Tag: Pratikno

  • 31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua

    31 Narasumber Setingkat Menteri yang Dijadwalkan Hadir dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengundang kembali pejabat setingkat menteri untuk mengisi
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua.
    Retreat gelombang kedua ini akan diselenggarakan pada 22-26 Juni 2025, di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN),
    Jatinangor
    , Jawa Barat.
    “Kami mengundang juga para Menko dan para menteri seperti yang kami undang ketika (retreat gelombang pertama) di Magelang,” kata Wamendagri Bima Arya saat ditemui di IPDN Jatinangor, Kamis (20/6/2025).
    Dalam rapat persiapan di Jatinangor, beberapa narasumber yang disebut akan hadir adalah Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
    Kemudian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga disebut akan hadir.
    Bima Arya juga menyebut, para menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN), seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa Yandri Susanto, juga akan hadir.
    Dalam pemaparannya, disebutkan terdapat 31 daftar narasumber pejabat setingkat menteri yang dijadwalkan menjadi narasumber yakni:
    – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
    – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    – Menko Politik dan Keamanan
    – Menko Perekonomian
    – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menko Pemberdayaan Masyarakat
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    – Menteri Kesehatan
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
    – Menteri Investasi dan Hilirisasi
    – Menteri Perindustrian
    – Menteri Koperasi
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
    – Jaksa Agung
    – Kapolri
    – Menteri Agama
    – Menteri Kebudayaan
    – Kepala Kantor Komunikasi Presiden
    – Kepala Staf Kepresidenan
    – Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi
    – Wakil Menteri Keuangan
    – Menteri Pertanian
    – Menteri Perhubungan
    – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Harus Lepas dari Bayang Bayang Jokowi, Sikat Geng Solo!

    Presiden Prabowo Harus Lepas dari Bayang Bayang Jokowi, Sikat Geng Solo!

    GELORA.CO –  Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak.

     

    Keputusan itu diambil usai adanya pembahasan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta Gubernur Sumut Bobby Nasution di Istana, Selasa (17/6/2025). 

     

    Sejumlah pengamat politik dan aktivis demokrasi juga menyoroti peran ‘Geng Solo’ terkait keluarnya keputusan kontroversial sebelum diputuskan Prabowo. Mendagri Tito Karnavian yang di cap sebagai “Geng Solo”, sebutan orang kepercayaan eks Presiden Jokowi, disebut-sebut sebagai aktor yang berperan munculnya polemik ini.  

    Peneliti Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, menggeser inner circle atau lingkaran Presiden Prabowo dari orang-orang Jokowi seperti Sekretariat Kabinet, Kepala Sekretariat Kepresidenan, ajudan, dan lainnya merupakan satu diantara upaya untuk bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi atau Geng Solo. Orang – orang Geng Solo tersebut bisa merusak reputasi Presiden Prabowo. 

     

    “Baiknya mereka semua diganti dengan orang-orangnya Prabowo Subianto sendiri yang telah lama dengan Prabowo Subianto seperti  Mayjen purn. Kivlan zen, Dr. Din Syamsuddin, Prof. Andi Faishal, Bhakti, PhD, Dr. Aat Surya Syafaat, Edi Utama, SH, Llm, Prof. Dr. Makmun Murod, termasuk menikah lagi dengan Titik Soeharto,” ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Rabu (18/6/2025). 

     

    Belajar dari Sejarah

     

    Gus Amin, panggilan akrab Aminudin mengakui, di semua pemerintahan inner circle ini mempunyai peran penting untuk membentuk agenda dan visi Presiden. Namun yang masuk inner circle haruslah orang – orang kepercayaan Presiden Prabowo, bukan malah titipan yang justru akan merusakkan kinerja kabinet yang telah dibangunnya. Karena saat ini publik sudah bisa menilai mana menteri yang bekerja untuk Presiden Prabowo atau justru Geng Solo. 

     

    “Sebagai contoh dulu Presiden Soekarno pada 1948 terlibat konflik keras dengan PKI karena memberontak pada pemerintahannya di Madiun Affairs 1948. Soekarno difitnah PKI Sebagai budak Romusha atau imperialis dan tukang kawin. Tapi pada 1965, Presiden Soekarno justru sangat condong pada PKI karena lingkaran sekitarnya sudah dikuasai orang-orang PKI seperti Pengawal Presiden Cakrabirawa, Dokter kepresidenan, dan lainnya,” jelasnya.

     

    “Begitu juga pada era Orba. Pada paruh kedua 1970-an Pemerintahan Soeharto sangat represif (menindas) pada umat Islam. Karena orang-orang sekitar Presiden Soeharto dikelilingi  orang-orang non muslim dan abangan seperti Sujono Humardhani, Ali Moertopo, Soedomo, dan lainnya,” imbuhnya. 

     

    Tapi begitu mereka tersingkir, sambung Gus Amin, orang-orang lingkaran dekat Presiden Soeharto diganti oleh orang-orang muslim taat seperti Prof. BJ Habibie, Yusril Ihza Mahendra, Jend TNI Hartono, Harmoko.

     

    Saat itu kebijakan Presiden Soeharto juga berubah menjadi pro muslim seperti dalam pendirian ICMI, Bank Muamalat, UU Peradilan Agama, DPR/ MPR, TNI dan lainnya yang semakin ijo royo – royo. 

     

    “Ijo royo – royo, istilah pro Islam waktu itu,” tegasnya. 

     

    Lebih lanjut Gus Amin mengatakan, pada prinsipnya di semua pemerintahan maka inner circle penguasa ini mempunyai peran penting membentuk agenda dan visi kebijakan Presiden termasuk dalam penempatan pejabat pemerintah dan kebijakan lainnya. Karena dengan menempatkan orang – orang yang sesuai maka kebijakannya bisa selaras dan sinergi dengan keinginan Presiden. 

     

    “Jadi semua pemerintahan inner circle penguasa ini punya peran penting membentuk agenda dan visi kebijakan Presiden termasuk dalam penempatan pejabat pemerintah dan kebijakan lainnya,” tandasnya. 

     

    Daftar Geng Solo

     

    Mantan Sekjen pertama Projo (relawan Jokowi) Guntur Siregar mengatakan, Presiden Prabowo harus membuang orang orang utama Jokowi dikabinetnya seperti Budi Arie, Tito Karnavian, Bahlil, Pratikno dan lainnya. Ganti orang – orang Jokowi itu dengan orang yang lebih profesional dibidangnya. 

     

    “Begitu juga dengan Kapolri, selain karena sudah lama menjabat juga tidak pantas lagi demi regenerasi yang baik di tubuh kepolisian RI,” jelasnya.

     

    Guntur menilai, jika Presiden Prabowo mengganti menteri – menteri yang berafiliasi dengan Geng Solo maka publik akan merasakan kebahagian tersendiri. Keberanian Presiden Prabowo mengganti orang – orang Jokowi akan membuat kepercayaan rakyat pada Presiden Prabowo semakin tinggi. Rakyat akan semakin mendukung pemerintahan Prabowo. 

     

    “Apalagi sebahagian nama tersebut (Geng Solo) sering membuat blunder di pemerintahan Prabowo,” tandasnya.

     

    Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang juga sangat mendukung Presiden Prabowo berani melepas hutang politiknya terhadap Jokowi. Namun diyakini Presiden Prabowo tidak 100% berani melakukannya. Apalagi karakter Presiden Prabowo terlihat pragmatis dan bagi – bagi kekuasaan masih sangat kuat.

     

    “Ditambah lagi Gerindra sebagai partai utama pendukung Presiden Prabowo tidak kuat – kuat banget di parlemen. Jadi tinggal Prabowo  berani atau tidak mengunakan powernya sebagai kepala negara. Prabowo harus ingat, keberanian demi dan untuk kepentingan nasional,” tandasnya. 

     

    Prabowo Tersandera

     

    Edysa mengakui, secara politik Presiden Prabowo memang tersandera oleh Jokowi. Apalagi Jokowi juga sangat berperan dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin. Khalayak umum juga sudah faham bahwa Jokowi yang memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

     

    “Apa dasar dimenangkan Pilpres? Dunia juga tahu,” paparnya. 

     

    Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan mengatakan, jika Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi atau Geng Solo, maka satu – satunya solusi adalah harus pecat Kapolri dan Panglima TNI. Karena baik Kapolri dan Panglima TNI merupakan bagian dari Geng Solo.

     

    Selain keduanya, sambung Adi, Presiden Prabowo juga harus berani ganti semua menteri dan wakil menteri titipan Jokowi, seperti Budi Arie Setiadi, Tito Karnavian, Immanuel Ebenezer, dan Bahlil Lahadalia. Para menteri tersebut merupakan bagian dari Geng Solo yang masih kuat di Kabinet Merah Putih (KMP). 

     

    “Cuma pertanyaannya apakah Prabowo berani melakukan itu?,” tanya Adi.

     

    Adi menilai, dengan melihat kinerja Prabowo saat ini, maka sangat jelas Prabowo tersandera. Saat ini Prabowo terkepung oleh Geng Solo. Sehingga ketika para menteri Geng Solo tersebut melakukan blunder maka Presiden Prabowo tidak berani bertindak tegas.

     

    “Istilah langkah yang dilakukan Presiden Prabowo maju kena mundur kena,” paparnya. 

     

    Polemik empat pulau mencuat setelah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

    Dalam ketentuan itu, Kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. 

  • Pratikno: Rapat Tingkat Menteri Segera Digelar Bahas Sekolah Gratis

    Pratikno: Rapat Tingkat Menteri Segera Digelar Bahas Sekolah Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan akan segera digelar rapat tingkat menteri untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara menggratiskan pendidikan dasar dari SD hingga SMP, termasuk madrasah dan sekolah swasta.

    “Kita dalam waktu cepat akan segera koordinasi untuk rapat tingkat menteri,” ujar Pratikno kepada wartawan di Gedung Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Pratikno menjelaskan, tim teknis di tiap kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) sudah mulai menyusun langkah-langkah strategis.

    Menurutnya, Kemendikdasmen bahkan telah bergerak lebih dahulu mempersiapkan berbagai skema pembiayaan dan teknis implementasi. “Kemendikdasmen sudah melangkah jauh, saya akan cek progresnya, tetapi tim teknis sudah mulai menyiapkan tindak lanjutnya,” imbuhnya.

    Putusan MK tersebut merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menegaskan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

    Artinya, pemerintah pusat dan daerah kini diwajibkan menyediakan pendidikan dasar gratis, tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga mencakup sekolah swasta dan madrasah yang sederajat.

    Rapat koordinasi antarkementerian ini akan menjadi langkah krusial dalam menyusun kebijakan turunan, anggaran, serta sistem pengawasan agar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menerapkan prinsip tanpa pungutan biaya sebagaimana mandat MK.

  • Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bukan Kewenangan Kemenko PMK

    Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Bukan Kewenangan Kemenko PMK

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah menggodok perubahan aturan soal rumah subsidi, termasuk rencana pemangkasan batas minimal luas bangunan dari semula 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan isu ini bukan dalam koordinasi kementeriannya.

    “Mohon maaf ya, bukan dalam koordinasi kami, jadi kami tidak paham mengenai isu itu,” ujar Pratikno kepada wartawan di gedung Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Pratikno menekankan, polemik mengenai perubahan standar rumah subsidi berada di luar kewenangannya. Ia menyebut bahwa program rumah subsidi merupakan ranah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Kementerian PKP saat ini sedang menindaklanjuti rencana penyesuaian batas minimal ukuran rumah subsidi, baik dari sisi luas tanah maupun luas bangunan. Langkah ini diklaim bertujuan membuka peluang penyediaan lebih banyak tempat tinggal, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

    Rencana perubahan tersebut tertuang dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dalam draf tersebut, batas minimal luas tanah rumah subsidi disesuaikan dari 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi. Sementara itu, luas bangunan dikurangi dari 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Adapun batas maksimal luas tanah tetap 200 meter persegi dan bangunan maksimal 36 meter persegi.
     

  • Lagu kebangsaan Palestina berkumandang saat jamuan makan di Unhan

    Lagu kebangsaan Palestina berkumandang saat jamuan makan di Unhan

    Jakarta (ANTARA) – Lagu kebangsaan Palestina Fida’i berkumandang saat acara jamuan makan malam yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di kampus Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam.

    Jamuan makan malam di kampus Universitas Pertahanan (Unhan) merupakan rangkaian dari acara peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika di kompleks kampus Unhan hari ini.

    Dalam acara itu, kadet-kadet Universitas Pertahanan, khususnya para kadet yang berasal dari Palestina, diminta oleh Presiden Prabowo untuk maju ke depan dan menyanyikan lagu kebangsaan negaranya.

    Presiden lantas menekankan bangsa Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

    “Di sini juga ada mahasiswa dari Palestina. Silakan maju ke depan mahasiswa Palestina untuk menyanyikan lagu kebangsaan Palestina karena kita menghormati perjuangan Palestina merdeka,” kata Presiden Prabowo kepada kadet Unhan asal Palestina.

    Perwakilan mahasiswa asal Palestina yang diminta maju itu menyanyikan lagu kebangsaannya dengan lantang. Kadet lainnya, termasuk para tamu kehormatan, mendengarkan dengan khidmat.

    Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menyebut peristiwa itu sebagai simbol solidaritas dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.

    Tidak hanya lagu kebangsaan Palestina, lagu kebangsaan Pakistan juga dikumandangkan pada urutan pertama saat acara jamuan makan. Lagu itu dinyanyikan untuk menghormati Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif, yang datang sebagai tamu kehormatan.

    “Hari ini kita mendapat kehormatan, hadir di tengah-tengah kita Menteri Pertahanan dari Pakistan. Untuk menghormati tamu kita, marilah kita semuanya berdiri dan saya minta kita dengarkan lagu kebangsaan Pakistan,” kata Presiden Prabowo.

    Menteri Pertahanan Pakistan yang berdiri di sisi Presiden Prabowo pun menunjukkan gestur terharu, dan dia berterima kasih atas penghormatan yang diberikan kepadanya.

    Di ruang makan kampus Unhan, tiga lagu kebangsaan yaitu dari Pakistan, Indonesia, dan Palestina dikumandangkan dalam satu acara yang sama.

    Peristiwa itu, yang cukup jarang terjadi, merupakan simbol penghormatan mendalam dari pemerintah Indonesia kepada para tamu dari negara-negara sahabat, sekaligus sebagai simbol persaudaraan dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka.

    Indonesia dan Pakistan merupakan dua dari banyak negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus mendesak Israel membuka blokade dan menghentikan genosida di Gaza.

    Dalam acara jamuan makan malam di kampus Unhan, beberapa menteri turut hadir mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pameran Alutsista Terbesar di Asia Tenggara

    Pameran Alutsista Terbesar di Asia Tenggara

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pameran alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat pertahanan keamanan Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 Juni.

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, pada Rabu pagi, 11 Juni 2025, dengan ini resmi membuka Indo Defence Expo & Forum 2025,” kata Presiden Prabowo saat upacara pembukaan Indo Defence dikutip ANTARA.

    Di panggung inti Indo Defence, Presiden bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kemudian menekan layar sebagai simbol resmi dibukanya Indo Defence di Jakarta.

    Prosesi itu kemudian disambut dengan riuh tepuk tangan tamu undangan, yang merupakan pimpinan delegasi (HoD) negara-negara sahabat, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi.

    Kemudian, ada pula Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Dalam sambutannya saat upacara pembukaan, Presiden Prabowo menjelaskan pameran dan forum Indo Defence menjadi wadah bagi seluruh kalangan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains di bidang pertahanan.

    Selepas mengikuti upacara pembukaan, Presiden bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan rombongan lanjut berkeliling masuk ke area pameran. Beberapa paviliun yang dikunjungi Presiden Prabowo beserta rombongan, di antaranya Paviliun Industri Pertahanan Turki, Paviliun Defend ID, dan beberapa booth industri pertahanan AS dan Prancis.

    Presiden Prabowo, pada sela-sela meninjau area pameran juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan beberapa negara sahabat. Sebanyak 18 MoU diteken di hadapan Presiden Prabowo pada hari pertama Indo Defence, Rabu.

    Indo Defence digelar pada 11–14 Juni 2025 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, diikuti oleh 1.180 perusahaan dari 55 negara. Beberapa negara membangun paviliun tersendiri untuk menampilkan keunggulan industri pertahanannya, misalnya saja Turki, Amerika Serikat, dan Prancis.

  • Prabowo luncurkan kendaraan taktis Pindad MV3 elektrik bernama Pandu

    Prabowo luncurkan kendaraan taktis Pindad MV3 elektrik bernama Pandu

    Tangkapan layar, Presiden RI Prabowo Subianto (tiga kiri) meluncurkan kendaraan taktis listrik MV3 EV buatan PT Pindad yang diberi nama Pandu, disela-sela pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Prabowo luncurkan kendaraan taktis Pindad MV3 elektrik bernama Pandu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kendaraan taktis listrik MV3 EV buatan PT Pindad yang diberi nama Pandu, disela-sela pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu. Dalam peluncuran tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sebagai bagian dari acara peluncuran, Presiden Prabowo menandatangani plakat di atas kap mobil listrik MV3 EV “Pandu”. MV3 Tactical EV merupakan kendaraan taktis 4×4 bertenaga listrik hasil pengembangan PT Pindad. Kendaraan ini berbasis platform MV3 yang sebelumnya telah dimodifikasi menjadi berbagai varian, seperti MV3 Garuda Limousine (kendaraan resmi kepresidenan) serta seri Maung MV3 dalam varian Tangguh atau Spartan, Jelajah, dan Komando.

    Kehadiran MV3 Tactical EV menunjukkan komitmen PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam berinovasi dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Nama Pandu sendiri dipilih dari tokoh wiracarita Mahabharata, yang melambangkan perintis atau yang pertama. Diharapkan, kehadiran kendaraan ini dapat mendukung perkembangan kendaraan listrik nasional di masa depan.

    Presiden Prabowo resmi membuka pameran alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat pertahanan keamanan Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace. Dalam sambutannya saat upacara pembukaan, Presiden Prabowo menjelaskan pameran dan forum Indo Defence menjadi wadah bagi seluruh kalangan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains di bidang pertahanan.

    Indo Defence digelar pada 11–14 Juni 2025 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, diikuti oleh 1.180 perusahaan dari 55 negara. Beberapa negara membangun paviliun tersendiri untuk menampilkan keunggulan industri pertahanannya, misalnya saja Turki, Amerika Serikat, dan Prancis.

    Acara tersebut dihadiri pimpinan delegasi (HoD) negara-negara sahabat, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi.

    Kemudian, ada pula Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Sumber : Antara

  • Presiden buka pameran alutsista Indo Defence di Jiexpo Kemayoran

    Presiden buka pameran alutsista Indo Defence di Jiexpo Kemayoran

    Presiden Prabowo Subianto membuka pameran dan forum Indo Defence di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden buka pameran alutsista Indo Defence di Jiexpo Kemayoran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Juni 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pameran alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat pertahanan keamanan Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, pada Rabu pagi, 11 Juni 2025, dengan ini resmi membuka Indo Defence Expo & Forum 2025,” kata Presiden Prabowo saat upacara pembukaan Indo Defence di Jiexpo Kemayoran, Rabu pagi.

    Di panggung inti Indo Defence, Presiden bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kemudian menekan layar sebagai simbol resmi dibukanya Indo Defence di Jakarta.

    Prosesi itu kemudian disambut dengan riuh tepuk tangan tamu undangan, yang merupakan pimpinan delegasi (HoD) negara-negara sahabat, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi.

    Kemudian, ada pula Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Dalam sambutannya saat upacara pembukaan, Presiden Prabowo menjelaskan pameran dan forum Indo Defence menjadi wadah bagi seluruh kalangan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains di bidang pertahanan.

    Selepas mengikuti upacara pembukaan, Presiden bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan rombongan lanjut berkeliling masuk ke area pameran. Beberapa paviliun yang dikunjungi Presiden Prabowo beserta rombongan, di antaranya Paviliun Industri Pertahanan Turki, Paviliun Defend ID, dan beberapa booth industri pertahanan AS dan Prancis.

    Presiden Prabowo, pada sela-sela meninjau area pameran juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan beberapa negara sahabat. Sebanyak 18 MoU diteken di hadapan Presiden Prabowo pada hari pertama Indo Defence, Rabu.

    Indo Defence digelar pada 11–14 Juni 2025 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, diikuti oleh 1.180 perusahaan dari 55 negara. Beberapa negara membangun paviliun tersendiri untuk menampilkan keunggulan industri pertahanannya, misalnya saja Turki, Amerika Serikat, dan Prancis.

    Sumber : Antara

  • Rahasia Lulusan Perguruan Tinggi Ciptakan Lapangan Kerja, Menurut Menteri Pratikno

    Rahasia Lulusan Perguruan Tinggi Ciptakan Lapangan Kerja, Menurut Menteri Pratikno

    Rektor UGM, Ova Emilia, memberi catatan penting sinergi antara kampus dan industri dalam mewujudkan komitmen menyiapkan lulusan yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap transformasi teknologi dan siap berkontribusi di panggung global.

    ”Kegiatan ini bukan sekadar ajang rekrutmen, tetapi juga platform pembelajaran dan kolaborasi yang mempertemukan mahasiswa dengan pemimpin industri dari perusahaan global,” terangnya.

    Direktur Utama GIK UGM, Alfatika Aunuriella Dini, mengatakan sebagai pusat inovasi, kewirausahaan, dan kolaborasi multidisiplin, GIK UGM terus berperan sebagai penghubung strategis antara kampus dan industri.

    “Melalui Career Day, kami ingin memperluas akses mahasiswa terhadap jejaring profesional dan pengalaman dunia kerja sejak dini,” tuturnya.

    Selain itu, momentum SAP Career Day turut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan strategis antara UGM dan Systems, Applications, and Products in Data Processing (SAP) Indonesia. Melalui penandatanganan nota kesepahaman, kedua pihak sepakat menyediakan akses pelatihan digital, sertifikasi internasional, dan program SAP Learning Hub yang terintegrasi dengan proses pembelajaran di kampus. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya UGM mendorong lahirnya talenta digital yang unggul dan berdaya saing tinggi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

  • Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
    Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis
    RELASI
    politik Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    bersifat dinamis. Terkadang berdiri pada satu barisan yang sama dan terkadang pula harus berdiri saling berhadapan lalu berkompetisi dalam konteks kekuasaan.
    Namun, satu hal yang statis adalah persahabatan antara keduanya tak lekang oleh waktu dan tak pernah pudar digerus oleh zaman, walau diuji oleh pelbagai skenario politik dalam dua-tiga dekade kebelakang.
    Prabowo sejatinya punya hutang budi pada Megawati atas kontribusinya memulangkan Prabowo ke Indonesia dari Negara Yordania pada 2001 silam.
    Lewat restu Presiden dan Wakil Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid-Megawati yang memerintahkan Taufik Kiemas untuk menjamin kepulangan Prabowo ke Indonesia dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya.
    Delapan tahun berselang, pada 2009, Prabowo membalas “kebaikan” masa lampau lewat surat rekomendasi Partai Gerindra untuk pencapresan Megawati.
    Rekomendasi itu sekaligus menyelamatkan wajah Megawati dan PDI Perjuangan yang kala itu kesulitan mendapatkan kawan koalisi untuk memenuhi syarat minimal 20 persen pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Pun Partai Gerindra adalah puzzle terakhir pemenuhan kuota
    presidential threshold

    running
    -nya Megawati sebagai Capres. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) akhirnya mendaftar ke KPU dan resmi menjadi pasangan calon di Pilpres 2009.
    Meski kalah di Pilpres 2009, relasi Megawati dan Prabowo berlanjut dalam pembangunan koalisi di DPR. Sikap yang sama melihat
    bailout
    Bank Century yang berujung pada terbentuknya Pansus di DPR adalah kerja sama politik lain Megawati dan Prabowo.
    Pada ruang berbeda, Prabowo saat itu juga dikabarkan punya kesempatan menduduki pos Menteri Pertanian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, tapi lekas ditampik oleh Partai Gerindra yang memilih berdiri pada barisan yang sama dengan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan.
    Kerja sama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berlanjut ke Pilkada DKI 2012, lewat pencalonan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi
    spotlight
    paling ramai dalam pemberitaan politik nasional saat itu.
    Pun keberhasilan Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan tidak lepas dari kolaborasi politik antara Megawati dan Prabowo.
    Hubungan Megawati dan Prabowo sempat memanas jelang Pilpres 2014 saat PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden.
    Prabowo menganggap Megawati telah melanggar Perjanjian Batu Tulis. Kala itu, Prabowo secara verbatim mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk dapat dukungan Megawati, tapi PDI Perjuangan justru memilih mencalonkan Jokowi.
    Prabowo kalah atas Jokowi di Pilpres 2014. Lima tahun mengambil posisi di luar pemerintahan, Prabowo kemudian memutuskan menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan pascakekalahan lain di Pipres 2019.
    Relasi antara Prabowo dan Megawati otomatis perlahan membaik dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.
    Pelbagai silaturahmi pribadi antarkeduanya terus berlanjut dengan beberapa kali kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta.
    Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo, sebaliknya Prabowo juga beberapa kali mengirimkan hadiah kecil kesukaan Megawati berupa minyak urut dan bunga anggrek.
    Pada rentan waktu 2019 sampai 2023, sebelum masa pencapresan untuk Pilpres 2024, Prabowo sejatinya telah melakukan pendekatan simbolis dengan Megawati.
    Salah satunya adalah ketika Prabowo membangun patung Sukarno menunggang kuda di kantor Kementerian Pertahanan RI yang diresmikan pada 2021 lalu.
    Prabowo menyebutkan pembangunan patung Sukarno tersebut terinspirasi oleh peristiwa Hari Peringatan Angkatan Perang pada 5 Oktober 1946 di Yogyakarta.
    Kala itu Presiden Sukarno melakukan inspeksi dengan menunggang kuda untuk memeriksa pasukan angkatan bersenjata Indonesia.
    Prabowo juga menjelaskan secara simbolik peristiwa Sukarno menunggang kuda tersebut sebagai simbol semangat, harapan, keberanian dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air.
    Pun peresmian patung tersebut dilakukan pada 6 Juni 2021, bertepatan pula dengan hari lahir Sang Proklamator.
    Pada saat peresmian, wajah Megawati terlihat sangat sumringah dengan beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan.
    Lebih lanjut, secara khusus Megawati dalam pidatonya juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya.
    Secara simbolik sosok Sukarno bukan hanya sebagai ayah biologis bagi Megawati, tapi juga menyatu secara ideologis dan praksis pergerakan politiknya.
    Ini pula yang menjadi alasan, segala hal yang menyangkut simbolisasi tentang Sukarno bagi Megawati adalah sesuatu yang sangat sentimental menyentuh perasaan jiwa dan batinnya.
    Pada Senin, 2 Juni 2025, Megawati dan Prabowo akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri Jakarta setelah satu setengah tahun lamanya.
    Terakhir keduanya menampakkan kebersamaan kala pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang diselanggarakan oleh KPU RI pada 14 November 2023 lalu.
    Saat itu, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud, sementara Prabowo hadir sebagai Capres 2024.
    Sekitar dua bulan lalu, tepatnya pada 8 April 2025, sebenarnya Prabowo dan Megawati sempat bertemu di Teuku Umar dalam rangka silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri.
     
    Namun pertemuan antara keduanya dilaksanakan tertutup dan publik kala itu hanya terpuaskan dengan disebarnya foto pascapertemuan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial Twitter dan Instagram pribadinya.
    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut sangat cair dan penuh canda.
    “Ibu agak kurus, bu. Luar biasa. Dietnya berhasil,” ujar Prabowo pada Megawati pada jamuan sarapan pagi.
    “Iya, berhasil. Tapi ini bagaimana?” jawab Megawati menunjuk ke meja hidangan tempat disajikannya makanan yang diperkirakan cukup menggoda.
    Pun barang tentu pertemuan Prabowo dan Megawati di hadapan publik tersebut tentu tidak akan terjadi jika keduanya tidak sama-sama berkomitmen atas kesepakatan dua bulan lalu. Kesepakatan yang hanya Prabowo dan Megawati yang tahu.
    Juga Prabowo sangat paham soal budaya politik Megawati yang satu kata antara perkataan dan perbuatan sehingga melanggar kesepakatan bukanlah pilihan yang bijak.
    Apalagi Megawati tipe pemimpin sigma yang memiliki sifat mandiri terhadap pemikirannya, tidak membutuhkan validasi atau persetujuan agar terlihat berharga.
    Bahkan secara historis ia memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang tidak populis dengan keluar dari hierarki kemapanan politik walau dianggap tidak populis.
    Setidaknya secara empirik pasca-reformasi, Megawati beberapa kali membuktikannya.
    Pertama, kala DPR melakukan revisi UU MD3 di DPR pada 2014 yang berdampak pada posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg harus kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kala itu ada satu kesempatan agar undang-undang tersebut tidak direvisi dan Puan Maharani bisa jadi Ketua DPR, yaitu Megawati harus bertemu Presiden SBY.
    Hasilnya Megawati tetap pada pendiriannya untuk tidak bertemu dan bernegosiasi dengan Presiden SBY soal revisi UU MD3, walau partainya kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kedua, ketika Megawati dan PDI Perjuangan dikepung oleh koalisi besar KIM Plus di banyak daerah di Pilkada Serentak 2024.
    Megawati seolah tidak peduli. Sikapnya tidak sedikitpun melunak dengan memilih melawan partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar di KIM Plus.
    Ketiga atau yang terakhir adalah ketika Megawati melakukan boikot reatret kepala daerah dengan memerintahkan kader-kader terpilih PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan Megawati bukanlah tipe pemimpin yang mudah untuk ditundukkkan.
    Prabowo memang benar-benar ciamik membaca pikiran Megawati. Ia memahami betul menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis, simbolis, dan ideologis.
    Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, ada peristiwa lain yang layak mendapatkan sorotan utamanya saat Prabowo beberapa kali memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk dilibatkan dalam diskusi bertiga dengan Megawati.
    Mengapa Prasetyo Hadi? Saya menganalisa setidaknya ada dua alasan.
    Pertama, Prasetyo Hadi adalah alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Komisariat Fakultas Kehutanan UGM.
    Megawati ketika sempat berkuliah di Pertanian UNPAD Bandung juga pernah bergabung bersama GMNI, organisasi mahasiswa yang punya cita-cita luhur membumikan ajaran Marhaenisme Bung Karno.
    Kedua, Megawati punya perasaan yang sangat sentimental dengan GMNI. Suaminya (Alm Taufik Kiemas) adalah alumni GMNI. Ganjar sebagai orang yang dicapreskan oleh Megawati lewat PDI Perjuangan dulunya juga pernah ber-GMNI.
    Termasuk Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Aria Bima hingga Arief Wibowo yang saat ini menjadi pengurus pusat (DPP) PDI Perjuangan sedikit banyaknya bisa menduduki struktur strategis di partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu karena masa lalu pernah aktif di GMNI.
    Pada masa kepresidenan Megawati di tahun 2001-2004, ia mengangkat Bambang Kesowo menjadi Menteri Sekretaris Negara yang juga alumni GMNI.
    Lalu, jika kita kembali ke 11 tahun lalu, ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Megawati pernah merekomendasikan satu nama alumni GMNI lain pada Jokowi untuk dijadikan Menteri Sekretaris Negara bernama Cornelis Lay.
    Namun, karena alasan kesehatan, kala itu Cornelis Lay menolak “dijadikan” Menteri Sekretaris Negara lalu merekomendasikan satu nama, yaitu Pratikno.
    Nama Pratikno disetujui Megawati dan disetujui pula oleh Presiden Jokowi karena Pratikno punya historis dengan Jokowi ketika jadi Wali Kota Solo.
    Juga soal posisi Mensesneg, Megawati punya kecenderungan politik menempatkan alumni GMNI di posisi tersebut ketika kader partainya diberi amanah menduduki kepemimpinan nasional.
    Kembali ke sosok Menseseg Prasetyo Hadi, Prabowo tentu sangat memahami ada kedekatan ideologis antara Prasetyo Hadi dan Megawati karena berasal dari organisasi kemahasiswaan yang sama, yaitu GMNI.
    Hal ini pula yang mengindikasikan pada pertemuan lanjutan pasca-Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung rapat lain antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi dalam pertemuan dengan Megawati, Puan Maharani dan Yassona Laoly di Teuku Umar.
    Artinya, dengan Prabowo melibatkan jauh sosok Prasetyo Hadi dalam komunikasi politik dengan PDI Perjuangan menjelaskan betapa Megawati sangat senang terhadap Mensesneg kabinet Prabowo tersebut.
    Selain alasan historis, terdapat alasan ideologis yang mentautkan sosok Prasetyo Hadi sebagai Alumni GMNI yang pasti sangat memahami bagaimana harus “memuliakan” Bulan Juni. Bulan Bung Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.