Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • Keluarga Affan Kurniawan Terima Jaminan Sosial Rp 70 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan – Page 3

    Keluarga Affan Kurniawan Terima Jaminan Sosial Rp 70 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (pengemudi ojol) yang tewas dilindas rantis Brimob saat demo 28 Agustus 2025.

    Presiden Prabowo tiba di rumah duka Affan di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (29/8/2025), pukul 21.16 WIB. Setibanya di rumah duka, Prabowo bertemu dengan kedua orang tua Affan. Dia pun langsung menyalami dan merangkul ayah Affan.

    “Turut berbelasungkawa ya,” kata Prabowo, Jumat malam (29/8/2025).

    Setelah itu, dia menyalami ibu Affan. Sang ibu sempat menangis di hadapan Prabowo terkait anaknya terlindas rantis Brimob. Prabowo pun memeluk ibu Affan.

    “Baik-baik ya Bu,” ucap Prabowo.

    Setelah berbincang dengan orang tua Affan, Prabowo pun meninggalkan rumah duka. Dia tampak didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam aksi demontrasi, Kamis 28 Agustus 2025.

    Dia memastikan pemerintah akan menjamin kehidupan keluarga Affan dan memberi perhatian khusus kepada orang tua, adik, dan kakaknya.

    “Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya,” kata Prabowo saat menyampaikan pernyataan pers melalui sebuah video, Jumat (29/8/2025).

     

  • Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol

    Prabowo Kunjungi Rumah Duka Affan Kurniawan Driver Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi rumah duka alm. Affan Kurniawan pengemudi ojek online (Ojol) yang meninggal dunia usai terlindas petugas polisi saat aksi demonstrasi di Jakarta.

    Berdasarkan laporan live melalui televisi, Prabowo yang hadir mengenakan kemeja safari warna krem dan peci merah maroon sempat masuk ke dalam rumah. Namun, Prabowo belum memberikan pernyataan apapun kepada awak media.

    Sejumlah menteri yang turut mendampingi Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, Prabowo telah menyampaikan belasungkawa dalam keterangan pers di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (29/8/2025).

    “Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan dirinya terkejut sekaligus kecewa atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan dalam pengamanan aksi. Dia mengaku telah memerintahkan agar insiden tersebut diusut secara tuntas, transparan, dan semua pihak yang terlibat diminta bertanggung jawab.

    “Seandainya ditemukan bahwa mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Di sisi lain, Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Menurutnya, ada kelompok tertentu yang sengaja menginginkan kerusuhan, namun hal itu sama sekali tidak menguntungkan rakyat.

    Seperti diketahui, Affan Kurniawan, driver ojek online menghembuskan napas terakhirnya di RSCM usai dilindas oleh anggota mobil rantas barakuda Brimob pada 28 Agustus 2025.

    Sebelumnya beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver ojol.

    Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

    Kejadian tersebut membuat seluruh pengemudi ojol di Jakarta melakukan aksi demo solidaritas. Mulai dari mengantarkan jenazah Affan ke pemakaman di Karet Bivak hingga aksi demo di Mako Brimob. 

  • Mendagri Imbau Kepala Daerah Selalu Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat

    Mendagri Imbau Kepala Daerah Selalu Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat

    Pada Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah, penghargaan diraih oleh Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Sementara itu, Kategori Pelayanan Publik dimenangkan oleh Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Jayapura, Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, serta Satreskrim Polresta Sidoarjo.

    Untuk Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM, penghargaan diberikan kepada Kota Bandar Lampung, Kota Malang, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Batang Hari. Adapun Kategori Kerja Sama Strategis diberikan kepada DPRD Kota Bekasi.

    Acara turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, serta para kepala daerah penerima penghargaan.

  • Kalimantan Selatan Torehkan Prestasi, Gubernur H. Muhidin Raih Penghargaan di Pemimpin Daerah Awards 2025 – Page 3

    Kalimantan Selatan Torehkan Prestasi, Gubernur H. Muhidin Raih Penghargaan di Pemimpin Daerah Awards 2025 – Page 3

    Pemimpin Daerah Awards 2025 menampilkan berbagai kategori apresiasi, di antaranya Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Ekonomi Daerah, Kerja Sama Strategis, Inovasi Daerah, serta Pengembangan Pariwisata dan UMKM.

    Hadir untuk memberikan apresiasi di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Bertindak sebagai Dewan Juri adalah Kepala Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, serta Pemimpin Redaksi iNews Aiman Wicaksono dan penilaian diakukan secara objektif.

    Selain Kalimantan Selatan, beberapa daerah seperti Jawa Timur, Papua Tengah, Lampung Selatan, Kalimantan Tengah, Kotabaru, Tanah Laut, Tabalong, Balangan, Kutai Kartanegara, Jayapura, Sidoarjo dan Bekasi juga mendapatkan Pemimpin Daerah Awards yang merupakan penghargaan tahunan dari iNews Media Group sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi para pemimpin daerah di Indonesia.

    “Dengan diraihnya penghargaan ini, Kalimantan Selatan berkomitmen menghadirkan inovasi dan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sekaligus mendukung percepatan ekonomi nasional,” tegas Muslim.

  • Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif Regional 26 Agustus 2025

    Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tuberkulosis (TBC) bukan lagi sekadar masalah kesehatan. Dengan status Indonesia sebagai negara peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, delapan gubernur dari provinsi dengan beban kasus tertinggi menyatakan perang.
    Salah satunya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, yang secara resmi menandatangani Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia.
    Dia menegaskan, komitmen tersebut merupakan pekerjaan kolektif yang membutuhkan kerja sama cepat dan masif dari semua pihak, terutama bupati dan wali kota.
    “Saya dengan tujuh gubernur lainnya berkomitmen kuat untuk mengeliminasi TBC,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
    Bobby mengatakan itu usai menghadiri Forum Delapan Gubernur Penuntasan Tuberkulosis di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa.
    Ada delapan komitmen yang ditandatangani delapan gubernur terkait pengendalian TBC, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI.
    Poin pertama, memasukkan indikator TBC ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lalu mengoordinasikan kegiatan penanggulangan TBC, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) TBC, menemukan kasus, melakukan pendataan, memberikan pengobatan dan pencegahan, hingga membuat kebijakan serta mencapai target indikator.
    Bobby mengatakan, dari komitmen tersebut terdapat target indikator yang harus dicapai, seperti menemukan 90 persen kasus, SPM 100 persen, penanganan kasus sensitif obat, kasus resisten obat, hingga terapi pencegahan dan target lainnya.
    “Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, ini harus kami kerjakan bersama, dengan teliti dan cepat,” kata menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
    Adapun komitmen itu disepakati delapan gubernur, yakni dari Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, hingga Sulawesi Selatan. 
    Tindakan itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rata-rata kasus kematian TBC di Indonesia adalah dua orang dalam lima menit. 
    Oleh karena itu, tugas utama dalam penanganan TBC adalah menemukan orang yang terinfeksi secepatnya.
    Budi mengatakan, seperti halnya Covid-19, pemerintah perlu menemukan kasus sedini mungkin dan memberikan penanganan yang tepat karena TBC adalah penyakit menular.
    “Ini agar dia tidak nularin dulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan enam bulan,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan TBC di Indonesia.
    “Kalau di delapan provinsi ini bisa kita tekan, angkanya (kasus TBC Indonesia) akan berkurang jauh. Jadi, siap-siap nanti akan kami tagih pada waktu pertemuan selanjutnya,” katanya.
    Sebagai informasi, pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala Staf Presiden AM Putranto, serta jajaran kementerian terkait. 
    Hadir pula kedelapan gubernur yang menandatangani komitmen bersama dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara virtual dari seluruh Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM

    Mulai 2026, Penerima Beasiswa LPDP akan Difokuskan Pilih Jurusan STEM

    Bisnis.com, JAKARTA – Para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan diprioritaskan untuk memiih jurusan kuliah di bidang Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) dan AI.

    Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas riset, dan mengoptimalkan beasiswa strategis nasional selaras dengan Asta Cita Presiden.

    Kemdiktisaintek dan LPDP sepakat untuk fokus pada bidang prioritas. Sebanyak 80% beasiswa akan dialokasikan untuk bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), yang dibagi menjadi riset fundamental dan terapan. Beasiswa lainnya akan diarahkan untuk mendukung industrialisasi.

    Mendiktisaintek mengusulkan reformulasi skema beasiswa LPDP ke depan mengacu pada Resource Orchestration Theory (ROT) dengan lima pilar utama:

    1. Search/Selection: menyesuaikan bidang studi dengan delapan industri prioritas nasional (pangan, energi, maritim, kesehatan, digitalisasi, pertahanan, hilirisasi, dan manufaktur maju).

    2. Configuration/Deployment: meningkatkan proporsi penerima beasiswa dari dan untuk perguruan tinggi kelas dunia pada bidang strategis.

    3. Structuring: mengalokasikan beasiswa secara tematik sesuai kebutuhan sektor pembangunan.

    4. Bundling: menyatukan sinergi lulusan LPDP dalam dan luar negeri, serta melibatkan stakeholder industri.

    5. Leveraging: memaksimalkan kontribusi alumni agar pada tahun 2045, 30–40% PDB Indonesia berasal dari sektor-sektor strategis tersebut.

    Dilansir dari laman amikom, LPDP juga akan melakukan penyesuaian aturan baru berupa daftar jurusan dan kampus tujuan yang direkomendasikan.

    Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penerima beasiswa mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik di institusi yang memiliki reputasi internasional maupun nasional.

    Berikut aturan terbarunya

    1. Daftar Kampus dalam dan Luar Negeri

    LPDP kini lebih selektif dalam menetapkan daftar kampus tujuan. Aturan terbaru LPDP menyusun daftar kampus yang telah terakreditasi dan memiliki reputasi yang sangat baik, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk kampus luar negeri, penekanan diberikan pada universitas-universitas terkemuka yang berada di 100 besar dunia berdasarkan pemeringkatan global. Sementara untuk kampus dalam negeri, daftar yang dirilis mencakup universitas-universitas terbaik yang menjadi pusat keunggulan di bidangnya masing-masing.

    2. Jurusan Spesifik

    Perubahan paling signifikan adalah penetapan jurusan yang lebih spesifik. Aturan baru tidak hanya berfokus pada nama fakultas, melainkan juga pada program studi yang lebih detail. Misalnya, dalam bidang STEM, fokusnya tidak hanya pada “Teknik” secara umum, tetapi lebih ke “Teknik Lingkungan”, “Teknik Elektro dengan spesialisasi energi terbarukan” atau “Ilmu Komputer dengan fokus pada kecerdasan buatan.” Hal ini menuntut calon pendaftar untuk melakukan riset yang lebih mendalam mengenai program studi yang akan diambil.

    Penyesuaian ini menuntut para calon pendaftar untuk lebih cermat dalam memilih program studi dan universitas yang akan dituju. Penting untuk memastikan bahwa pilihan tersebut tidak hanya sesuai dengan minat, tetapi juga selaras dengan prioritas yang ditetapkan dalam aturan baru 2026.

    Dilansir dari laman Kemenko, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan beasiswa akan dirancang lebih tepat sasaran melalui perluasan program joint degree dan double degree dengan perguruan tinggi luar negeri bereputasi, penentuan jurusan sejak awal sesuai kebutuhan SDM, serta pemberian beasiswa bagi guru bimbingan konseling, guru bahasa Inggris, guru di bidang STEM, kader ulama dan pemuka agama, anak berbakat istimewa, hingga aparatur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Efektivitas pendanaan riset akan ditingkatkan melalui mekanisme single call for research proposal yang melibatkan Kemendiktisaintek, BRIN, dan LPDP.

    Sinergi riset juga diarahkan untuk melibatkan industri melalui skema co-funding guna mempercepat hilirisasi teknologi di bidang-bidang spesifik. Selain itu, skema riset kebudayaan akan disempurnakan agar memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian dan pengembangan nilai budaya, yang dapat memperkaya inovasi nasional.

    Hingga tahun 2024, LPDP telah membiayai lebih dari 54.000 beasiswa dan menghasilkan lebih dari 20.800 lulusan, dengan total dana abadi mencapai Rp154,11 triliun. Alokasi tahun 2025 mencakup 4.000 beasiswa luar negeri, dengan proporsi 1/3 program doktor dan 2/3 program magister, diprioritaskan untuk bidang-bidang strategis dan riset hilirisasi industri.

    Rendahnya minat STEM di Indonesia

    Dalam rilis yang diungkap Bappenas beberapa tahun terakhir menunjukkan tren lesunya minat STEM yang konsisten. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, akademisi, ilmuwan yang berlatar belakang STEM menjadi jauh dari cukup. Sementara itu data yang dimiliki Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencatat proporsi penerima beasiswa LPDP dari 2013 sampai 2022 menunjukkan ada 47 persen saja yang mengambil studi rumpun STEM.

    Padahal, Indonesia memerlukan talenta STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematic) berkualitas tinggi guna menangani tren kebutuhan global seperti transisi energi, disrupsi digital, pangan, pertahanan, dan lainnya.

    Berbagai sektor strategis tersebut berperan vital dalam mendongkrak produktivitas nasional yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, kemajuan teknologi, hingga peningkatan kesejahteraan. Masalahnya, masih sedikit minat mahasiswa yang melirik rumpun keilmuan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

    Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 pernah menyebut bahwa hanya ada 18,47% lulusan STEM di Indonesia. Angka ini masih di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 37,19%, Singapura dengan 34,30%, dan India dengan 31,41%. Perlu adanya dukungan dan perhatian lebih untuk mengatasi permasalahan sumber daya STEM agar tidak semakin melorot jatuh menjadi krisis.

    Apabila merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dalam Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 telah menyebut adanya penguatan sains, teknologi, hingga kesehatan. Ini berarti peningkatan literasi STEM sejak pendidikan dasar, hingga pengembangan riset dan inovasi di tingkat perguruan tinggi menjadi urgensi besar.

  • DKI kemarin, demo di DPR dan imbasnya lalu kebakaran di Jaktim 

    DKI kemarin, demo di DPR dan imbasnya lalu kebakaran di Jaktim 

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta pada Senin (25/8) antara lain demo di depan gedung DPR/MPR dan imbasnya pada KRL, serta peluncuran inisiasi pembangunan rumah sakit di Cakung.

    Berikut rangkumannya:

    1. DKI luncurkan Inisiasi Pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meluncurkan Inisiasi Pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia Cakung.

    Pramono mengatakan rumah sakit bertaraf internasional itu akan dibangun pada 2026 dan selesai pada 2027. Direncanakan, rumah sakit tersebut mulai beroperasi pada 2028.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Demo 25 Agustus, Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR ditutup

    Jakarta (ANTARA) – Rekayasa lalu lintas dilakukan oleh pihak Kepolisian di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR/DPR RI imbas adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan elemen masyarakat.

    Di lokasi tersebut pada Senin siang sekitar jam 11.30 WIB, kendaraan roda dua maupun roda empat yang akan melintas di depan Gedung DPR/MPR/DPR RI terutama yang mengarah ke Grogol atau Slipi dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Imbas demo, KRL rute Tanah Abang-Rangkasbitung hanya sampai Kebayoran

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) mengumumkan perjalanan kereta rel listrik listrik rute Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang berjalan hanya sampai Stasiun Kebayoran imbas aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

    Mulai pukul 16.30 WIB, seluruh perjalanan Commuter Line Rangkasbitung tujuan Tanah Abang, perjalanannya hanya sampai Stasiun Kebayoran. Untuk kembali menuju Stasiun Serpong/Parung panjang hingga Rangkasbitung berangkatnya dari Stasiun Kebayoran,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Hingga 8 September, ribuan tanaman hias dipamerkan di Lapangan Banteng

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan memamerkan ribuan bunga dan taman hias dalam Pameran Flora dan Fauna (Flona) 2025 yang berlangsung hingga 8 September mendatang di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

    “Konsepnya mengusung keanekaragaman hayati serta warisan budaya Asia dan Indonesia,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan, Djauhar Arifien saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Pemilik rumah yang terbakar di Ciracas alami luka bakar bagian kepala

    Jakarta (ANTARA) – Pemilik rumah yang terbakar di Gang Madrasah RT 15/RW 10, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, bernama Suwadi mengalami luka bakar di bagian kepala.

    “Kepala saya luka tertimpa balok api, saya oleskan odol,” kata Suwadi di lokasi kebakaran, Jakarta Timur, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Ananda Raya Jadi Alarm Nasional, Menko PMK: Keselamatan Anak Nomor Satu

    Kasus Ananda Raya Jadi Alarm Nasional, Menko PMK: Keselamatan Anak Nomor Satu

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan tragedi meninggalnya balita di Sukabumi sebagai alarm nasional yang harus memicu gerakan bersama.

    “Kita wajib introspeksi diri dan bergerak. Kasus ini adalah alarm nasional. Keselamatan anak nomor satu. Kehilangan satu nyawa anak adalah kehilangan yang tak ternilai. Kasus ini tidak boleh terulang lagi bagi anak-anak Indonesia lain, di manapun,” ujar Menko PMK Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Penanganan Penyakit dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita, Jumat, 22 Agustus 2025.

    Respon Cepat Setelah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada Kamis malam (21/8), Menko PMK langsung mengadakan rapat lanjutan pada Jumat pagi (22/8) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Kesehatan, serta Badan Gizi Nasional.

    “Pemerintah tanggap dan segera bergerak. Lebih penting lagi, kita membangun sistem pencegahan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi. Kita cegah, jangan sampai terlambat,” tegas Pratikno.
     

    Bangun Sistem Pencegahan Dini Menko PMK menekankan pentingnya data yang tepat sebagai dasar intervensi dini, demi melindungi anak-anak sejak awal. “Pendataan yang benar akan memastikan kita bisa bergerak cepat dan tepat. Kita cegah, jangan menyesal kemudian,” tegasnya. 

    Aksi Tegas dan Komprehensif Menko PMK menuturkan bahwa persoalan kesehatan anak harus dicegah dan ditangani secara lintas sektor. Bukan hanya dari aspek pelayanan medis, melainkan juga sanitasi, gizi, literasi keluarga, perumahan layak, dan perlindungan sosial.

    Pratikno menegaskan pemerintah akan memperkuat layanan dasar anak, mulai dari memperbaiki SOP layanan kesehatan dan pemberian obat, menguatkan peran Posyandu dan Puskesmas, meningkatkan sanitasi dan kelayakan perumahan, hingga memastikan anak dari keluarga miskin terlindungi lewat identitas resmi dan BPJS Kesehatan PBI.

    “Kasus Ananda Raya adalah alarm nasional. Jawaban Pemerintah jelas: perbaikan SOP layanan, pendataan dan jaminan kesehatan, hingga penguatan Posyandu dan Puskesmas. Alarm ini harus kita jawab dengan aksi nyata agar tidak ada lagi anak Indonesia yang menjadi korban,” tegas Pratikno. 

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan tragedi meninggalnya balita di Sukabumi sebagai alarm nasional yang harus memicu gerakan bersama.
     
    “Kita wajib introspeksi diri dan bergerak. Kasus ini adalah alarm nasional. Keselamatan anak nomor satu. Kehilangan satu nyawa anak adalah kehilangan yang tak ternilai. Kasus ini tidak boleh terulang lagi bagi anak-anak Indonesia lain, di manapun,” ujar Menko PMK Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Penanganan Penyakit dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita, Jumat, 22 Agustus 2025.
     
    Respon Cepat Setelah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada Kamis malam (21/8), Menko PMK langsung mengadakan rapat lanjutan pada Jumat pagi (22/8) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Kesehatan, serta Badan Gizi Nasional.

    “Pemerintah tanggap dan segera bergerak. Lebih penting lagi, kita membangun sistem pencegahan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi. Kita cegah, jangan sampai terlambat,” tegas Pratikno.
     

     
    Bangun Sistem Pencegahan Dini Menko PMK menekankan pentingnya data yang tepat sebagai dasar intervensi dini, demi melindungi anak-anak sejak awal. “Pendataan yang benar akan memastikan kita bisa bergerak cepat dan tepat. Kita cegah, jangan menyesal kemudian,” tegasnya. 
     
    Aksi Tegas dan Komprehensif Menko PMK menuturkan bahwa persoalan kesehatan anak harus dicegah dan ditangani secara lintas sektor. Bukan hanya dari aspek pelayanan medis, melainkan juga sanitasi, gizi, literasi keluarga, perumahan layak, dan perlindungan sosial.
     
    Pratikno menegaskan pemerintah akan memperkuat layanan dasar anak, mulai dari memperbaiki SOP layanan kesehatan dan pemberian obat, menguatkan peran Posyandu dan Puskesmas, meningkatkan sanitasi dan kelayakan perumahan, hingga memastikan anak dari keluarga miskin terlindungi lewat identitas resmi dan BPJS Kesehatan PBI.
     
    “Kasus Ananda Raya adalah alarm nasional. Jawaban Pemerintah jelas: perbaikan SOP layanan, pendataan dan jaminan kesehatan, hingga penguatan Posyandu dan Puskesmas. Alarm ini harus kita jawab dengan aksi nyata agar tidak ada lagi anak Indonesia yang menjadi korban,” tegas Pratikno. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kasus kematian anak bernama Siti Rayya di Sukabumi menjadi peringatan keras atau “alarm nasional” bagi pemerintah. 

    Dia menyebut peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan anak di seluruh Indonesia.

    “Kasus kematian ananda Siti Rayya ini adalah bagi kami menjadi alarm nasional. Alarm nasional yang mengingatkan kita semua untuk bersama-sama mencegah kejadian ini tidak terulang lagi, serta terus meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia di mana pun berada,” ujar Pratikno saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, di Jiexpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Pratikno menjelaskan, sejak Kamis sore (21/8/2025), Kemenko PMK telah menggelar rapat internal, dan pagi harinya dilanjutkan dengan rapat tingkat menteri yang menghadirkan Menteri Kesehatan beserta jajarannya, Kepala BKKBN Wihaji, Dirut BPJS Kesehatan, serta perwakilan Kementerian PUPR. Tim gabungan juga langsung diturunkan ke lapangan untuk meninjau kondisi keluarga korban.

    Hasil temuan awal, kata Pratikno, menunjukkan sejumlah persoalan mendasar di lingkungan tempat tinggal korban, mulai dari sanitasi yang buruk, ketiadaan jamban keluarga, hingga anggota keluarga lain yang menderita penyakit kronis.

    Dia menegaskan pemerintah akan melakukan intervensi untuk memperbaiki kualitas hunian, penyediaan MCK, hingga pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi prosedur operasional standar (SOP) layanan kesehatan.

    Pratikno menyebut ada kelemahan dalam mekanisme pemberian obat serta rujukan pasien ke rumah sakit.

    “Obat cacing yang seharusnya diberikan langsung kepada anak malah dibawa pulang. Puskesmas pun selama ini hanya memberi surat rujukan, tanpa memastikan pasien benar-benar sampai ke rumah sakit. SOP ini akan diperbaiki,” jelasnya.

    Soal keanggotaan BPJS, Pratikno mengungkap keluarga korban ternyata tidak terdaftar sebagai peserta. Dia menegaskan, mulai sekarang petugas lapangan harus memastikan seluruh warga masuk dalam kepesertaan BPJS, baik melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Sosial maupun dengan dukungan dana desa dan APBD. 

    “Dana desa sesuai Permendes bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, termasuk membayar iuran BPJS, memperbaiki sanitasi, hingga mendukung pencegahan stunting,” katanya.

    Menurut Pratikno, langkah-langkah ini tidak hanya berlaku di Sukabumi, melainkan bersifat nasional. 

    Dia menegaskan pentingnya penguatan peran posyandu, puskesmas, kader keluarga berencana, dan pendamping desa agar dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan anak.

    “Sekali lagi, ini bukan hanya kasus di Sukabumi, tapi peringatan untuk seluruh Indonesia. SOP kita perbaiki, program yang ada diaktifkan lebih kuat, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang meninggal karena masalah kesehatan dasar,” pungkas Pratikno.

  • Kasus Balita Cacingan di Sukabumi yang Meninggal Jadi Alarm Nasional

    Kasus Balita Cacingan di Sukabumi yang Meninggal Jadi Alarm Nasional

    Jakarta –

    Kasus kematian balita di Sukabumi pasca ditemukan cacing sekitar 1 kilogram pada tubuhnya, menyita banyak perhatian publik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyebut pemerintah sebenarnya sudah melakukan deworming massal pemberian obat cacing gratis sejak 1975.

    Hal ini dibarengi dengan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

    Namun, laporan kasus kematian balita di Sukabumi menandakan program yang dilakukan belum menyentuh seluruh sasaran termasuk keluarga paling membutuhkan.

    “Kasus Sukabumi ini menegaskan perlunya program tersebut dijalankan lebih aktif, tepat sasaran, dan menyentuh keluarga yang paling membutuhkan,” bebernya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    “Pemerintah berkomitmen memperkuat pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Setiap anak Indonesia berhak atas masa depan yang sehat, aman, dan terlindungi,” lanjutnya.

    Pihaknya juga menilai laporan ini menjadi tanda alarm nasional yang memerlukan tindakan dan responsif cepat, dengan koordinasi lintas sektor.

    “Pemerintah aware, tanggap, dan segera bertindak. Kasus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa masalah gizi buruk dan penyakit yang bisa dicegah tidak boleh dibiarkan berlarut. Dengan memperkuat Posyandu, memperkuat data kesehatan, serta memperkuat pendampingan keluarga rentan, kami berkomitmen memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan terlindungi,” kata Pratikno, menyampaikan belasungkawa.

    Pada Kamis malam (21/8), Pratikno disebut sudah berkoordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Jawa Barat dan dinas terkait. Selain itu, pihaknya juga mengadakan rapat daring dengan pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko PMK terkait isu kesehatan anak demi penggalian informasi.

    Rapat koordinasi lanjutan pada hari Jumat, 22 Agustus 2025 dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam rangka percepatan peningkatan kesehatan anak.

    (naf/kna)