Tag: Pramono Anung

  • Kagetnya Pedagang Plaza 2 Blok M, Biaya Sewa Asli Tak Sampai Rp 1 Juta Per Kios
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 September 2025

    Kagetnya Pedagang Plaza 2 Blok M, Biaya Sewa Asli Tak Sampai Rp 1 Juta Per Kios Megapolitan 5 September 2025

    Kagetnya Pedagang Plaza 2 Blok M, Biaya Sewa Asli Tak Sampai Rp 1 Juta Per Kios
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Pedagang Plaza 2 atau District Blok M mengaku kaget saat mengetahui biaya sewa yang ditetapkan oleh pengelola tak setinggi yang biasa ditagihkan pihak koperasi.
    Setelah mengetahui nominal per kios tak sampai angka Rp 1 juta, Yazid (23), salah satu pedagang, mempertanyakan ke mana perginya sisa uang itu.
    “Kaget kayak,
    ‘Ini duit ke mana saja?’
    Kami bayar Rp 2,5 juta lah, Rp 4,5 lah, dan kalian bayar cuma ke MRT itu berarti Rp 1 juta. Terus kalian enggak bayar dari bulan Januari sampai bulan Mei itu duit ke mana aja? Namanya ya, bisa dibilang penggelapan uang lah ya,” tutur Yazid kepada
    Kompas.com,
     saat ditemui di Blok M Hub, Kamis (4/9/2025).
    Biaya Rp 1 juta yang dibayarkan Yazid kepada MRT Jakarta sebagai pihak pengelola berlaku untuk dua kios yang ditempatinya.
    Angka tersebut terungkap saat pedagang memprotes pengelola karena mematikan listrik di Plaza 2 Blok M.
    Pengelola beralasan, pedagang belum membayar uang sewa terhitung sejak Januari hingga Mei.
    “Karena tiba-tiba dimatiin lampu, uang sewa dari Januari sampai Mei ternyata belum dibayar, ke mana saja gitu uangnya gitu,” kata Yazid.
    Pedagang pun diminta melunasi uang sewa tersebut kepada pengelola agar listrik kembali dinyalakan, dan pedagang bisa melanjutkan aktivitasnya.
    Saat itu mereka membayar Rp 300.000 per kios untuk satu bulan, seperti harga yang ditetapkan oleh pengelola.
    Bulan berikutnya, pedagang pun memutuskan untuk membayar langsung ke pihak MRT Jakarta dengan nominal yang sama.
    Namun, kelegaan pedagang tak bertahan lama. Biaya sewa mereka justru melonjak drastis pada akhir Agustus.
    “Dan Juli, Agustus itu belum ada tagihan. Belum ada tagihan sama sekali dari MRT. Tiba-tiba keluar tagihan Juli—Agustus, untuk toko saya sekitar Rp 15 juta dengan dua kios dari Kopema,” jelas dia.
    Merasa dirugikan, pedagang pun ramai-ramai angkat kaki dari kiosnya. Kini, mereka dalam proses relokasi ke Blok M Hub yang difasilitasi pengelola.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PT MRT Jakarta segera menghentikan kerja sama dengan koperasi yang terbukti melanggar kesepakatan terkait pengelolaan kios di District Blok M, Jakarta Selatan.
    Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan pedagang yang tidak sanggup bertahan karena tarif sewa kios melonjak jauh di atas kesepakatan.
    “Kalau mereka (koperasi) tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, maka saya minta untuk di-postpone, kerjasamanya dihentikan saja,” ucap Pramono usai meninjau Blok M, Jakarta Selatan, Rabu.
    Dalam tinjauannya, Pramono menemukan sejumlah pedagang menutup usahanya karena diminta membayar iuran sewa terlalu mahal, bahkan melebihi Rp 1,5 juta per bulan.
    “Saya sudah mengecek secara langsung, diskusi dengan Pak Dirut MRT, bahwa memang betul terjadi,” ucap Pramono.
    Menurut Pramono, dalam kesepakatan awal tarif sewa kios di District Blok M hanya diperbolehkan berkisar Rp 300.000 hingga Rp 1,5 juta per bulan.
    Namun, laporan yang ia terima menyebut ada pihak yang memungut biaya lebih tinggi.
    Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat membenarkan adanya lonjakan sewa dalam sebulan terakhir.
    Ia menekankan, sebelumnya tarif masih sesuai kesepakatan.
    “Bukan ini tiba-tiba, karena dalam satu bulan terakhir baru ditagihkan ini. Yang sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan,” ujar Tuhiyat.
    Namun, saat
    Kompas.com
    mencoba menghubungi lagi untuk konfirmasi soal bantahan pihak koperasi, PT MRT Jakarta belum merespons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 September 2025

    Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif Megapolitan 5 September 2025

    Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beberapa lokasi di Jakarta sempat lumpuh akhir pekan lalu akibat aksi massa yang merusak sejumlah fasilitas umum. Warga pun khawatir jika beraktivitas di luar rumah. Namun kurang dari sepekan, Jakarta kembali bangkit. Warga pun dapat kembali beraktivitas dengan normal.
    Wiwit (40), warga Jatinegara, Jakarta Timur, kepada Kompas.com, Rabu (3/9/2025), mengaku khawatir saat demo ricuh pada Minggu malam. Namun, melihat kondisi Ibu Kota yang kini kondusif, ia merasa sangat lega.
    “Untung kemarin (diberlakukan) pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena kondisi belum aman banget. Sekarang, anak-anak saya sudah kembali sekolah, tatap muka. Bagus, tandanya kondisi Jakarta sudah aman dan normal lagi,” ujarnya.
    Wiwit mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta dalam memulihkan situasi. “Alhamdulillah, sekarang suasana sudah kondusif. Terima kasih kepada para petugas yang sudah turun tangan. Semoga Jakarta terus aman dan damai,” ucapnya.
    Warga Jakarta lainnya, Nisa (39), juga sudah berkantor sejak Rabu (3/9/2025). Kantornya sempat menerapkan
    work from home
    (WFH) pada Senin dan Selasa secara bergiliran dengan karyawan lain. Ia menilai situasi Jakarta kini telah pulih. 
    “Selasa saya ke kantor dan kondisi jalan masih cenderung sepi. Saya rasa ini (WFH) perlu, ya, karena kita belum tahu kondisi Jakarta kemarin. Sekarang sudah kondusif,” jelasnya kepada Kompas.com.
    Nisa pun mengucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan yang telah bekerja keras, baik saat demo maupun setelahnya. 
    “Karena bekas demonya sudah bersih, jadi rasa ‘mencekam’ juga ikut hilang. Saya berharap, semoga pemerintah Jakarta bisa menjamin keamanan dan keselamatan warganya,” ujar Nisa.
    Pulihnya Jakarta merupakan hasil gotong royong berbagai pihak, terutama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat. Semua bahu membahu membersihkan sampah bekas demonstrasi dan menata kembali taman serta jalanan yang sempat berantakan.
    Untuk menunjukkan Jakarta telah aman, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengadakan
    car free day
    (CFD) pada Minggu (20/8/2025). Kebijakan ini disambut positif ratusan warga yang ikut menyemarakkan CFD.
    “Saya sampaikan apa adanya supaya kepercayaan dan kebersamaan masyarakat itu muncul. Kita harus tunjukkan bahwa Jakarta sudah aman dan masyarakat bisa beraktivitas kembali,” tegas Pramono, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/9/2025). 
    Menurut Pramono, upaya pemulihan tak lepas dari kesigapan semua pihak, mulai dari perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), komunitas, hingga masyarakat. 
    Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota turun ke lapangan membersihkan Jakarta. Turut serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta Pasukan Oranye Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memperbaiki fasilitas umum yang rusak.
    “Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keamanan Jakarta, sekaligus simbol persatuan dalam menjaga Ibu Kota. Kami juga berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat, baik kepemudaan, keagamaan, maupun lainnya, untuk bersama-sama jaga Jakarta,” ujar Pramono.
    Berdasarkan data Pemprov DKI, sebanyak 32 halte Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT, serta satu pintu tol mengalami kerusakan. “Untuk perbaikan, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa selesai sampai Senin (8/9/2025),” jelasnya.
    Pramono memutuskan tetap mengoperasikan layanan transportasi yang dikelola badan usaha milik daerah (BUMD), seperti Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, dan Jaklingko. Per 1 September 2025, seluruh rute layanan Transjabodetabek, termasuk 14 koridor, berjalan normal.
    “Saya melihat kondisinya sudah normal kembali. Sebagai bentuk apresiasi dan untuk meringankan beban warga, kami gratiskan MRT dan Transjakarta selama sepekan,” ujar Pramono.
    Tak hanya itu, Pramono bersama Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta juga menggaungkan tagar #JagaJakarta di berbagai media sosial. Ia bersyukur semakin banyak masyarakat yang ikut menyuarakan tagar #JagaJakarta demi keamanan dan kenyamanan kota.
    “Tingginya antusiasme warga merupakan hal positif, karena dapat menumbuhkan rasa memiliki pada lingkungan tempat tinggal mereka,” ucap Pramono. 
    Ia juga memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Hal ini sekaligus membantah isu krisis pangan akibat demo beberapa hari lalu. “Sempat beredar rumor stok pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, stok pangan cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying. Sampai akhir Oktober 2025, stoknya cukup,” tegas Pramono. (Rindu Pradipta Hestya)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Metro Taksir Kerugian Imbas Demo Ricuh di Jakarta Tembus Rp180 Miliar Lebih – Page 3

    Polda Metro Taksir Kerugian Imbas Demo Ricuh di Jakarta Tembus Rp180 Miliar Lebih – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menginventarisir kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan yang terjadi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025. Tak tanggung-tanggung kerugian ditaksir mencapai Rp 180 miliar.

    “Kerusakan yang kami alami terkait fasilitas atau bangunan di Polda Metro Jaya senilai lebih dari Rp 180 miliar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

    Ade Ary menerangkan, angka itu dihitung dari jumlah fasilitas maupun bangunan milik Polda Metro Jaya yang mengalami kerusakan seperti Mapolres, Polsek, Polsubsektor, maupun Pospol.

    “Peralatan atau sarana bangunan, gedung-gedung dari mapolres, mako polsek, Polsubsektor, Pospol lalu lintas. Kemudian beberapa material dan peralatan ada 3.430 unit. Kemudian kendaraan ada 108 unit Kemudian fasilitas bangunan lainnya ada 76 unit,” ucap dia.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkap kerugian materil akibat kerusuhan di Jakarta. Dia menyebut, setidaknya 22 halte Transjakarta rusak, enam di antaranya ludes terbakar.

    Pramono menyebut sisanya 16 halte juga tak luput dari aksi vandalisme dan kaca pecah, kursi hancur, serta dinding penuh coretan.

    “Akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta baik yang BRT maupun non-BRT serta satu pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret vandalisme dan sebagainya,” kata Pramono di Balaikota Jakarta, Senin (1/9/2025).

     

  • Video: Pedagang Blok M Ramai-Ramai Hengkang, Ini Respons Pramono Anung

    Video: Pedagang Blok M Ramai-Ramai Hengkang, Ini Respons Pramono Anung

    Jakarta, CNBC Indonesia –Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi polemik tarif sewa yang dikenakan para Pedagang di Blok M. Sebelumnya, para pedagang di kawasan tersebut ramai-ramai hengkang karena tarif sewa tinggi.

    Saksikan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (04/09/2025).

  • Pramono Sebut Kerugian Jakarta Akibat Demo Ricuh Capai Rp 80 Miliar, Minta Bantuan Pemerintah Pusat – Page 3

    Pramono Sebut Kerugian Jakarta Akibat Demo Ricuh Capai Rp 80 Miliar, Minta Bantuan Pemerintah Pusat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai kerugian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akibat kerusakan sejumlah fasilitas dan infrastruktur kota pasca demo berujung ricuh, menembus angka Rp 80 miliar.

    Menurut Pramono Anung, angka tersebut muncul setelah melakukan kajian, di mana sebelumnya menyebut kerugian ditaksir mencapai Rp 55 miliar.

    “Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 2 September 2025.

    Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam proses perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan.

    Pramono telah menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, di Balai Kota Jakarta, pada Selasa 2 September 2025.

    Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya perbaikan sejumlah fasilitas publik demi kenyamanan warga.

    “Saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat,” ucap Pramono.

     

  • Pramono Baru Tahu Biaya Sewa Kios District Blok M Melonjak Akal-akalan Koperasi, Ancam Putus Kerja Sama Pengelolaan 

    Pramono Baru Tahu Biaya Sewa Kios District Blok M Melonjak Akal-akalan Koperasi, Ancam Putus Kerja Sama Pengelolaan 

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek langsung kondisi kios-kios di District Blok M, Jakarta Selatan yang viral karena banyak pedagang angkat kaki. Mereka pamit dari District Blok M akibat ditagih biaya sewa yang melonjak cukup tinggi.

    Benar saja. Ketika mengelilingi District Blok M, Pramono menemukan banyak kios-kios yang sudah tutup. Dari kondisi ini, Pramono mendapat temuan bahwa koperasi yang menjadi pengelola di sana lah yang menaikkan biaya sewa.

    District Blok M merupakan aset milik Pemprov DKI dengan PT MRT Jakarta yang ditugaskan sebagai pengelola. Untuk mengelola kawasan ini, MRT bekerja sama dengan koperasi pedagang.

    MRT sejatinya menetapkan tarif sewa kios sebesar Rp300 ribu untuk anggota koperasi dan Rp1,5 juta untuk pedagang di luar anggota koperasi. Namun belakangan, koperasi di District Blok M menagih biaya sewa kepada pedagang di luar anggota hingga Rp4,5 juta per bulan per kios.

    “Saya ke Blok M memang sengaja secara khusus pengen melihat apa yang viral di Blok M. Beberapa kios yang ditutup karena mereka ditagih iuran yang terlalu mahal. Saya sudah mengecek secara langsung, diskusi dengan Pak Dirut MRT, bahwa memang betul terjadi,” kata Pramono di lokasi, Rabu, 3 September.

    Atas dasar itu, Pramono mengancam akan memutus kerja sama pengelolaan District Blok M bila koperasi masih mematok biaya sewa kepada pedagang melebihi batas bawah dan batas atas tarif yang telah disepakati sebelumnya.

    “Saya minta untuk kerja sama yang dilanggar oleh kooperasi, kalau mereka tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, maka saya minta untuk di-postpone, kerja samanya dihentikan saja,” tutur Pramono.

    Pramono pun menawarkan pedagang UMKM yang angkat kaki dari District Blok M untuk pindah berjualan ke dalam kawasan Blok M Hub, tepatnya di lorong B1. Bahkan, Pramono akan menggratiskan biaya sewa selama dua bulan pertama jika mereka mau pindah.

    “Karena tempat ini dikelola sepenuhnya oleh MRT, maka tempat ini akan digunakan untuk memindahkan bagi siapapun para pedagang yang mau menggunakan tempat ini. Kalau mereka mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama dua bulan kami berikan kebebasan. Free, gratis, supaya mereka mau pindah ke tempat ini,” jelas Pramono.

    Setelah digratiskan dua bulan, biaya sewa relokasi di lorong B1 Blok M Hub yang ditawarkan MRT sebesar Rp100.000 per meter persegi dan biaya servis/pemeliharaan sebesar Rp100.000 per bulan. Sehingga, bila pedagang ingin menyewa kios dengan 9 meter persegi, biaya sewa yang dikenakan sebesar Rp1,8 juta per bulan.

    “Mudah-mudahan apa yang menjadi keresahan para pedagang yang ada di Blok M ini, segera bisa teratasi. Karena saya tahu, Blok M ini kan sekarang menjadi hub baru bagi Jakarta. Maka, begitu viral, saya hari ini sudah di sini. Karena saya tidak mau ini berkepanjangan, ini segera harus diselesaikan,” imbuhnya.

     

  • Sewa Kios UMKM Blok M Tembus Rp 25 Juta, Pramono Anung: Tidak Boleh Semena-mena – Page 3

    Sewa Kios UMKM Blok M Tembus Rp 25 Juta, Pramono Anung: Tidak Boleh Semena-mena – Page 3

    Ia mengaku telah menegur langsung Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat. “Kalau memang tidak bisa dijalankan kerja sama-nya, maka saya minta untuk dibatalkan. Bagi saya, UMKM itu menjadi lebih utama,” tegasnya.

    Pramono menambahkan bahwa Blok M bukan sekadar pusat belanja, melainkan akan menjadi sentra ASEAN kebanggaan Jakarta.

    “Saya memastikan Blok M adalah wadah bagi UMKM dan produk lokal untuk berkembang, bukan ladang oknum mencari keuntungan pribadi,” ujarnya.

    Banyak akun pengguna media sosial tak jarang memberi komentar keluhan hingga semangat pada kolom komentar unggahan laman Tiktok Pramono Anung dengan akun @pramonoanung.

    “Harusnya harga sewa Rp 1 juta per bulan soalnya tidak ada wastafel juga. Karyawannya kalau menyuci peralatan harus jongkok di luar. Kalau Rp 2 juta harus ada fasilitas lengkap baru masuk akal,” tulis akun @Elite maid.

     

  • Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi di Jakarta saat ini mulai mereda. Unjuk rasa itu dimulai saat massa protes terkait dengan tunjangan DPR RI yang dinilai fantastis sejak 25 Agustus 2025.

    Meski sempat landai keesokan harinya. Massa kembali melakukan aksi akbar pada Kamis (28/8/2025). Di hari yang sama, terjadi peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan oleh mobil Brimob Polri.

    Kemudian, peristiwa brutal itu memicu protes di sejumlah titik. Misalnya, pengemudi ojol langsung menggeruduk Mako Brimob Polri di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

    Keesokan harinya, markas Polda Metro Jaya hingga Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Dalam serangkaian aksi protes itu, terdapat orang tidak dikenal telah melakukan pengrusakan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta hingga penjarahan di rumah pejabat publik.

    Ini fakta-fakta ricuh demo Jakarta akhir Agustus 2025:

    1. 38 Tersangka Anarkis

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengamankan total 1.240 orang diamankan, terdiri atas 611 orang dewasa dan 629 anak-anak.

    Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya menjalani proses hukum. Kemudian, setelah dilakukan pendalaman, kepolisian telah menetapkan 38 tersangka kasus dugaan pengrusakan fasilitas umum hingga penyerangan petugas.

    “38 tersangka yang sudah ditahan oleh penyidik terkait dengan peristiwa anarkis, pengrusakan umum, pengrusakan fasilitas umum hingga pengrusakan kantor-kantor kepolisian dan juga tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah petugas dan lain sebagainya,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (3/9/2025) malam.

    2. Ada 6 Tersangka Penghasutan 

    Selain tersangka terkait kerusakan fasum, Ade juga menyatakan pihaknya telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan penghasutan atau provokasi masyarakat, khususnya pelajar untuk melakukan unjuk rasa.

    “Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan, dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka,” ujar Ade.

    Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR); admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).

    Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka atas perannya sebagai admin media sosial Instagram masing-masing. Pada intinya, enam orang tersangka ini diduga memprovokasi atau menghasut masyarakat untuk melakukan demo.

    “Peran tersangka DMR adalah melakukan col/ab, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi,” imbuhnya.

    Kemudian, MS, SH, dan KA ditetapkan sebagai tersangka karena sama-sama diduga melakukan kolaborasi dengan beberapa akun lain untuk melakukan ajakan pengrusakan.

    Selanjutnya, RAP diduga membuat konten tutorial pembuatan serta koordinator kurir bom di lapangan. Sementara, FL perannya diduga menyiarkan langsung aksi dan mengajak pelajar demo.

    Atas perbuatan itu, keenam tersangka ini diduga melanggar pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    3. Data Kerusakan Fasum

    Pemprov Jakarta mengemukakan total kerugian kerusakan infrastruktur dalam kericuhan di Jakarta mencapai Rp80 miliar. Fasilitas yang rusak meliputi halte Transjakarta, CCTV, pintu tol hingga infrastruktur lainnya.

    Selanjutnya, kata Ade, total ada 37 sarana prasarana Polri yang mengalami kerusakan. Misalnya, markas Polres, Polsek, Pospol hingga sejumlah kendaraan.

    “Ada 37 sarana prasarana polri dari mulai polres polsek, polsub Sektor, pospol, polantas dan beberapa kendaraan,” imbuhnya.

    4. Rumah Pejabat Dijarah

    Adapun, dalam serangkaian ricuh-ricuh ini setidaknya ada lima pejabat yang rumahnya dijarah. Peristiwa penjarahan itu bermula dilakukan di rumah anggota DPR RI non-aktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara.

    Penjarahan kemudian melebar hingga ke rumah pejabat DPR non-aktif lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. Bahkan, rumah bendahara negara yakni Menkeu Sri Mulyani di Bintaro juga turut dijarah.

    Dalam hal ini kepolisian telah mendalam serangkaian aksi penjarahan itu. Tercatat, khusus di rumah Uya Kuya, kepolisian telah menetapkan 10 tersangka dengan perincian enam terkait dan empat lainnya terkait penyerangan petugas.

    “10 tersangka, empat menyerang petugas, enam penjarahan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).

    5. Jakarta Sudah Aman

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung resmi mencabut himbauan Work From Home (WFH) bagi semua perusahaan yang ada di Jakarta mulai hari ini Rabu 3 September 2025.

    Dia menilai bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah mulai normal dan kondusif, tidak ada aksi lagi yang digelar oleh demonstran di Jakarta. 

    Maka dari itu, Pramono memerintahkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta untuk mencabut imbauan WFH tersebut maksimal hari ini, sehingga besok Kamis 4 September 2025 warga bisa bekerja normal.

    “Saya sudah minta agar aturan itu dicabut karena kondisi sudah normal,” tuturnya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Pramono mengatakan bahwa seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Jakarta sudah mulai masuk kerja dan bekerja normal seperti biasanya per hari ini Rabu 3 September 2025.

    “Bahkan semua ASN Jakarta sudah mulai masuk hari ini dan menghadiri pelantikan pejabat fungsional, saya tetap minta agar mereka naik transportasi umum,” katanya.

    Pramono membeberkan seluruh layanan transportasi umum yang ada di Jakarta juga sudah mulai beroperasi dengan normal, meskipun masih ada perbaikan sejumlah ruas jalan yang sempat dirusak massa aksi beberapa waktu lalu.

    “Mudah-mudahan perbaikan ini bisa selesai hari Senin tanggal 8 nanti,” pungkasnya.

  • Pramono Anung Sebut Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal, WFH ASN Dicabut – Page 3

    Pramono Anung Sebut Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal, WFH ASN Dicabut – Page 3

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan sejumlah perbaikan fasilitas untuk meningkatkan layanan transportasi.

    Pramono menargetkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan hingga awal pekan depan.

    “Untuk perbaikan seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan akan bisa diselesaikan sampai dengan hari Senin tanggal 8,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan kebijakan penggratisan tarif transportasi umum akan tetap berlaku sampai perbaikan selesai dilakukan.

    “Sedangkan untuk penggratisan ya tentunya sampai dengan hari itu,” tandasnya.

  • Pramono Lantik 992 Pejabat Fungsional, 664 Diantaranya Guru

    Pramono Lantik 992 Pejabat Fungsional, 664 Diantaranya Guru

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 992 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 664 orang merupakan guru yang akan bertugas di berbagai sekolah di Ibu Kota.

    Pelantikan dilakukan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (3/9/2025) melalui pengambilan sumpah janji jabatan. Pramono menegaskan bahwa jabatan fungsional merupakan amanah sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.

    “Pada hari ini, saya melantik 992 orang untuk 8 jenis jabatan fungsional dari 4 perangkat daerah. Dari jumlah tersebut paling banyak adalah guru, berjumlah 664 orang,” kata Pramono dalam sambutannya di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    “Jabatan ini adalah amanah dan sekaligus ujian bagi Saudara-saudara sekalian. Saya berharap bisa menjalankan dengan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas sehingga berkontribusi terhadap kemajuan Jakarta,” lanjutnya.

    Pramono menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup delapan jenis jabatan fungsional dari empat perangkat daerah. Guru menjadi formasi terbanyak karena sektor pendidikan disebut sebagai fondasi penting dalam transformasi Jakarta menuju kota global.

    Selain guru, pelantikan juga mencakup jabatan fungsional baru seperti penata perizinan dan penata kelola penanaman modal. Menurut Pramono, kehadiran jabatan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan publik, khususnya dalam sektor perizinan dan investasi.

    Ia pun berpesan agar para ASN yang baru dilantik menjaga profesionalisme, integritas, serta menjadi teladan dalam menjaga ketertiban dan fasilitas umum. Ia berharap semangat bersinergi, berinovasi, dan berkinerja dapat terus terjaga demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

    “Selain itu, menjaga persatuan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hadir sebagai aparatur yang terbuka terhadap kritik, aspiratif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menunjukkan sikap sederhana dan tidak berlebihan dalam kehidupan profesional, pribadi maupun keluarga,” ungkapnya.

    “Yang berikutnya adalah menjaga keluarga agar tidak mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan sekaligus menghindarkan diri dari sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara,” pungkasnya.

    (bel/yld)