Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • Jembatan Bailey Teupin Mane di Aceh Disabotase, Biadab!

    Jembatan Bailey Teupin Mane di Aceh Disabotase, Biadab!

    GELORA.CO – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut, jembatan bailey yang dibangun TNI AD disabotase orang tidak bertanggung jawab. Adalah Jembatan Bailey Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, adalah yang menjadi sasaran.

    Menurut Maruli, sejumlah baut di badan jembatan tersebut dicopot. Dia menyebut, tindakan itu jelas tidak bisa dibenarkan karena bisa membahayakan pengguna kendaraan yang menyeberangi jembatan. “Ini biadab,” kata Maruli saat konferensi pers pemulihan bencana di Posko Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

    Selain Maruli, konferensi pers turut dihadiri Menko PMK Pratikno, Mendagri M Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prasetyo, Seskab Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, dan Wamensos Agus Jabo. Maruli menegaskan, prajurit TNI AD di lapangan bekerja tiga shif dalam membangun jembatan.

    Langkah percepatan itu dilajukan demi aktivitas masyarakat kembali normal lantaran bencana membuat banyak jembatan terputus di tiga provinsi Pulau Sumatera. “Pembangunan jembatan kita lakukan tiga sif, anggota kita kerja pagi, siang, malam, kalau tidak begini kami tak bisa mencapai target,” kata Dansatgas Pembangunan Jembatan tersebut.

    Maruli melanjutkan, TNI AD sedang menbangunan 43 jembatan bailey di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dari jumlah itu, sekitar 12 jembatan bailey sudah tuntas dibangun dan 15 jembatan sedang dalam perjalanan karena peralatannya dikirim dari Jakarta.

    “Enam (jembatan bailey) sedang dipasang. Dari Presiden (Prabowo Subianto) langsung melalui Kemenhan dicari 100 bailey dari luar untuk mendukung bencana, ini nanti kita gunakan untuk seluruh Indonesia,” kata Maruli.

  • Pemerintah Tambah 280 Perangkat Starlink untuk Daerah Banjir Sumatera

    Pemerintah Tambah 280 Perangkat Starlink untuk Daerah Banjir Sumatera

    Pemerintah Tambah 280 Perangkat Starlink untuk Daerah Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah menambah 280 unit perangkat Starlink untuk mempercepat jaringan komunikasi pascabencana Sumatera.
    “Untuk daerah yang belum pulih ditambahkan
    Starlink
    , kami saat ini menambah 280 unit dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan
    jaringan komunikasi
    terus dilakukan,” ujar Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim, Senin (29/12/2025).
    “Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya,” ucapnya.
    “Di Aceh terdapat tujuh kabupaten/kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan 11 kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat,” kata dia.
    Kemudian, di Sumatera Utara sebanyak delapan kabupaten/kota yang masuk ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi dan delapan kabupaten/kota masih berstatus tanggap darurat.
    Lalu, di Sumatera Barat terdapat 10 kabupaten/kota yang masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi dan tiga kabupaten/kota berada dalam fase tanggap darurat.
    Pratikno juga menyampaikan perihal operasional rumah sakit umum daerah (RSUD) yang kini sudah mulai pulih.
    “Yang alhamdulillah perlu kita syukuri saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh,” ucapnya.
    Sedangkan, dari 867 puskesmas yang terdampak, tersisa delapan yang masih dalam tahap
    recovery
    dan dilakukan percepatan pemulihan.
    “Kami terus melakukan pengiriman fasilitasi relawan para dokter spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang
    internship
    menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir,” tuturnya.
    Para relawan tenaga kesehatan akan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma
    healing
    untuk para korban bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pratikno: Seluruh RSUD di Lokasi Bencana Sumatra Sudah Pulih

    Pratikno: Seluruh RSUD di Lokasi Bencana Sumatra Sudah Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan menyampaikan  bahwa seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) di lokasi bencana kini sudah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum berjalan penuh.

    Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pasca Bencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).

    “Pemerintah terus melakukan pengiriman fasilitas relawan para dokter spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang intensif menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Yang alhamdulillah perlu kita syukuri saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh,” kata Pratikno. 

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa sejauh ini pemulihan juga terus dilakukan di tingkat layanan kesehatan dasar. Bahkan, dari total 867 puskesmas yang terdampak bencana, kini hanya tersisa delapan puskesmas yang masih berada dalam tahap pemulihan.

    Selain sektor kesehatan, lanjutnya, pemerintah juga menyiapkan langkah pemulihan di bidang pendidikan.

    Pratikno memastikan kegiatan belajar mengajar akan kembali dimulai pada 5 Januari mendatang meski ribuan sekolah terdampak bencana.

    “Yang keempat terkait dengan pendidikan. Nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat,” pungkas Pratikno.

  • Pemerintah Kirim 1.000 Genset ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

    Pemerintah Kirim 1.000 Genset ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

    Pemerintah Kirim 1.000 Genset ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mengirimkan 1.000 genset ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat.
    Pengiriman 1.000 genset itu merupakan bagian dari upaya pemulihan
    listrik
    di daerah terdampak banjir dan longsong oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
    “Menteri ESDM mengirimkan 1.000 genset yang akan dibagi di tiga provinsi,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (28/12/2025).
    Pengiriman 1.000 genset ke wilayah terdampak bencana di Sumatera menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU) pada Sabtu (27/12/2025).
    Bantuan genset dengan kapasitas rata-rata 5 sampai 7 KVA diberikan untuk daerah-daerah yang hingga kini belum dialiri listrik di rumah hingga tenda-tenda pengungsian.
    “Ini sudah diterima di posko kita di Bener Meriah sebanyak 125 genset,” ujar Abdul.
    Dalam forum yang berbeda, pemerintah menyampaikan bahwa jaringan listrik di sebagian besar kabupaten/kota yang terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bertahap mulai pulih.
    Kendati demikian, gangguan masih terjadi di sejumlah wilayah terpencil, sehingga layanan listrik dan komunikasi sementara mengandalkan perangkat darurat.
    “Terkait pelayanan dasar, kondisi jaringan listrik di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (19/12/2025).
    Selain listrik, Pratikno menyebut layanan komunikasi juga menunjukkan perbaikan, meski belum sepenuhnya normal di daerah terpencil.
    “Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit,” ujar Pratikno.
    Menurut Pratikno, pemulihan layanan dasar terus diintensifkan seiring dengan perbaikan infrastruktur pascabencana.
    Ia juga menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak, khususnya di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, sebagian besar telah kembali berfungsi.
    Proses pemulihan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat.
    “Berkat kerja keras seluruh komponen bangsa, telah tercapai cukup banyak kemajuan dan perkembangan yang signifikan,” kata Pratikno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaleidoskop 2025: Sederet Bencana Banjir di RI, dari Bekasi hingga Sumatra

    Kaleidoskop 2025: Sederet Bencana Banjir di RI, dari Bekasi hingga Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menghadapi penanganan sejumlah penanganan bencana banjir sepanjang 2025.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.116 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang periode 1 Januari hingga 17 Desember 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi, dengan banjir menjadi kejadian paling banyak.

    Berdasarkan infografik resmi BNPB bertajuk Bencana Indonesia 2025, banjir tercatat sebanyak 1.584 kejadian, disusul cuaca ekstrem 673 kejadian, tanah longsor 225 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 46 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 21 kejadian, serta kekeringan 36 kejadian. Sementara itu, bencana geologi tercatat lebih sedikit, terdiri atas 23 gempa bumi, 7 erupsi gunung api, dan 1 kejadian tsunami.

    Dari sisi dampak kemanusiaan, BNPB mencatat 1.498 orang meninggal dunia, 264 orang hilang, dan 7.531 orang mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 1.025.745 jiwa tercatat terdampak dan harus mengungsi akibat bencana yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air.

    Kerusakan infrastruktur dan permukiman juga tergolong signifikan. BNPB mencatat total 184.344 unit rumah rusak, dengan rincian 49.294 rumah rusak berat, 37.524 rumah rusak sedang, dan 97.526 rumah rusak ringan. Selain rumah warga, bencana juga merusak 2.271 fasilitas umum, meliputi 334 satuan pendidikan, 668 rumah ibadah, dan 269 fasilitas kesehatan.

    Kerusakan turut terjadi pada sarana pemerintahan dan infrastruktur pendukung, antara lain 333 kantor rusak, 415 jembatan rusak, serta 748 unit fasilitas lainnya.

    Menurut catatan Bisnis, bencana besar pertama terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya Kota dan Kabupaten Bekasi, pada 2–4 Maret 2025. Hujan berintensitas tinggi menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan rumah terdampak, dengan laporan awal menyebutkan sedikitnya 140 rumah di Bekasi terendam banjir.

    Dampak banjir ini dirasakan secara luas di wilayah Jabodetabek. Data gabungan menunjukkan sekitar 61.000 jiwa terdampak di Bekasi dan DKI Jakarta. BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan evakuasi massal, membuka pos pengungsian, serta menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Peristiwa ini menjadi salah satu banjir besar di awal kepemimpinan Presiden Prabowo dan menyoroti kerentanan kawasan penyangga ibu kota terhadap bencana hidrometeorologi.

    Memasuki paruh kedua tahun, bencana serupa melanda Provinsi Bali. Pada 9–12 September 2025, hujan ekstrem yang berlangsung selama beberapa hari memicu banjir bandang dan longsor di hampir seluruh wilayah Pulau Dewata. BNPB mencatat sedikitnya 17 hingga 18 orang meninggal dunia, puluhan lainnya dilaporkan hilang, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

    Sebanyak 205 titik banjir tercatat di Bali, dengan Denpasar menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 82 titik genangan. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di puluhan lokasi, terutama di Kabupaten Tabanan, Karangasem, dan Badung.

    Curah hujan ekstrem yang dipicu oleh pola cuaca basah berkepanjangan disebut sebagai penyebab utama bencana ini. Banjir Bali 2025 pun tercatat sebagai salah satu yang terparah dalam beberapa dekade terakhir, bahkan berdampak pada aktivitas pariwisata dan infrastruktur publik.

    Bencana banjir paling berdampak besar terjadi di Pulau Sumatra pada akhir November 2025, ketika banjir besar dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan ekstrem yang dipicu oleh fenomena atmosferik kuat, termasuk pengaruh sistem cuaca musiman dan siklon tropis, menyebabkan banjir bandang dan longsor di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai.

    Dampaknya sangat luas. Laporan menyebutkan jumlah korban meninggal mencapai ratusan orang, dengan satu catatan menyebutkan hingga 1.135 korban jiwa di tiga provinsi tersebut hingga Kamis (25/12/2025).

    Rangkaian banjir dan longsor di Sumatra—khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—menjadi bencana paling mematikan dan mengguncang di era awal pemerintahan Prabowo. Tidak hanya banjir bandang, longsor di wilayah perbukitan menelan korban jiwa, menghancurkan desa-desa, dan memutus akses antarwilayah.

    Pemerintah pusat kemudian mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha yang dinilai merusak lingkungan, menyegel perusahaan tambang, serta mengevaluasi jutaan hektare izin pemanfaatan lahan.

    Oleh sebab itu, Kepala negara menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada rehabilitasi dan rekonstruksi semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan: ketimpangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keselamatan rakyat.

    Saat ini, Presiden Ke-8 RI itu memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja tanpa henti dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga kehidupan masyarakat terdampak benar-benar kembali pulih.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).

    “Semua harus terus bekerja tanpa henti, mengerahkan sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat pulih dan menjadi lebih baik,” ujar Pratikno.

    Pratikno menjelaskan, hingga saat ini pemerintah pusat bersama BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus bekerja keras mempercepat penanganan darurat dan masa transisi pemulihan di wilayah terdampak.

    “Semua bergotong royong di lapangan untuk memulihkan wilayah Sumatra. Fokus kita jelas, yakni keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan,” katanya.

     

  • Pemerintah Klaim Cabut Izin Jutaan Hektare Lahan Sawit Pascabanjir Sumatra

    Pemerintah Klaim Cabut Izin Jutaan Hektare Lahan Sawit Pascabanjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim telah mencabut izin jutaan hektare perkebunan sawit sebagai langkah pencegahan agar bencana banjir dan longsor tidak kembali terulang. Penegasan ini disampaikan sebulan setelah bencana hidrometeorologi melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam press update penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (25/12/2025), di Banda Aceh, usai meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak.

    Pratikno mengatakan pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan sumber daya alam di Pulau Sumatra. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pencabutan izin usaha skala besar yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana.

    “Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit serta izin pemanfaatan kayu hasil hutan,” ujar Pratikno.

     Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan terbukti menimbulkan kerusakan ekosistem, terutama di wilayah yang rawan bencana.

     Selain sektor kehutanan, pemerintah juga menindak tegas aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lingkungan. Pratikno menyebut Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan tambang.

    Langkah penegakan hukum tersebut, lanjut Pratikno, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.

    Dia menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik semata, tetapi juga menyentuh akar persoalan, termasuk perbaikan tata kelola SDA demi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga di masa depan.

    “Sebanyak lima perusahaan tambang telah disegel karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.

  • Menko PMK Pratikno Imbau Warga Waspadai Cuaca Selama Libur Nataru

    Menko PMK Pratikno Imbau Warga Waspadai Cuaca Selama Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem serta rutin memantau peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Imbauan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno usai mengikuti rapat penanganan bencana di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/12/2025) malam.

    Pratikno menekankan pentingnya keselamatan masyarakat selama masa libur akhir tahun, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan ke berbagai daerah.

    “Bagi masyarakat Indonesia yang bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru, agar senantiasa memantau peringatan dari BMKG, BNPB, serta pihak berwenang di daerah masing-masing. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” ujar Pratikno.

    Secara khusus, Menko PMK juga mengingatkan masyarakat di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar tetap siaga. Pasalnya, berdasarkan prakiraan BMKG, hujan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan meski dengan intensitas relatif ringan.

    “Untuk warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, diharapkan tetap waspada terhadap dinamika cuaca. BMKG memperkirakan, dalam sepekan ke depan hujan masih akan turun meskipun intensitasnya ringan,” katanya.

    Selain itu, Pratikno mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dalam membantu warga yang terdampak bencana, baik di wilayah Sumatera maupun daerah lain di Indonesia.

    Menurutnya, pergantian tahun dari 2025 menuju 2026 berlangsung dalam suasana keprihatinan akibat bencana yang melanda sejumlah daerah.

    Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk mendoakan serta memberikan dukungan agar para korban dapat segera bangkit dan pulih.

    “Marilah kita menyambut tahun 2026 dengan penuh harapan, saling bahu-membahu, bangkit bersama, dan membangun Indonesia yang lebih baik,” tandas Pratikno.

  • Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

    Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

    Jakarta –

    Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Perpanjangan status berlaku hingga dua pekan ke depan.

    “Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dilansir Antara, Jumat (26/12/2025).

    Perpanjangan status tanggap darurat ini ditetapkan setelah dilaksanakan rapat forkopimda dan mendengarkan laporan analisis cepat pos komando tanggap darurat bencana Aceh. Perpanjangan status ini juga berdasarkan hasil rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta hasil kajian penanganan darurat bencana Aceh bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto.

    Dia menyampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menginstruksika seluruh SKPA dan mengingatkan stakeholder untuk mempercepat pendistribusian logistik kepada para korban bencana yang terdampak. Baik yang di pengungsian serta rumah warga hingga ke desa pelosok terisolasi.

    “Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM,” ujarnya.

    “Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik dan sempurna,” katanya.

    (dek/dek)

  • Banjir Sumatra Sudah Sebulan, Pratikno Klaim Negara Bekerja Tanpa Henti

    Banjir Sumatra Sudah Sebulan, Pratikno Klaim Negara Bekerja Tanpa Henti

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja tanpa henti dalam menangani dampak banjir dan longsor di Sumatra, meskipun peristiwa tersebut telah berlangsung selama satu bulan.

    “Bapak ibu yang saya hormati, hari ini tepat satu bulan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Pratikno saat menyampaikan konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).

    Pratikno menyampaikan saat ini dirinya berada di Aceh guna memastikan secara langsung proses penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor berjalan sesuai rencana.

    Lebih lanjut, dia memastikan seluruh jajaran pemerintah tetap menjalankan tugas penanganan tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana secara berkelanjutan.

    “Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Pratikno.

    Dia menjelaskan, meskipun sejumlah wilayah terdampak banjir di Sumatra telah mulai memasuki tahap pemulihan, masih terdapat daerah lain yang tetap berada dalam status tanggap darurat.

    Dari total 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebanyak 12 daerah telah menetapkan status transisi dari darurat menuju pemulihan.

    Sementara itu, di Provinsi Aceh tercatat masih terdapat 11 kabupaten dan kota yang memperpanjang masa tanggap darurat bencana. 

    “Untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa dilakukan dengan maksimal, dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru BNPB, total korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.135 jiwa, sementara 173 orang masih dinyatakan hilang.

    “Per hari ini ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 jiwa, sehingga total yang kemarin 1.129 jiwa kini menjadi 1.135 jiwa,” katanya.

    Data tersebut merangkum dampak bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan total 489.864 warga mengungsi hingga saat ini.

    Di Provinsi Aceh, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 503 jiwa, dengan 31 orang hilang dan 466.667 warga mengungsi. Kabupaten dan kota terdampak tersebar di hampir seluruh wilayah Aceh, dengan jumlah pengungsi terbesar berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

    Sementara di Sumatra Utara, jumlah korban meninggal mencapai 371 jiwa, dengan 70 orang masih hilang, serta 13.262 warga mengungsi. Wilayah terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, hingga Mandailing Natal.

    Adapun di Sumatra Barat, korban meninggal dunia tercatat 261 jiwa, dengan 72 orang hilang, dan 9.935 warga mengungsi. Daerah terdampak meliputi Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kota Padang, hingga Tanah Datar.

  • Pratikno: 11 Kabupaten di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat

    Pratikno: 11 Kabupaten di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh memperpanjang status darurat.

    Pratikno juga menekankan bahwa pemerintah terus mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026.

    Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (25/12/2025).

    “Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno.

    Pratikno menyampaikan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, sebanyak 12 daerah telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat menuju fase pemulihan.

    “Alhamdulillah, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan,” katanya.

    Meski demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara maksimal.

    “Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.

    Paparan Pratikno

    Dalam paparannya, Pratikno menyampaikan sejumlah perkembangan utama penanganan bencana. Pertama, terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap yang terus dipercepat.

    Di Sumatra Barat, pembangunan huntara telah berjalan di enam kabupaten/kota, sementara di Sumatra Utara berlangsung di tiga kabupaten/kota. Di Aceh, pembangunan sudah dimulai di satu kabupaten dan daerah lain masih dalam tahap persiapan.

    Dia mengakui salah satu tantangan utama percepatan pembangunan hunian adalah penyiapan lahan oleh pemerintah daerah. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif dengan koordinasi BNPB bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan.

    Selain itu, persiapan hunian tetap juga dilakukan, termasuk bagi warga yang harus direlokasi maupun pembangunan hunian tetap mandiri di atas lahan milik warga terdampak.

    Kedua, Pratikno menyampaikan perkembangan pemulihan konektivitas dan transportasi. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di ketiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan.

    “Pengerjaannya tidak ada berhentinya agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar,” ujarnya.

    Ketiga, pemulihan layanan kesehatan dasar terus dilakukan melalui Kementerian Kesehatan dengan dukungan relawan, TNI, dan Polri. Seluruh rumah sakit pemerintah telah kembali beroperasi, meski sebagian masih belum maksimal, serta ratusan puskesmas keliling telah aktif melayani masyarakat.

    Pratikno menyampaikan apresiasi kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi sosial yang turun langsung melayani warga di pengungsian. 

    Keempat, terkait distribusi bantuan, Pratikno memastikan stok logistik dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat maupun udara. Di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, distribusi dilakukan menggunakan motor trail untuk mengangkut bahan pangan, BBM, dan LPG.

    Kelima, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sumber daya alam, pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare perkebunan sawit dan izin pemanfaatan hasil hutan. Selain itu, aktivitas lima perusahaan tambang besar juga dihentikan sementara karena dinilai berisiko terhadap lingkungan.

    “Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik,” tegas Pratikno.

    Keenam, pemulihan layanan pendidikan terus dikebut. Di Aceh, sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat tingkat kesiapan sekolah telah mendekati 90 persen. Pemerintah menargetkan proses belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari 2026.

    Pratikno menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah.

    “Agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Menutup pernyataannya, Pratikno mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprakirakan hujan masih akan turun dalam beberapa waktu ke depan.

    Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong membantu para korban bencana.

    “Marilah kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan, bahu-membahu, bangkit bersama, membangun Indonesia yang jauh lebih baik,” pungkas Pratikno.