Tag: Pramono Anung

  • JK Soroti Disparitas di DKI: Orang Kaya dan Miskin Terbanyak Ada di Jakarta – Page 3

    JK Soroti Disparitas di DKI: Orang Kaya dan Miskin Terbanyak Ada di Jakarta – Page 3

    Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan bahwa tantangan terbesar Ibu Kota saat ini bukan lagi pembangunan infrastruktur, melainkan persoalan kesenjangan sosial.

    Menurutnya, hampir semua indikator pembangunan Jakarta menunjukkan tren baik, kecuali gini ratio atau disparitas.

    “Persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya baik, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik, dari 0,34, naik sedikit,” kata Pramono.

    Pramono pun menekankan pihaknya secara bertahap memberi bantuan bagi warga tidak mampu. Salah satunya melalui program KJP, KJMU, hingga pemutihan ijazah.

    “Saya sudah minta kepada jajaran, jangan ada pengurangan untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Itu semua untuk warga yang memang tidak mampu,” kata Pramono.

     

  • Pramono bantah isu soal kenaikan tarif parkir di Jakarta

    Pramono bantah isu soal kenaikan tarif parkir di Jakarta

    sampai hari ini, belum ada rencana kenaikan tarif parkir

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah ada isu yang beredar, terkait rencana kenaikan tarif parkir di Ibu Kota.

    “Jadi, sampai hari ini, belum ada rencana kenaikan tarif parkir. Sehingga apa yang disampaikan, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan itu, itu tidak benar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono menjelaskan, yang saat ini tengah dikaji Pemprov DKI adalah penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai (cashless) serta pengaturan ulang sistem perparkiran.

    Namun, dia menegaskan belum ada keputusan resmi soal tarif parkir.

    Pramono juga menambahkan, jika memang nantinya ada kebijakan baru terkait tarif parkir, maka hal itu harus melalui persetujuan gubernur.

    “Bahwa kita sedang mengkaji ‘cashless’ untuk parkir dan mengaturnya, iya. Tapi, belum pernah ada keputusan apa pun (soal tarif parkir). Kalau ada keputusan harus mendapatkan persetujuan gubernur,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram @dishubdkijakarta pada Senin (8/9) sempat mengunggah informasi mengenai rencana penyesuaian tarif parkir di Jakarta.

    Disebutkan, kebijakan baru itu disiapkan untuk menggantikan aturan lama yakni Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir dan Pergub Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir.

    Dalam unggahan tersebut, Dishub DKI juga menampilkan perbandingan tarif parkir Jakarta dengan kota-kota lain di Indonesia.

    Saat ini, tarif parkir mobil di Jakarta sebesar Rp5.000 per jam, lebih rendah dibanding Tangerang Selatan Rp6.000 dan Surabaya Rp8.000.

    Untuk motor, tarif di Jakarta Rp2.000, sama dengan sebagian besar kota lain, sementara bus dan truk dikenakan Rp8.000–Rp12.000.

    Jika dibandingkan secara global, biaya parkir di Jakarta dinilai masih sangat rendah. Untuk delapan jam parkir, porsinya hanya 3,16 persen (on-street) dan 15,04 persen (off-street) dari rata-rata pendapatan penduduk.

    Angka ini jauh di bawah kota besar dunia seperti New York, Buenos Aires, maupun Singapura.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Pram alasan anak muda di Jakarta takut menikah

    Ini kata Pram alasan anak muda di Jakarta takut menikah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa kesulitan untuk memiliki rumah menjadi salah satu alasan anak muda di kota takut menikah.

    “Itu yang terjadi, seperti yang tergambar di film Home Sweet Loan tentang kisah seorang anak bungsu perempuan yang berjuang menabung untuk membeli rumah sembari memenuhi kebutuhan orang tua serta kakak-kakaknya,” katanya saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dalam film itu tergambar bahwa untuk memperoleh hunian atau rumah itu sulit sekali.

    Belajar dari film tersebut, Pramono berharap, program kredit tiga juta rumah dengan bunga rendah, yang tengah disosialisasikan oleh pemerintah pusat bisa menjawab keresahan tersebut.

    Program ini, katanya, bisa membantu masyarakat, terutama pasangan muda, untuk mendapatkan hunian.

    “Kalau kredit ini bisa diperoleh oleh masyarakat, apakah itu ‘developer’-nya, apakah pemakainya, saya yakin ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi warga Jakarta,” katanya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, lanjut Pramono, telah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian, salah satunya melalui rumah susun yang baru diresmikan di kawasan Pulo Gadung.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.

    Sinergi lengkap

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemprov DKI Jakarta.

    Ia menyebut program kredit perumahan ini disubsidi bunga lima persen dan sudah dikonfirmasi langsung oleh sejumlah bank, baik ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta.

    “Sinerginya lengkap, ada kontraktor, pegembang (developer), toko bangunan, UMKM, juga perbankan. Ini namanya ‘crowd-in’ (kumpulan) yang luar biasa,” kata Ara.

    Ia juga menilai program ini akan menciptakan pemerataan ekonomi dengan melahirkan banyak pengusaha baru di sektor perumahan.

    Selain itu, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah lain, mulai dari renovasi rumah tidak layak huni hingga pembenahan kawasan kumuh di Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perubahan badan hukum PAM Jaya, ini sikap Fraksi PAN DPRD DKI

    Perubahan badan hukum PAM Jaya, ini sikap Fraksi PAN DPRD DKI

    menolak dengan berbagai macam argumentasi yang rasional dan ilmiah

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menolak usulan perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) oleh Pemprov DKI.

    “Kami sudah menolak dengan berbagai macam argumentasi yang rasional dan ilmiah bukan sekadar menolak tanpa ada kajiannya,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Husen di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, perubahan badan hukum yang kemudian bertujuan untuk penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) oleh PAM Jaya perlu dicermati, karena perusahaan tersebut bergerak pada kebutuhan mendasar warga yaitu air bersih.

    Husen mengatakan bahwa ada sejumlah negara yang gagal setelah bekerja sama dengan swasta untuk pelayanan kebutuhan dasar warganya.

    Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengkaji ulang perubahan badan hukum terhadap PAM Jaya.

    Sementara itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Bambang Kusumanto mengatakan bahwa alasan PAN menolak perubahan badan hukum PAM Jaya karena masalah air merupakan kebutuhan dasar warga yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

    Selain itu, lanjut dia ketika PAM Jaya benar-benar melakukan IPO maka yang mengontrol perusahaan tersebut bukan lagi pemerintah, tetapi mereka yang memiliki saham.

    “Kita tidak bisa membela rakyat, tapi akan mendukung pemilik modal. Bukan rakyat yang dibela, ini sebab utama kami menolak,” katanya.

    Bambang menambahkan, jika memang perusahaan itu membutuhkan modal, maka harus diberikan oleh pemerintah daerah, karena ini merupakan kepentingan warga dalam mengakses air bersih.

    “Mereka ingin IPO alasannya tidak mempunyai uang. Padahal kita setiap tahun ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), memberikan hibah. Kalau mau, kita bisa membiayai sendiri,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan rencana perubahan status Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bertujuan untuk mengembangkan perusahaan tersebut agar lebih baik.

    “Tentunya, Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang, termasuk untuk investasi lebih baik. Dan pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya. Tidak ada keinginan sama sekali membuat Perseroda itu menjadikan PAM Jaya tidak baik,” kata Pramono, Selasa (9/9).

    Saat ini, menurut dia, tidak semua proyek harus didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Untuk itu, dia meyakini keputusan perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda dapat membawa hal baik bagi perusahaan tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebutuhan darah di DKI capai 1.200 kantong per hari

    Kebutuhan darah di DKI capai 1.200 kantong per hari

    Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta menyebutkan, kebutuhan darah di daerah ini mencapai 1.000 hingga 1.200 kantong per hari.

    “Stok darah untuk Jakarta aman. Jadi setiap hari, Jakarta itu membutuhkan darah antara 1000 sampai 1200 kantong. Karena kita melayani lebih dari 200 rumah sakit yang ada di Jakarta dan sekitar,” kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta Beky Mardani Beky di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Selain itu, lanjutnya, terdapat pula masyarakat non Jakarta yang berobat di Jakarta sehingga kebutuhannya cukup tinggi.

    Beky menjelaskan, ketersediaan kantong darah didapatkan dari donor darah yang selalu dilaksanakan setiap hari.

    Salah satunya donor darah yang dilakukan di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kramat, Jakarta Pusat yang dibuka selama 24 jam.

    Tak hanya itu, Beky mengatakan donor darah juga diadakan di seluruh kota sehingga keikutsertaan masyarakat maka ketersediaan kantong darah untuk Jakarta pun dapat tercukupi.

    “PMI kota sudah punya unit pelayanan darah. Itu juga untuk pendonor sukarela. Selain itu, juga pendonor-pendonor yang datang dari berbagai kelompok masyarakat misal organisasi, komunitas, perusahaan bahkan juga kelompok-kelompok agama,” kata Beky.

    Beky pun mengaku bersyukur bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan dan dukungan untuk PMI.

    Selain membangun Markas PMI, Jakarta juga merupakan satu-satunya yang membantu mendanai laboratorium dengan teknologi yang mampu menjaga keamanan darah dari penyakit-penyakit menular.

    “Pemerintah Provinsi Jakarta satu-satunya yang memberikan dukungan khusus yaitu berupa keamanan. Keamanan dari penyakit-penyakit menular. Itu ada proses laboratorium yang membutuhkan biaya. Di situlah peran dari Pemprov untuk menjamin darahnya jadi tersedia, darahnya aman dan pasiennya terselamatkan,” kata Beky.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan bahwa Pemprov Jakarta sedang mencanangkan bulan dana PMI pada September ini.

    Pramono mengatakan gerakan ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan.

    Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada PMI yang telah mencukupi kebutuhan darah di Jakarta sehingga mereka yang membutuhkan, dapat terselamatkan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK ingatkan tantangan disparitas sebagai masalah besar Jakarta

    JK ingatkan tantangan disparitas sebagai masalah besar Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan tantangan besar yang dimiliki Jakarta sebagai kota yang besar adalah tentang disparitas.

    “Di Jakarta ini, orang terkaya di Indonesia ada di Jakarta. Dan mungkin juga orang miskin terbanyak,” kata JK dalam acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta periode 2025-2030 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Ibu Kota bukan hanya menjadi tempat tinggal orang-orang terkaya di Indonesia, tapi juga dihuni warga dengan tingkat ekonomi terendah.

    JK menilai kondisi tersebut membuat variasi sosial di Jakarta sangat tajam sehingga diperlukan upaya lebih serius untuk mencegah dampak buruk kesenjangan.

    Untuk itu, lanjut JK, PMI juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan.

    Mulai dari korban bencana, warga yang membutuhkan donor darah, hingga kelompok miskin di perkotaan.

    “PMI harus berjuang. Bukan hanya dalam batas-batas itu, harus bekerja untuk keselamatan dan kebaikan untuk kita,” kata

    Wakil Presiden ke-10 (2004–2009) dan ke-12 (2014–2019) ini.

    Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan bahwa tantangan terbesar Ibu Kota saat ini bukan lagi pembangunan infrastruktur, melainkan persoalan kesenjangan sosial.

    Menurutnya, hampir semua indikator pembangunan Jakarta menunjukkan tren baik, kecuali gini ratio atau disparitas.

    “Persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya baik, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik, dari 0,34, naik sedikit,” kata Pramono.

    Pramono pun menekankan pihaknya secara bertahap memberi bantuan bagi warga tidak mampu. Salah satunya melalui program KJP, KJMU, hingga pemutihan ijazah.

    “Saya sudah minta kepada jajaran, jangan ada pengurangan untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Itu semua untuk warga yang memang tidak mampu,” kata Pramono.

    Menurut Pramono, pembangunan fisik di Jakarta akan berjalan dengan sendirinya. Namun, yang lebih mendesak adalah mengatasi kesenjangan sosial di lapisan masyarakat.

    “Problem Jakarta itu bukan Sudirman, Thamrin atau Gatot Subroto. Problem utamanya ada di gang-gang atau di tempat-tempat warga yang tidak beruntung,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK lantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI di Balai Kota

    JK lantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI di Balai Kota

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla melantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI masa bakti 2025-2030 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK berpesan agar para pengurus provinsi dan dewan kehormatan selalu memiliki kesiapan dalam menolong masyarakat.

    “Karena prinsipnya kita harus tersedia logistiknya, orangnya 24 jam. Karena kalau, contohnya ada yang butuh darah, tidak bisa kita bilang ‘nanti besok’. Atau ada bencana bilang ‘nanti siang sajalah’,” kata JK di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut JK juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk PMI.

    Salah satunya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu membangun Markas Pusat dan Unit Donor Darah (UDD) PMI DKI Jakarta di Kramat, Jakarta Pusat, yang kini sudah memasuki tahap penyelesaian.

    JK menuturkan PMI memang membutuhkan tempat hingga sarana yang baik dalam melaksanakan tugas.

    Senada dengan JK, Ketua PMI Jakarta Beky Mardani mengatakan markas PMI Jakarta itu nantinya menjadi yang paling megah dan memiliki laboratorium dengan teknologi terbaik.

    “Dari jumlah lantai saja, kita sudah paling megah pastinya. Soal laboratorium yang akan digunakan, itu secara teknologinya akan paling terbaik di Indonesia,” ungkap Beky.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengucapkan terima kasih kepada PMI karena hampir setiap hari menyediakan 1200 kantong darah untuk masyarakat yang berobat ke Jakarta.

    “Alhamdulillah, selama ini terpenuhi dengan baik,” ucap Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pedagang di Plaza 2 Mall Blok M berharap kios kosong segera terisi

    Pedagang di Plaza 2 Mall Blok M berharap kios kosong segera terisi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pedagang yang masih bertahan di Plaza 2 Mall Blok M berharap kios-kios kosong akibat kenaikan harga sewa dapat segera terisi kembali agar kawasan tersebut tidak semakin sepi pengunjung.

    Purnomo (52), pedagang yang sudah lebih dari 10 tahun menetap di lokasi tersebut, mengatakan sejak ditinggalkan oleh sebagian besar pedagang, jumlah pengunjung di Plaza 2 Mall Blok M berkurang signifikan.

    “Rugi sekali. Semenjak banyak (pedagang) yang pada pindah, bisa dikatakan (pendapatan) berkurang lebih dari 50 persen, karena makin sepi yang ke sini,” kata Purnomo di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, sebagian besar pedagang tidak sanggup lagi menanggung biaya sewa kios yang tinggi sehingga memilih hengkang. Sementara dia mengaku masih bertahan karena sudah membeli lapak tersebut sejak awal Plaza 2 dibuka.

    “Saya pribadi dan beberapa pedagang lain masih di sini karena kami tidak bayar uang sewa, hanya bayar uang keamanan dan operasional Rp500 ribu per bulan,” ujar Purnomo.

    Meski demikian, dia mengaku khawatir jika kios-kios kosong itu dibiarkan terlalu lama karena akan memperpanjang kerugian para pedagang di Plaza 2 Mall Blok M.

    “Saya berharap lapak yang kosong segera diisi, karena kalau pedagang hanya sedikit begini, semakin sepi pengunjung, jadi rugi,” ucap Purnomo.

    Deretan kios yang tutup di Plaza 2 Mall Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025). (ANTARA/Aria Ananda).

    Hal senada juga diungkapkan Herman (50), pedagang kacamata dan aksesoris, yang mengaku ragu untuk melanjutkan usahanya apabila kondisi tersebut tidak kunjung membaik.

    “Kalau begini terus, sepertinya bisa terpaksa harus jual (kios) dan pindah,” ungkap Herman.

    Dia menilai pedagang makanan dan minuman sangat penting untuk menarik kembali pengunjung muda.

    “Kemarin-kemarin itu bisa banyak yang ke sini kan karena lapak itu banyak jajanan, ya, jadi ramai,” tutur Herman.

    Dia pun mengatakan ketidakpastian bagi pedagang yang bertahan di Plaza 2 Mall Blok M kini semakin dapat dirasakan karena mereka hanya menggantungkan harapan kios-kios kosong yang kembali terisi dan keringanan biaya sewa bagi pedagang baru ke depan dari pihak pengelola.

    “Semoga nanti setelah diisi tidak ada masalah kayak gitu lagi,” harap Herman.

    Sebelumnya, kenaikan tarif sewa kios di Plaza 2 Blok M membuat sebagian besar pedagang angkat kaki dari lokasi tersebut.

    Menanggapi masalah itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada pengelola agar memberikan keringanan berupa pembebasan biaya sewa selama dua bulan dan menyiapkan rencana relokasi ke Blok M Hub.

    Namun, Blok M Hub hingga kini terpantau belum beroperasi secara penuh karena masih dalam tahap renovasi.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Plaza 2 Mall Blok M sepi pengunjung setelah ditinggal pedagang

    Plaza 2 Mall Blok M sepi pengunjung setelah ditinggal pedagang

    Jakarta (ANTARA) – Plaza 2 Mall Blok M terpantau sepi setelah ditinggalkan oleh para pedagang akibat kenaikan harga sewa kios di lokasi tersebut.

    Pada Rabu, hingga pukul 11.00 WIB, di lokasi itu hanya terlihat beberapa toko yang buka, di antaranya toko kacamata, layanan servis aksesoris, agen warung, toko kue, serta sejumlah gerai makanan ringan. Namun, sebagian besar kios tampak tutup.

    Salah seorang pedagang minuman, Siti (55), mengatakan Plaza 2 Mall Blok M biasanya mulai ramai sejak sore hingga malam, terutama pada akhir pekan.

    Namun, dia mengeluhkan kondisinya kini berbeda karena sebagian besar pedagang sudah menutup usaha mereka atau pindah ke tempat lain.

    “Biasanya itu ramai, apalagi kalau libur, saking ramainya, orang jalan aja bisa sampai susah lewat. Kebanyakan anak muda nongkrong sambil makan minum, jajan macam-macam,” kata Siti.

    Hal senada juga diungkapkan Yuni (38), pedagang makanan yang masih bertahan di lokasi meskipun jualannya sepi pembeli.

    “Sekarang orang yang lewat bisa dihitung, biasanya sampai padat banget. Saya jadi bingung mau jualan atau cari opsi lain, soalnya dagangan nggak banyak laku,” ujar dia.

    Sebelumnya, sejumlah pedagang di Plaza 2 Mall Blok M mengaku keberatan dengan kenaikan tarif sewa kios yang menurut mereka dilakukan oleh pihak pengelola. Kenaikan itu membuat sebagian pedagang memilih hengkang karena tidak sanggup membayar sewa tersebut.

    Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan opsi relokasi pedagang ke Blok M Hub serta memberikan keringanan berupa gratis sewa kios selama dua bulan.

    “Kalau mereka (pedagang) mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama dua bulan, kami berikan kebebasan atau gratis supaya mereka mau pindah ke tempat ini,” tutur Pramono di Jakarta pada 3 September 2025.

    Sementara itu, di Blok M Hub, lokasi tujuan relokasi pedagang yang tidak jauh dari Plaza 2 Mall Blok M, terlihat deretan toko yang masih tutup dan belum ditempati pedagang. Hanya ada satu atau dua orang berlalu lalang di lorong yang dihimpit deretan toko yang tutup itu.

    Deretan toko di tempat relokasi pedagang di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025). (ANTARA/Aria Ananda).

    Azizah (28), pedagang di sekitar kawasan tersebut, mengatakan deretan toko yang tutup itu dikarenakan proses renovasi yang belum selesai.

    “Belum, (toko) belum pada buka kak, masih renovasi, jadi (pedagang) belum pada pindah,” ungkap dia.

    Kondisi tersebut membuat aktivitas di Plaza 2 Mall Blok M belum sepenuhnya pulih, sementara rencana relokasi ke Blok M Hub juga masih menunggu penyelesaian renovasi.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Minta Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta Direvisi: Jangan Sampai Rakyat Marah Lagi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 September 2025

    Warga Minta Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta Direvisi: Jangan Sampai Rakyat Marah Lagi Megapolitan 10 September 2025

    Warga Minta Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta Direvisi: Jangan Sampai Rakyat Marah Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga meminta agar tunjangan rumah anggota DPRD Jakarta yang mencapai Rp 70 juta per bulan segera direvisi.
    “Harapannya tolong lah dievaluasi, diturunin, jangan sampai masyarakat marah lagi kayak yang udah-udah. Jakarta beberapa pekan lalu udah porak poranda, jangan cuma karena gaji DPRD malah bikin menyulut emosi lagi,” kata Fitria (31), warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, bernama Fitria (31) saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (10/9/2025).
    Sementara itu, warga lain bernama Yudo (26) berharap Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut mendorong agar tunjangan anggota DPRD Jakarta direvisi.
    “Ini harus didorong ke Pramono sih, buat dievaluasi lagi biar jangan sampai itu merugikan masyarakat. Itu bisa menimbulkan percikan api lagi,” ucap Yudo.
    Menurut Yudo, besaran tunjangan rumah yang mencapai Rp 70 juta per bulan terlalu tinggi, apalagi sebagian besar anggota DPRD sudah memiliki rumah pribadi di Jakarta.
    “Andaikan mengontrak rumah paling enggak sampai Rp 30 juta per bulannya, kan itu baru tunjangan rumah aja, enggak transportasi dan lain-lain,” ujar Yudo.
    Warga lain bernama Juwita (29) juga berharap agar semua tunjangan DPRD Jakarta bisa dikaji ulang secara keseluruhan.
    “Ya, coba dikaji ulang lah, supaya kalau bisa diturunin kan gaji mereka lumayan tuh lebihan uangnya bisa bantu bangun kota Jakarta lebih maju lagi atau digunakan buat hal-hal lain yang emang lebih bermanfaat untuk warganya,” kata dia.
    Untuk diketahui, anggota DPRD DKI Jakarta mendapat tunjangan rumah sebesar Rp 70,4 juta per bulan. Sementara pimpinan DPRD menerima lebih besar, yakni Rp 78,8 juta per bulan.
    Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai gubernur.
    Dana untuk tunjangan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
    “Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,’ bunyi Kepgub 415/2022 dikutip Kamis, (4/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.