Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono Lantik 992 Pejabat Fungsional, 664 Diantaranya Guru

    Pramono Lantik 992 Pejabat Fungsional, 664 Diantaranya Guru

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 992 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 664 orang merupakan guru yang akan bertugas di berbagai sekolah di Ibu Kota.

    Pelantikan dilakukan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (3/9/2025) melalui pengambilan sumpah janji jabatan. Pramono menegaskan bahwa jabatan fungsional merupakan amanah sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.

    “Pada hari ini, saya melantik 992 orang untuk 8 jenis jabatan fungsional dari 4 perangkat daerah. Dari jumlah tersebut paling banyak adalah guru, berjumlah 664 orang,” kata Pramono dalam sambutannya di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    “Jabatan ini adalah amanah dan sekaligus ujian bagi Saudara-saudara sekalian. Saya berharap bisa menjalankan dengan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas sehingga berkontribusi terhadap kemajuan Jakarta,” lanjutnya.

    Pramono menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup delapan jenis jabatan fungsional dari empat perangkat daerah. Guru menjadi formasi terbanyak karena sektor pendidikan disebut sebagai fondasi penting dalam transformasi Jakarta menuju kota global.

    Selain guru, pelantikan juga mencakup jabatan fungsional baru seperti penata perizinan dan penata kelola penanaman modal. Menurut Pramono, kehadiran jabatan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik, khususnya dalam sektor perizinan dan investasi.

    Ia pun berpesan agar para ASN yang baru dilantik menjaga profesionalisme, integritas, serta menjadi teladan dalam menjaga ketertiban dan fasilitas umum. Ia berharap semangat bersinergi, berinovasi, dan berkinerja dapat terus terjaga demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

    “Selain itu, menjaga persatuan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hadir sebagai aparatur yang terbuka terhadap kritik, aspiratif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menunjukkan sikap sederhana dan tidak berlebihan dalam kehidupan profesional, pribadi maupun keluarga,” ungkapnya.

    “Yang berikutnya adalah menjaga keluarga agar tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan sekaligus menghindarkan diri dari sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara,” pungkasnya.

    (bel/yld)

  • KJP Pelajar Jakarta Tak Akan Dicabut Imbas Aksi Demo, Kecuali Terbukti Lakukan Tindak Pidana 

    KJP Pelajar Jakarta Tak Akan Dicabut Imbas Aksi Demo, Kecuali Terbukti Lakukan Tindak Pidana 

    JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nahdiana menegaskan Pemprov DKI tak akan mencabut kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) para pelajar dan mahasiswa Jakarta yang mengikuti aksi unjuk rasa.

    Namun, hal itu tak berlaku bagi pelajar dan mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pemeriksaan kepolisian.

    Menurut Nahdiana, hak bantuan pendidikan itu pasti akan dicabut bila terbukti melakukan pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya saat mengikuti aksi demo.

    “Tentu saja, kami tidak akan gegabah (dalam mencabut KJP-KJMU. Kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap,” kata Nahdiana kepada wartawan, Selasa, 2 September.

    Nahdiana pun meminta semua sekolah di Jakarta untuk memberikan pembekalan, pendampingan dan pembinaan agar peserta didik tidak melakukan tindakan anarkis.

    “Penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk peserta didik. Tugas kita adalah membekali dan mendampingi mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab,” ujar Nahdiana.

    “Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk bersama-sama membimbing dan mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa menyalurkan pendapat secara konstruktif,” tambahnya.

    Pemprov DKI Jakarta mencatat 2.829 sekolah menjalani PJJ mulai Senin, 1 September. Kemudian, sebanyak 2.439 sekolah di Jakarta tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara normal (luring) di satuan pendidikan masing-masing, serta 346 sekolah berjalan secara hybrid.

    Keputusan menerapkan PJJ pada sekolah-sekolah di Jakarta tertuang dalam surat pemberitahuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    Di mana, satuan pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari wali murid, diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Direncanakan, kegiatan belajar mengajar di sekolah akan kembali normal mulai Rabu, 3 September.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan keputusan ini dilakukan sehubungan dengan aksi unjuk rasa pada beberapa titik yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan ditutup hingga berujung bentrokan.

    “Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimana pun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu,” ujar Pramono.

  • Kadin Indonesia Sebut Demo Hambat Kegiatan Usaha – Page 3

    Kadin Indonesia Sebut Demo Hambat Kegiatan Usaha – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan setelah menghitung secara keseluruhan, total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur pascademo mencapai Rp80 miliar.

    “Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar,” kata Pramono dikutip dari Antara, Selasa (2/9/2025).

    Sebelumnya, Pramono menyebut kerugian akibat kerusakan infrastruktur yang dialami BUMD PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan kamera pengawas (CCTV) di DKI Jakarta imbas aksi demo yang berujung ricuh diprakirakan sekitar Rp55 miliar.

     

     

     

  • Pihak SMA 37 Jakarta Ngadu ke Pramono, Minta Pindah Gedung karena Dekat Rel Kereta Megapolitan 2 September 2025

    Pihak SMA 37 Jakarta Ngadu ke Pramono, Minta Pindah Gedung karena Dekat Rel Kereta Megapolitan 2 September 2025

    Pihak SMA 37 Jakarta Ngadu ke Pramono, Minta Pindah Gedung karena Dekat Rel Kereta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen pada Pilkada 2024, Kun Wardana Abyoto, mendampingi Kepala Sekolah SMAN 37 Jakarta Lilik Setyo Hariyanti menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta agar SMAN 37 Jakarta yang berada di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, itu dipindahkan karena lokasinya terlalu dekat dengan rel kereta api.
    “Kami menyampaikan rasa keprihatinan kami terhadap lokasi SMA 37 yang sangat dekat dengan rel kereta api, hanya berjarak 3 meter sehingga ini memberikan ketidaknyamanan dan juga ketidakamanan bagi para siswa,” ucap Kun, Selasa.
    Menurut Kun, jarak yang sangat dekat dengan rel menimbulkan kebisingan dan getaran setiap kali kereta lewat sehingga mengganggu proses belajar-mengajar.
    Selain itu, jarak sekolah dengan rel yang sangat dekat dikhawatirkan bisa menimbulkan kecelakaan.
    “Adanya insiden-insiden karena frekuensi kereta api di sana itu cukup tinggi dan juga kebisingan yang mengganggu jalannya proses pendidikan,” kata dia.
    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan rencana relokasi SMAN 37 sudah masuk dalam Detail Engineering Design (DED) 2025 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
    Ia menargetkan gedung sekolah baru bisa digunakan pada dua tahun mendatang.
    “Kondisi SMA 37 memang sudah masuk di dalam perencanaan DED-nya di tahun 2025, sehingga di RKPD 2026 ini sudah dimasukkan, mudah-mudahan nanti 2027 ini bisa kita realisasikan,” kata dia.
    Gedung sekolah baru rencananya akan dibangun di wilayah Kebun Baru, sekitar satu kilometer dari lokasi lama di Tebet.
    Lahan tersebut akan menampung bangunan yang lebih luas, dengan kapasitas 24 ruang kelas untuk SMAN 37 serta tambahan 12 ruang kelas untuk sekolah dasar.
    Rencananya, gedung baru itu dirancang modern dengan konsep
    green building
    serta terintegrasi dengan fasilitas lain.
    “Tadi direncanakan itu bisa selesai di 2027 maka tadi dalam rapat Pak Gub mengintruksikan kepada saya bagaimana berkoordinasi supaya dilakukan percepatan sekolah,” ungkap Nahdiana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buka-Tutup Pintu Tol Cipete Mau Diatur buat Atasi Macet Horor di Simatupang

    Buka-Tutup Pintu Tol Cipete Mau Diatur buat Atasi Macet Horor di Simatupang

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menerapkan pengaturan buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk di kawasan TB Simatupang. Hal ini menyusul kondisi kemacetan horor yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, ia telah berdiskusi bersama dengan Menteri PU Dody Hanggodo menyangkut hal ini. Ia juga telah meminta izin untuk menerapkan rekayasa lalu lintas tersebut dan mendapatkan lampu hijau.

    “Kebetulan dalam diskusi tadi kami juga, Pemerintah DKI Jakarta meminta untuk penanganan macet di TB Simatupang. Ada keputusan yang harus memohon izin persetujuan Kementerian PU,” kata Pramono, ditemui usai pertemuan di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Jalan TB Simatupang sendiri memiliki panjang sekitar 10 kilometer (km), terbentang dari persimpangan Jalan Fatmawati hingga Simpang Susun Taman Mini. Salah satu akses yang mendapat sorotan dari Pemprov DKI Jakarta ialah exit Tol Cipete-Pondok Labu.

    Exit Tol Cipete-Pondok Labu sendiri merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Akses tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab dari kemacetan di kawasan itu, khususnya pada jam sibuk sore hari.

    “Tadi kami sudah sampaikan (kepada Menteri PU), dan beliau dan tim sudah mengizinkan (kebijakan buka-tutup),” ujarnya.

    Dengan penanganan yang dapat dilakukan menyusul izin dari Kementerian PU, Pramono berharap, kemacetan di jalan TB Simatupang berangsur-angsur dapat berkurang.

    Sebagai informasi, sebelumnya rencana untuk menutup sementara exit Tol Cipete-Pondok Labu pada sore hari sempat disinggung oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

    “Kami mengusulkan untuk sementara, mengatur agar kelancaran lalu lintas terjadi di titik itu, untuk exit Tol Cipete-Pondok Labu, ini pada peak sore, itu ditutup,” ucap Syafrin saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025), dikutip dari detikNews.

    Dengan begitu, pengendara mobil yang biasanya keluar di Cipete-Pondok Labu akan dialihkan menuju Gerbang Tol Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus, pengendara yang hendak menuju kawasan Fatmawati bisa memutar di ujung Jalan RA Kartini.

    Menurut Syafrin, kendaraan yang keluar tol sering langsung menyeberang ke arah Jalan Fatmawati sehingga memperparah pertemuan arus lalu lintas dari TB Simatupang.

    Untuk mendukung wacana ini, Syafrin mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah bersurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum terkait rencana penutupan sementara exit tol tersebut. Syafrin memastikan penyesuaian exit tol itu hanya bakal berlangsung untuk sementara waktu.

    (acd/acd)

  • Dampak Demo, Renovasi Dua Jembatan di Jakarta Sampai Rp19 Miliar

    Dampak Demo, Renovasi Dua Jembatan di Jakarta Sampai Rp19 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp19 miliar untuk memperbaiki 2 jembatan penyebrangan orang (JPO) yang telah dirusak demonstran beberapa waktu lalu.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai bahwa kedua JPO tersebut rusak berat dan akan diperbaiki total pemerintah provinsi Jakarta dengan biaya mencapai Rp19 miliar. Pramono menjelaskan kedua JPO tersebut ada di depan Polda Metro Jaya dan Senen Jakarta Pusat. 

    “Biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar, termasuk dua JPO tadi, sekarang menjadi sekitaran Rp80 miliar,” tutur Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Dia mengatakan mahalnya anggaran yang dibutuhkan itu tidak hanya untuk bangun JPO saja, tetapi juga lift yang ada di kedua JPO tersebut.

    Pramono berharap pemerintah pusat mau turun gunung dan membantu biaya semua perbaikan fasilitas umum di wilayah Jakarta

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat,” katanya.

    Pramono juga menjelaskan bahwa tidak hanya JPO saja yang menjadi korban dari amukan demonstran beberapa hari lalu, tetapi juga sejumlah lampu lalu lintas juga sempat dirusak.

    Menurut Pramono, total ada 18 lampu lalu lintas yang rusak selama demo sepekan kemarin di sejumlah jalan di Jakarta.

    “Dari 18 traffic light itu, 17 sudah diperbaiki sementara satu lagi masih proses yang ada di Slipi,” ujarnya

  • Kondisi Terkini Halte TJ Polda yang Rusak Parah Usai Aksi Massa

    Kondisi Terkini Halte TJ Polda yang Rusak Parah Usai Aksi Massa

    Jakarta –

    Kerusuhan pada aksi massa pekan lalu menyisakan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum di Jakarta, salah satunya halte bus TransJakarta. Setidaknya ada sebanyak 22 halte yang rusak, bahkan ada yang dibakar.

    Salah satu halte yang mengalami kerusakan paling berat ialah Halte TJ Polda Metro Jaya.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Selasa (2/9/2025), kerusakan di Halte Polda Metro Jaya terbilang cukup parah. Atap halte sudah rubuh, jatuh berserakan. Dinding-dinding pembatas juga musnah, menyisakan serpihan puing-puing bangunan bekas pembakaran.

    Halte TransJakarta Polda Metro Jaya rusak parah. Foto: Shafira Cendra Arini

    Bangunan halte tersebut tinggal menyisakan kerangka-kerangka besi. Noda hitam melekat di sejumlah peralatan seperti gerbang tap e-money, kipas angin hingga layar LED yang biasanya menampilkan jadwal kedatangan dan rute bus.

    Selain itu, sisa-sisa bangunan juga dipenuhi dengan coretan-coretan. Beberapa tulisan yang terpampang antara lain mulai dari ‘ACAB’ hingga ‘1312’ yang belakangan ramai digaungkan masyarakat di media sosial, seiring dengan aksi demonstrasi ini.

    Halte tersebut kini tidak beroperasi. Bangunan itu ditutupi dinding-dinding triplek sebagai bagian dari pengamanan sekaligus persiapan untuk perbaikan.

    Kondisi serupa juga terjadi di Halte TJ Bank DKI. Meski tidak separah Halte TJ Polda Metro Jaya, juga terdapat sisa-sisa pembakaran di sejumlah titik pada halte tersebut.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan untuk memperbaiki halte tersebut. Untuk detail pembagiannya seperti apa, akan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Bagaimana ada proses rehab dan renovasinya bisa lebih cepat lagi. Mungkin karena rusaknya sebegini parah, mungkin kita akan berusaha, kan ini bisa fungsional dulu dalam tempuh waktu secepat-cepatnya,” ujar Dody. ditemui di lokasi.

    Kementerian PU sendiri sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 900 miliar untuk dialokasikan dalam mendukung perbaikan fasilitas umum hingga gedung-gedung pemerintahan di Indonesia yang rusak imbas demo kemarin. Adapun anggaran ini bersumber dari dana darurat PU.

    Halte TransJakarta Polda Metro Jaya rusak parah. Foto: Shafira Cendra Arini

    (acd/acd)

  • ​Kerugian Negara Capai Rp55 M Imbas Demo Anarkis, Ini Rinciannya

    ​Kerugian Negara Capai Rp55 M Imbas Demo Anarkis, Ini Rinciannya

    Jakarta: Gelombang demonstrasi yang menjurus anarkis berujung pada kerusakan fasilitas umum di Jakarta. Berbagai infrastruktur vital seperti halte bus, lampu lalu lintas, dan fasilitas taman kota menjadi sasaran vandalisme. 

    Dalam hitungan hari, tercatat lebih dari puluhan titik fasilitas umum rusak. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian besar dalam pemulihan fasilitas umum tersebut. 

    Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota  (DKI) Jakarta, Pramono Anung melaporkan estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta sepanjang pekan lalu. Menurut Pramono, kerugian total akibat kerusakan mencapai Rp55 miliar.
     

     

    Rinciannya antara lain, untuk MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur mencapai Rp 3,3 miliar. Kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta tembus Rp 41,6 miliar. Sedangkan kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sebesar Rp5,5 miliar.

    “Sehingga total kerusakan ada Rp55 miliar,” kata Pramono usai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin, 1 September 2025.

    Lebih lanjut, Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi transportasi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini. Pasalnya, pemerintah memutuskan menggratiskan layanan MRT dan TJ hingga 8 September 2025.

    Jakarta: Gelombang demonstrasi yang menjurus anarkis berujung pada kerusakan fasilitas umum di Jakarta. Berbagai infrastruktur vital seperti halte bus, lampu lalu lintas, dan fasilitas taman kota menjadi sasaran vandalisme. 
     
    Dalam hitungan hari, tercatat lebih dari puluhan titik fasilitas umum rusak. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian besar dalam pemulihan fasilitas umum tersebut. 
     
    Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota  (DKI) Jakarta, Pramono Anung melaporkan estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta sepanjang pekan lalu. Menurut Pramono, kerugian total akibat kerusakan mencapai Rp55 miliar.
     

     

    Rinciannya antara lain, untuk MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur mencapai Rp 3,3 miliar. Kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta tembus Rp 41,6 miliar. Sedangkan kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya sebesar Rp5,5 miliar.
     
    “Sehingga total kerusakan ada Rp55 miliar,” kata Pramono usai rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin, 1 September 2025.
     
    Lebih lanjut, Pramono menambahkan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi transportasi kurang lebih Rp18 miliar sampai dengan seminggu ini. Pasalnya, pemerintah memutuskan menggratiskan layanan MRT dan TJ hingga 8 September 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Ketika Kuas PPSU Menyapu Amarah, Coretan di Depan DPR Kian Memudar Megapolitan 1 September 2025

    Ketika Kuas PPSU Menyapu Amarah, Coretan di Depan DPR Kian Memudar Megapolitan 1 September 2025

    Ketika Kuas PPSU Menyapu Amarah, Coretan di Depan DPR Kian Memudar
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di bawah terik matahari siang, Senin (1/9/2025), sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tampak menyisir tembok pembatas Tol Dalam Kota yang berdiri kokoh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
    Dengan penuh kesabaran, mereka menghapus jejak umpatan yang ditinggalkan di dinding itu saat aksi unjuk rasa berlangsung.
    Cat berwarna abu-abu dibawa dalam ember besar, diangkut menggunakan mobil bak terbuka.
    Dengan kuas sederhana, sapuan demi sapuan mereka lakukan, berusaha menyamarkan coretan keras yang ditujukan kepada DPR maupun aparat kepolisian.
    Pengecatan tidak dilakukan ke seluruh permukaan. Hanya bagian-bagian yang memuat tulisan yang disentuh warna abu-abu, dan itu pun cukup dengan satu lapisan.
    Sehingga, meski tembok telah dicat ulang, guratan kata-kata masih tampak samar, seolah menyisakan jejak kisah yang tak mudah dihapus begitu saja.
    Di saat petugas bekerja, aksi unjuk rasa tetap bergulir di depan Gedung DPR/MPR RI.
    Pada Senin siang itu, mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Universitas Sahid secara bergantian menyuarakan aspirasinya.
    Sasana masih berjalan kondusif. Jalan Gatot Subroto dan Tol Dalam Kota tetap terbuka, menjadi saksi bisu dari suara-suara yang bergema di depan gerbang parlemen.
    Aksi PPSU mengecat tembok penuh coretan di depan Gedung DPR/MPR RI rupanya tak berdiri sendiri.
    Gerakan itu sejalan dengan instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung, yang meminta pasukan kebersihan turun tangan merapikan wajah Ibu Kota usai gejolak beberapa hari terakhir.
    “Kemudian untuk pasukan pelangi atau PPSU, termasuk oranye, biru, hijau, dan sebagainya, harus bekerja seperti biasa. Termasuk hari ini dan besok,” tutur Pramono di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025).
    Biasanya, para personel PPSU mendapat jatah shift di hari Minggu.
    Namun, kali ini mereka diarahkan seluruhnya untuk turun sejak pagi, agar jejak-jejak kericuhan cepat tersapu dan Jakarta kembali rapi.
    “Jadi besok kita akan minta pasukan oranye yang biasanya hari Minggu dibuat shift, kali ini semua harus bekerja seperti biasa,” kata Pramono menegaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 716 Orang Jadi Korban Demo di Jakarta, Seluruh Biaya Pengobatan Bakal Ditanggung

    716 Orang Jadi Korban Demo di Jakarta, Seluruh Biaya Pengobatan Bakal Ditanggung

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut hingga saat ini tercatat ada lebih dari 700 orang yang menjadi korban setelah aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ia memastikan biaya pengobatan nantinya akan ditanggung oleh pihaknya.

    “Dalam pembahasan tadi akhirnya kita mengetahui, mendapatkan, bahwa ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa, di luar (anggota) Polri, di Polri tersendiri. Dan 700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono tidak merinci bagaimana kondisi korban, tapi ia memastikan biaya penanganan medis akan ditanggung pemerintah DKI Jakarta.

    Terpisah, Presiden Prabowo juga baru saja menjenguk sejumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit Polri. Ia menceritakan ada salah satu korban yang sampai harus operasi kepala.

    Total ada sebanyak 14 polisi dan tiga warga yang dirawat di rumah sakit tersebut. Ia menambahkan satu korban wanita mengalami patah kaki setelah dianiaya perusuh saat hendak ke pasar.

    “Saya sudah tengok 13 di atas, ada yang berat. Kepalanya sampai harus operasi tempurung kepala diganti sama titanium, ada yang tangannya putus, dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi,” kata Prabowo di RS Polri Jakarta Timur, dikutip dari detiknews, Senin (1/9/2025).

    Prabowo juga menyebut ada korban yang mengalami kerusakan ginjal. Ia berharap pasien nantinya bisa mendapatkan transplantasi ginjal.

    “Ini saya nengok yang paling parah ginjalnya diinjak-injak sampai rusak, beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi kalau tidak bisa diperbaiki. Ginjal ini sangat berat,” tandas Prabowo.

    (avk/kna)