Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • META dan Pemprov DKI Kebut Proyek Tol Cikunir – Ulujami Elevated Rp21 Triliun

    META dan Pemprov DKI Kebut Proyek Tol Cikunir – Ulujami Elevated Rp21 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) mengungkap rencana untuk mempercepat realisasi konstruksi Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated (JORR-E) Cikunir –Ulujami pada tahun ini.

    Direktur Utama META, Ramdani Basri menjelaskan dalam rangka melakukan percepatan itu pihaknya bersama dengan PT Jakarta Metro Ekspressway (JKTMetro) selaku pemegang konsesi Tol JORR-E Cikunir – Ulujami telah melakukan audiensi bersama Gubernur DKI Jakatya, Pramono Anung.

    Dalam laporannya, pertemuan tersebut membahas rencana strategis pembangunan Jalan Tol JORR-E Cikunir – Ulujami yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas pada Jalan Tol JORR-1 khususnya pada Segmen Ulujami – Jati Asih.

    “Kami berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta ini dapat mempercepat proses perencanaan dan realisasi proyek,” jelas Ramdani dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Dia optimistis pertemuan tersebut merupakan langkah strategis dari sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjawab tantangan transportasi perkotaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. 

    Sebelumnya, Ramdani memang sempat mengungkap rencana hendak mempercepat proses eksekusi Tol JORR Elevated CIkunir – Ulujami pada tahun ini. Dia menyebut, pihaknya kini tengah melakukan pembicaraan intensif khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Berdasarkan catatan Bisnis, konstruksi Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ini memang sempat terkendala masalah desain lantaran adanya perubahan struktur terkait peletakan tiang pancang. 

    “Masih proses [Tol Cikunir – Ulujami] masih bicara dengan PU, sedang persiapan desain dan sebagainya,” kata Ramdani saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Rabu (20/2/2025).

    Mengacu pada pengumuman, penetapan hasil pelelangan tertuang dalam surat No.64/BPJT/L/JECU/2023 Kementerian PUPR. Berdasarkan pengumuman tersebut, Kementerian PUPR menetapkan konsorsium PT Marga Metro Nusantara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT Acset Indonesia Tbk. (ACST) sebagai pemenang tender Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami. 

    Adapun, penetapan pemenang tertuang dalam Surat Menteri PUPR No. PB 0201-Mn/1465 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2023. 

    Asal tahu saja, PT Marga Metro Nusantara merupakan anak usaha PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META), emiten perusahaan tol milik Grup Salim, sedangkan PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) perusahaan konstruksi milik Grup Astra. Di mana, nilai investasi dari proyek tersebut tembus Rp21,26 triliun.

  • Tarif Parkir di Jakarta Mau Naik, Segini Bedanya dengan Kota Lain

    Tarif Parkir di Jakarta Mau Naik, Segini Bedanya dengan Kota Lain

    Jakarta –

    Tarif parkir di Jakarta bakal naik karena dianggap masih rendah. Segini perbandingan tarif parkir antara Jakarta dan kota-kota lainnya.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana untuk mengerek tarif parkir. Kenaikan tarif parkir itu dilakukan dalam rangka pengendalian lalu lintas dan optimalisasi pelayanan perparkiran. Mengutip laman Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terakhir merevisi Peraturan Gubernur tentang Biaya dan Tarif Parkir 13 tahun lalu.

    Aturan tarif parkir itu diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 120 tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dan Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2017 tentang layanan tarif parkir.

    Perbandingan Tarif Jakarta dan Kota-kota Lain

    Tarif parkir di Jakarta itu dirasa masih minim. Khususnya untuk mendukung push dan pull strategy penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dishub DKI Jakarta juga menjabarkan perbedaan tarif parkir di beberapa kota lain di Tanah Air.

    Di Jakarta, tarif parkir mobil dikenakan Rp 5.000 untuk satu satu jam pertama. Tarif serupa juga berlaku di Tangerang dan Bandung. Sementara di Depok tarifnya Rp 5.500, Tangerang Selatan Rp 6.000, Bekasi Rp 7.500, dan Surabaya Rp 8.000.

    Motor parkir di Jakarta dikenai tarif Rp 2.000, lebih murah dibanding kota-kota lain yang sudah menerapkan tarif Rp 3.000-3.500. Selanjutnya tarif parkir bus di Jakarta sebesar Rp 8.000. Tarif parkir bus ini bukan yang terendah. Diketahui tarif parkir Tangerang, Bandung, dan Bekasi masing-masing Rp 5.000, Rp 7.000, dan Rp 7.500. Sedangkan di Surabaya bus parkir dikenakan tarif Rp 20.000. Tarif yang sama juga berlaku untuk truk. Di Jakarta, truk parkir kena tarif Rp 8.000.

    Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memang sudah menyebut akan menaikan tarif parkir. Pramono menjelaskan, kebijakan tersebut tak hanya bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, melainkan juga untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan masyarakat agar bisa menikmati layanan transportasi umum secara gratis.

    “Mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan (tarif) parkirnya saya mau naikkan,” ujar Pramono pada Juni lalu.

    (dry/din)

  • Transportasi Umum Jakarta Masuk 20 Besar Terbaik Dunia, Begini Kata Pramono

    Transportasi Umum Jakarta Masuk 20 Besar Terbaik Dunia, Begini Kata Pramono

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menanggapi hasil studi TimeOut yang menyebut Jakarta sebagai salah satu kota dengan transportasi umum terbaik di dunia. Meski membenarkan hasil riset tersebut, namun dia mengaku belum puas dan akan terus melakukan penyempurnaan.

    Pramono mengatakan, transportasi umum Jakarta hanya kalah dari Singapura di Asia Tenggara. Kota yang dipimpinnya itu masih lebih unggul dibandingkan Manila, Kuala Lumpur dan Bangkok.

    “Jakarta sekarang ini dari 50 kota, 18 ribu responden yang disurvei, kita berada di nomor 17. Di ASEAN kita hanya kalah dari Singapura, lebih baik dari Kuala Lumpur, Manila, maupun Bangkok,” kata Pramono di Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Transportasi umum di Jakarta. Foto: Andhika Prasetia

    Menurut Pramono, dikutip dari detikNews, capaian tersebut menjadi bukti Jakarta semakin diperhitungkan secara global dalam penyediaan sarana publik. Ia berharap peringkat tersebut bisa terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

    “Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih baik, bukan lagi ranking 17, tapi bisa lebih tinggi lagi,” kata dia.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, menurut TimeOut, ada sejumlah alasan yang membuat Jakarta terpilih sebagai salah satu kota dengan transportasi umum terbaik di dunia. Misalnya, sistem terintegrasi yang menghubungkan antara kereta, MRT dan TransJakarta. Selain itu, jangkauan transportasi umum di Jakarta juga sangat luas.

    Studi tersebut mengungkap, ada 79 persen responden yang setuju Jakarta masuk salah satu kota dengan transportasi umum terbaik di dunia. Lebih lagi, sistem yang ada terbukti telah menekan kemacetan kronis yang kerap terjadi di kota berjuluk The Big Durian tersebut.

    Berikut 19 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di DuniaHongkong, HongkongShanghai, ChinaBeijing, ChinaAbu Dhabi, UAETaipei, TaiwanLondon, InggrisVienna, AustriaSeoul, Korea SelatanMumbai, IndiaDoha, QatarDelhi, IndiaSingapura, SingapuraZurich, SwissBrighton, InggrisEdinburgh, SkotlandiaOslo, NorwegiaJakarta, IndonesiaWarsaw, PolandiaTallinn, Estonia.

    (sfn/din)

  • Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan.

    Tito menegaskan pentingnya peran dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.

    “Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Tito dalam keteranganya yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).

    Penegasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring, yang diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

    Dalam arahannya, Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis.

    Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, pertama, kepala daerah diminta menyambangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi langsung dan terbuka.

    Kedua, menggelar doa lintas agama sebagai sarana memperkuat harmoni sosial. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan meredakan ketegangan saat berbicara kepada publik.

    Arahan Mendagri itu mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.

    Sebagai contoh, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

    Sedangjan Wali Kota Medan Rico Waas mengadakan doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan yang dihadiri tokoh masyarakat lintas agama, guna menjaga keamanan dan memperkuat kerukunan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses pemulihan pasca-kericuhan.

    Ia mengatakan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi kunci ketahanan sosial.

    Beberapa kepala daerah juga langsung meluncurkan program prorakyat yang konkret. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai strategi menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat kecil.

    Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang menjalin kerja sama dengan Bulog melalui penandatanganan MoU dengan pemerintah desa agar kantor desa menjadi titik distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), serta mengusulkan reaktivasi program Raskin untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan ruang dialog, menurut Tito, pemerintah daerah tidak hanya menghindari eskalasi sosial, tetapi juga memperkuat pondasi jangka panjang untuk ketahanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, respons daerah yang cepat menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya mampu mengarahkan perubahan sosial, asalkan memahami psikologi publik dan dinamika masyarakat.

    “Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Iwan.

    Namun demikian, Iwan mengingatkan agar keterbukaan kepala daerah terhadap aspirasi publik tidak berhenti di level simbolik atau seremonial. Ia menekankan perlunya keberlanjutan dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat.

    “Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Halte Jaga Jakarta Menyimpan Luka dan Harapan Warga Kota Megapolitan 8 September 2025

    Halte Jaga Jakarta Menyimpan Luka dan Harapan Warga Kota Megapolitan 8 September 2025

    Halte Jaga Jakarta Menyimpan Luka dan Harapan Warga Kota
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah riuh penumpang yang keluar masuk Halte TransJakarta Jaga Jakarta, berdiri sebuah kotak kaca berbingkai biru.
    Isinya bukan sekadar pajangan biasa, melainkan puing-puing hangus yang tersisa dari kebakaran saat kerusuhan pada 29 Agustus 2025.
    Kerangka kipas gosong, mesin tap hitam legam, blower berkarat, hingga televisi retak yang dulu menayangkan informasi penumpang, kini tertata rapi di dalam kotak itu.
    Ada pula papan petunjuk terbakar, papan gate rusak, serta bongkahan guiding block yang ikut hangus.
    Di bawahnya, tertera sebuah pesan “Ketika kita menjaga halte, kita juga menjaga hak setiap orang untuk memiliki ruang yang aman dan nyaman. Ketika kita merawat fasilitas umum, kita merawat masa depan kota kita.”
    Tak jauh dari instalasi itu, dinding kaca halte dipenuhi deretan foto.
    Ada foto kondisi halte sesaat setelah terbakar, potret petugas TransJakarta membersihkan sisa-sisa puing, hingga momen gotong royong warga, PPSU, dan pengemudi ojek online memulihkan halte. Sejumlah penumpang kerap berhenti sejenak, menatap, dan terdiam.
    “Pas lihat kotak kacanya agak merinding juga, mungkin trauma juga sebagai penumpang. Tapi semoga jadi pengingat kita semua ya kalau fasilitas harus dijaga,” ujar Rani (24), penumpang tujuan Kampung Melayu, Senin (8/9/2025).
    Sulis (41), warga Cempaka Putih, merasakan hal serupa. Meski menyimpan kenangan pahit, Halte Jaga Jakarta kini berwajah baru.
    “Bagus sih ada pengingatnya. Dengan ada ini, kita jadi sadar jangan sampai rusak lagi,” ucapnya.
    Kini, fasilitasnya lebih lengkap, mulai dari tiga toilet terpisah untuk pria, wanita, dan penyandang disabilitas, hingga mushala yang bisa digunakan penumpang beribadah.
    Di bagian depan, sementara ini hanya ada dua stan penjual kopi dan camilan. Belum tersedia stan permanen makanan dan minuman.
    Halte ini juga dirancang lebih modern, dengan enam gate masuk dan keluar (Gate A–H) yang menghubungkan penumpang ke sejumlah koridor utama TransJakarta.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, pajangan puing itu bukan sekadar dekorasi, melainkan pengingat.
    “Memorable yang ada, yang dibuat, memang sengaja diskusi kami dengan Dirut Transjakarta supaya memorable itu mengingatkan, bahwa di tempat ini pernah terjadi peristiwa yang mudah-mudahan tidak akan pernah terulang kembali bagi warga Jakarta,” ujar Pramono di Halte Jaga Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Halte yang dulu bernama Senen Sentral ini kini benar-benar hadir dengan dua wajah, luka masa lalu yang dipajang dalam kotak kaca, dan harapan baru yang tumbuh bersama fasilitas yang lebih layak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Blok M Hub, Tempat Relokasi Pedagang yang Angkat Kaki dari Plaza 2 Blok M Megapolitan 8 September 2025

    Penampakan Blok M Hub, Tempat Relokasi Pedagang yang Angkat Kaki dari Plaza 2 Blok M Megapolitan 8 September 2025

    Penampakan Blok M Hub, Tempat Relokasi Pedagang yang Angkat Kaki dari Plaza 2 Blok M
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 20
    tenant
    usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan direlokasi dari Plaza 2 Blok M atau District Blok M ke area basemen Blok M Hub, tepatnya di lorong menuju pintu masuk Terminal Blok M.
    Berbeda dengan Plaza 2 Blok M yang berada di ruang terbuka dan bising oleh suara mesin bus Transjakarta, lokasi baru di Blok M Hub lebih sejuk karena dilengkapi pendingin ruangan.
    Area tersebut juga lebih strategis karena menjadi jalur keluar-masuk penumpang Transjakarta.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sejumlah kios sudah dipasangi spanduk bertuliskan nama
    brand
    UMKM yang akan menempati tempat baru. Beberapa di antaranya Cimol Keju Barito, Nasi Matah Blok M, hingga Susu Murni Bahagia.
    Di samping itu, spanduk besar milik Animo Bakery—brand baru yang sebelumnya belum ada di Blok M—juga terlihat terpasang.
    Menurut para pedagang, relokasi ini difasilitasi pengelola Blok M Hub, yakni PT MRT Jakarta, sebagai kompensasi bagi
    tenant
    yang terdampak lonjakan tarif sewa kios di Plaza 2.
    Wira (30), pedagang minuman, menilai langkah pengelola cukup membantu dengan menyiapkan tempat bagi pedagang UMKM Plaza 2.
    Ia menilai pengelola memfasilitasi pedagang dengan menawarkan dua pilihan lokasi, yakni di dalam atau di bawah mal, sehingga para pedagang merasa terbantu.
    “Jadi ibaratnya kayak dia memfasilitasi untuk pedagang UMKM Plaza 2, ‘Kami ada tempat nih, ada dua tempat, mau di dalam mall atau di bawah mall’, kayak begitu lah, sudah ditempatin. Malah mereka membantulah, bisa dibilang,” kata Wira kepada
    Kompas.com
    , Senin (8/9/2025).
    Hal serupa disampaikan Farel (35), yang merasa terbantu dengan adanya pembebasan biaya sewa selama dua bulan.
    “Jadi, pedagang ini merasa korban, dirugikan. Jadi dengan adanya kebijakan dari Pak Gubernur, kami sangat terbantu dan MRT juga kami sangat terbantu karena dapat
    free
    dua bulan,” ujarnya.
    Yazid (23), pedagang cimol, menyebut relokasi ke Blok M Hub merupakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
    Bahkan, ia dan sejumlah pedagang telah setuju pindah sebelum adanya kebijakan gratis sewa dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
    “Karena
    win-win solution
    itu menurut mereka, dan menurut kami juga oke, karena tempatnya kami sudah lihat oke. Jadi, kami sudah sebelum Pak Pram itu, kami sudah pengen relokasi ke sini sebenarnya,” jelas Yazid.
    Meski begitu, para pedagang masih membutuhkan waktu untuk renovasi kios sebelum mulai beroperasi.
    “Paling lama ya akhir bulan ini. Karena kami ada renov dulu sih,” kata Yazid.
    Relokasi pedagang ini juga tak lepas dari intervensi Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
    Ia meminta PT MRT Jakarta menghentikan kerja sama dengan koperasi yang terbukti melanggar kesepakatan dalam pengelolaan kios di District Blok M.
    Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan pedagang yang mengaku tak sanggup bertahan karena tarif sewa melonjak jauh di atas ketentuan.
    “Kalau mereka (koperasi) tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan, maka saya minta untuk di-postpone, kerjasamanya dihentikan saja,” kata Pramono saat meninjau Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Pramono menemukan sejumlah pedagang menutup usahanya karena dipatok tarif sewa hingga lebih dari Rp 1,5 juta per bulan. Padahal, dalam kesepakatan awal tarif hanya diperbolehkan berkisar Rp 300.000 hingga Rp 1,5 juta.
    “Ketika beberapa kios yang ditutup karena mereka ditagih iuran yang terlalu mahal. Saya sudah mengecek secara langsung, diskusi dengan Pak Dirut MRT, bahwa memang betul terjadi. Jadi kan itu batas bawahnya Rp 300.000 batas atasnya Rp 1,5 juta, katanya ada yang lebih dari itu,” ungkapnya.
    Untuk meringankan beban pedagang, Pramono pun membebaskan biaya sewa selama dua bulan bagi tenant yang direlokasi ke Blok M Hub.
    “Bagi pedagang atau siapapun yang mau menggunakan fasilitas ini, selama dua bulan kami berikan free. Dan tentunya kami minta juga untuk menjaga kondusivitas, kenyamanan, dan keamanan yang ada di Blok M ini,” ujarnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD DKI masih bahas evaluasi tunjangan perumahan

    DPRD DKI masih bahas evaluasi tunjangan perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pihaknya masih membahas tunjangan perumahan yang didapatkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

    “Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat,” kata Baco saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    Baco mengatakan, pada prinsipnya anggota Dewan sudah sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap besaran tunjangan yang diterima.

    Baco juga menjelaskan evaluasi tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Semua tunjangan yang dewan dapat itu kan yang menetapkan bukan dewan, tetapi yang menetapkan adalah pemerintah gubernur dan kementerian keuangan,” kata Baco.

    Baco mengatakan, belum ditetapkan kisaran angka tunjangan tersebut. Penetapan angka tunjangan tak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.

    “Intinya kita bersepakat dulu bahwa siap dievaluasi. Namun perlu kehati-hatian, nggak mungkin buru-buru. Nanti salah lagi. Daripada nanti ada revisi berkali-kali, mending kita siapkan matang-matang, baik-baik, supaya lengkap,” kata Baco.

    Adapun dasar tunjangan perumahan bagi anggota DRPD DKI Jakarta mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 yang menjadi perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017.

    Aturan itu menyebutkan, jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD, maka tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

    Kemudian, besaran tunjangan anggota DPRD DKI diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022.

    Tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD DKI ditetapkan Rp78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sementara bagi anggota DPRD DKI, tunjangan perumahan yang diberikan sebesar Rp70,4 juta per bulan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Jakarta Capai RP70 Jutaan Tiap Bulan, Aturannya Diteken Anies Pada 2022

    Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Jakarta Capai RP70 Jutaan Tiap Bulan, Aturannya Diteken Anies Pada 2022

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Setelah ramai dikecam tunjangan perumahan DPR RI mencapai RP50 juta. Kini terungkap DPRD DKI Jakarta ternyata lebih besar.

    Nilainya fantastis. Tiap anggota DPRD Jakarta berhak mendapatkan tunjangan lebih RP70 tiap bulan.

    Rinciannya, tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD ditetapkan sebesar Rp 78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sedangkan untuk anggota DPRD, tunjangannya mencapai Rp 70,4 juta per bulan.

    Itu sudah berlaku tiga tahun terakhir. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022.

    Tunjangan fantastis itu kini jadi sorotan publik. Beberapa mahasiswa bahkan sudah melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD DKI pada Kamis (4/9).

    Gubernur DKI Pramono Anung sendiri sudah menyampaikan responsnya. Disampaikan kepada jurnalis di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (7/9).

    ”Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI. Tetapi terus terang, saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI,” pungkasnya. 

    Diketahui, aturan tunjangan itu diteken Anies pada 2022. Sebelum Anies menerbitkan aturan itu, tunjangan perumahan DPRD DKI mengacu kepada Pergub DKI Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja DPRD.

    Dalam Pasal 16 Pergub itu disebutkan, tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebesar Rp70 juta dan anggota DPRD sebesar Rp60 juta. Tunjangan per bulan itu sudah termasuk pajak.

    Hal itu menunjukkan, tunjangan Anggta DPRD DKI Jakarta naik di era Anies. Meski sebelumnya sudah cukup tinggi, lebih besar daripada tunjangan perumahan DPR RI.
    (Arya/Fajar)

  • Pramono angkat bicara soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI

    Pramono angkat bicara soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat bicara terkait tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang diketahui mencapai Rp70 juta per bulan.

    Mengenai tunjangan tersebut, dia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak DPRD DKI Jakarta.

    “Saya sudah berkomunikasi dengan DPRD Jakarta, dan mereka hari ini akan mengadakan rapat untuk itu. Tentunya kewenangan, keputusan ini sepenuhnya ada di DPRD Jakarta,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

    Sebagai informasi, dasar tunjangan perumahan anggota DRPD DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 yang menjadi perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017.

    Aturan itu menyebutkan jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD, maka tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

    Kemudian, besaran tunjangan anggota DPRD DKI diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022.

    Tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD DKI ditetapkan sebesar Rp78,8 juta per bulan, termasuk pajak. Sementara bagi anggota DPRD DKI, tunjangan perumahan yang diberikan sebesar Rp 70,4 juta per bulan.

    Sebelumnya pada Kamis (2/9), Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Dalam unjuk rasa tersebut, AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:

    1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar dari pada DPR RI.

    2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

    3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

    Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan akan transparan atau terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggota dewan.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pihaknya sepakat melakukan evaluasi terkait gaji dan tunjangan anggota dewan. Dia juga mengungkapkan seluruh fraksi tidak keberatan jika dilakukan penyesuaian terhadap gaji dan tunjangan tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta duduki peringkat ke-17 kota dengan transportasi terbaik

    Jakarta duduki peringkat ke-17 kota dengan transportasi terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan Jakarta menempati peringkat ke-17 dari 50 kota terbaik di dunia dalam bidang transportasi publik pada 2025, menurut lembaga survei internasional Time Out.

    “Jakarta sekarang ini dari 50 kota, 18 ribu responden yang disurvei, kita berada di nomor 17. Di ASEAN, kita hanya kalah dari Singapura, lebih baik dari Kuala Lumpur, Manila, maupun Bangkok,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin.

    Menurut dia, capaian itu membuktikan Kota Jakarta semakin diperhitungkan secara global, terutama dalam penyediaan sarana publik.

    Dia pun berharap peringkat tersebut terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

    “Mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih baik, bukan lagi ranking 17, tapi bisa lebih tinggi lagi,” ujar Pramono.

    Berikut 19 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik berdasarkan Survei Internasional Time Out 2025:

    1. Hong Kong, SAR

    2. Shanghai, China

    3. Beijing, China

    4. Abu Dhabi, UEA

    5. Taipei, Taiwan

    6. London, Inggris

    7. Wina, Austria

    8. Seoul, Korea Selatan

    9. Mumbai, India

    10. Doha, Qatar

    11. Delhi, India

    12. Singapura, Singapura

    13. Zurich, Swiss

    14. Brighton, Inggris

    15. Edinburgh, Inggris

    16. Oslo, Norwegia

    17. Jakarta, Indonesia

    18. Warsawa, Polandia

    19. Tallinn, Estonia

    Dalam survei itu, disebutkan moda transportasi umum tersibuk di Jakarta adalah bus, dengan tingkat persetujuan 79 persen.

    Bus Transjakarta beroperasi di jalurnya sendiri (busway) di jalan-jalan di ibu kota. Layanan tersebut menawarkan pilihan paling terjangkau bagi warga setempat untuk berkeliling kota.

    Selain bus Transjakarta, ada pula Mikrotrans, yaitu bus berukuran sedang yang melayani antarhalte busway.

    Kemudian, terdapat sejumlah opsi transportasi berbasis rel, yakni MRT (mass rapid transit) dan LRT (light rail transit) yang membantu mengurangi kemacetan di ibu kota, serta kereta komuter yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga, yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.