Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • ​PNLG Forum 2025 Sukses Digelar di Jakarta, Dorong Kolaborasi Ekonomi Biru Kawasan Asia

    ​PNLG Forum 2025 Sukses Digelar di Jakarta, Dorong Kolaborasi Ekonomi Biru Kawasan Asia

    Jakarta: Forum internasional PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 sukses berlangsung selama tiga hari (16-18 September) di Jakarta.

    Kegiatan ini diakhiri dengan berbagai kegiatan yang memperkuat kolaborasi antar pemerintah lokal negara anggota dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.

    PNLG Forum 2025 mengundang 55 kota anggota dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari sepuluh negara anggota PEMSEA.

    Kehadiran para pemimpin lokal, nasional, hingga mitra internasional menandai peran strategis Indonesia dalam menggerakkan kolaborasi global menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini rangkuman 3 hari kegiatan PNLG Forum 2025:
     
    Hari Pertama: Pembukaan dan Komitmen Jakarta dalam Ekonomi Biru

    Kegiatan forum dimulai pada Selasa, 16 September 2025, dengan pembukaan resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Hotel Indonesia Kempinski. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Jakarta sebagai tuan rumah untuk menjadi pelopor transformasi menuju kota pesisir yang tangguh dan ramah lingkungan.

    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Dengan tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menyatukan visi bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan konservasi ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Gubernur Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025” sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pengelolaan pesisir berkelanjutan.

    Selain menyampaikan arah pembangunan berbasis Integrated Coastal Management (ICM), Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti potensi wisata bahari, pemberdayaan masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, dan restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove serta konservasi habitat laut.

    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegas Pramono. 
     

     

    Hari Kedua: Sesi Pertukaran Gagasan dan Kunjungan ke Pelabuhan

    Forum berlanjut pada Rabu, 17 September 2025, dengan sesi presentasi antar delegasi dari berbagai negara seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Mereka berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan ekonomi maritim berbasis keberlanjutan.

    Salah satu kegiatan penting hari itu adalah kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang memperlihatkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan dan teknologi, seperti konsep Green Port dan Smart Port. Para delegasi juga diajak mengunjungi Control Room pelabuhan untuk memahami langsung bagaimana digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan.

    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua.

    Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Maritim Jakarta, di mana para peserta forum melihat diorama sejarah kemaritiman kota, memberikan konteks historis dalam upaya membangun ekonomi laut masa depan.
     
    Hari Ketiga: Konservasi Laut dan kunjungan ke Kepuauan Seribu

    Forum ditutup pada Kamis, 18 September 2025, dengan kunjungan ke Kepulauan Seribu, khususnya ke Pulau Onrust dan Asha Resort.

    Di sana, para delegasi melakukan kegiatan konservasi seperti penanaman terumbu karang dan penebaran benih ikan, serta berdiskusi dengan masyarakat lokal mengenai pengelolaan pulau kecil dan pengembangan ekowisata bahari.

    Wali Kota Dili, Timor-Leste, Francisco Dos Santos, memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ini, menyebutnya sebagai ajang belajar penting bagi negara berkembang dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. 

    “Sebagai negara baru kami banyak belajar. Tujuan dari PNLG untuk melindungi dan mengelola laut dan pesisir,” kata Francisco Dos Santos.

    Ia berharap kolaborasi antar anggota PNLG terus berlanjut untuk menciptakan masa depan laut yang lebih baik.

    Dengan menghadirkan 55 pemerintah daerah anggota dan 5 anggota asosiasi dari 10 negara anggota PEMSEA, PNLG Forum 2025 sukses memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang memimpin inisiatif ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

    Jakarta: Forum internasional PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 sukses berlangsung selama tiga hari (16-18 September) di Jakarta.
     
    Kegiatan ini diakhiri dengan berbagai kegiatan yang memperkuat kolaborasi antar pemerintah lokal negara anggota dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.
     
    PNLG Forum 2025 mengundang 55 kota anggota dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari sepuluh negara anggota PEMSEA.

    Kehadiran para pemimpin lokal, nasional, hingga mitra internasional menandai peran strategis Indonesia dalam menggerakkan kolaborasi global menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini rangkuman 3 hari kegiatan PNLG Forum 2025:
     

    Hari Pertama: Pembukaan dan Komitmen Jakarta dalam Ekonomi Biru

    Kegiatan forum dimulai pada Selasa, 16 September 2025, dengan pembukaan resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Hotel Indonesia Kempinski. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Jakarta sebagai tuan rumah untuk menjadi pelopor transformasi menuju kota pesisir yang tangguh dan ramah lingkungan.
     
    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 
     
    Dengan tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menyatukan visi bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan konservasi ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Gubernur Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025” sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pengelolaan pesisir berkelanjutan.
     
    Selain menyampaikan arah pembangunan berbasis Integrated Coastal Management (ICM), Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti potensi wisata bahari, pemberdayaan masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, dan restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove serta konservasi habitat laut.
     
    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegas Pramono. 
     

     

    Hari Kedua: Sesi Pertukaran Gagasan dan Kunjungan ke Pelabuhan

    Forum berlanjut pada Rabu, 17 September 2025, dengan sesi presentasi antar delegasi dari berbagai negara seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Mereka berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan ekonomi maritim berbasis keberlanjutan.
     
    Salah satu kegiatan penting hari itu adalah kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang memperlihatkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan dan teknologi, seperti konsep Green Port dan Smart Port. Para delegasi juga diajak mengunjungi Control Room pelabuhan untuk memahami langsung bagaimana digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan.
     
    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua.
     
    Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Maritim Jakarta, di mana para peserta forum melihat diorama sejarah kemaritiman kota, memberikan konteks historis dalam upaya membangun ekonomi laut masa depan.
     

    Hari Ketiga: Konservasi Laut dan kunjungan ke Kepuauan Seribu

    Forum ditutup pada Kamis, 18 September 2025, dengan kunjungan ke Kepulauan Seribu, khususnya ke Pulau Onrust dan Asha Resort.
     
    Di sana, para delegasi melakukan kegiatan konservasi seperti penanaman terumbu karang dan penebaran benih ikan, serta berdiskusi dengan masyarakat lokal mengenai pengelolaan pulau kecil dan pengembangan ekowisata bahari.
     
    Wali Kota Dili, Timor-Leste, Francisco Dos Santos, memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ini, menyebutnya sebagai ajang belajar penting bagi negara berkembang dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. 
     
    “Sebagai negara baru kami banyak belajar. Tujuan dari PNLG untuk melindungi dan mengelola laut dan pesisir,” kata Francisco Dos Santos.
     
    Ia berharap kolaborasi antar anggota PNLG terus berlanjut untuk menciptakan masa depan laut yang lebih baik.
     
    Dengan menghadirkan 55 pemerintah daerah anggota dan 5 anggota asosiasi dari 10 negara anggota PEMSEA, PNLG Forum 2025 sukses memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang memimpin inisiatif ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025

    Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025

    Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta menilai kenaikan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Oktober 2025 belum sebanding dengan beratnya peran RT di lapangan.
    Ketua RT 06 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Zulfikar (54) yang sudah menjabat sejak 2017, mengaku bingung insentif yang diterima RT sebagai dana operasional atau gaji.
    “Saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujar Zulfikar saat ditemui Kompas.com, Senin (22/9/2025).
    Menurut dia, insenstif Rp 2,5 juta tidak bisa memenuhi kegiatan RT yang memiliki wilayah yang luas.
    “Kalau untuk sementara mungkin cukup, tapi kan tergantung lingkungannya. Kalau RT saya kecil, bisa ke-cover. Tapi kalau RT lain dengan jumlah warga lebih banyak, itu pasti terasa kurang,” kata dia.
    Ia menjelaskan, sejak era Gubernur Anies Baswedan, insentif RT naik dari Rp 900.000 menjadi Rp 2 juta.
    Namun, meski ada rencana kenaikan lagi menjadi Rp 2,5 juta per bulan, kebutuhan sehari-hari dan biaya kegiatan warga membuat dana itu cepat habis.
    “Kan nanti ada laporan-laporan juga. Jadi bingung ini sebenarnya gaji pribadi atau operasional. Kalau dibilang gaji, tapi kenyataannya dipakai buat kebutuhan masyarakat, rapat, kerja bakti, acara 17-an, sampai kegiatan keagamaan,” ujar Zulfikar.
    Menurutnya, RT sering menjadi garda terdepan untuk menalangi kebutuhan warganya, mulai dari iuran mendadak hingga kegiatan sosial.
    “Ya kita jujur aja, kalau untuk ukuran sekarang, masih kurang. Apalagi harga-harga naik, beras naik, semua naik,” tuturnya.
    Senada dengan Zulfikar, Ketua RT 05 RW 07 Kebon Sirih, Kusmoro (45) juga merasa kenaikan insentif belum bisa menjawab tantangan yang dihadapi RT.
    Ia bahkan menyebut, kenaikan baru kali ini langsung dibarengi kewajiban menyetor iuran untuk Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Naik Rp 500 ribu, tapi Oktober langsung kita disodorin PMI, RT suruh bayar 500 ribu. Nah sama aja, kan? Baru naik, tapi sudah ada potongan. Kita juga mikir kalau mintain ke warga, ya berat juga,” ungkap Kusmoro.
    Dengan jumlah warga aktif di wilayahnya hanya sekitar 25 kepala keluarga, Kusmoro mengaku sulit mengandalkan iuran warga untuk menutupi kebutuhan operasional RT.
    “Kalau hitungan matematika, ya jelas kurang. Hidup makin mahal, kegiatan warga banyak, tapi insentif segitu masih jauh. Sebenarnya yang kita harapkan itu gaji, bukan cuma dana operasional,” ujarnya.
    Kusmoro menambahkan, RT seharusnya mendapat pengakuan lebih layak mengingat perannya sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah.
    “Warga taunya semua lewat RT. Kalau ada yang sakit, meninggal, acara lingkungan, sampai laporan ke kelurahan, pasti lewat RT dulu. Jadi ya harusnya memang seimbang dengan perannya,” tuturnya.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan insentif RT naik jadi Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan insentif RW naik jadi Rp 3 juta per bulan.
    “Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano dikutip Sabtu (20/9/2025).
    Menurut Rano, kenaikan gaji Ketua RT dan RW dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 lalu.
    Menurut dia, anggaran kenaikan gaji RT dan RW sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
    “Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
    Pada kampanye Pilgub 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
    “Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
    Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sementara RW tercatat 2.741.
    Dengan jumlah tersebut, Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono: Program Pembangunan 23.000 Rumah di Jakarta Bisa Serap 100.000 Tenaga Kerja Megapolitan 22 September 2025

    Pramono: Program Pembangunan 23.000 Rumah di Jakarta Bisa Serap 100.000 Tenaga Kerja Megapolitan 22 September 2025

    Pramono: Program Pembangunan 23.000 Rumah di Jakarta Bisa Serap 100.000 Tenaga Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, program pembangunan 23.000 unit rumah di Jakarta diperkirakan bisa menyerap hampir 100.000 tenaga kerja.
    Hal itu disampaikan Pramono usai menghadiri rapat koordinasi terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/9/2025). Rapat tersebut membahas paket kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan diterapkan di Jakarta, termasuk di bidang perumahan dan sanitasi.
    “Kebutuhan tenaga kerjanya hampir 100.000. Karena ini memang program untuk bisa menyerap tenaga kerja ketika ekonomi sedang dalam tekanan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.
    Nantinya, ribuan rumah itu akan dibangun di sekitar wilayah Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Perumahan.
    Pemprov DKI juga akan melibatkan kontraktor lokal untuk mempercepat pembangunan perumahan tersebut.
    “Termasuk kami juga bekerjasama dengan beberapa kontraktor yang ada di Jakarta, kami dorong untuk mereka melakukan itu,” kata dia.
    Tidak hanya perumahan, Pramono mengatakan, Jakarta juga menyiapkan program sanitasi yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
    Program ini difokuskan untuk meningkatkan layanan sanitasi masyarakat.
    Sejauh ini, program sanitasi yang telah dijalankan berupa pembangunan septic tank skala rumah tangga yang dilakukan di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur pada Senin (28/7/2025).
    Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan septic tank di 10 lokasi padat penduduk di Jakarta Timur.
    Dengan proyek ini, diharapkan sebanyak 921 kepala keluarga (KK) atau sekitar 2.936 jiwa tidak lagi buang air sembarangan ke saluran air atau sungai.
    “Kebetulan program itu (penyediaan sanitasi layak) juga ada di Jakarta, sehingga kami melakukan proses kerjasama dengan kementerian terkait,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono: Program Pembangunan 23.000 Rumah di Jakarta Bisa Serap 100.000 Tenaga Kerja Megapolitan 22 September 2025

    Rakor Bareng Kemenko Perekonomian, Pramono Bahas Pembangunan 23.000 Rumah Megapolitan 22 September 2025

    Rakor Bareng Kemenko Perekonomian, Pramono Bahas Pembangunan 23.000 Rumah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri rapat koordinasi terbatas yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/9/2025).
    Rapat ini membahas paket kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan di Jakarta, khususnya di bidang perumahan dan sanitasi.
    Untuk program perumahan, rencananya akan dibangun 23.000 unit rumah di berbagai wilayah Jakarta.
    “Ada beberapa paket kebijakan yang akan diterapkan di Jakarta. Salah satunya adalah yang menyangkut perumahan dan yang kedua adalah sanitasi,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.
    Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti program tersebut melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Perumahan dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
    Pembangunan rumah ini diperkirakan membuka lapangan kerja untuk hampir 100.000 orang.
    “Kebutuhan tenaga kerjanya hampir 100.000. Karena ini memang program untuk bisa menyerap tenaga kerja ketika ekonomi sedang dalam tekanan,” kata dia.
    Selain perumahan, program sanitasi juga akan digarap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
    Program ini ditujukan untuk meningkatkan layanan sanitasi bagi masyarakat Jakarta.
    “Kebetulan program itu (penyediaan sanitasi layak) juga ada di Jakarta, sehingga kami melakukan proses kerja sama dengan kementerian terkait,” kata dia.
    Di luar itu, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan hunian mixed use yang mendukung co-working space dan sektor gig economy.
    Fasilitas publik akan dimanfaatkan agar anak muda dapat beraktivitas produktif.
    “Gig ekonomi ini sekarang lagi jadi tren dunia. Anak-anak muda diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah. Dan dalam hal ini pemerintah Jakarta akan mempersiapkan itu,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk Megapolitan 22 September 2025

    Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk Megapolitan 22 September 2025

    Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan mulai Oktober 2025, mendapat respons beragam dari para pengurus RT.
    Alih-alih lega, sebagian mengaku tambahan Rp 500.000 tidak cukup menutup kebutuhan operasional yang terus meningkat. Sejumlah ketua RT di Jakarta Pusat menilai insentif baru itu masih jauh dari ideal.
    “Kalau hitungan matematika, dengan segitu masih kurang. Bukan enggak bersyukur, tapi realitanya memang berat,” ujar Kusmoro (45), Ketua RT 05 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Kusmoro menambahkan, insentif yang baru keluar ini bahkan harus “tergerus” sejak awal karena langsung diminta menyetor Rp 500.000 untuk sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Jadi naiknya Rp 500.000, tapi kami disodori (iuran) PMI Rp 500.000. Sama aja, kan? Baru mau nikmati (insentif) naik, langsung ada iuran lagi. Kesannya dadakan banget,” ungkapnya.
    Selain itu, kebutuhan operasional RT sering kali melebihi insentif yang diterima, terutama saat ada acara besar seperti peringatan 17 Agustus atau warga yang membutuhkan bantuan darurat.
    “Kalau ada acara nasional atau musibah di warga, duit bisa habis sebelum sebulan. Akhirnya kami irit-iritin,” kata Kusmoro.
    Zulfikar (54), Ketua RT 06 RW 07 Kebon Sirih, Menteng, juga menyoroti ketidakjelasan status insentif tersebut.
    “Makanya saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujarnya.
    Zulfikar menilai tambahan Rp 500.000 per bulan tidak signifikan mengingat biaya operasional terus naik, mulai dari rapat, kegiatan warga, hingga dukungan sosial saat ada warga sakit atau meninggal.
    “Beras naik, semua naik. Kalau buat hidup sehari-hari manusia mana ada cukup-cukupnya. Kami cukup-cukupin aja. Tapi kalau ditanya, ya masih kurang,” katanya.
    Meski demikian, Kusmoro dan Zulfikar berharap janji pemerintah untuk menggandakan insentif RT dan RW dapat terealisasi.
    Jika benar terjadi, mereka menilai insentif tersebut bisa membuat pengurus RT bekerja lebih fokus tanpa harus mencari pekerjaan sampingan.
    “RT RW itu tulang punggung pelayanan warga. Kalau benar naik sampai UMR seperti janji kampanye, ya semoga bisa bikin kita lebih semangat,” tutur Kusmoro.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebutkan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi! Uji Coba Gratis Tol Fatmawati Diperpanjang hingga Oktober

    Resmi! Uji Coba Gratis Tol Fatmawati Diperpanjang hingga Oktober

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta mengumumkan akan memperpanjang periode uji coba pembukaan gratis Gerbang Tol Fatmawati 2 hingga akhir Oktober 2025. Hal itu dilakukan guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang Jalan TB Simatupang dan arteri R.A. Kartini.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan keputusan memperpanjang periode uji coba itu dilakukan lantaran pada tahap pertama, rekayasa lalu lintas tersebut diklaim berhasil memecah kepadatan di sepanjang Jalan TB Simatupang.

    “Ini [pembukaan gerbang tol] bisa dilanjutkan sampai akhir Oktober karena terbukti mampu mengurangi kemacetan,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/9/2025).

    Pada saat yang sama, Pramono turut merilis data hasil evaluasi uji coba pada 15–19 September 2025, tercatat volume kendaraan yang masuk melalui kanalisasi Gerbang Tol Fatmawati 2 mencapai 3.052 kendaraan, atau rata-rata 610 kendaraan per hari.

    Perbandingan data sebelum dan sesudah uji coba menunjukkan hasil positif. Pada periode 25–29 Agustus 2025, volume lalu lintas rata-rata pada jam puncak di Jalan R.A. Kartini mencapai 3.774,81 Satuan Mobil Penumpang per jam (smp/jam). Namun, selama uji coba, angka itu turun menjadi 3.127,44 smp/jam, atau menurun 17,15%.

    Selain itu, hasil analisis juga mencatat kapasitas ruas Jalan R.A. Kartini meningkat 26%. Nilai volume per kapasitas (VC ratio) turun 21,4%. Diikuti kecepatan rata-rata jaringan jalan naik 15,92%.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mencatat secara keseluruhan, kinerja lalu lintas di kawasan TB Simatupang–R.A. Kartini selama periode uji coba pembukaan GT Fatmawati 2 secara gratis meningkat 18,65%.

    “Pembukaan akses gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 terbukti memberikan dampak nyata terhadap kelancaran lalu lintas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Regional Jakarta PT HK, Untung Joko Ristyono menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembukaan satu lajur tersebut sejak Senin (15/9/2025) hingga Jumat (19/9/2025) pukul 17.00 – 20.00 WIB. 

    “Dalam mendukung program tersebut, Hutama Karya memberlakukan pengaturan lalu lintas di ruas tol JORR-S, tepatnya di Gerbang Tol (GT) Fatmawati 2,” jelasnya.

    Adapun, satu lajur paling kiri dibuka dengan tambahan pengamanan menggunakan rubber cone sepanjang kurang lebih 900 meter hingga Exit Lebak Bulus/Pondok Indah, yang diperuntukkan bagi kendaraan yang masuk dari arteri Fatmawati dengan tujuan Lebak Bulus/Pondok Indah. 

    Sementara itu, untuk kendaraan Golongan 2, 3, 4, dan 5 diarahkan melalui jalan arteri ke Gerbang Tol Ciputat 2.

  • Gerbang Tol Fatmawati Gratis Ampuh Urai Macet, Lanjut sampai Oktober

    Gerbang Tol Fatmawati Gratis Ampuh Urai Macet, Lanjut sampai Oktober

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang uji coba pembukaan gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis hingga akhir Oktober 2025. Sebab, uji coba tersebut dinilai ampuh mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

    Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan TB Simatupang sampai Jalan RA Kartini, Jakarta Selatan. Salah satunya adalah pembukaan lajur paling kiri gratis dari Gerbang Tol Fatmawati sampai Lebak Bulus.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memperpanjang rekayasa lalu lintas tersebut. Menurut Pramono, uji coba itu dinilai menunjukkan hasil positif.

    “Ini (pembukaan gerbang tol) bisa dilanjutkan sampai akhir Oktober karena terbukti mampu mengurangi kemacetan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (22/9/2025).

    Gerbang Tol Fatmawati 2 di Jalan R.A. Kartini kerap menjadi titik rawan macet, terutama pada jam sibuk. Selama masa uji coba, akses tol ini dibuka secara gratis bagi pengguna jalan, sehingga beban lalu lintas di ruas Jalan TB Simatupang dan arteri R.A. Kartini berkurang signifikan.

    “Pembukaan akses gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 terbukti memberikan dampak nyata terhadap kelancaran lalu lintas,” ungkap Pramono.

    Berdasarkan hasil evaluasi uji coba pada 15-19 September 2025, tercatat volume kendaraan yang masuk melalui kanalisasi Gerbang Tol Fatmawati 2 mencapai 3.052 kendaraan, atau rata-rata 610 kendaraan per hari.

    Perbandingan data sebelum dan sesudah uji coba menunjukkan hasil positif. Pada periode 25-29 Agustus 2025, volume lalu lintas rata-rata pada jam puncak di Jalan R.A. Kartini mencapai 3.774,81 satuan mobil penumpang/jam (smp/jam). Namun selama uji coba, angka itu turun menjadi 3.127,44 smp/jam, atau menurun 17,15 persen.

    Selain itu, hasil analisis juga mencatat:

    Kapasitas ruas Jalan R.A. Kartini meningkat 26 persen.Nilai volume per kapasitas (VC ratio) turun 21,4 persen.Kecepatan rata-rata jaringan jalan naik 15,92 persen.Secara keseluruhan, kinerja lalu lintas di kawasan TB Simatupang-R.A. Kartini meningkat 18,65 persen.

    Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alternatif jalur yang lebih lancar sekaligus mengurangi penumpukan kendaraan di jalan arteri.

    Pramono menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam kelancaran lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang dan sekitarnya.

    “Pemprov DKI berharap arus kendaraan di kawasan Jakarta Selatan semakin tertata dan kemacetan dapat berkurang secara signifikan,” tutup Pramono.

    (rgr/din)

  • Pramono harap kecelakaan bus Transjakarta tak terulang

    Pramono harap kecelakaan bus Transjakarta tak terulang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap kecelakaan bus Transjakarta tak terulang lagi demi kenyamanan dan keamanan para pengguna karena saat ini kenaikan pengguna Transjakarta semakin signifkan, terlebih dengan adanya Transjabodetabek.

    “Orang yang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan. Karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat,” kata Pramono di Jakarta, Senin.

    Oleh karena itu, dia meminta agar pihak Transjakarta perlu menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan.

    Pramono menilai, terkadang kecelakaan dapat terjadi karena adanya pengguna kendaraan lain yang memotong jalur Transjakarta. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah meminta pihak Transjakarta untuk melakukan evaluasi.

    “Memang kan gini, kadangkala kejadiannya karena ada yang motong (jalur Transjakarta) dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, tentunya akan kami perbaiki. Nggak boleh terjadi lagi. Supaya ini juga memberi rasa aman dan nyaman,” katanya.

    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi tim keselamatan internal TransJakarta mengarah pada faktor manusia (human factor) sebagai perhatian utama.

    Oleh karena itu, Transjakarta fokus memperbaiki dan memperkuat aspek faktor manusia dari sisi pramudi.

    “Fokus perbaikan yang akan dilakukan adalah penguatan aspek faktor manusia (human factor) pramudi, terutama melalui peningkatan pelatihan lewat TransJakarta Academy dan penguatan proses Fit To Work (FTW) untuk memastikan seluruh pramudi dalam kondisi layak saat bertugas,” jelas Chico.

    Terkait instruksi untuk memperketat pemeriksaan penunjang keselamatan seperti rem secara berkala, Chico menegaskan bahwa TransJakarta sudah rutin melakukannya.

    Hingga kini belum ada informasi tambahan terkait investigasi lanjutan. Namun, TransJakarta memastikan akan mengutamakan langkah-langkah perbaikan ke depan demi keselamatan penumpang dan pengguna jalan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wacana Bagi Hasil PPh Berdasarkan Domisili Karyawan, Jakarta Paling Dirugikan?

    Wacana Bagi Hasil PPh Berdasarkan Domisili Karyawan, Jakarta Paling Dirugikan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan implementasi dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atau pajak karyawan berdasarkan domisili pada tahun 2026.

    Jika jadi diterapkan, kondisi ini akan berdampak kepada jumlah dana bagi hasil PPh pajak penghasilan yang dibagikan ke sejumlah daerah, salah satunya Daerah Khusus Jakarta. 

    Sekadar catatan, pada tahun 2024 lalu, Provinsi Jakarta memperoleh dana bagi hasil alias DBH PPh senilai Rp15,59 triliun. Itu artinya jika rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu terealisasi, maka DBH PPh Jakarta berpotensi berkurang dari tahun sebelumnya. Pasalnya, sebagian pekerja di Jakarta berdomisili di luar daerah.

    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur Jakarta Pramono Anung, Yustinus Prastowo meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam mengkaji ulang skema bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) 21, alias PPh karyawan.

    Dalam pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu tengah mengkaji perubahan skema bagi hasil pungutan PPh berdasarkan domisili karyawan. Saat ini, skema masih merujuk pada lokasi pemotong pajak.

    Saat dimintai tanggapan, Yustinus Prastowo mengaku dalam hal ini Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum mendapatkan ajakan untuk berdiskusi mengenai kajian tersebut.

    “Sejauh ini belum ada. Kami siap jika diajak mendiskusikannya,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (4/9/2025).

    Menurut Yustinus, kebijakan desentralisasi fiskal adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Daerah dipastikan tentu akan mengikuti kebijakan Pusat. Namun, apabila saat ini masih dalam tahap kajian, otoritas fiskal pusat diharapkan bisa turut mengajak keterlibatan pemerintah daerah.

    “Jika masih di tahap kajian, akan bagus jika Daerah juga dapat dilibatkan agar bisa memberikan masukan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih komprehensif dan implementatif di lapangan,” terangnya.

    Rencana Implementasi

    Adapun Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa masih menyempurnakan skema baru tersebut, termasuk dampaknya ke penerimaan pemerintah daerah. Kendati demikian, kebijakan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada tahun depan.

    “Sedang dikerjakan. Kita lagi me-mapping [memetakan] PPh 21 berbasis kepada domisili. [Targetnya] untuk 2026,” jelas Anggito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Sebelumnya, wacana perubahan skema dana bagi hasil PPh 31 diungkapkan dalam rapat kerja dengan DPD awal September ini. Saat ini, mekanisme bagi hasil PPh 21 masih mengacu pada lokasi pemotong pajak (perusahaan), bukan domisili karyawan.

    Anggito meyakini bahwa skema berbasis domisili diyakini akan lebih adil serta menjawab aspirasi daerah yang selama ini meminta keadilan pembagian pajak.

    Pro-Kontra

    Kendati demikian, wacana tersebut menuai pro dan kontra. Dari sisi pro, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono meyakini wacana skema baru bagi hasil PPh 21 dimaksudkan untuk memastikan distribusi hasil pajak lebih merata.

    “Keadilan distributif itu mengatur bagaimana barang, kekayaan, hak, dan beban didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Tujuan adalah untuk menyeimbangkan kesenjangan. Jadi, asas ini berfokus pada hasil distribusi, misalnya kekayaan, dan bukan pada proses,” ujar Prianto kepada Bisnis, Minggu (7/8/2025).

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute ini menjelaskan, PPh 21 yang dipotong dari penghasilan pekerja dan dibagihasilkan ke pemerintah daerah sesuai domisili pekerja memungkinkan distribusi dana pajak ke daerah. Hal ini membuat dana pajak tidak lagi terpusat di kota-kota besar.

    Dia mencontohkan, jika sebuah perusahaan di Jakarta memiliki 1.000 pekerja yang domisilinya tersebar di 20 kabupaten/kota di luar Jakarta, maka dana bagi hasil PPh 21 akan mengalir ke 20 daerah tersebut.

    “Kondisi demikian akan lebih memeratakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota di luar Jakarta,” jelasnya.

    Prianto menilai cara ini bisa membantu mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah. Selama ini, perusahaan besar umumnya berlokasi di Jakarta atau kota besar lain sehingga penerimaan dana bagi hasil PPh 21 lebih banyak dinikmati daerah tersebut.

    Sementara dari sisi kontra, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat kebijakan ini bisa menimbulkan diskriminasi perekrutan tenaga kerja karena dapat mendorong perusahaan hanya merekrut buruh yang sesuai dengan domisili tertentu.

    “Perusahaan selama ini juga mendapatkan manfaat secara tidak langsung dari fasilitas umum yang diberikan pemerintah daerah,” jelasnya, Sabtu (6/9/2025).

    Dia memberi catatan bahwa perubahan skema dana bagi hasil tidak otomatis menyelesaikan persoalan penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) seperti yang tercantum dalam RAPBN 2026.

    Meski demikian, dia mengakui ada potensi tambahan penerimaan bagi daerah di luar kota-kota besar/industri. Hanya saja, manfaat wacana skema baru itu diyakini hanya akan banyak dirasakan oleh daerah penyangga kota besar.

    “Saya menduga dampaknya akan terbatas, hanya antarwilayah di Pulau Jawa saja, tidak menyentuh masalah ketimpangan sebenarnya yakni antara Pulau Jawa dengan lainnya atau wilayah Barat dengan Timur,” tegasnya.

  • Rugikan pedagang, APKLI tolak larangan penjualan dalam Raperda KTR

    Rugikan pedagang, APKLI tolak larangan penjualan dalam Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsun menyatakan penolakannya terhadap sejumlah pasal di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) yang dinilai merugikan pedagang.

    “APKLI menolak tegas pasal-pasal dalam Raperda KTR DKI Jakarta yang berisi larangan penjualan dan kewajiban menyediakan tempat merokok di warung kecil, dan sanksi denda pidana yang sama saja dengan mematikan usaha ekonomi kerakyatan,” ujar Ali di Jakarta, Senin.

    Dia memandang dorongan peluasan kawasan tanpa rokok yang ditujukan di warung pedagang tradisional sangat kontradiktif dengan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang sebelumnya menegaskan akan memberikan kesempatan dan wadah serta akses pasar rakyat kepada para pedagang kecil untuk naik kelas.

    Menurut Ali, dorongan kewajiban penyediaan KTR ini akan berdampak dengan keberlangsungan mata pencaharian jutaan asongan, kopi keliling, pedagang kaki lima, di pasar, pusat keramaian, serta 1,1 juta warung kelontong.

    Oleh karena itu, dia meminta perlindungan dari Raperda KTR kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta.

    “Kami pelaku ekonomi kerakyatan ini butuh perlindungan. Kami mohon pembuat kebijakan mempertimbangkan dan membatalkan ulang rencana ini,” kata Ali.

    Sebelumnya, Ketua Pansus Ranperda KTR DKI Jakarta Farah Savira memastikan regulasi tersebut tetap mempertimbangkan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

    “Makanya, penerapan utamanya di sini adalah kawasan. Sehingga kawasan itu mengatur lebih ke behavior (tingkah laku). Bukan serta merta hanya karena penjualan ataupun iklan. Itu nanti dibahas berikutnya,” kata Farah.

    Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah menyatakan bahwa nantinya Raperda KTR tak akan membuat omzet pedagang turun seperti yang dikhawatirkan.

    “Pasti perda itu tidak akan membuat UMKM menurun (omzetnya). Saya ketika menyampaikan ke DPRD, salah satu konsen saya itu. Jadi pembatasan yang dilakukan tanpa rokok itu hanya di tempat-tempat yang tertutup, yang dimana UMKM nggak pernah jualan di situ,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.