuda hingga anak-anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta orang-orang berbaju adat menyambut kehadiran orang nomor satu dari Tanah Seribu Budaya itu.

    Tak hanya Prabowo, delegasi Indonesia juga ramai menyambut Erdogan. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Lalu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain itu nampak juga, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Kemudian, juga terlihat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait hingga, Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama.

    Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyebut bahwa tata upacara dilakukan penyambutan kenegaraan.

    Dia menyebut bahwa setelah kedua pimpinan negara melakukan inspeksi pasukan, maka akan berlanjut dengan perkenalan masing-masing delegasi, pertemuan tatap muka yang dilanjut pertemuan bilateral membahas isu strategis.

    “Nanti akan juga ada penandatangan dokumen,” katanya kepada wartawan di Istana Bogor, Rabu (12/2/2025).

    Terakhir, akan ada keterangan pers yang disampaikan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan dan jamuan santap siang kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

  • Menko PMK Soal Cek Kesehatan Gratis: Bisa di Sekolah dan Puskesmas

    Menko PMK Soal Cek Kesehatan Gratis: Bisa di Sekolah dan Puskesmas

    Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan program berupa cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas di Indonesia.

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengemukakan bahwa program itu berlaku mulai Januari 2025 hingga seterusnya.

    Dia menjelaskan bahwa warga berusia 18 tahun ke atas dan di bawah 6 tahun, bisa segera melakukab pengecekan ke puskesmas terdekat.

    “Untuk warga yang berusia 7-17 tahun bisa melakukan pemeriksaan di sekolah mulai ajaran baru pada Juli 2025,” tuturnya di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Pratikno juga menjelaskan bahwa program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya makan bergizi gratis (MBG) saja, tetapi juga meningkatkan kesehatan nasional warga Indonesia

    Menurutnya, untuk Ibu Hamil dan Balita juga disediakan posyandu gratis setiap bulan di kelurahan masing-masing. Kemudian, jika Ibu Hamil dan Balita berulang tahun, maka bisa melakukan periksaan lebih detail di puskesmas secara gratis.

    “Program ini sangat luar biasa, ini kado dari negara untuk semua warga Indonesia. Kami mengajak semua warga memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis ini sebaik mungkin,” katanya.

    Pratikno menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran juga ingin mengubah paradigma masyarakat untuk mencegah sakit daripada mengobati.

    “Mari kita mengubah paradigma ini, jaga kesehatan sebaik-baiknya, satu sehat semua sehat,” ujarnya.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menko PMK Dorong Masyarakat Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

    Menko PMK Dorong Masyarakat Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis (CKG) yang diberikan negara melalui puskesmas.

    Program tersebut ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan nasional.

    Menko PMK menjelaskan, program ini merupakan hasil kerja sama antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi hingga lansia.

    Program cek kesehatan gratis ini akan memberikan manfaat kepada lebih dari 280 juta warga Indonesia dan dianggap sebagai “kado ulang tahun dari negara” bagi seluruh masyarakat.

    “Cek kesehatan gratis mulai dilaksanakan mulai 10 Februari 2025. Ini sangat penting karena program ini dimaksudkan untuk mengubah paradigma dari pengobatan ke pencegahan, karena pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan,” ujar Menko PMK saat melakukan kunjungan ke Puskesmas Jagir, Surabaya, pada Senin (10/2/2025).

    Pratikno menjelaskan, program cek kesehatan gratis dapat dilakukan di puskesmas bagi mereka yang berulang tahun mulai Januari 2025, khususnya untuk anak usia hingga 6 tahun dan warga berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan untuk anak usia 7 hingga 17 tahun, pemeriksaan akan dilakukan di sekolah mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025.

    Bagi ibu hamil dan balita, pemeriksaan dapat dilakukan setiap bulan di posyandu. Selain itu, saat ulang tahun, mereka bisa menjalani pemeriksaan lebih mendalam di puskesmas.

    Apabila ditemukan indikasi masalah kesehatan, tenaga medis akan memberikan edukasi, pengobatan, atau merujuk ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut melalui program BPJS.

    “Program ini sangat luar biasa, kado ulang tahun negara untuk semua warga Indonesia. Kami mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis ini dengan sebaik-baiknya,” tambah Pratikno.

    Menko PMK juga menjelaskan, keterlibatan aktif masyarakat dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat atau chatbot Kementerian Kesehatan yang dapat dihubungi melalui nomor 0811 10 500 567.

    “Terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh puskesmas, pemerintah daerah, serta tenaga kesehatan yang telah bekerja keras. Mari kita bersama-sama mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah. Jaga kesehatan sebaik-baiknya, satu sehat, semua sehat melalui program cek kesehatan gratis,” pungkas Menko PMK Pratikno.

  • Menko PMK: Program Cek Kesehatan Gratis Kado Ulang Tahun Negara untuk Semua Warga Indonesia – Halaman all

    Menko PMK: Program Cek Kesehatan Gratis Kado Ulang Tahun Negara untuk Semua Warga Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Jagir, Surabaya, Senin (10/2/2025). 

    Program ini resmi dimulai kemarin yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesehatan nasional.

    Pratikno mengatakan program Cek Kesehatan Gratis ini diperuntukkan 100 persen bagi penduduk Indonesia, mulai dari bayi hingga lansia. 

    “Cek kesehatan gratis mulai dilaksanakan hari ini tanggal 10 Februari. Ini penting sekali karena cek kesehatan gratis dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengubah paradigma dari pengobatan ke pencegahan, karena pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan,” ujar Pratikno melalui keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Cek Kesehatan Gratis, kata Pratikno, bisa dilakukan di Puskesmas bagi mereka yang berulang tahun mulai Januari 2025, khususnya untuk anak usia hingga 6 tahun dan warga berusia 18 tahun ke atas. 

    Sementara itu, bagi mereka yang berusia 7 hingga 17 tahun, pemeriksaan akan dilakukan di sekolah mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025.

    Sedangkan untuk ibu hamil dan balita, pemeriksaan dapat dilakukan setiap bulan di posyandu, serta saat ulang tahun bisa menjalani pemeriksaan lebih detail di puskesmas. 

    Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi masalah kesehatan, tenaga medis akan memberikan edukasi, pengobatan, atau merujuk ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut melalui program BPJS.

    Program ini, kata Pratikno, dan menjadi kado ulang tahun dari negara bagi seluruh masyarakat.

    “Program ini sangat luar biasa, kado ulang tahun negara untuk semua warga Indonesia. Kami mengajak semua warga untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis ini sebaik mungkin,” ujar Pratikno. 

    Pratikno menerangkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat bisa dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat atau chatbot Kementerian Kesehatan yang dapat dihubungi melalui nomor 0811 10 500 567.

    “Mari kita mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah, jaga kesehatan sebaik-baiknya, satu sehat semua sehat,” pungkas Pratikno. 

  • Warga Menderita Pindah ke Rusunawa, Curhat Dulu di Kolong Jembatan Malah Bisa Makan: Blangsak Saya

    Warga Menderita Pindah ke Rusunawa, Curhat Dulu di Kolong Jembatan Malah Bisa Makan: Blangsak Saya

    TRIBUNJATIM.COM – Dampak relokasi dirasakan nyata oleh seorang warga Rusunawa Marunda.

    Rohiah (57), bukan nama sebenarnya, seorang warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, membandingkan kehidupannya sebelum dan sesudah direlokasi dari kolong jembatan Kampung Walang, Jalan Lodan Raya, Ancol, Pademangan, pada 2017.

    Ia mengaku kesulitan mendapatkan penghasilan setelah tinggal di Rusunawa Marunda.

    “Mending saya tinggal di kolong jembatan lagi, tapi rezeki saya Alhamdulillah, buat makan enak,” ujar Rohiah kepada Kompas.com, Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Minggu (9/2/2025).

    “Pas pindah ke sini, saya enggak bisa apa-apa, enggak bisa bergerak. Sebenarnya, saya mau enggak mau pindah ke sini karena terpaksa. Di sini malah blangsak saya,” tambahnya.

    Sebelum direlokasi, Rohiah dan suaminya berdagang di kawasan Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat.

    Namun, setelah dipindahkan ke Rusunawa Marunda, mereka tidak bisa lagi berdagang.

    Jarak yang jauh dari tempat usaha lama menjadi kendala utama, ditambah biaya transportasi yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.

    Rohiah mengungkapkan bahwa pemerintah sempat menjanjikan tempat usaha dan pekerjaan bagi keluarganya, tetapi janji tersebut tak pernah terwujud.

    “Saya dijanjikan akan dikasih tempat usaha, pekerjaan untuk anak atau suami. Ternyata semua itu nol, tidak ada,” katanya.

    Saat ini, satu-satunya sumber pendapatan Rohiah berasal dari anaknya yang bekerja sebagai kernet.

    “Kalau ada kerjaan, anak saya dikasih Rp 50.000. Itu pun kadang dua atau tiga hari sekali. Itu bukan cukup untuk makan saya dan suami,” ungkapnya.

    Selama tujuh tahun terakhir, Rohiah tidak mampu membayar cicilan bulanan unitnya di Rusunawa Marunda. Tunggakannya kini mencapai Rp 15 juta.

    Kesulitan membayar cicilan ini diperparah dengan kondisi suaminya yang menderita diabetes hingga mengalami kelumpuhan.

    WARGA RUSUNAWA MARUNDA – Pagar hingga kotak amal di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, juga ikut dijarah maling. (KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU)

    “Dari pertama datang ke sini, dia memang sudah sakit diabetes, tapi belum lumpuh. Sekarang sudah tidak bisa usaha sama sekali,” jelasnya.

    Selain merawat suaminya, Rohiah juga mengasuh tiga cucunya, termasuk satu anak yang bukan dari keluarga kandungnya, tetapi ia rawat setelah orangtuanya meninggal dunia.

    Karena menunggak selama bertahun-tahun, unit tempat tinggal Rohiah disegel oleh pihak berwenang lima bulan lalu.

    Namun, ia dan keluarganya tetap bertahan di dalam rusun tersebut.

    “Sampai sekarang masih disegel. Saya diminta bayar, bahkan pernah diberi ultimatum, ‘Kalau enggak bayar, harus keluar’. Tapi saya bilang, ‘Kalau disuruh keluar, saya mau tinggal di mana? Suami saya sakit’,” ujarnya.

    Kini, Rohiah hanya bisa berharap pemerintah memberikan keringanan terkait tunggakannya, termasuk penghapusan bunga yang terus bertambah bagi para warga yang kesulitan membayar.

    Bicara relokasi, ada pula cerita warga yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan IKN.

    Siap-siap para warga yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terima ganti rugi Rp90 M.

    Jumlah sebanyak Rp90 M tersebut sudah disiapkan oleh pemerintah untuk para warga terdampak.

    Namun selain ganti rugi, pemerintah juga memberikan opsi relokasi.

    Melansir Kompas.com, pemerintah telah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp90 M untuk 2.086 hektar lahan warga yang terdampak dalam pembangunan IKN Kalimantan Timur.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan hal ini di Jakarta, Jumat (2/8/2024) lalu.

    “Kami sudah menyiapkan uangnya sekitar Rp 90 miliar untuk ganti rugi,” terang Basuki.

    Basuki menjelaskan, dirinya belum bisa merinci berapa jumlah penerima ganti rugi tersebut karena masih diproses di lapangan oleh Tim Terpadu (Timdu).

    Akan tetapi, lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan IKN yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, masyarakat bisa memilih untuk menerima uang ganti rugi atau relokasi saja.

    Relokasi ini bisa dilakukan dengan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

    “Tapi dengan keluarnya Perpres 75 ini, ada alternatif untuk dibayar, nanti kita musyawarah lagi,” tambah Basuki.

    Dilansir dari salinan Perpres 75/2024, penetapan nilai tanah di IKN dilakukan oleh Kepala Otorita IKN.

    Tujuan penetapan nilai tanah adalah untuk pengelolaan tanah aset dalam penguasaan (ADP) Otorita IKN dan pelaksanaan investasi di IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

    Adapun yang dimaksud dengan ADP adalah tanah di wilayah IKN yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

    Nilai tanah ADP yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan Zona Penilaian Tanah mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh penilai publik.

    Sementara itu soal upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di IKN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku optimistis akan berjalan lancar.

    Jokowi menyampaikannya setelah melakukan peninjauan kawasan Istana Kepresidenan IKN, Senin (29/7/2024).

    “Kalau 17 Agustus enggak ada masalah, ini tinggal bersih-bersih,” ucap Jokowi.

    Kendati demikian, Jokowi tak memungkiri masih banyak pekerjaan besar yang belum selesai di IKN.

    Pekerjaan besar IKN tersebut di antaranya adalah pembangunan fisik yang hingga kini masih berlangsung.

    “Tapi memang masih pekerjaan besar, masih harus bersih-bersih, finishing akhir, pekerjaan besarnya masih banyak.”

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau sejumlah ruangan yang ada di kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk Kantor Presiden, Senin (29/7/2024). (YouTube/Sekretariat Presiden)

    Jokowi lantas memuji perkembangan pembangunan IKN sejauh ini.

    “Sampai sejauh ini masih baik, sangat baik,” imbuhnya, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Adapun hari ini merupakan hari pertama Jokowi berkantor di IKN.

    Jokowi hanya menjawab singkat saat ditanya sampai kapan akan berkantor di IKN.

    “Melihat situasi aja,” jawab Jokowi singkat.

    Saat disinggung tentang sudah berapa persen pembangunan IKN, Jokowi meminta awak media menanyakan langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

    Ia hanya memastikan fasilitas air, listrik, serta jaringan internet di IKN sudah baik.

    “Enggak ada masalah. Air melimpah, listrik oke. Internet bagus,” ucap dia.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Peringati Hari Kanker Sedunia, Menko PMK Dorong Gaya Hidup Sehat Cegah Kanker

    Peringati Hari Kanker Sedunia, Menko PMK Dorong Gaya Hidup Sehat Cegah Kanker

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Pratikno mendorong masyarakat menjaga pola hidup sehat sebagai langkah utama dalam mencegah penyakit kanker yang mematikan.

    Hal itu ditegaskan saat Kemenko PMK bersama Yayasan Kanker Indonesia menggelar fun walk di kawasan Monas, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia.

    “Kanker bisa dicegah dengan menerapkan kebiasaan positif seperti pola hidup sehat, makanan yang sehat dan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan buruk yang berisiko bagi kesehatan seperti merokok,” katanya. 

    Menko PMK juga menekankan kanker dapat diobati dengan pengobatan yang tepat dan disiplin menjalani perawatan.

     Ia menambahkan, selain dukungan tenaga medis, peran keluarga dan kerabat sangat penting dalam memberikan semangat dan meningkatkan optimisme untuk mempercepat proses penyembuhan.

    “Hari ini kita bersama para survivor yang telah berjuang bertahun-tahun melawan kanker, dan mereka tetap sehat. Jadi bagi yang sedang menjalani pengobatan, tetap optimis. Fasilitas pengobatan kita semakin bagus,” tambahnya.

  • Pemerintah Berencana Terapkan WFA Sebelum Cuti Lebaran, AHY: Perlu Dihitung dengan Cermat – Halaman all

    Pemerintah Berencana Terapkan WFA Sebelum Cuti Lebaran, AHY: Perlu Dihitung dengan Cermat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok rencana pemberlakuan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), bagi aparatur sipil negara maupun karyawan swasta beberapa hari sebelum masuk masa cuti Lebaran 2025.

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, hal itu dilakukan agar bisa mengurai kemacetan saat momen mudik Lebaran 2025.

    Ia mengatakan, rencana ini tengah dibahas juga bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

    “Kita sedang menghitung benar untuk skema work from anywhere di beberapa hari sebelum kita nyatakan masuk ke cuti atau libur lebaran. Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan,” kata AHY di kantornya, Rabu (5/2/2025).

    Ia mengatakan, work from anywhere bukan berarti tidak bekerja, tetapi karyawan tidak harus masuk kantor, sehingga mereka bisa memulai perjalanan mudik sambil tetap bekerja secara daring.

    AHY mengatakan pembahasan rencana ini memerlukan waktu. Antar kementerian masih perlu membahasnya secara bersama-sama.

    Selain bersama KemenPANRB, diskusi juga perlu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan untuk libur sekolah serta madrasah perlu dibahas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen) dan Kementerian Agama.

    “Pada akhirnya nanti biasanya ada SKB tiga menteri antara KemenPANRB, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur cuti dan liburnya,” ujar AHY.

    “Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang karena masih perlu kita hitung dengan cermat. Pada saatnya akan kita umumkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pemerintah mempertimbangan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode 24-28 Maret 2025 atau menjelang libur Lebaran 2025.

    Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik Lebaran.

    Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Senin (20/1/2025).

    Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar.

    Pratikno pun memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.

    “Pelaksanaan mudik Lebaran 2025 akan melibatkan Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama dalam pembahasan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait jadwal libur Lebaran, dengan koordinasi bersama Kementerian Perhubungan,” ungkap Pratikno.