Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pemprov DKI tak akan cabut KJP bila siswa terlibat unjuk rasa

    Pemprov DKI tak akan cabut KJP bila siswa terlibat unjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa-siswi apabila terlibat aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta.

    “Jadi, urusan KJP itu kewenangan sepenuhnya Pemerintah Jakarta. Dan dalam hal ini tidak ada keinginan kami untuk mencabut KJP,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Kendati demikian, Pemprov DKI tetap mengimbau agar seluruh siswa di Kota Jakarta tidak terlibat atau ikut serta dalam unjuk rasa.

    Dia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana agar mengirim surat imbauan kepada seluruh kepala sekolah.

    Sementara itu, Disdik DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah antisipasi agar siswa-siswi sekolah tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Salah satunya dengan memperkenankan siswa-siswi yang tinggal di daerah sekitar aksi unjuk rasa untuk belajar dari rumah.

    “Sampai saat ini, ada beberapa kondisi sekolah yang dekat dengan lokasi unjuk rasa atau jarak tempuh anak. Permohonan orang tua, maka anak diperkenankan belajar di rumah dengan tetap berkomunikasi intensif dengan orang tua guna memastikan keberadaan anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Kamis.

    Lebih lanjut, sebagai upaya antisipasi potensi provokasi ajakan kepada siswa-siswi untuk mengikuti demonstrasi tersebut, pihaknya menerbitkan Surat Instruksi Kadis Nomor 31 Tahun 2025 tentang optimalisasi kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan bagi seluruh jajaran Disdik DKI.

    Aturan tersebut merupakan turunan dari instruksi Sekretaris Daerah Nomor 62 Tahun 2025 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum berupa unjuk rasa atau demonstrasi.

    Nahdiana mengatakan mulai Selasa, 26 Agustus 2025, pihaknya melakukan pengawasan ke sekolah terkait kehadiran siswa dan kepulangan mereka dari sekolah ke rumah melalui komunikasi intensif dengan orang tua.

    “Kami juga memetakan dan melakukan pendampingan pengawasan kehadiran dan kepulangan murid untuk sekolah-sekolah swasta yang berpotensi mudah terprovokasi (muridnya berasal keluarga lingkungan kurang mampu),” tutur Nahdiana.

    Tak hanya itu, Disdik DKI turut melakukan rapat koordinasi secara berjenjang dengan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan ketat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta aparat untuk memitigasi jika hari ini masih ditemukan anak-anak yang dari rumah mengaku berangkat ke sekolah, tetapi nyatanya tidak sampai ke sekolah.

    Kendati demikian, belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi yang akan dikenakan apabila masih terdapat anak-anak yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Optimalkan IPA untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Megapolitan 29 Agustus 2025

    Pemprov DKI Optimalkan IPA untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Megapolitan 29 Agustus 2025

    Pemprov DKI Optimalkan IPA untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketersediaan air bersih menjadi hal wajib bagi warga Ibu Kota, baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri.
    Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta mengupayakan berbagai strategi untuk memenuhi 100 persen cakupan air bersih di Jakarta. Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur seperti instalasi pengolahan air (IPA).
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, inovasi teknologi dibutuhkan untuk mengolah air baku menjadi air perpipaan berstandar air minum, seperti di IPA Mookervart, Duri Kosambi, Jakarta Barat, yang diresmikan pada Jumat (9/5/2025).
    Ia berharap, kehadiran IPA dapat memenuhi kebutuhan air bersih seluruh warga Ibu Kota.
    “Dari air yang gelap dan hitam dari waduk, kemudian diproses IPA hingga akhirnya benar-benar bisa diminum. Saya meminta kepada Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya agar cakupan air bersih di Jakarta dapat terus ditingkatkan dengan cara seperti ini, khususnya di kawasan padat penduduk,” kata Pramono, seperti dikutip dari Jakarta.go.id.
    Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta menggandeng PAM Jaya untuk mencapai target 100 persen layanan air bersih pada 2029. Pramono berharap PAM Jaya dapat terus berinovasi dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
    “Langkah ini butuh kerja keras, kolaborasi, dan dukungan masyarakat untuk menanggapi target ini lebih cepat dari rencana awal (2030),” ujar Pramono.
    Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan IPA Mookevart, mampu menyuplai air perpipaan ke kawasan Rumah Susun Pesakih Daan Mogot, Rusun Pulau Intan, dan Rusun Hutama karya.
    “IPA Mookevart sudah mencakup beberapa sambungan rumah masyarakat di sekitarnya, termasuk rusun dan apartemen. Penyaluran dilakukan melalui metode
    bottom up
    dengan cara mendatangi rumah warga yang berada di titik terendah (
    low supply
    ), lalu dibangun
    water treatment plant
    (WTP) komunal untuk menyalurkan air bersih,” kata Arief.
    Untuk diketahui, IPA Mookervart menggunakan teknologi
    moving bed bio reactor
    (MBBR) yang mampu mengolah polutan organik dan amonia dengan bantuan organisme yang tumbuh pada satu media.
    Selanjutnya, air baku yang tersedia diproses melalui metode ultrafiltration dengan membran untuk menyaring partikel, mulai dari debu, bakteri, hingga virus. Sedangkan pemisahan garam dan zat pencemar lain dilakukan menggunakan teknologi
    reverse osmosis
    (RO) sehingga dihasilkan air bersih dengan kualitas tinggi.
    Saat ini, terdapat 13 IPA yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta, baik yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) atau oleh mitra swasta. Empat IPA berada di Pejompongan I dan II, Cilandak, dan Taman Kota. IPA di wilayah ini dikelola oleh PALYJA.
    Tiga IPA yang sudah beroperasi berada di Buaran I, II, dan III dikelola oleh PAM Jaya. IPA Buaran sendiri merupakan salah satu fasilitas paling besar di Indonesia dengan produksi gabungan 9.000 liter per detik. 
    Sementara itu, ada dua IPA yang masih dibangun, yaitu IPA Pesanggrahan dan Ciliwung yang ditargetkan akan selesai pada September 2025.
    Salah satu warga yang merasakan manfaat dari IPA adalah Andi (37). Pria yang tinggal di daerah Makasar, Jakarta Timur ini sudah mendapatkan akses air bersih sejak dibangunnya IPA Buaran III.
    Sejak dulu, daerah rumah Andi sering kekurangan air bersih akibat sistem distribusi air yang tidak merata. Hal tersebut membuat warga mengandalkan sumber air seadanya.
    “Sejak ada IPA Buaran III, saya dan keluarga sekarang tidak perlu khawatir lagi kekurangan air (bersih), terutama saat musim kemarau. Sebelumnya, kami menggunakan sumur bor yang kualitas airnya jelek,” kata Andi, seperti diberitakan Kompas.id, Rabu (7/5/2025).
    Hal senada dikatakan Maryati (42). Ia mengaku sangat bersyukur karena telah mendapatkan air bersih dengan lebih mudah. Sejak IPA Buaran III beroperasi, akses air bersih ke rumahnya lancar.
    “Kami sudah lama mengandalkan air tanah yang kualitasnya semakin menurun. Kadang airnya keruh atau tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehingga harus beli air isi ulang,” ujar Maryati.
    Dengan adanya IPA Buaran III, ia berharap masalah sulitnya air bersih di kawasan Jakarta Timur bisa teratasi.
    “Semoga (IPA) terus dipelihara dan dilakukan pemeriksaan rutin terhadap jaringan pasokan agar aliran air tetap stabil dan dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Maryati. 
    Kehadiran IPA sebagai langkah strategis memenuhi kebutuhan air masyarakat mendapat perhatian dari pengamat manajemen air dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Maryono. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan karena air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.
    “Setiap masyarakat yang tinggal di kota seperti Jakarta membutuhkan akses air bersih. Tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan akses air bersih.Sebab air adalah kebutuhan mendasar yang dapat menunjang kehidupan yang lebih baik,” kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (28/8/2025).
    Terkait penggunaan IPA, Agus menilai fasilitas ini sangat diperlukan karena dapat mengolah air dari sungai atau waduk agar aman digunakan. Namun, perlu pengawasan kualitas dari semua prosesnya, mulai dari pengambilan, pengolahan, hingga distribusinya.
    “Selama kajiannya sesuai dengan standar air bersih, aman digunakan. Proses akhir dari pengolahan air melalui IPA juga harus dicek dan terus dipantau,” jelas Agus.
    Selanjutnya, kata Agus, jika air yang diolah sudah sesuai standar, kapasitas air juga perlu diperhitungkan. Apalagi kebutuhan air bersih di Jakarta mencapai sekitar 43.000 liter per detik.
    “Berapa liter per detik yang mampu dihasilkan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi pemanfaatan air bersih juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada kebocoran air yang justru malah membuat distribusi air tidak maksimal,” ujarnya.
    Dengan berbagai fasilitas pengolahan air yang ada di Jakarta, mulai dari IPA,
    sea water reverse osmosis
    (SWRO), dan reservoir, Agus menilai upaya cakupan air bersih 100 persen dapat terwujud pada 2030. Namun, pencapaian ini kembali pada kemampuan pemerintah dalam melakukan perencanaan, termasuk penyediaan dana, regulasi, dan distribusi air, yang optimal.
    “Sumber air di Jakarta ada banyak, ada air dari sungai atau waduk, air tanah, air laut, dan air hujan. Saya rasa sudah saatnya pemerintah di Jakarta juga mengembagkan fasilitas yang dapat menampung air hujan untuk dijadikan air bersih. Curah hujan di Jakarta cukup tinggi dan dapat dijadikan opsi tambahan sebagai sumber air yang mau diolah untuk masyarakat,”  ucap Agus. (Rindu Pradipta Hestya)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta masih mencari solusi mengatasi macet parah di Jalan TB Simatupang imbas proyek galian. Rencana alih fungsi trotoar batal.

    Rencana alih fungsi trotoar untuk mengatasi macet TB Simatupang sempat disampaikan Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (21/8). Dia menerangkan rencana itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dia menyebutkan Pramono meminta agar arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang bisa kembali minimal dua lajur. Hal itu dikarenakan bedeng proyek galian memakan sebagian jalan hingga terjadi penyempitan.

    “Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar, khususnya di TB Simatupang area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas paling tidak bisa kembali dua lajur,” kata Syafrin di Balai Kota, Kamis (21/8/2025).

    Pada saat itu, Syafrin memastikan penyesuaian trotoar tidak akan mengabaikan aspek keselamatan pejalan kaki. Dishub bersama Bina Marga akan menghitung ulang desain safety work agar fungsi trotoar tetap ada meski sebagian lahannya dipakai untuk kendaraan.

    Pramono sendiri sudah menyampaikan minta maaf proyek galian menyebabkan macet. Pramono sudah meminta proyek tersebut dikebut agar selesai November 2025.

    Rencana Alih Fungsi Trotoar 7 Titik

    Mantan Seskab ini sempat menyampaikan pemanfaatan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hanya di 7 titik, bukan sepanjang jalan. Menurutnya, kebijakan ini bersifat sementara sebagai rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan imbas proyek.

    “Trotoar yang dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik pendek, dan memang di titik itu sedang ada pembangunan. Kalau tidak dipakai, trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sedang digali,” kata Pramono di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

    Pramono juga menambahkan, Pemprov DKI masih mengkaji solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan menambah akses keluar dari jalan tol di kawasan TB Simatupang. Namun ia menegaskan, opsi pembangunan flyover atau underpass belum masuk tahap pembahasan.

    “Rencana jangka panjang pasti ada, tapi yang sekarang kita lakukan hanya rekayasa sementara. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk kendaraan kalau tidak terpaksa,” ujarnya.

    Alih Fungsi Trotoar Batal

    Rencana alih fungsi trotar TB Simatupang ini menimbulkan pro kontra sebab dinilai mengorbankan hak pejalan kaki. Akhirnya, rencana memangkas trotoar dibatalkan.

    Syafrin menerangkan, setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar dinyatakan tak memungkinkan. Hasil evaluasi teknis menunjukkan lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar dipenuhi jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi existing trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelasnya.

    Meski pemangkasan trotoar batal dilakukan, pemerintah tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan itu tak semakin parah. Beberapa langkah darurat yang dilakukan antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi hanya 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, hingga menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” ungkapnya.

    Dia pun mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum selama pekerjaan galian berlangsung. Selain itu, pengendara yang tidak memiliki keperluan di sekitar Jalan TB Simatupang diimbau mencari jalur alternatif.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari Jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” ucapnya.

    Pramono pun menggelar rapat khusus siang kemarin untuk mencari cara mengurai macet parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dia mengaku ingin mencari solusi yang menyeluruh.

    “Siang ini jam 2 ada rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang. Saya tidak mau penyelesaiannya parsial, harus menyeluruh,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki.

    Pramono mengatakan dirinya sudah mengecek situasi di jalan TB Simatupang. Dia memutuskan rencana alih fungsi trotoar tak jadi dilakukan.

    “Baik di kiri, di kanan (jalan) setelah dilakukan pengecekan secara detail yang trotoar yang apa, yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu,” ujarnya.

    Penambahan Armada TransJakarta

    Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang dengan cara lain. Salah satunya lewat penambahan armada TransJakarta.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi. Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti,” jelas Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo.

    Dia mengatakan, setidaknya ada 17 rute yang armadanya ditambah. Adapun rute tersebut yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Lebak Bulus-Sawangan via Tol Desari), 7A (Lebak Bulus-Kampung Rambutan), 7E (Ragunan-Kampung Rambutan), S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Lebak Bulus-Senen), 1E (Pondok Labu-Blok M), Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru), S21 (BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus), S31 (Bintaro-Fatmawati), JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Lebak Bulus-Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran), JAK31 (Blok M-Andara).

    “Kami juga akan menambah Transjakarta yang melewati TB Simatupang,” kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).

    “Harapannya apa? Orang menggunakan transportasi publik yang melewati TB Simatupang akan bertambah,” lanjutnya.

  • Pramono Melayat ke Rumah Duka Affan Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Brimob

    Pramono Melayat ke Rumah Duka Affan Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Brimob

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan yang meninggal usia dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta Pusat. Kedatangannya disambut langsung oleh orang tua Affan.

    Pantauan detikcom di rumah duka kawasan Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025), Pramono tiba sekitar pukul 06.55 WIB. Dia langsung menyalami ayah Affan yang sedang membaca doa di samping jenazah almarhum.

    Pramono tampak menguatkan keluarga Affan yang ditinggalkan. Tak lama Pramono juga menitikan air mata saat nenek almarhum tiba lalu disambut ayah Affan.

    Pramono tampak membuka kaca mata dan menyeka matanya. Dia terus menguatkan ayah Affan yang menangis di sampingnya.

    “Yang tabah,” kata Pram sambil mengusap punggung ayah Affan.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah bertemu dengan pihak keluarga Affan Kurniawan. Kapolri menyampaikan dukacita yang mendalam ke keluarga korban dan berjanji akan mengusut tuntas insiden ini.

    Dia telah bertemu dengan keluarga almarhum Affan di RSCM. Ia menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga Affan.

    “Tadi kami menyampaikan belasungkawa dan minta maaf, dari institusi kami atas musibah yang terjadi,” imbuhnya.

    Kapolri juga meminta maaf kepada komunitas ojek online. Dia menegaskan pelaku yang terlibat akan dihukum secara tegas.

    (ygs/ygs)

  • PHRI sambut baik pengurangan pajak hotel dan restoran di DKI Jakarta

    PHRI sambut baik pengurangan pajak hotel dan restoran di DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pengurangan pajak kepada pelaku usaha hotel dan restoran.

    “Kebijakannya baik, mudah-mudahan bisa mengeratkan ekonomi kita,” kata Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono saat dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Kamis.

    “Demikian juga kegiatan bisnis, kegiatan pemerintahan bisa lebih didorong yang memungkinkan orang untuk menginap ataupun berbelanja di kuliner di Jakarta ini,” katanya.​​​​​​​

    Sutrisno menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi di wilayah DKI Jakarta.

    Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon pajak 20 persen sampai 50 persen kepada pelaku usaha perhotelan serta restoran mulai Senin, 25 Agustus 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin (25/8) menyampaikan bahwa insentif berupa keringanan pajak diberikan melalui tiga skema.

    Pertama, diskon 50 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku mulai 25 Agustus hingga September 2025.

    Kedua, diskon 20 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku dari Oktober hingga Desember 2025.

    Ketiga, diskon 20 persen untuk pajak makanan dan minuman yang berlaku sejak Agustus hingga Desember 2025.

    Untuk mendapatkan insentif ini, wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksinya secara elektronik melalui sistem e-TRAP.

    Penerapan kebijakan insentif pajak tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha serta mengapresiasi pelaku usaha yang taat membayar pajak.

    “Karena pembayaran berjalan baik, saya memberikan insentif. Ini bentuk apresiasi sekaligus cara menjaga agar iklim usaha tetap sehat. Saya berharap dunia usaha di Jakarta tetap bisa bertahan dan tumbuh dengan baik. Keputusan ini kami ambil dengan perhitungan yang matang,” kata Gubernur.

    Dia menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut akan dievaluasi dan hasil evaluasi akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang pemberian insentif pajak sampai 31 Januari 2026.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono tekankan pentingnya literasi bagi anak

    Pramono tekankan pentingnya literasi bagi anak

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya literasi bagi anak-anak demi kemajuan masa depan bangsa, khususnya Jakarta.

    “Sungguh saya sangat gembira, karena saya meyakini masa depan Jakarta, masa depan bangsa ini pasti bergantung pada anak-anak kita. Anak-anak itu ibarat buku, baik buruknya bergantung bagaimana kita menulisnya dan membacanya,” kata Pramono saat menutup rangkaian kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba) 2025 di Perpustakaan HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Kamis.

    Sebagai bentuk apresiasi, Pramono bakal mengundang anak-anak yang meraih juara tiga besar Hanjaba untuk datang langsung ke Balai Kota Jakarta karena ingin mereka mengenal lebih dekat pusat pemerintahan daerah sekaligus melihat sistem Jakarta Smart City.

    “Kalau mereka berkeinginan, dengan senang hati saya akan jadi tuan rumahnya. Tidak banyak anak Jakarta yang pernah melihat langsung Balai Kota. Saya ingin mereka tahu tentang Smart City yang kita miliki agar wawasannya terbuka,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan, lomba literasi seperti Hanjaba penting dipertahankan dan dilanjutkan setiap tahun.

    Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang ekspresi yang membentuk karakter dan kreativitas anak-anak Jakarta sejak dini.

    “Bagi saya anak-anak yang hadir di tempat ini adalah anak-anak yang beruntung. Bisa ikut lomba membaca puisi, menulis cerita, menggambar, mewarnai, hingga menulis dalam bahasa Inggris. Inilah yang harus kita jaga dan kita lanjutkan,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyinggung capaian Jakarta yang baru saja mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak 2025 dari pemerintah pusat.

    Ia menilai penghargaan tersebut harus menjadi momentum untuk terus memperluas ruang ramah anak di Ibu Kota.

    “Jakarta sekarang mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai Kota Layak Anak. Momentum ini harus kita jaga bersama,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.

    “Baik di kiri, di kanan, setelah dilakukan pengecekan secara detail, trotoar yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan. Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Selain menambah armada Transjakarta, dia juga mengimbau agar masyarakat tidak banyak melewati Jalan TB Simatupang untuk sementara waktu hingga November mendatang.

    “Kami sedang memikirkan, hari ini kebetulan nanti jam 2, rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang,” ujar Pramono.

    Menurut dia, masalah kemacetan di TB Simatupang tidak dapat diselesaikan secara parsial saja atau tidak lengkap.

    Dia mengaku sudah sempat merasakan padatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut saat mencoba melewati TB Simatupang bersama supirnya tanpa dikawal.

    “Sehingga saya tahu banget persoalan yang ada, termasuk titik-titik kemacetan yang parah. Tetapi saya sudah menginstruksikan kepada PAM JAYA, PAL JAYA, Dinas Sumber Daya Air untuk segera menyelesaikan pekerjaan, dan bedengnya nggak boleh lagi yang terlalu luas,” tutur Pramono.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Rencana pemanfaatan trotoar itu sempat menjadi opsi untuk mengurangi kemacetan imbas proyek galian yang sedang berlangsung.

    Menurut dia, rencana pemangkasan trotoar itu merupakan salah satu alternatif solusi terkait rekayasa lalu lintas di jalan tersebut. Trotoar yang dimaksud itu pun berada di area galian PAL Jaya Manhole section 4, tepatnya di Jalan TB Simatupang sisi selatan, seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat.

    Selain pemangkasan trotoar, Dishub juga mengusulkan sejumlah opsi lainnya, antara lain pengalihan akses keluar Tol Cipete-Pondok Labu ke exit Tol Lebak Bulus atau Pondok Indah serta pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di Jalan RS Fatmawati-TB Simatupang.

    Namun setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar itu dinyatakan tidak memungkinkan.

    Berdasarkan hasil evaluasi teknis, lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar yang dipenuhi dengan jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi eksisting trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu, terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelas Syafrin.

    Namun meskipun rencana pemangkasan trotoar itu batal dilakukan, Pemprov DKI tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan tersebut tidak semakin parah.

    Beberapa langkah darurat yang dilakukan, antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, serta menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” tegas Syafrin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan segera memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak akibat aksi unjuk rasa yang terjadi pada Senin (25/8) di depan Gedung DPR.

    Salah satu fasilitas yang diketahui rusak akibat kejadian itu, yakni kamera pengawas (CCTV) di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat.

    “Iya, segera kita perbaiki. Karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta, apapun. walaupun Pemerintah Jakarta tidak ada ketika peristiwa itu terjadi, tetapi itu tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta untuk segera memperbaiki, membersihkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Pada 25 Agustus 2025, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI dengan sigap membersihkan sampah-sampah sisa aksi demonstrasi tersebut.

    “Termasuk kemarin ketika demonstrasi tanggal 25, besoknya nggak sampai 1-2 jam sudah bersih,” ujar Pramono.

    Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8) menyisakan 18,72 ton sampah dan melibatkan 250 petugas kebersihan dalam proses pembersihannya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan sampah tersebut didominasi bahan anorganik, seperti banner, botol plastik, dan sisa-sisa poster.

    Rincian petugas yang dikerahkan itu, yakni 150 personel petugas kebersihan Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat serta 100 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.

    Selain itu, proses pembersihan tersebut turut didukung sejumlah peralatan berupa 12 road sweeper atau penyapu jalan mekanis, tiga mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.

    Kegiatan pembersihan itu terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di sekitar Gedung DPR/MPR yang meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, dan Tanah Abang, serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur.

    Petugas mulai menyisir area tersebut mulai pukul 20.00 WIB, sementara pembersihan berat dilakukan pukul 23.00 WIB hingga dini hari dengan memanfaatkan lalu lintas yang sepi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Pemprov DKI imbau siswa Jakarta tak ikut aksi demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau agar seluruh siswa Jakarta tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nahdiana agar mengirimkan surat imbauan kepada seluruh kepala sekolah.

    “Secara khusus, saya sudah meminta kepada Bu Nadiana untuk berkomunikasi dengan seluruh sekolah yang ada di Jakarta, dengan kepala-kepala sekolah. Tentunya diminta untuk sekolah memberikan pengawasan yang ketat, untuk tidak ikut demo-demo yang terjadi beberapa hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut dia, terdapat beberapa sekolah yang melonggarkan pengawasan sehingga tidak mengira bahwa murid-murid mereka terlibat dalam aksi unjuk rasa.

    Meskipun Pemprov DKI memberikan ruang ekspresi bagi seluruh kalangan di Jakarta, namun dia berharap siswa-siswi Jakarta tidak terlibat dalam aksi tersebut.

    “Dan tadi waktu acara ini belum mulai, beliau (Nahdiana) juga sudah melaporkan kepada saya mengenai perkembangan yang ada, dan mudah-mudahan nanti kita lihat sampai dengan sore, malam hari ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kemarin,” harap Pramono.

    Sebelumnya pada Senin (25/8), kepolisian menangkap 351 orang buntut aksi massa di depan gedung DPR/MPR.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyebutkan 351 orang itu terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.

    Sementara hari ini, diketahui polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR. Mereka diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar melalui media sosial.

    Sebanyak 120 pelajar tersebut diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    Ade menajabarkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

    Lalu, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.

    Kemudian, Polres Metro Jakarta Pusat juga mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IKPI nilai insentif fiskal usaha hotel di DKI bisa cegah PHK karyawan

    IKPI nilai insentif fiskal usaha hotel di DKI bisa cegah PHK karyawan

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai pemberian diskon pajak atau insentif fiskal bagi industri perhotelan dan restoran di Jakarta bisa mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld terkait maraknya PHK karyawan di Indonesia, termasuk di Jakarta akhir-akhir ini.

    “Tentunya insentif fiskal itu memberikan angin segar bagi para pengusaha,” kata Vaudy di sela-sela puncak perayaan HUT ke-60 IKPI di salah satu hotel di Jakarta Barat, Rabu.

    Kebijakan tersebut tentunya berdampak bagi kestabilan usaha yang diberikan insentif dan akhirnya pengusaha terkait bisa menjaga agar jangan sampai terjadi PHK. “Itu yang kita apresiasi,” katanya.

    Menurut dia, pemberian diskon pajak itu juga memberi angin segar bagi masyarakat yang gelisah akibat naiknya Pajak Bumi Bangunan (PBB) di beberapa daerah di Indonesia.

    “Kita melihat kasus PBB di Pati, menjadi kegelisahan juga di beberapa daerah. Tentunya Gubernur DKI memberikan insentif itu memberikan angin segar bagi para pengusaha di daerahnya,” kata Vaudy.

    Vaudy menyebutkan, pemberian insentif itu juga efektif untuk mendorong kepatuhan pajak pengusaha dan transparansi data.

    Hal itu diprediksi dari persyaratan penerimaan insentif fiskal yang mewajibkan pelaku usaha melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik melalui sistem e-TRAP yang sudah digunakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Ya, betul (mendorong transparansi). Jadi sebenarnya ini terkait dengan digitalisasi. Bahwa semua saat ini adalah waktunya bagi semua pengusaha untuk sadar atau artinya pengusaha itu mau melakukan kepatuhan suka rela,” kata dia.

    Menurut dia, wajar jika pengusaha yang patuh pajak diberi insentif fiskal.

    “Tapi kalau wajib pajaknya tidak patuh, dengan tidak mau melaporkan apa adanya, tentu hal yang menjadi tidak adil juga diberikan insentif, padahal pengusaha tersebut tidak patuh. Artinya untuk meningkatkan kepatuhan juga,” katanya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 722 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa keringanan pajak bagi sektor perhotelan, restoran serta usaha makanan dan minuman.

    “Pada hari ini saya menandatangani keputusan Gubernur Nomor 722 tentang menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan, restoran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (25/8).

    Dalam pergub itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberikan potongan pajak untuk jasa perhotelan sebesar 50 persen hingga September 2025. Setelah itu, potongan akan berkurang menjadi 20 persen hingga Desember 2025.

    Sementara untuk sektor makanan, minuman dan restoran, diberikan keringanan 20 persen hingga akhir 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.