Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • Penanggulangan Bencana Ala Sendai

    Penanggulangan Bencana Ala Sendai

    JAKARTA – Bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu menyisakan duka mendalam. Total 1.140 jiwa melayang, dengan rincian 513 jiwa di Aceh, 365 jiwa di Sumatera Utara, dan 262 jiwa di Sumatera Barat. Tragedi ini meluluhlantakkan sendi kehidupan masyarakat di sepanjang wilayah terdampak dan kembali mengingatkan urgensi kesiapsiagaan menghadapi bencana di Indonesia, negara yang rawan bencana akibat letak geografisnya di “cincin api pasifik”.

    Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan, yang menjadi panduan kerja BNPB dan BPBD selama ini. Secara paralel, dunia internasional mengadopsi Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030 (SFDRR).

    Meskipun UU Kebencanaan bersifat mengikat secara nasional, Kerangka Sendai berfungsi sebagai panduan global non-mengikat yang diadopsi 187 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Kerangka ini lahir pasca-tragedi gempa dan tsunami dahsyat di Jepang pada Maret 2011, yang menewaskan lebih dari 15.000 jiwa, dan menekankan pendekatan komprehensif dari pencegahan hingga pemulihan.

    Gempa di Palung Jepang yang terjadi dengan kekuatan 7,2 Skala Richter (SR) yang memunculkan tsunami setinggi 10 meter, menggulung sisi timur Pulau Honshu dan menewaskan lebih dari 15.000 jiwa. Untuk pertama kalinya Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 yang terbentuk dari hasil konsultasi antar pemangku kepentingan resmi, sekarang kerangka itu menjadi acuan sejumlah negara dalam menangani bencana. Sekarang aturan itu diadopsi 187 negara anggota PBB, dilatarbelakangi tragedi gempa dan tsunami dahsyat yang melanda Jepang pada Maret 2011.

    lokasi banjir di Aceh (Antara)

    Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 menguraikan tujuh target yang jelas dan empat prioritas tindakan untuk mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana yang ada: (i) Memahami risiko bencana; (ii) Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana; (iii) Berinvestasi dalam pengurangan bencana untuk ketahanan; dan (iv) Meningkatkan kesiapan bencana untuk respons yang efektif, dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

    Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana dan kerugian yang signifikan dalam hal nyawa, mata pencaharian, dan kesehatan, serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dari individu, bisnis, komunitas, dan negara selama 15 tahun ke depan.

    Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana dan kerugian yang signifikan dalam hal nyawa, mata pencaharian, dan kesehatan, serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dari individu, bisnis, komunitas, dan negara selama 15 tahun ke depan.

    Bentuk perbaikan pasca banjir bandang mencakup pemulihan awal (rehabilitasi) seperti pembersihan lumpur, bantuan logistik, layanan kesehatan, dan trauma healing, serta rekonstruksi jangka panjang berupa pembangunan hunian tetap yang lebih aman dan infrastruktur tangguh bencana, termasuk relokasi ke zona aman dan perbaikan lingkungan, dengan fokus pada pemulihan ekonomi, sosial, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana mendatang.

    Tahap Rehabilitasi (Pemulihan)

    Pembersihan & Layanan Dasar, membersihkan lumpur dari fasilitas umum, perkantoran, dan rumah warga dengan bantuan alat berat serta memulihkan akses transportasi dan air bersih.

    Bantuan Kemanusiaan, penyaluran logistik (makanan, air bersih), bantuan medis, dan kegiatan trauma healing (pemulihan psikologis) bagi korban, terutama anak-anak.

    Bantuan Ekonomi: Pemberian bantuan tunai untuk renovasi ringan atau modal usaha agar masyarakat bisa memulai kembali aktivitas ekonomi. Kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan, edukasi sanitasi, dan pencegahan penyakit pasca-banjir yang bisa timbul.

    ilustrasi penanganan bencana (Ist)

    Tahap Rekonstruksi (Pembangunan Kembali)

    Pembangunan Hunian, pembangunan rumah tetap (huntap) di zona aman, jauh dari bantaran sungai atau lereng curam, dan hunian sementara (huntara) untuk masa transisi.

    Infrastruktur Tangguh, pembangunan kembali infrastruktur (jembatan, infrastruktur listrik, jaringan air) dengan standar yang lebih kuat terhadap bencana.

    Penataan Ruang, penetapan zona merah (larangan hunian tetap) dan zona aman, serta penetapan jalur hijau. Peningkatan kapasitas, pelatihan sumber daya manusia dan penyusunan rencana kedaruratan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

    Menurut Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, biaya membangun kembali Aceh dan Sumatera pasca banjir bandang diperkirakan menelan sekitar 51,82 T. Untuk pembangunan kembali dan pemberian santunan korban yang mengalami musibah meninggal atau hilang,

    Menteri Menko PMK, Pratikno mengatakan pemerintah memastikan memiliki anggaran yang memadai untuk memulihkan kondisi rumah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

    “Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” Kata Pratikno usai RTM, Rabu kemarin. Dalam rapat tersebut, pemerintah berencana memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, baik pembuatan hunian sementara dan hunian permanen. Bahkan alokasi santunan korban yang meninggal dan hilang kepada ahli warisnya.

    Perubahan Jangka Panjang

    Perubahan Material Bangunan, masyarakat cenderung membangun rumah dari bata dengan pondasi lebih tinggi karena khawatir banjir terulang. Perubahan Perilaku, peningkatan kesadaran akan risiko bencana, namun kadang diiringi perubahan sosial seperti memudarnya gotong royong.

    Strategi terintegrasi melibatkan semua pihak (pemerintah, swasta, filantropi, publik) dengan kolaborasi erat, komunikasi transparan, dan tujuan bersama, fokus pada pendekatan berlapis seperti Trisula KPK (Penindakan, Pencegahan, Pendidikan) untuk isu korupsi, atau GRC (Governance, Risk, Compliance) untuk bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital dan kepemimpinan yang kuat, demi mencapai hasil yang holistik, efisien, dan berkelanjutan dalam berbagai sektor seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau pemberantasan korupsi.

    Strategi Terintegrasi Sinergi Multi-Sektor

    Kondisi Aceh Utara (Antara)

    Untuk memastikan dana triliunan rupiah tersebut tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan, pemerintah mengadopsi strategi terintegrasi yang melibatkan empat elemen kunci:

    Pemerintah: Menjadi regulator, fasilitator, penyedia regulasi, dan penjamin akses setara.

    Sektor Swasta: Berkontribusi melalui inovasi, investasi, dan implementasi praktik terbaik (misal: GRC).

    Lembaga Filantropi: Memberikan dukungan spesifik, menjembatani kesenjangan, dan memperkuat program di komunitas.

    Masyarakat : berperan aktif dalam partisipasi, pelaporan, dan edukasi publik.

    Pendekatan Holistik (Trisula KPK) untuk Integritas dalam Pemulihan

    Dalam menghadapi tantangan pemulihan pascabencana seperti yang digambarkan dalam konteks ini, penting untuk mengadopsi pendekatan holistik guna memastikan integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Pendekatan ini mencakup beberapa lini utama:

    Penegakan Aturan: Memastikan penerapan peraturan yang tegas terhadap segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pemulihan.

    Perbaikan Sistem: Melakukan perbaikan sistematis melalui transparansi dalam proses pengadaan dan pengelolaan anggaran, penerapan manajemen risiko yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk akuntabilitas.

    Peningkatan Kesadaran: Melakukan kampanye dan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dalam pemulihan bencana dan risiko penyimpangan.

    Langkah ini bukan sekadar membangun kembali gedung yang runtuh, melainkan memperbaiki pola pikir dan perilaku kolektif. Perubahan material bangunan ke arah yang lebih tangguh dan peningkatan kesadaran risiko menjadi kunci agar tragedi serupa tidak berulang di masa depan.

    Dengan kolaborasi erat antar-pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan mampu mengubah sisa-sisa kehancuran di Sumatera menjadi momentum kebangkitan ekosistem yang lebih tangguh terhadap bencana.

    Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi Strategis

    Pemanfaatan teknologi digital, seperti platform berbasis online untuk transparansi dan manajemen risiko, dapat membantu menghindari hambatan informasi antar-lembaga dan mempercepat pengambilan keputusan yang akurat.

    Selain itu, kolaborasi strategis antar-pihak yang terlibat sangat krusial. Dukungan dari berbagai pihak dan pembangunan kemitraan yang kuat dapat mempercepat proses pemulihan dan inovasi yang dibutuhkan.

    Melalui strategi terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan pendekatan holistik ini, pemulihan pascabencana diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi secara menyeluruh, menuju hasil yang lebih efisien dan berkelanjutan.

  • Biaya Pemulihan Pascabencana Sumatera Diperkirakan Rp 59.25 Triliun, Aceh Paling Besar Nasional 31 Desember 2025

    Biaya Pemulihan Pascabencana Sumatera Diperkirakan Rp 59.25 Triliun, Aceh Paling Besar Nasional 31 Desember 2025

    Biaya Pemulihan Pascabencana Sumatera Diperkirakan Rp 59.25 Triliun, Aceh Paling Besar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, biaya pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 59,25 triliun.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat Satuan Tugas
    Pemulihan Pascabencana
    Sumatera yang digelar DPR di
    Aceh
    , pada Selasa (30/12/2025).
    “Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun,” ujar Tito dalam rapat, Selasa.
    Rinciannya, pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan anggaran sebesar Rp 33,75 triliun. Lalu di Sumatera Utara membutuhkan Rp 12 triliun.
    Sedangkan di Sumatera Barat, sebesar Rp 13,5 triliun dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana di provinsi tersebut.
    Nantinya, pemulihan akan meliputi berbagai macam sarana infrastruktur, mulai dari kantor desa hingga sekolah yang hancur akibat bencana.
    “Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain, yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L,” ujar Tito.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang di Aceh merupakan wilayah terdampak paling berat.
    Hal tersebut juga membuat distribusi bantuan dan layanan pemerintahan ke kabupaten tersebut belum optimal.
    “Yang paling berat adalah (Aceh) Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif,” ujar Tito.
    Secara total pada awal bencana, ada 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga wilayah tersebut, dengan rincian 18 wilayah di Aceh, 18 wilayah di Sumatera Utara, dan 16 wilayah di Sumatera Barat.
    “Tapi berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat, dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa yang sudah banyak terjadi pemulihan,” jelas Tito.
    Dalam forum berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkap, sebanyak 25 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
    Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana jelang akhir tahun, Senin (29/12/2025).
    “Di Aceh terdapat tujuh kabupaten/kota yang sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Senin.
    Sedangkan di Sumatera Utara (
    Sumut
    ), sebanyak delapan kabupaten/kota sudah masuk ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
    ANTARA FOTO/Khalis Surry BANJIR SUMATERA: Warga menyeberang sungai dengan jembatan darurat di wilayah Tenge Besi, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (20/12/2025). Akses warga pejalan kaki masih harus melintasi jembatan darurat dari batang kayu dan kendaraan roda dua harus menyeberangi arus sungai saat debit air surut, sementara roda empat tidak dapat melintas, akibat jalan dan jembatan penghubung antara Bener Meriah menuju Takengon, Kabupaten Aceh Tengah putus diterjang banjir bandang pada Rabu (26/11/2025).
    Lalu di Sumatera Barat (
    Sumbar
    ), terdapat 10 kabupaten/kota yang masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
    Pratikno menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa seluruh sumber daya dikerahkan dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    “Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pasca-bencana,” kata Pratikno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jutaan Rakyat Tak Percaya Foto Pria Berkacamata dalam Ijazah adalah Jokowi

    Jutaan Rakyat Tak Percaya Foto Pria Berkacamata dalam Ijazah adalah Jokowi

    GELORA.CO -Secara hierarki struktural, Pratikno bukan bawahan Joko Widodo alias Jokowi. Namun dalam konteks kasus ijazah palsu, Pratikno dapat dianggap mempunyai peran dalam kasus tersebut.

    Demikian dikatakan kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa 30 Desember 2025.

    Jokowi sendiri, menurut Khozinudin, merasa keliru perhitungan politik. Karena yang dihadapi saat ini bukanlah aktor politik atau pejabat yang mudah dikendalikan, diancam kasusnya dibongkar atau diiming-imingi uang dan jabatan. 

    “Lawannya adalah Roy Suryo cs, yang diback up oleh sejumlah advokat yang berlatar aktivis,” kata Khozinudin.

    Yang lebih berat lagi, lanjut Khozinudin, Jokowi tidak hanya menghadapi Roy Suryo cs. Melainkan, menghadapi jutaan rakyat yang memiliki keyakinan sama dengan Roy Suryo yakni ijazah Jokowi palsu.

    “Keyakinan itu sederhana dasarnya. Mayoritas rakyat, tak percaya foto pria berkacamata dalam ijazah adalah foto Jokowi,” kata Khozinudin.

    Mulanya, kata Khozinudin, tim Roy Suryo cs masih ragu. Apakah ijazah yang beredar, seperti yang diunggah oleh Dian Sandi kader PSI, atau dokumen ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU dan KPUD, sama dengan yang dimiliki Jokowi.

    Tanggal 15 Desember 2025, semua terungkap. Ternyata, ijazah Jokowi yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus adalah ijazah yang sama.

    “Ijazah dengan foto pria berkacamata dan berkumis tipis adalah foto pria lain yang mustahil itu foto Jokowi,” kata Khozinudin.

  • Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tak Diisi Sekda, Khawatir Tugas Overload

    Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tak Diisi Sekda, Khawatir Tugas Overload

    Kepala BNPB Minta Jabatan Kepala BPBD Tak Diisi Sekda, Khawatir Tugas Overload
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyarankan agar posisi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak diisi oleh sekretaris daerah (Sekda).
    Hal itu disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi bersama Menko PMK Pratikno dan Wamendagri Akhmad Wiyagus yang digelar secara daring di akun YouTube BNPB, Senin (29/12/2025).
    “Dalam kesempatan ini juga saya, keluarga besar BNPB menyarankan kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, dengan melihat, mencatat, apalagi terjadinya bencana besar di Sumatera, ke depannya barangkali salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dari Badan
    Penanggulangan Bencana
    Daerah (BPBD),” kata Suharyanto, Senin.
    Suharyanto lalu menyampaikan sarannya.
    Ia berharap, tugas yang semestinya dipegang
    Kepala BPBD
    tidak lagi dibebankan kepada orang yang sudah mempunyai jabatan seperti Sekda.
    “Salah satunya yang kami sarankan, Kepala BPBD itu bukan Kepala Pelaksana BPBD lagi, Bapak Menko. Mungkin tidak perlu dirangkap oleh pejabat
    Sekretaris Daerah
    ,” ucapnya.
    Menurut Suharyanto, Sekda telah memiliki banyak tugas dan tanggung jawab sendiri.
    “Kalau dibebankan lagi menjadi Kepala BPBD, kami khawatir ini tugasnya
    overload
    ,” ucapnya.
    Mengantisipasi kesiapan bencana hidrometeorologi basah, Suharyanto menuturkan bahwa status Kepala BPBD ini penting terkait dengan fungsi dan wewenang dalam mengambil keputusan cepat.
    “Kalau hanya Kepala Pelaksana, tentu saja hanya punya tugas dan tanggung jawab, tetapi tidak punya wewenang. Sementara tentu saja di lapangan, wewenang yang sangat diperlukan untuk kecepatan, ketepatan, dan bisa mengeksekusi setiap permasalahan terjadinya bencana,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko PMK: 1.050 Huntara di Sumatra Rampung, Pasar Tradisional Mulai Beroperasi

    Menko PMK: 1.050 Huntara di Sumatra Rampung, Pasar Tradisional Mulai Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan progres pemulihan pascabencana di Sumatra terus berjalan, khususnya dalam pembangunan hunian sementara (huntara) serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengoperasian kembali pasar tradisional.

    Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025). 

    Pratikno menjelaskan, hingga 28 Desember, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak telah dimulai, bahkan sebagian sudah rampung sepenuhnya.

    “Total proses pembangunan yang sudah selesai ada 1.050 unit hunian sementara,” ujar Pratikno.

    Dia memerinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah. Sementara itu, 600 unit lainnya dibangun oleh Danantara beserta jajaran BUMN.

    Pratikno menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan hunian dan aktivitas ekonomi agar kehidupan masyarakat terdampak dapat segera kembali normal.

    Menurutnya, Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan BUMN terus diperkuat dalam fase pemulihan pascabencana.

    Selain hunian, pemulihan juga menyasar sektor ekonomi rakyat. Di Provinsi Aceh, tercatat 112 pasar tradisional terdampak bencana.

    Di Sumatra Utara, dari 47 pasar yang terdampak, sebanyak 46 pasar telah kembali beroperasi, sementara satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

    Sementara itu, di Sumatra Barat, tiga pasar telah mulai beroperasi, dengan satu pasar lainnya masih dalam tahap percepatan pemulihan.

    “Di aceh ada 112 pasar tradisional yang terdampak. saat ini sudah 18 sepenuhnya beroprasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. di Sumbar ada 3 pasar mulai beroperasi. Ada 1 yang proses percepatan pemulihan,” kata Pratikno.

  • Prabowo Berencana Sambut Tahun Baru 2026 di Daerah Terdampak Bencana

    Prabowo Berencana Sambut Tahun Baru 2026 di Daerah Terdampak Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi daerah terdampak bencana di Sumatera jelang pergantian tahun. Prabowo berencana menyambut tahun baru 2026 di salah satu daerah Sumatera yang terdampak bencana.

    “Direncanakan begitu (Presiden ke Sumatra). Rencananya begitu (tahun baru disana),” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Namun, Prasetyo tak mengungkapkan daerah mana yang akan dikunjungi Presiden Prabowo. Selain Sumatra, Prabowo juga berencana meninjau banjir di Kalimantan Selatan.

    Hanya saja, kata dia, jadwal kunjungan Prabowo ke Kalimantan Selatan masih belum dapat dipastikan. Sebab, masih melihat kondisi di lapangan.

    “Sedang direncanakan, sedang dilihat. Karena tentunya kita harus mengikuti kondisi di lapangan,” tutur Prasetyo.

    Sebelumnya, Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan di Jakarta, Minggu 28 Desember 2025.

    Pihaknya menyampaikan saat ini terdapat 13 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan. Rinciannya untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatra Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatra Barat empat kabupaten/kota.

    “Meskipun demikian di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” kata Pratikno.

     

    Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi banjir di Aceh Tenggara, Senin (1/12), bersama Mensos Saifullah Yusuf, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry. Prabowo menyapa para pengungsi dan duduk lesehan untuk mendengar langsung keluhan m…

  • Panglima TNI Peringatkan Massa Kibarkan Bendera GAM: Saya Tindak Tegas!

    Panglima TNI Peringatkan Massa Kibarkan Bendera GAM: Saya Tindak Tegas!

    GELORA.CO – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons sejumlah massa yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah proses pemulihan bencana. Bahkan, prajurit TNI AD sempat bentrok dengan massa pembawa bendera GAM di Kota Lhokseumawe pada Kamis (25/12/2025) pagi WIB, berlanjut sampai Jumat (26/12/2025) dini hari WIB.

    “TNI dan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang membantu pemulihan akibat bencana alam, saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, menganggu proses tersebut,” kata Agus dalam konferensi pers di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

    Agus pun berjanji bakal menindak tegas jika masih ada massa yang mengibarkan bendera GAM di tengah prosesi pemulihan bencana di Provinsi Aceh. “Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” kata mantan KSAD itu.

    Selain Agus, konferensi juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Mendagri M Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prasetyo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, Seskab Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, dan Wamensos Agus Jabo.

  • Menko PMK Sebut 5 Januari Pembelajaran Dimulai di Wilayah Bencana Sumatra

    Menko PMK Sebut 5 Januari Pembelajaran Dimulai di Wilayah Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatra akan kembali dimulai pada 5 Januari 2026.

    Pemerintah, kata Pratikno, telah menyiapkan berbagai langkah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meski sebagian fasilitas pendidikan mengalami kerusakan berat.

    Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Pratikno mengungkapkan, bencana di Sumatra berdampak pada sekitar 3.700 sekolah, dengan 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung sesuai kalender pendidikan.

    “Tanggal 5 Januari akan masuk pada mulai pembelajaran baru. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung,” ujar Pratikno.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 587 sekolah yang berada dalam proses pembersihan pascabencana. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat. 

    “Target kita tanggal 4 Januari sudah selesai,” katanya.

    Menurut Pratikno, langkah tersebut diambil agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, sembari pemerintah terus melakukan pemulihan dan perbaikan sarana pendidikan yang rusak akibat bencana.

    Pemerintah menegaskan pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam fase pascabencana, seiring dengan upaya memastikan keberlangsungan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

    Kendati demikian, Pratikno mengakui sebagian sekolah masih harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas darurat. Sebanyak 54 sekolah akan menjalankan proses pembelajaran di tenda sementara.

    “Namun, memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah,” pungkas Pratikno.

  • Seskab Teddy Ungkap Prabowo Kirim Helikopter Pribadi untuk Gubernur Aceh Saat Bencana

    Seskab Teddy Ungkap Prabowo Kirim Helikopter Pribadi untuk Gubernur Aceh Saat Bencana

    Disisi lain, Pratikno menyampaikan bahwa sejumlah pasar di tiga provinsi terdampak bencana sudah mulai beroperasi penuh. Dia menyebut pemerintah terus mempercepat pembenahan dan pembersihan infrastruktur yang terdampak bencana.

    “Di Aceh itu ada 112 pasar tradisional yang terdampak. Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumatra Utara ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih satu yang dalam proses percepatan. Di Sumbar ada 3 pasar terdampak, kini 2 pasar sudah mulai beroperasi, ada satu dalam proses percepatan pemulihan,” pungkas Pratikno.

    Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan sebagai bagian dari percepatan penanganan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu malam 27 Desember 2025.

    “Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan,” kata Teddy saat dikonfirmasi, Minggu.

    Ia menjelaskan, Danantara telah memulai pembangunan hunian tersebut dengan memanfaatkan dukungan BUMN. Dari total target, 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam pekan ini.

    Setiap hunian akan dilengkapi fasilitas dasar antara lain sanitasi air bersih, listrik, rumah ibadah, jaringan internet (Wi-Fi), serta sarana pendukung bagi anak-anak.

    Secara paralel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara di tiga provinsi terdampak.

    Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut membangun hunian tetap di wilayah yang sama.

    Sebanyak 2.500 unit hunian tahap pertama telah mulai dibangun pada pekan lalu di atas lahan milik pemerintah yang merupakan aset BUMN. Tahap kedua dengan jumlah serupa direncanakan dimulai pada awal pekan depan.

    Teddy menegaskan pembangunan hunian dilakukan dengan sejumlah ketentuan, antara lain tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses ke jalan utama serta fasilitas publik, dan berlokasi relatif dekat dengan area aktivitas ekonomi warga.

    “Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” ujarnya.

  • Pratikno: 1.050 Hunian Sementara Sudah Dibangun untuk Korban Banjir Sumatera

    Pratikno: 1.050 Hunian Sementara Sudah Dibangun untuk Korban Banjir Sumatera

    Pratikno: 1.050 Hunian Sementara Sudah Dibangun untuk Korban Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa 1.050 hunian sementara (huntara) sudah dibangun untuk korban banjir Sumatera.
    “Per 28 Desember
    Huntara
    di tiga provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1.050 unit hunian,” ucap Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
    Pratikno menjelaskan, pembangunan huntara dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari BNPB hingga BUMN sebagai percepatan pemulihan bagi warga yang terdampak di tiga provinsi.
    “Yang dibangun BNPB bersama daerah ada 450, sedangkan yang dibangun Danantara beserta jajaran BUMN itu 600 unit huntara,” ujarnya.
    Untuk sektor ekonomi, Pratikno menyampaikan bahwa terdapat 112
    pasar tradisional
    yang terdampak di Aceh.
    “Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih satu yang dalam proses percepatan,” tuturnya.
    Di Sumbar terdapat 3 pasar terdampak, kini 2 pasar di antaranya sudah mulai beroperasi dan ada satu dalam proses percepatan pemulihan.
    “Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL yang terkait,” ucapnya.
    Sementara
    sektor pendidikan
    , terdapat 3.700 sekolah yang terdampak bencana, sekitar 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat.
    Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar di Aceh, Sumut, dan Sumbar dapat kembali dimulai pada 5 Januari 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.