Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

    Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangumam Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan sebagian besar jalan nasional dan provinsi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang rusak akibat banjir, sudah mulai terhubung. Namun, beberapa akses jalan masih beroperasi secara terbatas.

    “Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya,” jelas Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Dia mengatakan sejumlah ruas strategis di Aceh yang sudah terhubung dan dapat dilalui masyarakat yakni, jalan Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, Kuala Simpang-batas Sumatera, jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon

    Kemudian, jembatan Awe di Awe Goutah dan Teupin Reudup, akses jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues, jalur Banda Aceh-Aceh Tengah melalui Blangkejeren. Pratikno memastikan pemerintah terus memperbaiki akses jalan rusak untuk mobilitas masyarakat.

    “Terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

    Sementara itu, jalan utama di Sumut seperti, Padan Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah sebagian besar telah pulih. Kendati begitu, Pratikno mengakui masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan penggunaan jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari masyarakat.

    “Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan bailey,” kata Pratikno.

     

  • Menko PMK: Jalan Nasional dan Provinsi Mulai Terhubung PascaBanjir Sumatra

    Menko PMK: Jalan Nasional dan Provinsi Mulai Terhubung PascaBanjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap mulai kembali terhubung di wilayah terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

    Meski demikian, dia mengatakan sebagian jalan masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunananya.

    “Di provinsi Aceh, sejumlah ruas strategis seperti Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, dan Kuala Simpang-Batas Sumatra Utara , jalan yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon, serta sejumlah jalur Banda Aceh-Aceh Tengah sudah mulai dapat dilalui dan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalin,” ujarnya saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Base Ops Halim, Jumat (19/12/2025).

    Selanjutnya, kata dia, di Sumatra Utara Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal sebagian sudah pulih.

    Pratikno mengatakan masih ada beberapa titik longsor dan jalan amblas serta pemakaian jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra.

    “Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan alat berat dan pendirian jembatan bailey,” imbuhnya.

    Di Sumatra Barat, Pratikno mengatakan jalan nasional Padang-Bukittinggi melalui Lembah Anai masih dalam perbaikan dengan progres mencapai sekitar 90%. Jalan provinsi Padang Pariaman-Agam saat ini sudah diakses.

    “Masih ada titik yang perlu penanganan lanjutan. Untuk itu, penggunaan alat berat, infrastruktur akan terus diterjunkan untuk perbaikan dengan sekuat tenaga,” jelasnya.

  • Kata Menko PMK soal Pemulihan Bencana Sumatera Jadi Prioritas Nasional

    Kata Menko PMK soal Pemulihan Bencana Sumatera Jadi Prioritas Nasional

    Jakarta –

    Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan penanganan bencana dan pemulihan daerah terdampak di Sumatera menjadi prioritas nasional. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi intinya, pemerintah bekerja keras, mengerahkan semua sumber daya nasional, sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua KL juga menempatkan pemulihan bencana, kasar bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat sebagai prioritas nasional dari semua KL,” kata Pratikno di kantornya, Rabu (17/12/2025).

    Pratikno menjamin bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah bencana Sumatera ini dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, sejauh ini ada perkembangan yang signifikan dari pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatera.

    “Beberapa darah terisolir sudah berhasil dibuka. Terima kasih kepada jajaran BNPB, jajaran TNI, Polri, Kementerian PU dan kementerian-kementerian yang lain,” ucap Pratikno.

    “Terima kasih juga perjuangan luar biasa untuk memulihkan listrik, untuk menyediakan BBM dan LPG untuk masyarakat setempat, menyediakan logistik, luar biasa perjuangannya di daerah-daerah terpencil. Jadi progress kita sudah menyampaikan, progress signifikan dari di masing-masing daerah,” tambahnya.

    Terakhir, ia berharap masyarakat yang terdampak tetap sabar, kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan bencana tersebut. Dia memastikan pemerintah akan bersama rakyat.

    (fas/zap)

  • Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional

    Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional

    Menko Pratikno soal Bencana Sumatera: Ini adalah Prioritas Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno kembali menegaskan, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional.
    Semua kementerian/lembaga, kata
    Pratikno
    , terus terlibat dalam penanganan banjir dan longsong di tiga provinsi tersebut.
    “Sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua K/L juga menempatkan pemulihan bencana, bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional,” ujar Pratikno usai Rapat Koordinator Tingkat Menteri terkait Percepatan Penanganan
    Bencana Sumatera
    , Rabu (17/12/2025), dikutip dari
    Kompas TV
    .
    Di samping itu, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang memadai dalam penanganan bencana di Sumatera.
    “Dan Bapak Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Pratikno.
    Sejauh ini, proses distribusi logistik, pembukaan akses, hingga penyediaan bahan bakar minyak (BBM) terus menunjukkan perkembangan yang signifikan.
    Terkait listrik, Pratikno menjelaskan bahwa sejumlah daerah belum pulih sepenuhnya, sehingga masih menggunakan genset.
    Hal serupa juga berlaku kepada akses komunikasi, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pemulihan.
    Pratikno menekankan, pemerintah terus bekerja keras agar pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan dengan maksimal.
    “Sekali lagi arahan Pak Presiden bekerja keras, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, kendala-kendala terkait dengan regulasi, prosedur birokrasi, dan seluruhnya harus dipecahkan. Yang penting adalah pemulihan segera terselesaikan dengan maksimal,” ujar Pratikno.
    KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Situasi pascabanjir di Desa Keude Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (17/12/2025)
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang menyerukan agar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan statusnya menjadi
    bencana nasional
    .
    Prabowo mengatakan bahwa situasi dalam penanganan bencana di Sumatera terkendali.
    “Ada yang teriak-teriak ingin ini ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, jadi tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus,” Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Ke depan, pemerintah merencanakan membentuk satuan tugas (satgas) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatera.
    Kepala Negara juga menyebut pemerintah akan segera membangun hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
    Ia melanjutkan, sudah ada beberapa rumah hunian yang dibangun. Nantinya, rumah yang dibangun tersebut juga akan menjadi rumah hunian tetap.
    “Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ucap Prabowo.
    Prabowo juga mengajak jajaran di kabinetnya untuk mendoakan situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu juga mengatakan agar keadaan bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan.
    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2.603 Unit Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun

    2.603 Unit Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Siap Dibangun

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyatakan 2.603 unit hunian tetap siap dibangun untuk korban bencana Sumatera. Dia mengungkapkan anggaran yang digunakan berasal dari dana non-APBN, yaitu dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan dana pribadi Ara.

    Hal ini disampaikan Ara usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

    “Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” ujar Ara di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    “Uangnya non-APBN 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” sambungnya.

    Meski saat ini penanganan bencana Sumatera masih di tahap tanggap darurat, Ara menyebut pihaknya mulai bersiap untuk membangun hunian bagi rakyat terdampak. Dia juga menekankan bahwa hunian ini bersifat tetap, bukan sementara.

    Untuk menindaklanjuti pembangunan hunian itu, Ara mengusulkan kepada Menko Pratikno agar menggelar rapat bersama para penegak hukum. Rapat itu dimaksudkan untuk mengonsultasikan persoalan hukum terkait penggunaan lahan yang akan dipakai untuk hunian tetap masyarakat korban bencana.

    “Kita berkoordinasi sesuai arahan Presiden, jangan sampai aturan-aturan itu menghambat negara untuk membantu rakyat,” kata Ara.

    (knv/knv)

  • Menko PMK Tegaskan Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara Bagi Korban Bencana

    Menko PMK Tegaskan Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara Bagi Korban Bencana

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah mengerahkan kekuatan nasional dalam menangani bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pratikno menegaskan pemenuhan kebutuhan hunian sementara (hunian) bagi para korban akan dipercepat.

    “Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Pratikno saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (15/12/2025).

    Pratikno mendukung kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana.

    Lokasi yang disiapkan, menurut Pratikno, layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

    “Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

    “Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” ujarnya.

    “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno.

    (fca/maa)

  • Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

    Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga relawan di lapangan.

    Dia juga menegaskan, negara hadir dan memastikan penanganan tanggap darurat terus berjalan demikian juga dengan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bersamaan dengan percepatan upaya pemulihan.

    “Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Menko PMK.

    Hal tersebut disampaikan Pratikno saat hadir meninjau langsung sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana. Lokasi yang disiapkan dinilai layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

    “Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, dari sisi pendanaan, pembangunan huntara didukung Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan yang siap digunakan. Tantangan utama terletak pada kesiapan lahan, yang harus memenuhi berbagai pertimbangan keamanan dan aksesibilitas fasilitas pendukung.

    “Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB (Badan Nasiinal Penanggulangan Bencana, red) dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” tegas Pratino.

    Selain meninjau lokasi pembangunan huntara, Menko PMK juga memastikan perbaikan akses jalan dan jembatan di wilayah terdampak agar jalur logistik tetap terbuka dan distribusi bantuan berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir pada saat masa darurat, tetapi juga terus mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan hingga kehidupan kembali normal.

    Di lapangan, Pratikno juga melihat langsung semangat gotong royong antara petugas dan warga di posko pengungsian. Ia menilai kebersamaan tersebut menjadi modal sosial penting dalam menghadapi bencana sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

    “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno. (hen/but)

  • Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

    Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat. 

    Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. 

    Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden dalam rapat yang sama, dilansir Antara.

     

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mengirim empat pesawat menuju Aceh, Padang Sumatera Barat dan Tapanuli Tengah. Menko PMK Pratikno mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan mengirim bantuan ke titik bencana, sejak hari pertama bencana tersebut melanda. Seskab Teddy mengatakan, empat…

  • Sentilan Prabowo untuk Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana

    Sentilan Prabowo untuk Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyentil Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah tanpa izin saat wilayahnya terdampak bencana. Tak tanggung-tanggung, Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memproses Mirwan.

    Dirangkum detikcom, Senin (8/12/2025), Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarga di tengah bencana melanda daerahnya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem pun marah besar.

    “Sudah tidak saya teken, walaupun Mendagri yang teken ya sudah itu terserah sama dia. Kami tidak teken untuk sementara waktu jangan pergi, dia pergi juga, terserah,” katanya dengan nada tinggi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, dilansir detikSumut, Jumat (5/12).

    Mirwan Dipecat dari Ketua DPC Gerindra

    Tak lama kemudian, Gerindra mengambil langkah terhadap Mirwan yang merupakan kadernya. Sekjen Gerindra Sugiono menegaskan partai memecat Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” kata Sugiono kepada wartawan, Jumat (5/12).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

    Prabowo Sentil Mirwan

    Perihal itu pun ternyata menuai reaksi Prabowo. Prabowo menyentil Mirwan berangkat umrah saat wilayah tengah dilanda banjir.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam ratas percepatan penanganan bencana di Sumatera, Minggu (7/12). Dalam ratas ini hadir menteri di jajaran Kabinet Merah Putih.

    Menteri yang hadir itu di antaranya Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri PU Dody Hanggodo, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL TNI Laksamana Muhammad Ali, KSAU TNI Marsekal Tonny Harjono, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

    Prabowo mulanya menyapa para bupati di daerah yang terdampak bencana di Sumatera. Prabowo menyemangati para kepala daerah untuk terus berjuang demi rakyat.

    “Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati kalian yang terus berjuang untuk rakyat memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata Prabowo saat menyapa para bupati yang hadir secara virtual.

    Prabowo lalu menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang ‘lari’ saat bencana melanda wilayah Aceh Selatan. Prabowo meminta Tito Karnavian memproses Mirwan.

    “Kalau yang mau lari lari aja nggak apa-apa , dicopot Mendagri bisa ya diproses,” ujar Prabowo.

    “Itu kalau tentara namanya desersi itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah aduh itu tidak bisa tuh sorry tuh, saya nggak mau tanya partai mana,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/zap)

  • Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com– Bencana alam hebat berupa banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tragedi ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 1 tahun. Skala kerusakan yang masif memicu desakan dari DPR agar status bencana segera ditingkatkan menjadi bencana nasional.

    Menanggapi situasi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan memimpin rapat koordinasi di Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan memastikan penanganan logistik, pemulihan infrastruktur, dan keamanan berjalan terpadu. Pemerintah berkomitmen penuh mengatasi kesulitan yang dialami rakyat.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bertindak dengan mengirimkan tim inspektorat ke lokasi bencana. Pengawasan ini untuk memastikan kepala daerah bertindak sesuai prosedur dan hukum. Wamendagri bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penanganan darurat di tiga wilayah terdampak tersebut.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kasus ini mencakup suap, terkait mutasi jabatan, proyek pembangunan, serta gratifikasi. Proses hukum ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik culas di tingkat pemerintahan daerah.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, serangkaian bencana alam, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, merupakan ujian kepemimpinan yang signifikan di awal masa jabatannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Minggu (7/12/2025). Kunjungan ini untuk memantau langsung penanganan dampak musibah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Prabowo mengakui, ia dan jajaran pemerintahan daerah baru menjabat selama 1 tahun. Namun, ia menegaskan, tujuan utama mereka dipilih adalah untuk mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang muncul.

    “Ini adalah musibah, tantangan yang kita hadapi bersama. Meskipun baru 1 tahun menjabat, baik presiden, gubernur, maupun bupati, kita semua dipilih oleh rakyat untuk bertugas mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” kata Prabowo.

    Pemerintah pusat didesak segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Desakan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar.

    Menurut Ansory, perkembangan data kerusakan terbaru menunjukkan skala tragedi pada tiga provinsi tersebut telah melampaui kemampuan penanganan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Politikus PKS tersebut menilai, bencana yang melanda kawasan Sumatera tidak lagi bisa dikategorikan sebagai masalah regional. Situasi saat ini, menurutnya, sudah memenuhi kriteria sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan intervensi dan mobilisasi sumber daya penuh dari pemerintah pusat.

    “Laporan-laporan dari lapangan menyebutkan banyak wilayah terdampak yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, bahkan beberapa hanya bisa diakses melalui jalur udara atau alur logistik yang sangat terbatas,” ujar Ansory dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi (rakor) mendesak di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. Tindakan ini merupakan respons cepat pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan efektif dan terpadu.

    Rapat penting tersebut diadakan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Rapat digelar tak lama setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan ini menunjukkan mobilisasi penuh dari jajaran eksekutif dan keamanan negara.

    Pada awal rakor, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta sebelum Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan mendalam mengenai situasi terkini di lapangan. Kehadiran para menteri yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih dalam jumlah besar menegaskan komitmen nasional terhadap pemulihan wilayah terdampak.

    Menteri-menteri kunci yang hadir, antara lain Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, sektor vital seperti menteri pekerjaan umum , menteri kesehatan, menteri sosial, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin penanganan infrastruktur, logistik, dan layanan publik dapat segera dilakukan.

    Aspek keamanan dan koordinasi di lapangan juga menjadi prioritas. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi TNI-Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta seluruh kepala staf angkatan.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir untuk menjembatani koordinasi antara pusat dan daerah. Konsolidasi kepemimpinan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pengerahan sumber daya militer dan kepolisian untuk membuka akses yang terisolasi serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sebanyak 80 saksi telah dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan yang berlangsung maraton sejak akhir November hingga awal Desember 2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan pada 29 November 2025, dan dilanjutkan secara berkesinambungan mulai 1 hingga 5 Desember 2025. Kasus yang disidik KPK meliputi dugaan suap terkait pengurusan mutasi jabatan, suap proyek pembangunan, hingga penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Puluhan saksi yang diperiksa KPK berasal dari spektrum yang sangat luas di internal Pemkab Ponorogo. Mereka yang dimintai keterangan meliputi pejabat eselon tinggi hingga tingkat daerah, seperti kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, bahkan kepala desa.

    “Dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik mendalami, salah satunya mengenai mekanisme dan prosedur mutasi bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” jelas Budi Prasetyo kepada awak media, Minggu (7/12/2025).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan mengirimkan inspektur khusus ke wilayah Sumatera yang dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja kepala daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Bima, jajaran inspektorat khusus telah diturunkan ke daerah terdampak untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Bima, dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Wamendagri Bima Arya tidak menutup kemungkinan adanya sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada kepala daerah. Sanksi ini akan diberikan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran prosedur atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penanganan situasi darurat bencana.