Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Kenaikan dana operasional RT/RW DKI Jakarta diumumkan Oktober

    Kenaikan dana operasional RT/RW DKI Jakarta diumumkan Oktober

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo segera mengumumkan kenaikan dana operasional untuk RT/RW pada Oktober tahun ini

    “Nanti, Oktober tentang (kenaikan) dana operasional untuk RT RW, kami akan segera umumkan. Karena saya sudah menandatangani,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Sebelumnya, Pramono sempat menjanjikan bahwa dana operasional untuk pengurus RT dan RW di Jakarta akan naik sebesar 25 persen mulai Oktober tahun ini.

    Namun, kenaikan dana operasional itu tak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap.

    Sebab, Pramono mengakui bahwa kenaikan ini akan menambah beban anggaran daerah karena jumlah RT dan RW di Jakarta cukup banyak yakni sekitar 30.900.

    “Karena naik 25 persen saja dengan sejumlah RT/RW yang begitu banyak, beban anggarannya juga cukup besar,” kata Pramono.

    Kendati demikian, Pramono menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen menepati janji yang pernah ia katakan saat masa kampanye.

    Untuk itu, Pramono mengatakan kenaikan dana operasional RT dan RW akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai target yang pernah dia janjikan.

    “Tetapi saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan dan berikutnya nanti secara perlahan akan kami naikkan,” kata Pramono.

    Adapun kenaikan dana operasional RT dan RW merupakan salah satu janji kampanye Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.

    Kala itu, Pramono berencana menaikkan dana operasional bagi pengurus lingkungan hingga dua kali lipat.

    Menurut Pramono, saat ini, biaya operasional RT hanya Rp2 juta, sementara RW Rp2,5 juta. Padahal, kata Pramono, jumlah RT dan RW di Jakarta tidak terlalu banyak, sekitar 30.900.

    Jika biaya operasional RT masing-masing ditambah menjadi Rp4 juta dan RW Rp5 juta per bulan, totalnya sekitar Rp68 miliar.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram nilai perlu SOP proyek galian untuk cegah macet di DKI

    Pram nilai perlu SOP proyek galian untuk cegah macet di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai perlunya prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP) khusus untuk mengatur pekerjaan galian maupun proyek lain agar tak menimbulkan kemacetan, salah satunya di Jalan TB Simatupang.

    “Kemarin dalam rapat paripurna kami sudah membahas hal tersebut. Saya minta untuk berikutnya, tak boleh terjadi lagi pembangunan tanpa koordinasi yang baik,” kata Pramono di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut Pramono, persoalan galian jalan sudah beberapa kali menjadi keluhan masyarakat.

    Oleh karena itu, ia tak ingin hal tersebut terulang karena berdampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas.

    “Sehingga dengan demikian harus semuanya dirumuskan, termasuk saya sudah minta dibuatkan ‘standard operating procedure’ (SOP) ketika akan melakukan pembangunan,” kata Pramono.

    Pramono menegaskan, SOP yang akan disusun harus melibatkan pihak terkait, mulai dari BUMD, dinas teknis, hingga Dinas Perhubungan.

    Dengan begitu, tegasnya, setiap pengerjaan di jalan raya bisa dipastikan tidak menimbulkan gangguan besar bagi mobilitas warga.

    “Sehingga saya benar-benar perhatian untuk urusan kemacetan di Jakarta termasuk yang paling utama adalah di TB Simatupang,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, sebagai salah satu upaya menekan kemacetan di kawasan TB Simatupang, Pramono secara tegas melarang keberadaan pengatur lalu lintas swadaya atau juru parkir liar yang biasa disebut “Pak Ogah” di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Menurut dia, persoalan arus lalu lintas di wilayah tersebut seharusnya diatasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kepolisian.

    Selain itu, Pramono juga meminta agar bedeng-bedeng yang menutupi proyek dapat diperkecil sehingga jalan yang dapat dilalui masyarakat dapat lebih lebar.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Anung Umumkan Pencairan KJP Plus Tahap 2, Anggaran Capai Rp 1,61 Triliun – Page 3

    Pramono Anung Umumkan Pencairan KJP Plus Tahap 2, Anggaran Capai Rp 1,61 Triliun – Page 3

    Hal itu seperti disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Jakarta Kak Taga Radja Gah. Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendaftar KJP Plus Tahun 2025.

    “Proses verifikasi ini antara lain pada valid data kependudukan DKI, terdaftar dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori Layak,” terang Taga, melansir Antara, Kamis (11/9/2025).

    Kemudian, anggota keluarga dalam kartu keluarga (KK) tidak memiliki kendaraan roda empat dan tidak memiliki aset dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar, anggota keluarga dalam KK tidak ada yang berstatus ASN/TNI/Polri dan pegawai tetap BUMN/BUMD.

    Lantas, berapa besarannya? Jumlah yang diterima untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMALB/MA berbeda-beda, begitu pula dengan siswa di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Berikut rinciannya besaran penerimaan dana KJP Plus Tahap II:

    SD/MI

    Dana Personal: Rp 250.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 130.000 per bulan

    SMP/MTs

    Dana Personal: Rp 300.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 170.000 per bulan

    SMA/MA

    Dana Personal: Rp 420.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 290.000 per bulan

    Dana Personal: Rp 450.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 240.000 per bulan

    PKBM

    Dana Personal: Rp 300.000 per bulan

    Penggunaan Biaya Rutin maksimal secara tunai: Rp 100.000 per bulan.

    Sisa Biaya Rutin dan Biaya Berkala digunakan non-tunai untuk kebutuhan peserta didik.

     

  • Pramono Anung Umumkan Pencairan KJP Plus Tahap 2, Anggaran Capai Rp 1,61 Triliun – Page 3

    Pramono Anung Umumkan Pencairan KJP Plus Tahap 2, Anggaran Capai Rp 1,61 Triliun – Page 3

    Hal itu seperti disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Jakarta Kak Taga Radja Gah. Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendaftar KJP Plus Tahun 2025.

    “Proses verifikasi ini antara lain pada valid data kependudukan DKI, terdaftar dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori Layak,” terang Taga, melansir Antara, Kamis (11/9/2025).

    Kemudian, anggota keluarga dalam kartu keluarga (KK) tidak memiliki kendaraan roda empat dan tidak memiliki aset dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar, anggota keluarga dalam KK tidak ada yang berstatus ASN/TNI/Polri dan pegawai tetap BUMN/BUMD.

    Lantas, berapa besarannya? Jumlah yang diterima untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMALB/MA berbeda-beda, begitu pula dengan siswa di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Berikut rinciannya besaran penerimaan dana KJP Plus Tahap II:

    SD/MI

    Dana Personal: Rp 250.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 130.000 per bulan

    SMP/MTs

    Dana Personal: Rp 300.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 170.000 per bulan

    SMA/MA

    Dana Personal: Rp 420.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 290.000 per bulan

    Dana Personal: Rp 450.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 240.000 per bulan

    PKBM

    Dana Personal: Rp 300.000 per bulan

    Penggunaan Biaya Rutin maksimal secara tunai: Rp 100.000 per bulan.

    Sisa Biaya Rutin dan Biaya Berkala digunakan non-tunai untuk kebutuhan peserta didik.

     

  • Kata Pramono Anung soal Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Capai Rp70 Juta Bakal Direvisi – Page 3

    Kata Pramono Anung soal Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Capai Rp70 Juta Bakal Direvisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons sorotan publik terkait tunjangan rumah anggota DPRD yang mencapai Rp 70 juta per bulan. Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

    “Tentunya dalam hal seperti ini, membuka ruang berdiskusi kita lakukan. Tetapi ini (revisi tunjangan) kan kewenangan sepenuhnya di DPRD. Saya sedang menunggu untuk itu,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco menyebut, revisi tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta masih dalam pembahasan. Menurut Baco, proses revisi bakal dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya sesuai ketentuan dan memenuhi harapan publik.

    “Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat,” kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 8 September 2025.

    Baco memastikan DPRD Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan rumah tersebut. Meski begitu, Baco bilang keputusan itu tidak bisa diambil secara sepihak.

    Politisi Golkar itu menjelaskan, kewenangan penetapan tunjangan anggota dewan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

    “Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat siap mengevaluasi tunjangan dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan Dewan yang menetapkan, tetapi pemerintah, gubernur dan Kementerian Keuangan,” ucap Baco.

    Lebih lanjut, terkait besaran angka, Baco menyatakan belum ada keputusan apakah nilai tunjangan akan turun atau dipertahankan.

    “Angkanya belum, masih dalam proses. Sabar, kalau cepat-cepat, keburu-buru salah lagi, nanti Dewan kena kesalahan lagi,” ucap dia.

     

    Puluhan warga eks Kampung Bayam menggelar aksi duduk di pintu masuk Jakarta International Stadium (JIS). Mereka menggelar aksi tersebut lantaran tidak diundang dalam acara seremonial penyerahan unit kamar untuk warga Kampung Bayam.

  • Kata Pramono soal Rencana Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta

    Kata Pramono soal Rencana Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta

    Jakarta –

    Pramono Anung buka suara soal rencana kenaikan tarif parkir di Jakarta. Begini katanya.

    Tarif parkir di Provinsi DKI Jakarta dirasa masih rendah. Dikutip dari laman Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta, disebutkan tarif parkir Jakarta itu dirasa masih minim untuk mendukung push and pull strategy penanganan kecelakaan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta. Atas dasar hal itu, ada rencana untuk menaikkan tarif parkir di Jakarta. Terlebih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terakhir merevisi Pergub tentang Biaya dan Tarif Parkir adalah 13 tahun lalu.

    Di Jakarta, tarif parkir mobil dikenakan Rp 5.000 untuk satu satu jam pertama. Tarif serupa juga berlaku di Tangerang dan Bandung. Sementara di Depok tarifnya Rp 5.500, Tangerang Selatan Rp 6.000, Bekasi Rp 7.500, dan Surabaya Rp 8.000.

    Motor parkir di Jakarta dikenai tarif Rp 2.000, lebih murah dibanding kota-kota lain yang sudah menerapkan tarif Rp 3.000-3.500. Selanjutnya tarif parkir bus di Jakarta sebesar Rp 8.000. Tarif parkir bus ini bukan yang terendah. Diketahui tarif parkir Tangerang, Bandung, dan Bekasi masing-masing Rp 5.000, Rp 7.000, dan Rp 7.500. Sedangkan di Surabaya bus parkir dikenakan tarif Rp 20.000. Tarif yang sama juga berlaku untuk truk. Di Jakarta, truk parkir kena tarif Rp 8.000.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal wacana kenaikan tarif parkir tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memiliki rencana mengerek tarif parkir.

    “Jadi sampai hari ini belum ada rencana kenaikan tarif parkir sehingga apa yang disampaikan, saya enggak tahu siapa yang menyampaikan itu, itu tidak benar,” kata Pramono dikutip detikNews.

    Adapun, Pemprov DKI Jakarta justru tengah mengkaji sistem pembayaran parkir nontunai dan pengaturan ulang sistem perparkiran.

    “Untuk mengatur perparkiran, iya. Tapi belum pernah ada keputusan apa pun,” terangnya lagi.

    Sebelumnya pada Juni lalu, Pramono sempat menyebut akan menaikkan tarif parkir di Jakarta. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Tak cuma itu, langkah ini juga dilakukan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan masyarakat agar bisa menikmati layanan transportasi umum secara gratis.

    “Mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan (tarif) parkirnya saya mau naikkan,” ucap Pramono saat itu.

    Tak cuma itu, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Firdaus Ali menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana menaikkan tarif dasar parkir. Diharapkan, cara itu bisa menghambat masyarakat Jakarta menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.

    “Kita hambat orang tidak pakai kendaraan pribadi secara bersamaan ke kendaraan umum. Parkir akan dimahalkan untuk komitmen yang strong,” kata Firdaus.

    (dry/rgr)

  • Tol JORR Layang Cikunir-Ulujami Rp 21 T Mau Dibangun, Begini Rencananya

    Tol JORR Layang Cikunir-Ulujami Rp 21 T Mau Dibangun, Begini Rencananya

    Jakarta –

    PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) berencana mempercepat realisasi konstruksi Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated (JORR-E) Cikunir-Ulujami. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin (8/9).

    META bersama anak usahanya PT Jakarta Metro Ekspressway (JKT Metro) merupakan pemegang konsesi Tol JORR-E Cikunir-Ulujami. Pertemuan itu membahas rencana strategis pembangunan tol tersebut yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas pada Jalan Tol JORR-1 khususnya pada Segmen Ulujami-Jati Asih.

    “Kami berharap kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta ini dapat mempercepat proses perencanaan dan realisasi proyek,” ujar Direktur Utama META, Ramdani Basri dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/9/2025).

    Waktu Tempuh ke Soetta Lebih Cepat

    Pembangunan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas sekaligus waktu tempuh rata-rata pengguna JORR-1 dengan meningkatkan kapasitas dan menyediakan jalur jarak jauh bagi pengendara yang akan berpergian dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta.

    Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami akan menghubungkan Jati Asih (Bekasi) dengan Ulujami (Jakarta Selatan) sepanjang kurang lebih 21,6 km dengan nilai investasi sekitar Rp 21 triliun.

    “Pertemuan tersebut merupakan langkah strategis dari sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjawab tantangan transportasi perkotaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur nasional,” katanya.

    Rencana Proyek Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami

    Sebagai informasi, rencana pembangunan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami ini telah terdengar sejak 2023 silam. Bahkan sebelumnya proyek ini rencananya mulai dilaksanakan tahun 2024 dan selesai 2027. Namun konstruksi tol ini sempat terkendala masalah desain lantaran adanya perubahan struktur terkait peletakan tiang pancang.

    Berdasarkan penetapan hasil pelelangan yang tertuang dalam surat No.64/BPJT/L/JECU/2023 Kementerian PUPR, ditetapkan konsorsium PT Marga Metro Nusantara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) dan PT Acset Indonesia Tbk. (ACST) sebagai pemenang tender Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami.Konsorsium ini membentuk Badan Usaha Jalan tol (BUJT) PT Jakarta Metro Expressway.

    Dalam rencana besarnya, Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami memiliki panjang 21,6 km. Tol ini akan terhubung dengan 3 akses atau on/off ramp. Tiga akses ini yakni on/off ramp yang terkoneksi dengan jalan arteri Pondok Indah, on/off ramp terkoneksi jalan arteri Bampu Apus dan off ramp terkoneksi Tol Jagorawi.

    (shc/ara)

  • Kenapa Anak Muda di Jakarta Takut Menikah? Megapolitan 11 September 2025

    Kenapa Anak Muda di Jakarta Takut Menikah? Megapolitan 11 September 2025

    Kenapa Anak Muda di Jakarta Takut Menikah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, salah satu hambatan terbesar bagi anak muda di Jakarta untuk menikah adalah masalah hunian atau tempat tinggal.
    Pramono menilai, mahal dan sulitnya akses kepemilikan rumah membuat generasi muda ragu melangkah ke jenjang pernikahan.
    “Karena program atau persoalan utama di Jakarta ini banyak sekali anak-anak muda yang mau menikah tidak berani karena persoalannya adalah perumahan,” ucap Pramono di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara sosialisasi kredit program perumahan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
    Pramono mencontohkan film Home Sweet Loan yang menggambarkan keresahan anak muda terkait sulitnya memiliki rumah melalui skema kredit.
    Ia berharap program kredit tiga juta rumah dengan bunga rendah  yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat menjawab keresahan tersebut.
    “Kalau kredit ini bisa diperoleh oleh masyarakat, apakah itu developernya, apakah pemakainya, saya yakin ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat yang ada di Jakarta,” kata Pramono.
    Untuk mendukung program pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 19.800 unit hunian, salah satunya melalui pembangunan rumah susun di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur.
    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim (Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman) agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
    Ia menegaskan program kredit perumahan ini disubsidi bunga sebesar 5 persen dan telah dikonfirmasi langsung oleh sejumlah bank, baik Himbara maupun swasta.
    “Untuk dari segi
    supply
    itu kan disubsidi bunganya lima persen Pak Gubernur. Jadi itu sesuatu yang luar biasa dan tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh perbankannya,” ungkap Ara.
    Lebih jauh, ia menilai program ini juga akan menciptakan pemerataan ekonomi dengan melahirkan banyak pengusaha baru di sektor perumahan.
    Ara menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya anak muda, bahwa memiliki rumah adalah investasi jangka panjang.
    “Kita harus bantu rakyat kita dengan contohnya mengedukasi bahwa memiliki rumah itu jangka panjang bagus karena harga tanah terus naik, harga bahan bangunan naik. Kalau nanti dari muda udah mulai nyicil 15 tahun,” ujarnya.
    Ia juga menyinggung berbagai insentif fiskal yang sudah diberikan pemerintah, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.
    Selain itu, pemerintah pusat menyiapkan skema Kredit Perumahan Rakyat (KURup) dengan total anggaran mencapai Rp 130 triliun.
    “Sudah banyak sebenarnya keberpihakan di sektor fiskal kepada rakyat,” ungkap Ara.
    Meski begitu, Ara mengingatkan bahwa sebagian besar rumah subsidi berada di luar Jakarta.
    Ke depan, ia membuka ruang diskusi dengan Pemprov DKI agar rumah subsidi juga bisa dibangun di Ibu Kota dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah.
    “Ke depan, kita diskusikan bagaimana kerjasama pusat dan Jakarta memanfaatkan aset-aset yang ada bagaimana kita mulai membangun rumah subsidi di Jakarta, Pak. Jangan ke atas, kalau boleh kita pertimbangkan,” ujarnya.
    Pramono menegaskan kembali bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program tiga juta rumah dinilainya tepat waktu.
    Dengan adanya subsidi dan dukungan lintas pihak, ia berharap semakin banyak anak muda yang berani melangkah ke jenjang pernikahan.
    “Mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah,” tutur Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ironi Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta di Tengah Sulitnya Kehidupan Warga Megapolitan 11 September 2025

    Ironi Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta di Tengah Sulitnya Kehidupan Warga Megapolitan 11 September 2025

    Ironi Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta di Tengah Sulitnya Kehidupan Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 70 juta per bulan menuai sorotan warga.
    Warga ramai-ramai menolak keras kebijakan tersebut karena dinilai tidak masuk akal.
    “Gila sih, enggak masuk logika banget, ini aja DPR RI Rp 50 juta udah demo di mana-mana, dibakar di mana-mana,” ucap salah satu warga bernama Yudo saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (10/9/2025).
    Menurut Yudo, seharusnya tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta bisa lebih rendah karena mayoritas sudah memiliki rumah pribadi.
    “Rata-rata kan orang DPRD Jakarta udah punya rumah sendiri, andaikan mengontrak rumah paling enggak sampai Rp 30 juta per bulannya, kan itu baru tunjangan rumah aja, enggak transportasi dan lain-lain,” jelas Yudo.
    Penolakan juga disampaikan warga bernama Juwita (29). Bagi dia, tunjangan rumah bagi anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta terlalu tinggi.
    “Ya, enggak setujulah itu yang baru kelihatan rumah Rp 70 juta belum yang lain-lain kan, padahal kerjanya juga enggak kelihatan kayaknya,” ucap Juwita.
    Juwita menilai banyak warga Jakarta harus banting tulang untuk mendapatkan Rp 5 juta per bulan, sedangkan anggota DPRD justru menerima tunjangan puluhan juta.
    Oleh karena itu, Juwita menolak keras soal adanya tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta.
    Fitria (31), warga lainnya, menyebut tunjangan tersebut sangat tidak adil karena masih banyak warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan.
    “Dia (anggota DPRD) enak dapat tunjangan rumah Rp 70 juta, sementara kita aja buat makan susah,” ucap Fitria.
    Yudo juga menilai kebijakan itu tidak adil di tengah sulitnya lapangan pekerjaan di Jakarta.
    “Enggak adil buat warga, karena kita aja mencari lapangan kerja aja enggak gampang, susah, gaji UMR aja cuma cukup biaya hidup sendiri di Jakarta, makanya merasa enggak adilnya di situ,” ungkap Yudo.
    Ia menambahkan, jika rata-rata gaji warga sudah puluhan juta, mungkin masyarakat tidak akan mempermasalahkan tunjangan DPRD yang besar.
    Yudo berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi tunjangan rumah anggota DPRD DKI.
    “Ini harus didorong ke Pramono sih, buat dievaluasi lagi biar jangan sampai itu merugikan masyarakat. Itu bisa menimbulkan percikan api lagi,” ucap Yudo.
    Fitria juga mendesak agar revisi tunjangan anggota DPRD Jakarta dilakukan dalam waktu dekat.
    “Harapannya tolonglah dievaluasi, diturunin, jangan sampai masyarakat marah lagi kayak yang udah-udah. Jakarta beberapa pekan lalu udah porak poranda, jangan cuma karena gaji DPRD malah bikin menyulut emosi lagi,” ungkap Fitria.
    Sementara itu, Juwita berharap tunjangan DPRD Jakarta yang terlalu tinggi bisa dialokasikan untuk keperluan warga.
    “Ya, coba dikaji ulanglah, supaya kalau bisa diturunin kan gaji mereka lumayan tuh lebihan uangnya bisa bantu bangun kota Jakarta lebih maju lagi atau digunakan buat hal-hal lain yang emang lebih bermanfaat untuk warganya,” kata dia.
    Untuk diketahui, anggota DPRD DKI Jakarta mendapat tunjangan rumah sebesar Rp 70,4 juta per bulan. Adapun pimpinan DPRD menerima lebih besar, yakni Rp 78,8 juta per bulan.
    Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai gubernur.
    Dana untuk tunjangan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
    “Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,” bunyi Kepgub 415/2022, dikutip pada Kamis (4/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, cagar budaya Jakarta hingga isu kenaikan tarif parkir

    DKI kemarin, cagar budaya Jakarta hingga isu kenaikan tarif parkir

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Rabu (10/9) kemarin, mulai dari cagar budaya Jakarta hingga isu kenaikan tarif parkir.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pemprov DKI tetapkan 9 objek cagar budaya pada 2025

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan sebanyak sembilan objek yang tersebar di wilayah ibu kota sebagai cagar budaya sepanjang 2025.

    Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya itu terdiri dari bangunan, struktur, dan benda.

    Selengkapnya di sini

    2. JK lantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI di Balai Kota

    Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla melantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI masa bakti 2025-2030 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK berpesan agar para pengurus provinsi dan dewan kehormatan selalu memiliki kesiapan dalam menolong masyarakat.

    Selengkapnya di sini

    3. Pramono bantah isu soal kenaikan tarif parkir di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah ada isu yang beredar, terkait rencana kenaikan tarif parkir di Ibu Kota.

    “Jadi, sampai hari ini, belum ada rencana kenaikan tarif parkir. Sehingga apa yang disampaikan, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan itu, itu tidak benar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu

    Selengkapnya di sini

    4. Pengelola ungkap banjir di Pasar Cipulir akibat dampak proyek SDA

    Perumda Pasar Jaya sebagai pengelola Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, mengungkapkan banjir yang terjadi di pasar tersebut merupakan dampak dari proyek saluran air (drainase) yang belum rampung milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

    “Banjir itu dari air hujan deras dari jalanan karena proyek SDA yang pembuatan saluran itu ditutup,” kata Asisten Perawatan Area 10 Perumda Pasar Jaya Aji Prasetyo saat ditemui di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    5. Plaza 2 Mall Blok M sepi pengunjung setelah ditinggal pedagang

    Plaza 2 Mall Blok M terpantau sepi setelah ditinggalkan oleh para pedagang akibat kenaikan harga sewa kios di lokasi tersebut.

    Pada Rabu, hingga pukul 11.00 WIB, di lokasi itu hanya terlihat beberapa toko yang buka, di antaranya toko kacamata, layanan servis aksesoris, agen warung, toko kue, serta sejumlah gerai makanan ringan. Namun, sebagian besar kios tampak tutup.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.