Tag: Pratikno

  • Menhub: WFA ASN Berdampak Baik bagi Arus Mudik dengan Kereta Api
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Maret 2025

    Menhub: WFA ASN Berdampak Baik bagi Arus Mudik dengan Kereta Api Nasional 29 Maret 2025

    Menhub: WFA ASN Berdampak Baik bagi Arus Mudik dengan Kereta Api
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perhubungan (
    Menhub
    ) Dudy Purwagandhi menilai bahwa kebijakan pemerintah menerapkan
    work from anywhere
    (WFA) kepada aparatur sipil negara (ASN) pada masa
    mudik Lebaran
    2025 berbuah positif karena kepadatan terurai.
    Salah satunya terjadi moda transportasi
    kereta api
    yang membuat pemudik terbagi rata dalam 10 hari jelang
    Lebaran 2025
    .
    “Saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan
    work from anywhere
     dapat berdampak cukup baik bagi kereta api, di mana H-10 pergerakannya konstan sehingga pada saat
    peak
    itu juga tidak terlalu
    peak
    ,” kata Menhub saat jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Hal itu disampaikan Menhub usai meninjau langsung situasi mudik di Stasiun Gambir bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Dudy lantas memaparkan data penumpang di Stasiun Gambir. Disebutkan bahwa Stasiun Gambir merupakan stasiun terpadat nomor dua setelah Stasiun Pasar Senen.
    “Sampai dengan tadi pagi jam 10, hari ini sudah diberangkatkan sekitar 217.000 penumpang,” ujar Menhub.
    Terkait layanan yang diberikan Stasiun Gambir kepada penumpang, menurut dia, juga sudah sangat baik dan mendukung.
    Dia pun mengapresiasi petugas dan pihak PT
    Kereta Api
    Indonesia (KAI) yang memberikan pelayanan baik bagi para pemudik.
    Namun, Dudy mengingatkan bahwa keamanan dan kenyamanan penumpang harus menjadi perhatian utama kepada setiap layanan moda transportasi.
    “Kami tekankan sekali lagi kepada PT Kereta Api dan juga layanan moda yang lain bahwa keamanan dan kenyamanan atau keselamatan itu harus menjadi perhatian yang utama,” kata Dudy.
    Sebagai informasi, pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFA atau bekerja dari mana saja bagi ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) menjelang Lebaran 2025.
    Kebijakan ini berlaku selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, 24-27 Maret 2025.
    Keputusan ini diambil guna mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi selama arus mudik Lebaran.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan, terutama di wilayah Pulau Jawa.
    “Macet bahkan di mana-mana, terutama di Jawa. Oleh karena itu, akan dilaksanakan bekerja dari mana saja , WFA. Itu yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai Senin, tanggal 24, 25, 26, 27, dan seterusnya,” ujar Tito dalam rapat inflasi pada 10 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Praktikno sebut terjadi penurunan penumpang di Soetta

    Menko Praktikno sebut terjadi penurunan penumpang di Soetta

    Sekali lagi diperlukan kerja sama dari semua pihak. Termasuk penumpang agar arus mudik ini berjalan dengan baik, aman, lancar dan selamat,

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebutkan bahwa trafik pergerakan penumpang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten telah mengalami penurunan pada H-2 perayaan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    “Dari berbagai lini sudah terasa bahwa arus mudik Lebaran sudah sedikit turun, tapi karena ini belum selesai, jadi kita tetap antisipasi,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Tangerang, Sabtu.

    Ia mengatakan, bahwa sebelumnya telah dijelaskan oleh pihak Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) terjadi kenaikan cukup tinggi untuk arus penumpang pada Jumat (28/03) sesuai yang telah diprediksi.

    Namun, katanya, kondisi tersebut dapat dipastikan berjalan lancar dan bisa terlayani dengan baik.

    “Kita juga tadi sudah melihat bahwa pelayanan sangat bagus dan juga dari berbagai lini. Sudah terasa bahwa arus mudik sudah sedikit turun,” tuturnya.

    Meski demikian, dengan tren pergerakan penumpang saat ini mulai menurun. Maka, pemerintah tetap melakukan antisipasi selama masa angkutan mudik Lebaran hingga berakhir.

    “Sekali lagi diperlukan kerja sama dari semua pihak. Termasuk penumpang agar arus mudik ini berjalan dengan baik, aman, lancar dan selamat,” kata dia.

    Berdasarkan data harian, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat pergerakan penumpang penerbangan di bandara itu pada H-2 perayaan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi mencapai 162.381 orang.

    Angka penumpang tersebut, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah pergerakan penumpang pada Jumat (28/03) puncak arus mudik atau H-3 Lebaran dengan jumlah 173.854 orang.

    Berdasarkan data harian, dari jumlah 162.381 orang penumpang terbagi dalam dua penerbangan diantaranya keberangkatan sebanyak 92.641 penumpang dan kedatangan 69.740 penumpang.

    Dari total 162.381 pergerakan penumpang tersebut, tercatat jumlah perlintasan di Terminal 1 sebanyak 49.379 orang. Sedangkan pergerakan pesawat sebanyak 296 penerbangan atau 27,36 persen.

    Sementara di Terminal 2 tercatat 53.663 orang dengan 364 penerbangan. Kemudian, jumlah pergerakan penumpang di Terminal 3 sebanyak 59.339 orang dengan 387 penerbangan.

    Menurutnya, pergerakan penumpang saat mengalami penurunan. Dimana, ini terjadi karena adanya perayaan Nyepi 2025 dengan tercatat sebanyak 1.082 pergerakan pesawat.

    Dari total jumlah penerbangan sebanyak 1.082 pergerakan pesawat itu, terbagi keberangkatan 544 pergerakan pesawat dan kedatangan 538 pesawat.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolri: Tak ada tindak kejahatan di Stasiun Gambir selama arus mudik

    Kapolri: Tak ada tindak kejahatan di Stasiun Gambir selama arus mudik

    Saya selalu menyarankan ini (kereta api) menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat yang mudik dan yang akan balik…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, tidak ada tindak kejahatan yang terjadi hingga hari ini di Stasiun Gambir, Jakarta.

    “Kami menanyakan ke beberapa penumpang, termasuk kepada seluruh petugas, bahwa sampai hari ini tidak ada kejahatan yang terjadi. Jadi, tentunya ini juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang melaksanakan tugas,” ucapnya saat mengunjungi Stasiun Gambir bersama Menko PMK Pratikno, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rangka mengecek pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, Jakarta, Sabtu.

    Polri sendiri telah meminta Saka Bhayangkara membantu pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir pada periode 26 Maret sampai 4 April 2025.

    Organisasi tersebut merupakan Satuan Karya Pramuka yang berfokus pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di bawah naungan Polri.

    Selain menjaga keamanan, para anggota Saka Bhayangkara juga membantu para pemudik yang kesulitan melakukan pencetakan tiket maupun hal lainnya sebelum memasuki kereta api.

    Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit juga melaporkan bahwa terdapat 86 persen penduduk yang menggunakan transportasi kereta api untuk melakukan mudik hingga saat ini.

    Karena itu, dia mendorong masyarakat agar bisa memakai layanan kereta api, baik untuk arus mudik maupun arus balik, guna mengurangi kepadatan di jalur darat.

    Bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik hari ini dan juga nanti balik, ini juga yang memesan tiket balik mudik juga masih separuhnya.

    “Saya selalu menyarankan ini (kereta api) menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat yang mudik dan yang akan balik karena dari sisi keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu, ini sudah sangat baik dan tentunya ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat, karena memang ruang yang disiapkan jalur kereta api masih cukup banyak dan ini bisa menjadi alternatif,” ungkap Kapolri.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Maret 2025

    Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia Nasional 29 Maret 2025

    Kapolri Ungkap Tiket Kereta Api untuk Mudik dan Balik Lebaran Masih Tersedia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa moda transportasi
    kereta api
    masih tersedia untuk
    mudik Lebaran
    2025.
    Sebab, menurut dia, penjualan tiket kereta api baru mencapai 86 persen berdasarkan data yang diterima.
    “Dari data yang kita lihat bahwa untuk kereta api ini masih digunakan 86 persen. Jadi masih ada sisa cukup banyak,” kata Kapolri dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Kapolri mengatakan hal itu setelah melihat langsung situasi keamanan dan kenyamanan arus mudik di Stasiun Gambir, didampingi tiga menteri yakni Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menko PMK Pratikno dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.
    Oleh karena itu, Listyo Sigit menyarankan agar masyarakat yang ingin mudik dapat menggunakan kereta api.
    Terlebih, dia menyampaikan bahwa tiket kereta api untuk arus balik juga masih tersisa.
    “Jadi bagi masyarakat ingin melaksanakan mudik hari ini dan juga nanti balik (disarankan). Ini yang balik yang pesan tiket balik masih separuhnya,” ujar jenderal polisi bintang empat ini.
    Di lain sisi, Kapolri menilai bahwa sisi keamanan dan kenyamanan pada moda transportasi kereta api sudah baik.
    Ketepatan waktu kereta api, menurut dia, juga bisa menjadi pertimbangan para pemudik untuk menggunakan moda transportasi ini.
    “Tentunya ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat. Karena memang ruang yang disiapkan oleh jalur kereta api masih cukup banyak dan ini bisa menjadi alternatif,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, PT
    Kereta Api
    Indonesia (Persero) melaporkan bahwa penjualan tiket kereta
    mudik Lebaran 2025
    baru mencapai 60 persen dari jumlah kursi yang disediakan.
    Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menyebutkan, pihaknya telah menyediakan total kapasitas hingga 4.591.510 tempat duduk selama periode mudik
    Lebaran 2025
    .
    Dari jumlah tersebut, 3.443.832 kursi dialokasikan untuk kereta jarak jauh dan 1.147.678 kursi untuk kereta api lokal.
    “Hingga per hari ini jumlah tiket yang sudah terjual sekitar 60,18 persen dari total kapasitas yang kami sediakan, atau sebanyak 2.763.025 tiket,” ujarnya usai menggelar Apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2025 di Halaman Stasiun Gambir, Jakarta pada 24 Maret 2025.
    Didiek memaparkan, dari jumlah tersebut, 2.577.897 tiket merupakan tiket KAJJ dengan tingkat okupansi mencapai 74,86 persen.
    Sementara itu, tiket KA Lokal yang telah terjual sebanyak 185.128 tiket atau 16,13 persen dari total kapasitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pastikan Kelancaran Mudik, Kapolri dan 3 Menteri Tinjau Stasiun Gambir

    Pastikan Kelancaran Mudik, Kapolri dan 3 Menteri Tinjau Stasiun Gambir

    Pastikan Kelancaran Mudik, Kapolri dan 3 Menteri Tinjau Stasiun Gambir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kapolri
    Jenderal
    Listyo Sigit Prabowo
    bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    ) Pratikno, Menteri Perhubungan (
    Menhub
    ) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan (
    Menkes
    ) Budi Gunadi Sadikin meninjau situasi arus mudik di
    Stasiun Gambir
    , Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB Kapolri dan ketiga menteri tiba di Stasiun Gambir, menggunakan satu mobil hitam.
    Listyo tiba mengenakan pakaian dinas polisi. Sementara itu, tiga menteri lainnya mengenakan kemeja putih.
    Setelah itu, mereka langsung diarahkan menuju ruangan VIP dan berdiskusi secara tertutup di sana.
    Saat perjalanan menuju ke ruangan VIP, Listyo tampak menyapa salah seorang wartawan.
    “Pak Listyo Sigit,” kata seorang wartawan laki-laki, di lokasi.
    “Iya,” ucap Listyo sambil mengangkat tangannya ke seorang wartawan itu.
    Setelah itu, Listyo dan tiga menteri lainnya menaiki salah satu kereta api kelas eksekutif untuk menyapa dan memberikan bingkisan kepada penumpang.
    Kemudian, mereka meninjau proses
    check in
    tiket kereta api yang sudah beroperasi menggunakan
    face recognition
    .
     
    Saat peninjauan, Listyo dan Pratikno tampak bertanya kepada beberapa petugas KAI yang sedang berjaga di sana.
    Setelah meninjau proses
    face recognition
    , Listyo sempat menyapa salah satu penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kereta api.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Bandara Soekarno-Hatta Jelang Lebaran, Kapolri: Jumlah Penumpang Meningkat 4,9 Persen Dibanding 2024

    Tinjau Bandara Soekarno-Hatta Jelang Lebaran, Kapolri: Jumlah Penumpang Meningkat 4,9 Persen Dibanding 2024

    Tinjau Bandara Soekarno-Hatta Jelang Lebaran, Kapolri: Jumlah Penumpang Meningkat 4,9 Persen Dibanding 2024
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –

    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kondisi pelayanan pada puncak
    arus mudik
    di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (29/3/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, kehadiran Listyo juga turut didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
    Listyo menyampaikan, pihaknya telah melakukan survei kepuasan penumpang di Terminal 1
    Bandara Soekarno-Hatta
    dan hasilnya mendapat tanggapan baik.
    Hal itu tampak selaras dengan kenaikan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang mencapai 4,9 persen.
    “Terjadi kenaikan penumpang sekitar 4,9 persen dibandingkan tahun 2024 pada saat mudik,” ucap Listyo kepada awak media di Terminal 1B, Sabtu.
    Destinasi yang menjadi favorit atau incaran penumpang melalui jalur udara antara lain Medan, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, dan Pontianak.
    “Artinya, ini menunjukkan di satu sisi minat (masyarakat) terhadap penerbangan yang juga menjadi pilihan (bermudik),” ujar Listyo.
    Sementara itu, Menko PMK Pratikno menerangkan bahwa memang sudah ada penurunan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini, terlihat dari arus kepadatan yang mulai longgar.
    “Dan juga dari berbagai lini tadi sudah terasa bahwa arus mudik sudah mulai sedikit turun ya, tapi kan ini belum selesai,” ujar Pratikno.
    “Jadi kita tetap saja mengantisipasi masih ada kenaikan penumpang yang cukup tinggi,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PP Tuntas Terbit, Ruang Gerak Anak di Medsos Kini Diatur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Maret 2025

    PP Tuntas Terbit, Ruang Gerak Anak di Medsos Kini Diatur Nasional 29 Maret 2025

    PP Tuntas Terbit, Ruang Gerak Anak di Medsos Kini Diatur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam
    Perlindungan Anak
    , pada Jumat (28/3/2025).
    PP yang bernama lain
    PP Tuntas
    ini diyakini memberikan kepastian agar anak terhindar dari bahaya mengakses
    media sosial
    .
    Prabowo menegaskan, masa depan anak-anak cerah, sehingga perlu dilindungi.
    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini, Jumat 28 Maret 2025, saya Presiden RI Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak. PP Tuntas,” ujar Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
    Prabowo mengatakan bahwa PP ini berawal dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mendatanginya di Istana beberapa waktu lalu.
    Meutya, kata Prabowo, menyampaikan bahwa
    perlindungan anak
    di ruang digital sangat dibutuhkan.
    Gayung bersambut, Prabowo meminta Meutya melanjutkan upaya perlindungan anak tersebut.
    Saat mengesahkan PP Tuntas, Prabowo juga mengundang ratusan anak kecil dan siswa.
    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, antara lain Menkomdigi Meutya Hafid, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri PPPA Arifatul, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, hingga Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo.
    Lantas, apa isi PP ini?
    PP Tuntas pada dasarnya bakal mengatur salah satunya batas usia anak mengakses media sosial.
    Meutya Hafid menekankan pentingnya pembatasan usia dalam pembuatan akun digital.
    Menurut Meutya, pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital dimaksudkan sebagai upaya menunda anak hingga mereka cukup matang untuk memiliki akun media sosial sendiri.
    “Sekali lagi, ini bukan pembatasan akses secara umum. Kalau anaknya menggunakan milik orang tua, dengan pendampingan orang tua, itu diperbolehkan,” ujar Meutya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat.
    Meutya juga menambahkan, untuk memiliki akun yang mandiri, anak-anak harus memenuhi kriteria tumbuh kembang yang sesuai.
    Tetapi, mekanismenya belum diatur secara resmi. Pemerintah akan membuat peraturan tambahan setingkat menteri untuk mengatur soal itu lebih terperinci.
    PP Tuntas juga mengatur platform media sosial yang bahkan bisa memberikan sanksi terhadap mereka.
    Meutya menuturkan, dalam PP ini, platform penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk memprioritaskan perlindungan anak di atas kepentingan komersialisasi.
    Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya, eksploitasi komersial, serta ancaman terhadap data pribadi mereka.
    “Jadi, juga ada larangan mengenai profiling data anak,” ucap Meutya.
    Dia juga menekankan bahwa platform dilarang memperlakukan anak-anak sebagai komoditas.
    Meutya menyebut ada sanksi tegas bagi platform yang melanggar ketentuan ini.
    “PP ini bukan memberi sanksi kepada orangtua ataupun anak, tapi sanksi kepada para platform,” imbuhnya.
    Dikutip dari Kompas.id, dalam artikel ”
    Prabowo Sahkan PP Tuntas, Pembuatan Akun Medsos Anak Dibatasi Usia
    “, sanksi administrasi terentang dari teguran sampai penutupan apabila pelanggaran pihak platform terlampau fatal.
    “Pada dasarnya, ini untuk penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial di situ. Ranahnya terkena ke seluruh PSE,” kata Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Teken Aturan untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

    Prabowo Teken Aturan untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, Jumat (28/3/2025). 

    Peresmian PP baru itu digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebagai leading sector penerbitan PP tersebut.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” ujarnya. 

    Prabowo menyampaikan bahwa saran dan masukan untuk menerbitkan aturan itu disampaikan oleh Menkomdigi beberapa waktu lalu. 

    “Perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dikakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tifak lakukan langkah-langkah pengelolaan,” ucapnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa arahan Presiden menjadi panduan dan arah kerja yang efektif. 

    Meutya menjelaskan bahwa PP yang disusun oleh kementeriannya dan sejumlah lintas kementerian/lembaga lainnya itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No.1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. 

    Mantan jurnalis televisi itu menyampaikan, penerbitan PP itu penting di tengah situasi dan kondisi yang dialami anak-anak Indonesia di ruang digital.

    Mulai dari risiko pornografi, perundungan digital hingga judi online.

    “Di mana banyaknya kejahatan terhadap anak, konteks kasus pornogragi 5,5 juta lebih kasus 4 tahun terakhir. Sayangnya, ini keempat terbesar di dunia,” paparnya. 

    Adapun peresmian PP tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Arifah Choiri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Kemudian, pemerhati anak Dr. Seto Mulyadi alias Kak Seto dan Najeela Shihab, Komnas Perlindungan Anak Indonesia hingga perwakilan Unicef. 

  • Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    …, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.

    Di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Presiden mengumumkan pengesahan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di hadapan kurang lebih seratusan siswa SD, SMP, dan SMA, perwakilan guru, dan tokoh-tokoh perlindungan anak.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat, 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP terbaru pemerintah itu.

    Dalam acara bertajuk Bersama Jaga Anak Indonesia, Digital Aman, Bangsa Hebat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa PP itu dibentuk dari inisiatif Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang melaporkan mengenai rencana pembentukan PP pada tanggal 13 Januari 2025.

    “Waktu itu, saya segera menyetujui semua saran, yaitu segera kita lakukan upaya-upaya untuk melindungi anak-anak kita. Saya katakan: Teruskan! Konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara-negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan bahwa anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat jiwa dan raganya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengawali acara dengan menyampaikan laporan mengenai pembentukan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

    Meutya Hafid menjelaskan bahwa PP itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo mengenai perlindungan anak-anak di ruang digital.

    Dalam prosesnya, Meutya mengatakan bahwa Pemerintah telah menggelar tujuh kali forum diskusi publik (FGD) dan menampung lebih dari 200 masukan dari berbagai kelompok, baik di dalam negeri dan luar negeri.

    Meutya pun berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang ikut terlibat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menyusun PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, Save the Children, dan UNICEF.

    Di halaman samping Istana Merdeka, sejumlah menteri dan tokoh yang hadir dalam acara pengumuman PP tentang perlindungan anak itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua KPAI Ai Maryati, Ketua LPAI Prof. Seto Mulyadi alias Kak Seto, dan Ketua Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Sejumlah pejabat yang membayar zakatnya yakni, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar.

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.