Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Tanggul Beton di Laut Cilincing Berpotensi Ganggu Nelayan, Pramono Bakal Panggil PT KCN

    Tanggul Beton di Laut Cilincing Berpotensi Ganggu Nelayan, Pramono Bakal Panggil PT KCN

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal adanya tanggul beton di perairan laut kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Munculnya tanggul ini menjadi sorotan di media sosial karena dikhawatirkan mengganggu nelayan dalam mencari ikan.

    Belakangan, tanggul ini diketahui dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

    PT KCN merupakan perusahaan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan proporsi saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebear 85 persen. Sebanyak 25,85 persen PT KBN juga dimiliki Pemprov DKI.

    Dalam waktu dekat, Pramono menyebut Pemprov DKI akan memanggil PT KCN untuk membahas masalah ini. Pramono akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tak diganggu dari aktivitas perusahaan.

    “Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut,” kata Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September.

    Pramono menegaskan bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan pembangunan tanggul beton tersebut. Izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara,” ujar Pramono.

    Hanya saja, mantan Sekretaris Kabinet itu mengklaim Pemprov DKI akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN, sebagai badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda itu.

    “Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut,” jelasnya.

    Media sosial dihebohkan adanya tanggul beton di kawasan pesisir wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul tersebut terekam dalam video yang diunggah dalam akun Instagram @cilincinginfo.

    Video itu terekam oleh seorang nelayan dari atas perahunya. Tampak beton dengan panjang 2 hingga 3 kilometer yang seolah membelah perairan di pesisir utara Jakarta. Nelayan tersebut mengungkap harus memutar jauh untuk menuju lautan demi bisa mecari ikan.

    “Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2–3 kilometer panjangnya. Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” ungkap seorang nelayan dalam video.

  • Tanggul Beton di Laut Cilincing Berpotensi Ganggu Nelayan, Pramono Bakal Panggil PT KCN

    Tanggul Beton di Laut Cilincing Berpotensi Ganggu Nelayan, Pramono Bakal Panggil PT KCN

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal adanya tanggul beton di perairan laut kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Munculnya tanggul ini menjadi sorotan di media sosial karena dikhawatirkan mengganggu nelayan dalam mencari ikan.

    Belakangan, tanggul ini diketahui dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

    PT KCN merupakan perusahaan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan proporsi saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebear 85 persen. Sebanyak 25,85 persen PT KBN juga dimiliki Pemprov DKI.

    Dalam waktu dekat, Pramono menyebut Pemprov DKI akan memanggil PT KCN untuk membahas masalah ini. Pramono akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tak diganggu dari aktivitas perusahaan.

    “Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut,” kata Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September.

    Pramono menegaskan bukan Pemprov DKI yang mengeluarkan izin izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk kegiatan pembangunan tanggul beton tersebut. Izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara,” ujar Pramono.

    Hanya saja, mantan Sekretaris Kabinet itu mengklaim Pemprov DKI akan memperhatikan keberlangsungan nelayan dari aktivitas PT KCN, sebagai badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda itu.

    “Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut,” jelasnya.

    Media sosial dihebohkan adanya tanggul beton di kawasan pesisir wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul tersebut terekam dalam video yang diunggah dalam akun Instagram @cilincinginfo.

    Video itu terekam oleh seorang nelayan dari atas perahunya. Tampak beton dengan panjang 2 hingga 3 kilometer yang seolah membelah perairan di pesisir utara Jakarta. Nelayan tersebut mengungkap harus memutar jauh untuk menuju lautan demi bisa mecari ikan.

    “Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2–3 kilometer panjangnya. Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” ungkap seorang nelayan dalam video.

  • 3 Titik Proyek Galian hingga Akhir 2025 Penyebab Macet di Jakarta Megapolitan 11 September 2025

    3 Titik Proyek Galian hingga Akhir 2025 Penyebab Macet di Jakarta Megapolitan 11 September 2025

    3 Titik Proyek Galian hingga Akhir 2025 Penyebab Macet di Jakarta
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kemacetan di sejumlah ruas jalan Jakarta kian diperparah dengan adanya proyek galian dan infrastruktur yang berlangsung hampir bersamaan.
    Setidaknya ada tiga titik pekerjaan besar yang berpotensi menambah parahnya macet di Jakarta hingga akhir 2025.
    Tiga titik pekerjaan infrastruktur tersebut, yakni di kawasan TB Simatupang (Jakarta Selatan), Jalan Perniagaan Raya (Jakarta Barat), dan DI Panjaitan (Jakarta Timur).
    1. TB Simatupang
    Di TB Simatupang, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas sejak Juli hingga Desember 2025.
    Rekayasa ini dilakukan karena adanya proyek pemasangan pipa air limbah sepanjang 2.549 meter, termasuk penggalian, pemasangan pipa dengan metode jacking, hingga pembuatan manhole.
    2. Jalan Perniagaan Raya
    Sementara itu, Jalan Perniagaan Raya di Jakarta Barat terdampak proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona-1 Paket 3 Segmen 6 yang dikerjakan Kementerian PUPR.
    Galian sepanjang 10–15 meter memakan separuh badan jalan dan hanya menyisakan satu jalur untuk kendaraan. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan kerap mengular.
    Proyek ini dijadwalkan berlangsung cukup lama, mulai Agustus 2025 hingga Desember 2027.
    3. DI Panjaitan
    Adapun di DI Panjaitan, Jakarta Timur, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) tengah membangun saluran drainase di kawasan Cawang–Kebon Nanas.
    Pekerjaan dengan metode jacking ini dibagi menjadi delapan joint pit dan diproyeksikan selesai pada 22 Desember 2025.
    Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan perlunya aturan khusus agar proyek galian tidak lagi menjadi biang kemacetan.
    Menurutnya, koordinasi lintas lembaga dan badan usaha mutlak diperlukan.
    “Kemarin dalam rapat paripurna kami sudah membahas hal tersebut dan saya minta untuk berikutnya enggak boleh terjadi lagi pembangunan yang tanpa koordinasi yang baik,” ujar Pramono di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
    Pramono menekankan agar setiap pekerjaan infrastruktur di jalan melibatkan BUMD, dinas teknis, hingga Dinas Perhubungan.
    Dengan begitu, proyek dapat berjalan tanpa menimbulkan gangguan besar bagi masyarakat.
    “Saya benar-benar concern untuk urusan kemacetan di Jakarta termasuk yang paling utama adalah di TB Simatupang,” ucap Pramono.
    Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat memastikan setiap proyek berjalan efisien, terjadwal rapi, dan minim gangguan lalu lintas, sehingga warga tidak harus menanggung beban macet berlarut-larut.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkuat Layanan Publik, PAM JAYA Teken Kerja Sama dengan Perseroda PITS Megapolitan 11 September 2025

    Perkuat Layanan Publik, PAM JAYA Teken Kerja Sama dengan Perseroda PITS Megapolitan 11 September 2025

    Perkuat Layanan Publik, PAM JAYA Teken Kerja Sama dengan Perseroda PITS
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Perumda Air Minum (PAM) JAYA memperkuat pelayanan publik melalui kerja sama strategis dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lintas provinsi.
    PAM JAYA sebagai BUMD milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjalin sama dengan Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) selaku BUMD Provinsi Banten.
    Keduanya resmi berkolaborasi dalam menyediakan layanan air minum perpipaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Jakarta–Tangerang Selatan (Tangsel).
    Kerja sama ini merupakan wujud komitmen antar-BUMD untuk memperkuat sinergi pelayanan air minum perpipaan lintas provinsi dengan tujuan mendukung pemenuhan kebutuhan air berkualitas bagi masyarakat di wilayah perbatasan Jakarta–Tangsel.
    Ruang lingkup kerja sama mencakup pembangunan jaringan perpipaan, jual beli air curah, sinergitas pemanfaatan aset, penyaluran, dan pengalihan pelanggan di perbatasan wilayah Tangerang Selatan dari PAM JAYA kepada Perseroda PITS.
    “Sinergi antara PAM JAYA dan Perseroda PITS Tangerang Selatan merupakan wujud nyata dari kolaborasi lintas provinsi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, dalam keterangan resminya, Kamis (11/9/2025).
    Ia menjelaskan, kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan layanan air minum perpipaan dengan kapasitas suplai hingga sepuluh liter per detik untuk melayani 1.000 rumah di sekitar wilayah Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan.
    Arief menegaskan bahwa kerja sama PAM JAYA dan Perseroda PITS menjadi tonggak penting dalam perjalanan PAM JAYA.
    Pasalnya, kolaborasi ini sejalan dengan amanat regulasi nasional dan prinsip pelayanan publik yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah.
    “Kami berharap kerja sama ini tidak hanya meningkatkan cakupan layanan air berkualitas, tetapi juga memperkuat hubungan antar-BUMD demi pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan,” tegas Arief.
    Seluruh mekanisme kerja sama, mulai dari pembangunan jaringan perpipaan, pemanfaatan dan pengelolaan aset, hingga pembayaran, dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tata kelola perusahaan yang baik (
    good corporate governance/GCG
    ).
    Dengan demikian, sinergi antar-BUMD ini diharapkan dapat menjadi contoh baik terkait cara koordinasi antarpemerintah provinsi agar mampu memberikan solusi nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan kualitas layanan yang tetap terjaga.
    Sebagai informasi, selain memberikan layanan air minum perpipaan, kerja sama ini juga menjadi simbol kontribusi nyata PAM JAYA sebagai penyetor pajak daerah ke Provinsi Banten.
    Setoran pajak secara resmi diserahkan kepada Gubernur Banten Andra Soni dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Minta Hal Ini Akibat Galian Kerap Membuat Macet Jalanan Jakarta Megapolitan 11 September 2025

    Pramono Minta Hal Ini Akibat Galian Kerap Membuat Macet Jalanan Jakarta Megapolitan 11 September 2025

    Pramono Minta Hal Ini Akibat Galian Kerap Membuat Macet Jalanan Jakarta
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa setiap pekerjaan infrastruktur di jalan, terutama proyek galian, harus dilakukan dengan
    standar operasional prosedur
    (SOP) yang jelas.
    Instruksi ini muncul menyusul maraknya keluhan warga akibat kemacetan yang ditimbulkan dari pengerjaan proyek tanpa koordinasi matang.
    “Kemarin dalam rapat paripurna kami sudah membahas hal tersebut dan saya minta untuk berikutnya enggak boleh terjadi lagi pembangunan yang tanpa koordinasi yang baik,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
    Menurut Pramono, penyusunan SOP harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari BUMD, dinas teknis, hingga Dinas Perhubungan.
    Hal ini dinilai penting agar pekerjaan di lapangan tidak menimbulkan gangguan besar, terutama kemacetan yang kerap menjadi masalah utama warga Jakarta.
    “Sehingga dengan demikian harus semuanya dirumuskan, termasuk saya sudah minta dibuatkan
    standard operating procedure 
    (SOP) ketika akan melakukan pembangunan,” lanjutnya.
    Pramono juga menyoroti sejumlah titik rawan kemacetan akibat proyek galian, salah satunya di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    “Saya benar-benar
    concern
    untuk urusan kemacetan di Jakarta termasuk yang paling utama adalah di TB Simatupang,” ujarnya.
    Berdasarkan pantauan, sejak Agustus 2025 beberapa titik di Jakarta tengah berlangsung proyek infrastruktur dan galian utilitas.
    Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas sejak Juli hingga Desember 2025 akibat pemasangan pipa air limbah sepanjang 2.549 meter.
    Pekerjaan meliputi penggalian, pemasangan pipa dengan metode jacking, pembuatan manhole, hingga penutupan kembali jalan.
    Kawasan ini terdampak Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona-1 Paket 3 Segmen 6 yang dikerjakan Kementerian PUPR.
    Galian sepanjang 10–15 meter memakan separuh badan jalan dan hanya menyisakan satu jalur untuk mobil.
    “Jalannya sempit dan cuma satu arah, jadi antrean motor lumayan panjang,” keluh Budi (34), salah satu pengendara. Proyek ini berlangsung dari Agustus 2025 hingga Desember 2027.
    Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) tengah membangun saluran drainase di kawasan Cawang–Kebon Nanas.
    Pekerjaan menggunakan metode jacking dan dibagi ke delapan joint pit. Proyek ini dijadwalkan sejak 11 Agustus hingga 22 Desember 2025. 
    Dengan adanya SOP yang jelas, Pemprov Jakarta berharap pengerjaan proyek galian tidak lagi menambah beban lalu lintas.
    Pramono menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka kemacetan di Jakarta melalui perencanaan yang lebih terkoordinasi.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wagub Rano ingin siaran di radio milik Transjakarta

    Wagub Rano ingin siaran di radio milik Transjakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengaku ingin untuk melakukan siaran di radio milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang transportasi publik, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Teman Jakarta (TJ) Radio setiap malam Jumat.

    “Saya bilang, tolong dibuatkan jadwal. Saya mau siaran, kalau Gubernur (Pramono Anung) mau siaran setiap hari Rabu, kalau saya bisa malam Jumat sebagai penyiar tamu,” kata Rano saat mengunjungi studio Teman Jakarta (TJ) Radio di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Adapun TJ Radio diluncurkan bertepatan dengan Hari Radio Nasional yakni 11 September ini.

    Rano menyampaikan, kehadiran TJ Radio tidak hanya menjadi teman perjalanan pengguna Transjakarta, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi warga Jakarta.

    Menurutnya, kehadiran TJ Radio merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor transportasi. Rano mengatakan, gagasan menghadirkan TJ Radio merupakan hasil pembahasan bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Dengan jumlah pelanggan Transjakarta yang terus meningkat, kata dia, ketersediaan media komunikasi yang cepat dan efektif sangat dibutuhkan.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan peran penting radio dalam menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan mudah diakses.

    “Radio itu sifatnya mobile, bisa didengarkan di HP, di bus, atau di halte. Dengan TJ Radio, informasi bisa lebih cepat sampai ke masyarakat. Fungsi utamanya adalah memberikan informasi, bukan sekadar hiburan, tapi menjadi teman perjalanan warga Jakarta,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Direktur Pelayanan dan Bisnis PT Transjakarta, Fadly Hasan, mengatakan, TJ Radio bisa didengarkan melalui aplikasi TJ: Transjakarta serta disiarkan di seluruh halte dan armada selama 24 jam sesuai dengan waktu operasional.

    “Area layanan kami sudah meng-cover 92 wilayah Jakarta. Jadi, banyak sekali informasi yang bisa kita sampaikan,” ujar dia.

    Informasi yang disampaikan termasuk spesifik berhubungan dengan Transjakarta, misalnya ketika ada aksi penyampaian aspirasi, ada perubahan dan perpindahan halte serta hal lainnya untuk membantu masyarakat.

    Fadly menambahkan hadirnya TJ Radio menandai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus menghadirkan inovasi layanan transportasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono sebut Indonesia perlu pemimpin adaptif dan cepat tanggap

    Pramono sebut Indonesia perlu pemimpin adaptif dan cepat tanggap

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menilai, Indonesia saat ini dan ke depan memerlukan pemimpin adaptif sehingga mampu mengikuti perubahan zaman dan berani mengambil keputusan cepat dalam menghadapi persoalan di lapangan.

    “Tugas seorang pemimpin itu, kini dan ke depan adalah pemimpin adaptif, bisa mengikuti perubahan zaman, bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di lapangan,” kata Pramono dalam sambutannya saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VII Tahun 2025 pada salah satu hotel di Jakarta Pusat, Kamis.

    Ia pun kemudian membagikan pengalaman pribadinya dalam menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta selama ia memimpin Ibu Kota.

    Misalnya, mulai dari relokasi UMKM di Taman Bendera Pusaka, penanganan aksi unjuk rasa, hingga penyelesaian Kampung Bayam.

    Selain itu, Pramono juga membagikan upayanya dalam merespon aksi unjuk rasa beberapa pekan lalu.

    Ia mengatakan perlunya pemimpin untuk mengambil keputusan cepat, termasuk dalam memastikan biaya kesehatan para korban aksi unjuk rasa yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov DKI.

    “Sehingga hal yang menyangkut pemakaman, hal yang menyangkut kesehatan masyarakat, saat itu juga langsung tertangani,” kata dia.

    Pramono juga menjelaskan terkait ketidakhadirannya di lapangan saat aksi unjuk rasa terjadi.

    Sebagai mantan demonstran, ia sengaja menahan diri, namun tetap memastikan untuk memantau situasi secara langsung.

    Lebih lanjut, Pramono mencontohkan keputusannya terkait penyelenggaraan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pasca unjuk rasa.

    Menurutnya, HBKB perlu tetap dilaksanakan untuk memberikan kepastian rasa aman kepada masyarakat.

    Permasalahan-permasalahan tersebut, kata dia, membutuhkan kehadiran pemimpin yang berani mengambil keputusan berbeda dan mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan.

    “Pemimpin yang adaptif itu adalah pemimpin yang betul-betul memahami persoalan apa yang menjadi pekerjaan utamanya dan persoalan itu diselesaikan bukan untuk diri dan keluarganya, tetapi untuk masyarakatnya,” jelas Pramono.

    Pramono berharap para peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini.

    Selain itu, ia menekankan bahwa keputusan yang diambil juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.

    Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 7 Tahun 2025 dilaksanakan secara tatap muka dan daring (blended learning) selama 107 hari.

    Pelatihan digelar mulai 5 Mei sampai 11 September 2025. Peserta pelatihan sebanyak satu angkatan terdiri dari 27 orang dengan rincian 20 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan satu orang dari Kepolisian Republik Indonesia.

    Adapun hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sebanyak 27 peserta dinyatakan lulus.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kenaikan dana operasional RT/RW DKI Jakarta diumumkan Oktober

    Kenaikan dana operasional RT/RW DKI Jakarta diumumkan Oktober

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo segera mengumumkan kenaikan dana operasional untuk RT/RW pada Oktober tahun ini

    “Nanti, Oktober tentang (kenaikan) dana operasional untuk RT RW, kami akan segera umumkan. Karena saya sudah menandatangani,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Sebelumnya, Pramono sempat menjanjikan bahwa dana operasional untuk pengurus RT dan RW di Jakarta akan naik sebesar 25 persen mulai Oktober tahun ini.

    Namun, kenaikan dana operasional itu tak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap.

    Sebab, Pramono mengakui bahwa kenaikan ini akan menambah beban anggaran daerah karena jumlah RT dan RW di Jakarta cukup banyak yakni sekitar 30.900.

    “Karena naik 25 persen saja dengan sejumlah RT/RW yang begitu banyak, beban anggarannya juga cukup besar,” kata Pramono.

    Kendati demikian, Pramono menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen menepati janji yang pernah ia katakan saat masa kampanye.

    Untuk itu, Pramono mengatakan kenaikan dana operasional RT dan RW akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai target yang pernah dia janjikan.

    “Tetapi saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan dan berikutnya nanti secara perlahan akan kami naikkan,” kata Pramono.

    Adapun kenaikan dana operasional RT dan RW merupakan salah satu janji kampanye Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.

    Kala itu, Pramono berencana menaikkan dana operasional bagi pengurus lingkungan hingga dua kali lipat.

    Menurut Pramono, saat ini, biaya operasional RT hanya Rp2 juta, sementara RW Rp2,5 juta. Padahal, kata Pramono, jumlah RT dan RW di Jakarta tidak terlalu banyak, sekitar 30.900.

    Jika biaya operasional RT masing-masing ditambah menjadi Rp4 juta dan RW Rp5 juta per bulan, totalnya sekitar Rp68 miliar.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram nilai perlu SOP proyek galian untuk cegah macet di DKI

    Pram nilai perlu SOP proyek galian untuk cegah macet di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai perlunya prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP) khusus untuk mengatur pekerjaan galian maupun proyek lain agar tak menimbulkan kemacetan, salah satunya di Jalan TB Simatupang.

    “Kemarin dalam rapat paripurna kami sudah membahas hal tersebut. Saya minta untuk berikutnya, tak boleh terjadi lagi pembangunan tanpa koordinasi yang baik,” kata Pramono di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut Pramono, persoalan galian jalan sudah beberapa kali menjadi keluhan masyarakat.

    Oleh karena itu, ia tak ingin hal tersebut terulang karena berdampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas.

    “Sehingga dengan demikian harus semuanya dirumuskan, termasuk saya sudah minta dibuatkan ‘standard operating procedure’ (SOP) ketika akan melakukan pembangunan,” kata Pramono.

    Pramono menegaskan, SOP yang akan disusun harus melibatkan pihak terkait, mulai dari BUMD, dinas teknis, hingga Dinas Perhubungan.

    Dengan begitu, tegasnya, setiap pengerjaan di jalan raya bisa dipastikan tidak menimbulkan gangguan besar bagi mobilitas warga.

    “Sehingga saya benar-benar perhatian untuk urusan kemacetan di Jakarta termasuk yang paling utama adalah di TB Simatupang,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, sebagai salah satu upaya menekan kemacetan di kawasan TB Simatupang, Pramono secara tegas melarang keberadaan pengatur lalu lintas swadaya atau juru parkir liar yang biasa disebut “Pak Ogah” di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Menurut dia, persoalan arus lalu lintas di wilayah tersebut seharusnya diatasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kepolisian.

    Selain itu, Pramono juga meminta agar bedeng-bedeng yang menutupi proyek dapat diperkecil sehingga jalan yang dapat dilalui masyarakat dapat lebih lebar.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Anung Umumkan Pencairan KJP Plus Tahap 2, Anggaran Capai Rp 1,61 Triliun – Page 3

    Pramono Anung Umumkan Pencairan KJP Plus Tahap 2, Anggaran Capai Rp 1,61 Triliun – Page 3

    Hal itu seperti disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Jakarta Kak Taga Radja Gah. Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi kelayakan pendaftar KJP Plus Tahun 2025.

    “Proses verifikasi ini antara lain pada valid data kependudukan DKI, terdaftar dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori Layak,” terang Taga, melansir Antara, Kamis (11/9/2025).

    Kemudian, anggota keluarga dalam kartu keluarga (KK) tidak memiliki kendaraan roda empat dan tidak memiliki aset dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar, anggota keluarga dalam KK tidak ada yang berstatus ASN/TNI/Polri dan pegawai tetap BUMN/BUMD.

    Lantas, berapa besarannya? Jumlah yang diterima untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMALB/MA berbeda-beda, begitu pula dengan siswa di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

    Berikut rinciannya besaran penerimaan dana KJP Plus Tahap II:

    SD/MI

    Dana Personal: Rp 250.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 130.000 per bulan

    SMP/MTs

    Dana Personal: Rp 300.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 170.000 per bulan

    SMA/MA

    Dana Personal: Rp 420.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 290.000 per bulan

    Dana Personal: Rp 450.000 per bulan

    Tambahan SPP untuk Swasta: Rp 240.000 per bulan

    PKBM

    Dana Personal: Rp 300.000 per bulan

    Penggunaan Biaya Rutin maksimal secara tunai: Rp 100.000 per bulan.

    Sisa Biaya Rutin dan Biaya Berkala digunakan non-tunai untuk kebutuhan peserta didik.