Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

    Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

    Oleh:Rosadi Jamani

    APA artinya pengusaha atau oligarki tanpa buruh. Semua industri tidak akan jalan. Namun, pemerintah lebih senang mendengarkan pengusaha ketimbang buruh, orang kecil. Untuk minta naik gaji, mereka harus teriak-teriak di jalan, demo. 

    Senin 29 Desember 2025, Jakarta dan Bandung mendadak jadi panggung teater realisme magis. Ada 20 ribu buruh turun ke jalan. Bukan membawa senjata, tapi membawa angka Rp6 juta. 

    Angka yang oleh sebagian elite dianggap mimpi siang bolong. Padahal, oleh buruh cuma tiket supaya hidup tidak selalu kejar-kejaran dengan tanggal tua.

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5,7 juta. Naik 6,17 persen. Kenaikan ini diumumkan dengan penuh kebanggaan. Seolah-olah buruh baru saja memenangkan undian. 

    Padahal di lapangan, harga beras, sewa kontrakan, listrik, transportasi, dan biaya sekolah anak sudah lebih dulu naik tanpa pidato pers. 

    Kenaikan upah itu terasa seperti hujan gerimis di tengah banjir, secara teknis basah, secara praktis tenggelam.

    Buruh minta UMP Rp6 juta, 100 persen sesuai Kebutuhan Hidup Layak. Bukan 200 persen, bukan gaji menteri, bukan fasilitas dinas. 

    Hanya ingin definisi “layak” tidak dipotong faktor alpha 0,75, seolah-olah hidup buruh boleh disunat seperempatnya demi estetika regulasi. Dalam logika kebijakan, layak itu fleksibel. Dalam logika perut, layak itu mutlak.

    Aksi dipusatkan di Patung Kuda, Monas, hingga Istana Merdeka, juga di Gedung Sate Bandung. Dua hari berturut-turut. 

    Aparat menurunkan 1.392 personel dengan slogan pengamanan humanis. Humanis versi terbaru ini inovatif, tanpa senjata api, tapi dengan derek. 

    Mobil komando buruh, mikrofon demokrasi jalanan, ditarik aparat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Orasi terhenti. Suara buruh mendadak sunyi, bukan karena capek, tapi karena alat bicaranya disita. Demokrasi pun ikut kehilangan speaker.

    Said Iqbal, Presiden KSPI, menyebut buruh diperlakukan seperti musuh. Sulit menyalahkannya. 

    Akses ke Istana diblokade, aksi dialihkan. Pesannya jelas, silakan bicara, asal jangan terlalu dekat dengan kekuasaan. Demokrasi boleh hidup, tapi jangan parkir sembarangan.

    Pemprov DKI Jakarta lewat Gubernur Pramono Anung menegaskan UMP Rp5.729.876 adalah yang tertinggi di Indonesia. 

    Ini benar. Tapi mengatakan itu di Jakarta sama seperti bilang “kapal ini paling mewah” sambil mengabaikan fakta, lautnya sedang dihantam badai. Biaya hidup Jakarta juga tertinggi. 

    Subsidi transportasi dan pangan disiapkan sebagai bantalan sosial. Bantalan ini empuk di kalimat, keras di kenyataan. Ia menahan benturan sesaat, tapi tidak menghentikan jatuhnya daya beli.

    Pemerintah pusat menyebut aksi buruh sebagai aspirasi sah, UMP sudah sesuai regulasi, daya saing ekonomi harus dijaga. 

    Buruh diminta damai, kondusif, tidak anarkis. Buruh pun patuh. Mereka tidak membakar, tidak merusak. Mereka hanya meminta hidup layak. Ironisnya, permintaan paling sopan itu justru dianggap paling merepotkan.

    Buruh selalu diminta memahami negara, tapi negara jarang mau memahami buruh. Buruh dipaksa akrab dengan istilah makroekonomi, sementara pembuat kebijakan alergi pada daftar belanja bulanan buruh. 

    Padahal tanpa buruh, tidak ada grafik pertumbuhan, tidak ada daya saing, tidak ada “tertinggi di Indonesia”.

    Memahami jeritan buruh yang minta gaji Rp6 juta seharusnya tidak butuh gelar ekonomi. Cukup logika waras. 

    Jika seseorang bekerja penuh di kota dengan biaya hidup paling mahal, lalu masih harus berhemat untuk sekadar hidup, maka yang bermasalah bukan teriakannya, tapi sistemnya. 

    Membela buruh di titik ini bukan sikap politis, melainkan refleks kemanusiaan. Di negeri ini, refleks itu justru sering dianggap berlebihan.

    “Abangkan buruh juga, kenapa tidak demo.”

    “Bukan, saya pengangguran profesional, tak bisa demo karena tak ada organisasinya.” Ups

    (Ketua Satupena Kalbar)

  • Jalan di Karet Tengsin Tak Diperbaiki Hingga 30 Tahun, Pramono Beberkan Penyebabnya

    Jalan di Karet Tengsin Tak Diperbaiki Hingga 30 Tahun, Pramono Beberkan Penyebabnya

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan revitalisasi Jalan Karet Pasar Baru Barat di RW 06, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, setelah tak ada perbaikan sejak 30 tahun lalu.

    Jalan lingkungan sepanjang 400 meter dengan lebar 5,5 meter itu sebelumnya rusak parah dan berlubang, serta telah puluhan tahun dikeluhkan warga karena menjadi akses utama mobilitas harian.

    Pramono mengatakan, jalan tersebut tidak tersentuh perbaikan selama lebih dari tiga dekade bukan tanpa alasan. Kewenangan pengelolaan kawasan yang melibatkan lebih dari satu dinas menjadi hambatan utama selama ini.

    “Kenapa jalan ini enggak pernah dibangun, dirawat? Karena memang di tempat ini ada pemipaan di bawahnya. Kemudian juga ada overlapping kewenangan antara Dinas Pemakaman, Bina Marga, dan yang lain-lain,” kata Pramono di lokasi, Senin, 29 Desember.

    Jalan yang diresmikan berdiri di atas lahan milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Dalam proses pembangunannya, Pemprov DKI melakukan koordinasi dengan PT Tirta Jaya, selaku pengelola proyek pipa air yang melintasi kawasan tersebut.

    “Sehingga dengan demikian, dengan Pak Wali Kota setelah lapor kepada saya untuk diputuskan dibangun jalan ini, dan alhamdulillah dalam waktu tidak lebih dari satu bulan, Dinas Bina Marga menyelesaikan jalan ini,” ucapnya.

    Pramono menilai, keberadaan jalan tersebut memiliki fungsi strategis karena menjadi akses penghubung menuju Jalan Mas Mansyur, salah satu jalur utama di kawasan tersebut. Selain itu, jalan ini juga digunakan oleh aktivitas pendidikan di sekitar lokasi.

    “Artinya ini kan jalan protokol utama. Apalagi di sini ada dua sekolah, SD dan SMP negeri. Saya yakin ini pasti akan membawa manfaat bagi masyarakat yang ada di sini,” ucap Pramono.

    Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo menyebut, seluruh pekerjaan perbaikan jalan dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana proyek, sehingga tak mengalokasikan anggaran khusus.

    Proyek tersebut dikerjakan langsung oleh petugas Dinas Bina Marga. Pembangunan dan pengaspalan jalan dimulai pada November 2025 dan rampung pada Desember 2025.

    “Untuk jalan, kebetulan dikerjakan oleh pasukan kami sendiri, Pasukan Kuning. Material yang kami gunakan adalah material kami yang ada di gudang kami, itu yang kita pakai di sini. Jadi tidak dikerjakan by vendor, tapi dikerjakan oleh satgas kami sendiri,” tambah Heru.

  • Jeritan Buruh soal UMP DKI: Kalau Enggak Bisa Naikkan Upah, Turunkan Harga Megapolitan 29 Desember 2025

    Jeritan Buruh soal UMP DKI: Kalau Enggak Bisa Naikkan Upah, Turunkan Harga Megapolitan 29 Desember 2025

    Jeritan Buruh soal UMP DKI: Kalau Enggak Bisa Naikkan Upah, Turunkan Harga
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kenaikan upah pekerja di Jakarta dinilai tidak sebanding dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok dan berbagai beban hidup di Ibu Kota.
    Keluhan ini kembali mengemuka di tengah aksi unjuk rasa buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
    Adul (37), buruh di sebuah perusahaan logistik di Cakung, Jakarta Timur, menilai penetapan
    UMP DKI Jakarta 2026
    sebesar Rp 5,73 juta tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan pekerja, mengingat biaya hidup di Jakarta terus meningkat.
    “Kalau dilihat angkanya doang mungkin gede. Tapi namanya di Jakarta mah lewat doang itu,” kata Adul saat ditemui
    Kompas.com
    di sela-sela demonstrasi, Senin (29/12/2025).
    Menurut Adul,
    kenaikan harga kebutuhan pokok
    justru terjadi lebih dulu sebelum upah resmi disesuaikan. Kondisi itu membuat tambahan penghasilan dari kenaikan UMP terasa cepat habis.
    “Lah harga beras aja naik mulu, telur, minyak, cabai, semuanya kan,” keluh Adul.
    Beban ekonomi Adul semakin berat dengan rencana kenaikan biaya tempat tinggal yang akan ia hadapi tahun depan.
    “Kontrakan saya tahun depan udah bilang mau naik sewa Rp 200.000 per bulan. Belum token (listrik), kuota buat anak, bensin motor coba itu,” tambahnya.
    Adul mengaku sudah berupaya menambah penghasilan dengan mengambil lembur. Namun, langkah itu tetap belum mampu menutup seluruh kebutuhan bulanan.
    “Ujung-ujungnya kalau gaji doang mah paling tanggal tua juga udah kering lagi,” ucapnya.
    Ia pun meminta pemerintah daerah tidak hanya menghitung upah secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas harga kebutuhan di lapangan.
    Menurut Adul, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung perlu melihat langsung kondisi pasar dan beban hidup buruh.
    “Sekarang kalau kata saya mah gini aja. Pak Gubernur tolonglah dilihat gitu, kan anak buahnya banyak. Lihat harga di pasar, semuanya naik,” kata dia.
    Adul menilai, apabila pemerintah belum mampu menaikkan UMP sesuai angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 5,89 juta, maka langkah lain yang harus ditempuh adalah pengendalian harga kebutuhan pokok.
    “Kalau misal enggak sanggup naikin upah, ya turunkan harga. Itu aja kan enak kita juga,” tutur Adul.
    Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (29/12/2025).
    Aksi tersebut menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi penetapan UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta, sesuai dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan Badan Pusat Statistik.
    “Tolak UMP DKI Jakarta 2026 yang nilainya di bawah 100 persen KHL (Rp 5,89 juta) dan di bawah UMK Bekasi dan Karawang,” ucap Said.
    Selain menolak besaran UMP, Partai Buruh juga menyuarakan tuntutan terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026.
    “Putuskan UMSP DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100 persen KHL DKI ditambah 5 persen,” kata Said.
    Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Said menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    “KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang. Dan ini kami ingin meluruskan, jadi tidak benar hanya sekelompok buruh yang menolak, ini seluruh buruh DKI,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Demo Buruh, Lalu Lintas Jalan Merdeka Selatan Sempat Tersendat Megapolitan 29 Desember 2025

    Ada Demo Buruh, Lalu Lintas Jalan Merdeka Selatan Sempat Tersendat Megapolitan 29 Desember 2025

    Ada Demo Buruh, Lalu Lintas Jalan Merdeka Selatan Sempat Tersendat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Demo penolakan nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang digelar oleh buruh sempat membuat lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, tersendat pada Senin (29/12/2025) siang.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pada pukul 13.30 WIB, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa dan memblokade sisi utara Jalan Merdeka Selatan, tepat di depan BSI Tower.
    Barisan buruh menutup badan jalan, sementara di depannya, barikade polisi juga menutup seluruh lajur. Akibatnya, kendaraan dari arah Balai Kota Jakarta tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Patung Kuda di area Monas.
    Kendaraan yang ingin menuju Bundaran Air Mancur Thamrin terpaksa dialihkan, belok kiri di depan Menara Danareksa menuju Jalan H. Agus Salim, kemudian ke kawasan Kebon Sirih. Arus lalu lintas tersendat karena
    bottleneck
    atau penyempitan jalur di arah Kebon Sirih.
    Motor, mobil, hingga bus Transjakarta pun sempat terjebak dalam kemacetan yang mengular sekitar 700 meter hingga area pintu masuk Balai Kota Jakarta.
    Kemacetan juga terjadi di persimpangan Jalan H. Agus Salim menuju Jalan Kebon Sirih, baik yang akan lurus ke Gondangdia maupun yang belok ke Jalan MH Thamrin.
    Beberapa kali terdengar suara klakson bersahutan dengan orasi dari mobil komando massa aksi. Beberapa orator juga meminta pengendara memaklumi gelaran aksi yang menuntut kenaikan UMP Jakarta 2026.
    “Kami juga memperjuangkan upah kalian, upah kita semua warga Jakarta agar bisa naik menjadi lebih layak,” seru salah satu massa aksi menggunakan pengeras suara.
    Adapun, arus lalu lintas di arah sebaliknya, yaitu dari Jalan MH Thamrin menuju ke Jalan Merdeka Selatan arah Balai Kota, terpantau lancar.
    Tepat di area depan BSI Tower, polisi meletakkan barikade yang hanya menyisakan satu lajur paling kanan untuk digunakan pengendara melintas.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Iptu Erlyn Sumantri mengatakan bahwa rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, apabila dibutuhkan sesuai kondisi lapangan selama aksi.
    “Penyesuaian arus lalu lintas secara situasional, akan mengikuti situasi di lapangan,” kata Erlyn saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin.
    Sekitar pukul 14.35 WIB, massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membubarkan diri.
    Pembubaran massa diawali dengan menyanyikan lagu Internasionale dan Mars Partai Buruh yang dipimpin koordinator aksi dari mobil komando.
    Hal ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan kembali normal dan hanya ada sejumlah petugas kebersihan yang membersihkan sampah sisa demonstrasi.
    Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh dan KSPI menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (29/12/2025).
    Unjuk rasa tersebut menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi UMP 2026 menjadi Rp 5,89 juta sesuai angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Tolak UMP DKI Jakarta 2026 yang nilainya di bawah 100 persen KHL (Rp 5,89 juta) dan di bawah UMK Bekasi dan Karawang,” ucap Said.
    Selain menolak UMP yang rendah, Partai Buruh juga membawa tuntutan terkait Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Jakarta.
    “Putuskan UMSP DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100 persen KHL DKI ditambah 5 persen,” kata Said.
    Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Said mengklaim pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    “KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang. Dan ini kami ingin meluruskan, jadi tidak benar hanya sekelompok buruh yang menolak, ini seluruh buruh DKI,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun Megapolitan 29 Desember 2025

    Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun Megapolitan 29 Desember 2025

    Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan sejumlah pompa untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada akhir tahun 2025.
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    mengatakan, Pemprov Jakarta memiliki 1.200 unit
    pompa
    yang terdiri dari pompa
    mobile
    dan pompa
    stasioner
    .
    “Karena kami mempunyai pompa yang tetap kurang lebih 600 dan pompa stasioner sekarang ini ada 600 juga lebih, ada 1.200 pompa,” ucap Pramono di Monumen Nasional (Monas), Senin (29/12/2025).
    Ia menjelaskan, pengalaman menghadapi curah hujan tinggi sebelumnya menjadi dasar kesiapan Pemprov Jakarta saat ini.
    “Kemarin kan juga curah hujan tinggi, enggak sampai satu setengah (jam), dua jam sudah kering. Sehingga pengalaman inilah yang nanti akan kami jalankan,” ungkap Pramono.
    Ia menyebut pihaknya sudah menerima informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi
    cuaca ekstrem
    .
    Pemprov Jakarta juga telah melakukan modifikasi cuaca sebagai langkah antisipasi terhadap dampak hujan lebat.
    “Jadi yang pertama untuk, info BMKG, kami sudah mendapatkan dari 15 hari yang lalu. Dan beberapa kali sebenarnya Pemerintah Jakarta sudah mengadakan modifikasi cuaca,” jelas Pramono.
    “Maka kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh BMKG kemarin misalnya curah hujan tinggi, ternyata bisa kita turunkan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Tolak UMP 2026 Digeser ke Monas, Bos Buruh: Demokrasi Makin Mundur

    Demo Tolak UMP 2026 Digeser ke Monas, Bos Buruh: Demokrasi Makin Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal melayangkan kritik tajam terhadap tindakan aparat keamanan yang membatasi ruang gerak aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin (29/12/2025).

    Pasalnya, demo buruh kali ini semestinya digelar di sekitar kawasan Patung Kuda untuk kemudian konvoi bergerak menuju Istana Merdeka. Akan tetapi, dalam praktinya massa demo digeser mundur di sekitar Monas.

    “Seyogyanya di depan istana negara, tetapi teman-teman bisa lihat, mohon disiarkan melalui media, demokrasi di Indonesia makin mundur. Reformasi kepolisian rasanya harus dipercepat,” kata Said saat ditemui di sekitar Monas, Senin (29/12/2025).

    Said melanjutkan, Istana tidak semestinya menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh para buruh.

    Dia juga menekankan bahwa reformasi di tubuh kepolisian perlu dipercepat agar pendekatan terhadap massa aksi tidak lagi menggunakan cara-cara represif. Pada saat yang sama, dia turut menyayangkan penutupan akses menuju Istana Negara.

    “Bagaimana mungkin mobil komando peserta aksi diderek? Para peserta aksi didorong. Pasti ada yang menyuruh secara militeristik. Ini sudah kembali ke zaman militeristik,” tegasnya.

    Sementara berdasarkan pantauan Bisnis, massa aksi mulai berkumpul di lokasi pada pukul 10.00 WIB. Setidaknya, demonstran yang datang sekitar 500 buruh.

    Adapun, buruh baru melakukan konvoi pada pukul 11.15 WIB. Seiring dengan penutupan tersebut, rute konvoi diubah. Dimulai dari jalan Medan Merdeka Selatan dan aksi konvoi berakhir tempat di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Untuk diketahui, KSPI membawa tuntutan agar UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dapat direvisi, karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). 

    Menurutnya, perhitungan KHL pekerja DKI Jakarta dari Badan Pusat Statistik adalah sebesar Rp5,89 juta. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar Rp160.000 dari besaran UMP yang telah diteken.

    Said juga menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberlakukan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yang lebih tinggi 2% hingga 5% dari KHL. Hal ini disebutnya harus mengacu pada karakter sektor industri di Ibu Kota. 

    Sementara itu, pihaknya menyoroti penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dianggap mengubah atau menghilangkan rekomendasi sejumlah bupati/wali kota.

  • 30 Tahun Tak Pernah Diapa-apain

    30 Tahun Tak Pernah Diapa-apain

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan Jalan Karet Pasar Minggu Barat, Karet Tengsin, Jakarta Pusat (Jakpus). Pramono mengatakan jalan tersebut sudah 30 tahun tidak pernah dilakukan perbaikan.

    Peresmian dilakukan Senin (29/12/2025). Turut mendampingi Pramono, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, Dinas Bina Marga Jakarta dan Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (ASBANG).

    “Secara resmi, saya bersama dengan Bapak Wali Kota dan juga Dinas Bina Marga dan Pak ASBANG meresmikan jalan panjangnya 400 meter, lebarnya 5,5 meter. Jalan ini sudah lebih dari 30 tahun nggak pernah diapa-apain,” kata Pramono di lokasi.

    Pramono menjelaskan penyebab jalan baru dibangun setelah 30 tahun tidak pernah dibetulkan. Salah satunya, kata dia, karena adanya overlapping atau tumpang tindih kewenangan atas jalan tersebut.

    “Kenapa jalan ini nggak pernah dibangun, dirawat, karena memang di tempat ini ada pemipaan, di bawahnya ada overlapping kewenangan antara Dinas Pemakaman, Bina Marga dan yang lain-lain. Sehingga dengan demikian dengan Pak Wali Kota, setelah lapor kepada saya untuk diputuskan dibangun jalan ini,” ujarnya.

    Aktivitas warga di Jalan Karet Pasar Minggu Barat, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, yang baru diresmikan. (Foto: Kadek Melda/detikcom)

    “Dan Alhamdulillah dalam waktu tidak lebih dari satu bulan Dinas Bina Marga menyelesaikan jalan ini. Saya yakin jalan ini pasti akan sangat bermanfaat bagi warga karena ini kan jalan yang apa ya, Mas Mansyur, artinya ini kan jalan protokol utama apalagi di sini ada dua sekolah SD dan SMP Negeri. Saya yakin ini pasti akan membawa manfaat bagi masyarakat yang ada di sini,” imbuhnya.

    “Izin, Pak Gubernur, untuk jalan kebetulan ini dikerjakan oleh pasukan kami sendiri, Pak gubernur, jadi Satgas pasukan kami pasukan kuning. Dan material yang kami gunakan adalah material kami yang ada di gudang kami itu kita pakai di sini. Jadi tidak dikerjakan by vendor tapi dikerjakan oleh Satgas kami sendiri. Intinya semua dikerjakan oleh orang Bina Marga semua,” kata Suwondo.

    (dek/lir)

  • Pramono Serahkan Hibah Mobil Damkar untuk Bekasi, Tangsel hingga Karo

    Pramono Serahkan Hibah Mobil Damkar untuk Bekasi, Tangsel hingga Karo

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyerahkan hibah kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) untuk 14 daerah. Setiap daerah mendapatkan satu unit kendaraan damkar.

    Penyerahan hibah dilakukan di Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Pramono menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan kepala daerah yang hadir.

    “Ada 14 daerah, ini adalah hibah setelah tahun 2022, baru kali ini hibah lagi. Mudah-mudahan nanti tahun depan ada kembali,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan kendaraan yang dihibahkan dalam kondisi siap digunakan. Pramono berharap hibah kendaraan damkar dapat bermanfaat bagi daerah yang menerima.

    “Kondisi pemadam kebakaran yang dihibahkan tentunya sudah mendapatkan pengecekan yang optimal. Ada 14 kendaraan, dua kendaraan yang 10.000 liter, delapan kendaraan yang 4.000 liter dan empat kendaraan yang 2.500 liter,” ujarnya.

    Pramono juga membuka peluang bagi pemadam kebakaran dari daerah lain untuk berlatih bersama Damkar Jakarta. Pramono mengatakan Damkar Jakarta punya pengalaman memadamkan api hingga menolong kucing melahirkan.

    “Seperti kemarin tiba-tiba ada kebakaran wali kota Jakarta Selatan rumah genset. Walaupun setengah jam bisa ditangani tetapi tentunya harus mendapatkan perhatian. Kemarin setelah maghrib juga ada Sarinah, yaitu billboard reklame-nya. Karena begitu kompleksitasnya para pemadam kebakaran yang ada di Jakarta ini pengalamannya banyak sekali. Bahkan kalau ada kucing kawin pun nyarinya adalah pemadam kebakaran,” ujarnya.

    Berikut 14 daerah yang menerima hibah kendaraan damkar dari Pemprov DKI Jakarta:

    1. Kota Bekasi
    2. Kota Semarang
    3. Kota Tangerang Selatan
    4. Kota Ambon
    5. Kota Padang Panjang
    6. Kabupaten Minahasa Selatan
    7. Kabupaten Kediri
    8. Kabupaten Purbalingga
    9. Kabupaten Pesawaran
    10. Kabupaten Cianjur
    11. Kabupaten Poso
    12. Kabupaten Pesisir Barat
    13. Kabupaten Minahasa
    14. Kabupaten Karo.

    Halaman 2 dari 2

    (dek/haf)

  • Tolak UMP Rp 5,7 Juta, Buruh di Jakarta Demo ke Istana Hari Ini

    Tolak UMP Rp 5,7 Juta, Buruh di Jakarta Demo ke Istana Hari Ini

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Angka tersebut naik 6,17 persen dari besaran upah tahun sebelumnya, sebesar Rp 5.396.761.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pihaknya telah menetapkan besaran UMP 2025 sesuai aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Pengupahan.

    “Disepakati untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp 5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17 persen atau Rp 333.115,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Pramono menyampaikan, mengacu PP Nomor 49 Tahun 2025, Pemprov DKI memutuskan besaran UMP 2026 di Jakarta berdasarkan alfanya 0,75.

    Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga telah menggelar rapat bersama dengan berbagai pihak pada beberapa waktu belakangan baik dari unsur pengusaha, buruh hingga dewan pengupahan untuk membahas besaran kenaikan UMP tahun 2025.

    “Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UMP bukan sekedar kenaikan, tetapi tentunya kami juga melihat keseluruhan, baik itu dari sisi pekerja, kemudian pengusaha. Untuk menjamin kenaikan upah di DKI Jakarta di atas inflasi daerah,” ucap Pramono.

    Selain itu, di hari yang sama, Pemprov DKI juga meluncurkan insentif bagi pekerja di Jakarta yang dikemas sebagai bonus akhir tahun.

  • UMP 2026 Belum Sesuai Harapan, Buruh Bakal Gelar Demo Hari Ini 29 Desember 2025

    UMP 2026 Belum Sesuai Harapan, Buruh Bakal Gelar Demo Hari Ini 29 Desember 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) atau UMP DKI Jakarta 2026 belum sesuai harapan buruh. Seiring hal itu kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 29 Desember 2025. Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan, aksi demo hari ini sebagai respons buruh terhadap kenaikan UMP 2026 yang belum sesuai dengan keinginan para pekerja.

    “Secara gerakan akan ada aksi. Aksinya ada dua, ke Istana Presiden di Jakarta dan ke Balai Kota,” tutur Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu, 24 Desember 2025, dikutip Senin, (29/12/2025).

    Said Iqbal menuturkan, demo buruh akan digelar paling cepat 29 Desember 2025. Opsi lainnya, ribuan buruh bakal turun ke jalan pada pekan awal Januari 2026.

    “29 Desember kalau belum libur ya, atau sudah masuk kembali atau di awal Januari, di awal Januari berarti minggu pertama Januari akan ada aksi buruh Jakarta ribuan buruh Jakarta ribuan buruh Jakarta akan aksi di Istana Negara Presiden dan Balai Kota DKI Jakarta, menolak kenaikan upah minimum,” ujar dia.

    Said Iqbal memang menolak penetapan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,73 juta per bulan. Angka tersebut dinilai lebih kecil dari kebutuhan hidup layak (KHL) di Ibu Kota.

    Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Buruh menolak besaran UMP 2026 hanya Rp 5,73 juta per bulan di DKI Jakarta. 

    Said Iqbal pernah mengatakan, penolakan tersebut menyusul pengumuman kenaikan UMP oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Iqbal menolak penggunaan angka indeks tertentu 0,75 di DKI Jakarta. 

    “KSPI dan Partai Buruh, bersama aliansi serikat pekerja se-DKI Jakarta menolak kenaikan upah minimum DKI yang menggunakan indeks tertentu 0,75,” ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu, 24 Desember 2025.