Tag: Pratikno

Pratikno Sebut 65 Persen Sekolah di Aceh Siap Beroperasi Lagi Usai Diterjang Banjir

Pratikno Sebut 65 Persen Sekolah di Aceh Siap Beroperasi Lagi Usai Diterjang Banjir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan, 65 persen layanan pendidikan di Provinsi Aceh akan beroperasi kembali.
“Terkait dengan
layanan pendidikan
, di Provinsi Aceh sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali,” ujar
Pratikno
dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).
Ia menjelaskan, proses pembersihan hingga revitalisasi terus dikebut agar anak-anak dapat kembali bersekolah pada tahun ajaran baru.
“Ini dilakukan melalui pembersihan, revitalisasi fasilitas, dan seterusnya untuk menyonsong tahun ajaran baru nanti pada tanggal 5 Januari 2026,” imbuhnya.
Sementara itu, kesiapan layanan pendidikan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah hampir mencapai 90 persen.
“Tingkat kesiapan operasionalitas sekolah sudah mendekati 90 persen,” tutur dia.
Pratikno memastikan pemerintah akan mengupayakan berbagai usaha agar proses belajar mengajar formal bisa kembali berjalan pada awal Januari 2026.
Sebagai informasi, BNPB mengungkapkan data terkini korban tewas banjir Sumatera telah mencapai 1.135 orang per 25 Desember 2025.
Angka korban tewas tertinggi tercatat berasal dari wilayah Aceh Utara dengan 205 orang, disusul Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, dan Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang. Masih ada 173 orang yang hilang akibat bencana ini.
Selain itu, banjir merusak 157.838 rumah, terdiri dari 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rumah rusak sedang, dan 77.397 rumah rusak ringan.
Adapun fasilitas umum yang rusak mencapai 1.900 unit. Fasilitas kesehatan yang rusak mencapai 200 unit.
Fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 875 unit, rumah ibadah 806 unit, gedung perkantoran 291 unit, dan jembatan 734 unit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/12/2025 21:47
Pratikno: 90 Persen Jalan Nasional Terdampak Banjir Sumatera Sudah Berfungsi

Pratikno: 90 Persen Jalan Nasional Terdampak Banjir Sumatera Sudah Berfungsi
Tim Redaksi
JAKARTA-KOMPAS.com
– Pemerintah menyatakan hampir semua jalan nasional yang diterjang banjir Sumatera sebulan lalu kini telah berfungsi lagi.
“Hampir 90 persen sudah kembali berfungsi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dalam dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).
Dia menguraikan, semula ada 81 ruas jalan berstatus jalan nasional yang terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari 81 ruas itu, 72 ruas jalan nasional di daerah ini sudah kembali berfungsi.
“Namun sembilan ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan. Ini terus dipercepat pengerjaannya, tidak ada berhentinya, agar kontektivitas dan distribusi logistik, serta akses layanan darurat bisa semakin lancar,” tutur Pratikno yang berada di Aceh.
Korban tewas
banjir Sumatera
mencapai 1.135 orang per 25 Desember 2025 ini.
Angka korban tewas tertinggi dicatat BNPB berasal dari wilayah Aceh Utara dengan 205 orang, disusul Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, dan Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang.
Masih ada 173 orang yang hilang karena banjir Sumatera.
Berdasarkan data BNPB hari ini, 25 Desember 2025, ada 157.838 rumah rusak akibat banjir Sumatera.
Jumlah tersebut terdiri dari 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rumah rusak sedang, dan 77.397 rumah rusak ringan.
Adapun fasilitas umum yang rusak mencapai 1,9 ribu unit. Fasilitas kesehatan yang rusak mencapai 200 unit.
Fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 875 unit, rumah ibadah 806 unit, gedung perkantoran 291 unit, dan jembatan 734 unit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/12/2025 20:46
Salah Satu Kendala Bangun Rumah Korban Banjir Sumatera: Penyiapan Lahan

Salah Satu Kendala Bangun Rumah Korban Banjir Sumatera: Penyiapan Lahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pembangunan rumah atau hunian untuk warga korban banjir Sumatera menemui kendala berupa lahan.
“Salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dalam dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkoordinasi pembanguna
hunian sementara
(
huntara
) dan
hunian tetap
(
huntap
) bagi para korban.
Mantan rektor UGM ini menguraikan, pembangunan huntara sudah mulai dilakukan di tiga provinsi terdampak banjir bandang Sumatera.
Di Sumatera Barat, pembangunan huntara sudah ada di 6 kabupaten/kota, di Sumatera Utara 3 kabupaten/kota, dan di Aceh ada 1 kabupaten kota.
Untuk huntap, percepatan terus dilakukan bagi warga yang rumahnya lenyap tersapu air bah akhir November lalu.
“Persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan untuk warga yang permukimannya harus direlokasi, termasuk hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak,” tutur Pratikno, menyampaikan keterangannya dari Aceh.
Berdasarkan data BNPB hari ini, 25 Desember 2025, ada 157.838 rumah rusak akibat
banjir Sumatera
.
Jumlah tersebut terdiri dari 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rumah rusak sedang, dan 77.397 rumah rusak ringan.
Adapun fasilitas umum yang rusak mencapai 1,9 ribu unit. Fasilitas kesehatan yang rusak mencapai 200 unit.
Fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 875 unit, rumah ibadah 806 unit, gedung perkantoran 291 unit, dan jembatan 734 unit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/12/2025 20:06
11 Kabupaten di Aceh akan Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir

11 Kabupaten di Aceh akan Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat.
Pratikno menuturkan, perpanjangan itu dilakukan untuk memastikan agar daerah tersebut benar-benar siap memasuki transisi ke
fase pemulihan
.
“Di Provinsi Aceh, masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status
tanggap darurat
, tapi saat ini masih dibahas,” kata Pratikno dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).
Di sisi lain, sebanyak 12 dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar) telah memasuki transisi ke fase pemulihan.
“Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten/kota di 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan,” kata dia.
Fase tanggap darurat bencana adalah tahapan pasca-bencana yang fokus pada penyelamatan korban, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.
Adapun fase pemulihan bencana adalah tahapan berisi rehabilitasi serta rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi masyarakat menuju kondisi normal.
Pratikno menuturkan, tugas pemerintah saat ini jelas bahwa keselamatan dan kebutuhan dasar harus segera terpenuhi serta pemulihan dipercepat.
Karena itu, ia menyampaikan pemerintah tidak libur menangani situasi pasca-bencana
banjir Sumatera
yang kini berusia sebulan.
“Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ucapnya.

Sebagai informasi, BNPB mengungkapkan data terkini
korban tewas
banjir Sumatera telah mencapai 1.135 orang per 25 Desember 2025.
Angka korban tewas tertinggi tercatat berasal dari wilayah Aceh Utara dengan 205 orang, disusul Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, dan Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang.
Masih ada 173 orang yang hilang karena banjir Sumatera.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/12/2025 18:59
Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja
Mendagri
ke Kabupaten
Aceh Tamiang
dan Aceh Timur pada Senin (22/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Tito menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan sekaligus membahas kebutuhan masyarakat
pascabencana
banjir dan tanah longsor.
Untuk diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dengan
dampak bencana
cukup parah dibandingkan wilayah lain di Sumatera.
Oleh karena itu, wilayah tersebut membutuhkan perhatian serta langkah penanganan lintas kementerian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih (terlihat) banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Lebih lanjut, ia melaporkan sejumlah kebutuhan utama masyarakat Aceh Tamiang, antara lain tambahan pangan, penguatan aliran listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, Tito juga menyinggung dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta penambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan peralatan berat.
Setelah mendengar paparan Tito,
Menko PMK
Pratikno segera melakukan panggilan video dengan para menteri dan pihak terkait.
Panggilan tersebut diawali dengan Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman serta Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani.
Hasil komunikasi itu menyepakati penyiapan bantuan pangan berupa 1.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.
Agar bantuan dapat segera direalisasikan, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi diminta mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Mentan/Kepala Bapanas, dengan tembusan kepada Mendagri dan Dirut Perum Bulog.
Selain perihal pangan, Menko PMK Pratikno juga berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan dukungan aliran listrik dan ketersediaan BBM.
Saat ini, aliran listrik dan pasokan BBM di Aceh Tamiang dan Aceh Timur telah tersedia, namun masih belum sepenuhnya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan tambahan, termasuk dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Selanjutnya, Pratikno berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memberikan dukungan dan stimulus bagi pelaku UMKM agar dapat kembali bangkit dan menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk meminta tambahan personel, serta menghubungi Menteri Pekerjaan Umum (PU) guna memperoleh dukungan alat berat demi mempercepat pembersihan wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:40
Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Adapun kunjungan kerja Mendagri ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur berlangsung pada Senin (22/12/2025).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan sekaligus membahas kebutuhan masyarakat pascabencana banjir dan tanah longsor. Pertemuan kali ini berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dengan tingkat dampak bencana cukup parah dibandingkan wilayah lain di Sumatra. Karena itu, diperlukan perhatian serta langkah penanganan lintas kementerian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih [terlihat] banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Mendagri.

Mendagri menyampaikan sejumlah kebutuhan utama masyarakat Aceh Tamiang, antara lain meliputi tambahan pangan, pemguatan aliran listrik, dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, turut dibahas dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penambahan personel TNI dan peralatan berat.

Atas penjelasan Mendagri tersebut, Menko PMK Pratikno langsung melakukan panggilan video dengan menteri dan pihak terkait. Diawali dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Dalam komunikasi tersebut disepakati penyiapan bantuan pangan berupa 1.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.

Terkait hal itu, Bupati Aceh Tamiang nantinya diminta untuk segera mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Menteri Pertanian/Kepala Bapanas dengan tembusan kepada Mendagri dan Direktur Utama Bulog. Langkah tersebut penting agar penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan.

23/12/2025 20:08
Warga Bisa Manfaatkan Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatera

Janji tersebut diutarakan pria yang akrab disapa Ara tersebut langsung dihadapan Presiden Prabowo Subianto, dalam acara akad massal 50.030 rumah subsidi yang berlangsung di Kota Serang, Banten, Sabtu 20 Desember 2025.

“Besok pagi kami akan pergi ke Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga dan Tapanuli Utara. Negara hadir pak bersama Pemerintah Sumatera Utara, Pemda Tapanuli Tengah, Sibolga dan Tapanuli Utara,” kata Maruarar Sirait.

Kunjungan ke Sumatera Utara tersebut bakal dilakukan Ara bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, pihak Kepolisian, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kita langsung membangun hunian tetap buat saudara-saudara kita.Besok pagi kami akan ke sana bersama jajaran kami. Karena saya tahu bapak ingin bekerja dengan cepat dan sangat cepat untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait telah memastikan, pembangunan hunian tetap sebanyak 2.603 unit bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini.

Kepastian tersebut disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri terkait percepatan penanganan bencana, yang dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Rabu (17/12/2025) silam.

22/12/2025 14:30
Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
bantuan logistik
, hingga percepatan pembangunan
hunian
tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
anggaran belanja tidak terduga
(BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh.
“Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
Tito juga menyampaikan rencana
groundbreaking
pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
“Akan ada
groundbreaking
di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 19:39
Presiden instruksikan mobilisasi seluruh kekuatan hari pertama bencana

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk melakukan mobilisasi seluruh kekuatan nasional pada hari pertama setelah banjir dan longsor di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Seskab pun menjelaskan pada saat banjir dan longsor terjadi di Aceh dan Sumatera, Kepala BNPB Suharyanto tengah berada di Lumajang, Jawa Timur.

“Sejak tanggal 24 (November), 25 (November), 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang, (terdampak) erupsi Semeru,” kata Teddy dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Pernyataan Teddy tersebut menanggapi asumsi dari masyarakat yang menilai pemerintah lambat dalam menangani bencana.

Seskab menjelaskan bahwa seluruh personil baik, TNI, Polri, Basarnas dan BNPB sudah berada di lokasi bencana pada hari pertama bencana.

Presiden Prabowo pun langsung menghubungi para kepala daerah, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, hingga Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.

Pada hari yang sama, Presiden pun menginstruksikan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno untuk mengkoordinasikan segala kekuatan sebesar-besarnya pada hari pertama setelah bencana.

“Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK agar mengkoordinasi segala kekuatan untuk sebesar-besarnya, mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” kata Teddy.

Pada 27 November 2025, seluruh helikopter dan pesawat yang berada di Sumatera dan Jawa langsung dimobilisasikan ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, untuk sebagian mengangkut genset PLN dan bantuan logistik, meskipun tidak ada kamera yang mengabadikan itu.

Seskab menegaskan bahwa sejak hari pertama setelah banjir, pemerintah telah mengerahkan seluruh armada, setidaknya 80 helikopter, pesawat Hercules, armada milik TNI, Polri, Basarnas, Susi Air, hingga milik swasta telah membantu proses evakuasi dan penanganan bencana.

“Sampai sekarang, setiap harinya, dan Bapak Presiden, di hari ke-5 atau ke-6, langsung ke tiga provinsi tersebut. Diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri lainnya,” katanya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/12/2025 18:26
Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera

Pemerintah Dipastikan Tanggung Biaya Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, pemerintah yang sepenuhnya menanggung pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera.
Kepastian tersebut disampaikan
Pratikno
dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Jumat (19/12/2025).
“Skema hunian tetap itu, adalah hunian tetap dibangun sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Jumat.
Pemerintah dipastikan juga mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di wilayah terdampak bencana.
Proses pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dapat segera pulih dan bangkit.
Pratikno mengakui, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur.
“Kita berusaha keras agar Sumatera bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” kata Pratikno.
Pemerintah, kata Pratikno, telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional.
Seluruh kementerian/lembaga telah mengerahkan upaya maksimal dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
“Kita menyaksikan kekuatan bangsa Indonesia bersatu padu, solidaritas tinggi membantu masyarakat terdampak untuk segera pulih dan ini adalah kekuatan kita bersama, kolaborasi yang sinergis di internal pemerintah dan juga dengan masyarakat seluruh komponen bangsa,” tutur Pratikno.
ANTARA FOTO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO via BBC INDONESIA Warga merunduk melewati tiang listrik yang roboh akibat banjir bandang di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun 2.603 hunian tetap bagi korban banjir di Sumatera.
Pembangunan hunian tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada bulan ini.
“Sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit. Mohon doanya kita mulai bulan ini membangun hunian tetap,” kata Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Rencana pembangunan huntap untuk masyarakat terdampak bencana telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
Menko PMK
) Pratikno.
Saat ini, pembahasan masih difokuskan pada penentuan lokasi pembangunan dengan sejumlah kriteria utama.
“Pertama dari aspek hukum, bagaimana itu klir dari aspek hukumnya. Kedua, dari teknikal, artinya jangan memindahkan atau relokasi rakyat ke tempat yang tidak aman,” ujar Ara.
Selain aspek teknis dan hukum, Ara menambahkan bahwa lokasi huntap juga tidak sekadar bersifat fisik semata.
Terkait pendanaan, Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 17:18