Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi Megapolitan 24 September 2025

    Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi Megapolitan 24 September 2025

    Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana kenaikan dana operasional bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Jakarta menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
    Banyak warga menganggap dana tersebut sebagai gaji atau insentif pribadi bagi para ketua RT/RW dan jajaran pengurusnya.
    Sejumlah Ketua RW kemudian menegaskan bahwa dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sepenuhnya merupakan dana operasional untuk kepentingan warga, bukan untuk digunakan secara pribadi.
    Ketua RW 14 Palmerah, Jakarta Barat, Rini Astuti (49), menegaskan, dana tersebut tidak bisa disebut sebagai gaji karena memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang ketat.
    “Bukan gaji. Jadi kalau OP (operasional) itu bukan gaji sebetulnya, jadi uang operasional buat keperluan warga,” kata Rini, akrab disapa Tuti, saat ditemui
    Kompas.com,
    Selasa (23/9/2025).
    Dana itu, lanjutnya, dipakai untuk berbagai kegiatan warga.
    “Misalnya kegiatan perayaan Agustusan, subsidi kader Dasawisma, Jumantik, sampai fasilitas-fasilitas buat warga,” ucap Tuti.
    Hal serupa disampaikan Ketua RW 05 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, Iis Wahyudi. Menurut dia, masyarakat perlu mendapat penjelasan agar tidak salah mengartikan dana tersebut.
    “Ini yang harus diluruskan. Kalau yang beredar di warga kan katanya insentif, tapi sebenarnya itu adalah uang operasional,” ujar Iis.
    Ia menjelaskan, ada perbedaan jelas antara insentif pribadi dan dana operasional. Jika insentif diberikan sebagai imbalan kerja maka tak perlu laporan.
    Namun, untuk dana operasional, pengurus wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ).
    “Nah, tapi ini kan enggak, semua uang yang kami terima itu wajib ada laporannya. Ada tanggung jawabnya, kita enggak bisa makai untuk pribadi seenaknya,” kata Iis.
    Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan, menambahkan hal senada. Ia menekankan dana operasional diberikan di awal program dan wajib dipertanggungjawabkan.
    “Ini yang harus dipahami, ini bukan gaji. Kalau operasional, dana diberikan di depan untuk menjalankan kegiatan, dan setelahnya kami wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ),” tegas Beni.
    Menurut dia, menjadi ketua RT atau RW adalah kerja sosial, bukan pekerjaan untuk mencari keuntungan material.
    “Asumsi masyarakat yang berkembang itu sebenarnya wajar karena mereka melihat ada uang yang dialokasikan, tapi tidak paham sistemnya. Pada dasarnya, tugas kami ini adalah kerja sosial,” ujarnya.
    Beni menambahkan, LPJ harus dibuat tiap bulan, yang berarti menambah beban administrasi bagi pengurus. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi upaya pemerintah menaikkan dana operasional.
    “Kami bersyukur minimal ada tambahan. Tapi kami juga sadar, jika dana dinaikkan signifikan, misalnya 100 persen seperti janji kampanye, itu juga menjadi beban karena tanggung jawab dan tuntutan LPJ-nya pasti akan jauh lebih berat,” ucap dia.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjelaskan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan penggandaan insentif RT/RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan kenaikan dana operasional ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara warga dengan pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025

    Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025

    Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif bulanan pengurus RT dan RW dinilai masih belum mencukupi kebutuhan operasional di lapangan.
    Meski disyukuri, sejumlah ketua RW di Jakarta Barat menilai kenaikan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta per bulan masih jauh dari janji kampanye yang sempat menyebut akan digandakan.
    Salah satunya disampaikan Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan (51). Ia menilai tambahan dana sebesar Rp 500.000 atau sekitar 25 persen cukup membantu, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan.
    “Walaupun belum sesuai janji kampanye kan, harapannya bisa benar-benar dinaikkan 100 persen sesuai janji kampanye. Karena kebutuhan anggaran di RT RW juga kan banyak,” ujar Beni saat ditemui
    Kompas.com,
    Selasa (23/9/2025).
    Menurut Beni, tanggung jawab RT dan RW semakin luas, mulai dari pemberdayaan sosial, edukasi masyarakat, pengembangan kreativitas, hingga inovasi yang melibatkan warga langsung.
    “Kami ini kan belakangan juga diminta untuk melakukan berbagai program edukasi, sosialisasi. Untuk edukasi misalnya, pendekatan langsung ke masyarakat itu yang paling penting, bukan sekadar kasih infografis,” jelasnya.
    Ia menambahkan, insentif yang diterima harus dialokasikan ke banyak pos, mulai dari kegiatan kesekretariatan, kesehatan, pembinaan generasi muda, hingga keamanan dan ketertiban lingkungan.
    Selain itu, RT dan RW kerap ikut menanggung biaya sejumlah program sosial seperti kegiatan yang digelar Baznas dan Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Operasional kami kadang-kadang kami juga terbebani oleh istilahnya eh anggaran-anggaran penyerapan sosial seperti program Baznas, PMI. Itu kami bisa satu tahun itu ada beberapa titik,” ujar Beni.
    Meski begitu, ia mengaku tetap berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada.
    “Sebenarnya kami cukup-cukupin saja. Tapi kalau secara ideal, tentu masih kurang. Supaya bisa berinovasi secara ideal kan, jelas warga, apalagi anak muda juga butuh dukungan yang mumpuni juga,” tambahnya.
    Hal serupa disampaikan Ketua RW 14 Palmerah, Rini Astuti (49), yang akrab disapa Tuti. Ia menyebutkan, harus pintar mengatur anggaran agar semua program bisa berjalan.
    “Kalau memang benar mau naik, ya
    alhamdulillah
    . Jadi, setidak-tidaknya kan membantu operasional. Karena selama ini mah kami cukup-cukupin aja, adanya segitu ya dimaksimalin,” ujar Tuti.
    Menurut dia, banyak warga yang meminta perbaikan fasilitas umum, seperti posyandu dan lapangan bermain anak.
    Namun, kebutuhan dana yang besar membuat pihak RW harus menabung anggaran bertahun-tahun.
    “Jadi kami sisihin gitu, kumpul-kumpul nanti, ya kami anggarkan. Kami target dengan anggaran yang ada disisihin, dua tahun lah ya, nanti kami renovasi dua tempat itu,” jelasnya.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif pengurus RT dan RW akan naik mulai Oktober 2025. RT akan menerima Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW Rp 3 juta per bulan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan, kenaikan dilakukan bertahap, tidak langsung dua kali lipat sebagaimana janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam kampanye Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan kenaikan insentif ini diharapkan mampu mendorong semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, baik melalui pendataan warga, pengelolaan lingkungan, maupun menjadi garda terdepan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, target pemutihan ijazah hingga pengembangan wisata urban

    DKI kemarin, target pemutihan ijazah hingga pengembangan wisata urban

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di DKI Jakarta pada Selasa (23/9) masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari Gubernur Pramono targetkan 6.654 ijazah diputihkan pada 2025 hingga Pemprov kembangkan wisata urban di Jakarta.

    Berikut rangkumannya:

    Pemprov kembangkan wisata urban di Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembangkan wisata urban (perkotaan) seiring terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Urban untuk mengoptimalkan kegiatan pariwisata yang berpusat di area perkotaan.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata dalam “JEF Dialogue: Unlocking Jakarta’s Potential Through Tourism and Creative Economy” di Jakarta, Selasa, mengatakan implementasi keputusan tersebut, yakni sebuah konsep pengembangan kawasan yang diisi dengan berbagai aktivitas sehingga menciptakan ruang publik yang berkualitas dan bermakna bagi masyarakat (placemaking).

    Baca selengkapnya di sini.

    Transjakarta akan lakukan asesmen psikologi mendalam untuk pramudi

    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menjalankan asesmen psikologi yang lebih mendalam kepada seluruh sopir atau pramudi bus Transjakarta demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna.

    Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya berdiskusi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai evaluasi layanan Transjakarta yang pada September 2025 beberapa kali mengalami kecelakaan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pramono targetkan 6.654 ijazah diputihkan pada 2025

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan 6.654 ijazah diputihkan melalui program pemutihan ijazah pada 2025.

    “Sekarang ini, di tahun ini, kami menargetkan mudah-mudahan 6.654 ijazah yang bisa diputihkan,” kata Pramono di kawasan Jakarta Utara, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Gudang karpet di Jakut terbakar diduga akibat korsleting listrik

    Sebuah gudang karpet milik PT Ideal Carpet Indonesia di Jalan Agung Karya Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa pagi, hangus terbakar.

    Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman, ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar 06.28 WIB itu diduga akibat korsleting listrik.

    Baca selengkapnya di sini.

    Dinas KPKP sebut harga beras premium naik akibat kasus oplosan

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menyebutkan kenaikan harga beras premium di Jakarta disebabkan kasus beras oplosan beberapa waktu lalu.

    “Kenaikan harga beras premium disebabkan aktivitas distribusi beras masih dalam proses pemulihan setelah maraknya kasus “beras oplosan”,” kata Hasudungan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    Tak Cuma Marbot, Pramono Diminta Berikan Juga Kartu Transportasi Umum Gratis untuk Pengurus Rumah Ibadah Lain

    JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyoroti program kartu layanan transportasi umum gratis yang telah diberikan kepada 15 golongan masyarakat.

    Salah satu sasaran penerima kartu layanan gratis ini adalah pengurus masjid atau marbot. Menurut Francine, semestinya program ini juga menyasar pengurus rumah ibadah lain seperti gereja, wihara, klenteng, hingga pura.

    “Kami menerima beberapa aspirasi warga Jakarta bahwa layanan gratis transportasi publik seharusnya tidak hanya berlaku untuk pengurus rumah ibadah tertentu tapi juga untuk pengurus rumah ibadah lainnya,” kata Francine, Selasa, 23 September.

    Francine mengaku permintaan ini telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia berharap, pengurus rumah ibadah semua agama bisa menikmati layanan Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta secara gratis dengan kartu layanan tersebut.

    “Kemudahan 15 golongan tertentu menikmati layanan gratis transportasi publik patut diapresiasi. Karena sebelumnya hanya 1 moda transportasi, sekarang menjadi 3 moda transportasi, yang ke depannya semuanya akan semakin terhubung dan mudah diakses,” urai dia.

    Pada Mei 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program penggratisan layanan transportasi umum Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta untuk 15 golongan.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut terdiri atas PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Kemudian, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus masjid/musala, pendidik PAUD, serta golongan jumantik, pengurus karang taruna, dasawisma, dan kader posyandu.

    “Integrasi layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat secara resmi saya nyatakan dicanangkan,” kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei.

  • Pramono Resmikan Universitas PTIQ di Tanjung Priok jadi Kampus Peradaban Qur’ani Internasional – Page 3

    Pramono Resmikan Universitas PTIQ di Tanjung Priok jadi Kampus Peradaban Qur’ani Internasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan Universitas Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) sebagai Kampus Peradaban Qur’ani Internasional di Kawasan Rorotan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa.

    Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pembangunan kampus berjalan lancar. Dia juga mengingatkan jajaran wilayah agar tidak menghambat proses pembangunan universitas yang akan berdiri di Jakarta Utara itu.

    “Jadi, saya minta Pak Wali, tolong ini dikawal perizinannya supaya pembangunannya bisa cepat, karena saya ingin suatu hari di era saya, universitas ini sudah jadi, saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang ada di tempat ini,” kata Pramono di Kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (23/9/2025).

    Dia mengatakan pihaknya siap mengawal agar proses administrasi dan legalitas Universitas PTIQ berjalan lancar. Lebih lanjut, Pramono pun menginginkan agar kehadiran kampus itu bermanfaat luas bagi masyarakat Jakarta, terlebih mengingat kawasan Tanjung Priok merupakan salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

    Menurut dia, universitas tersebut juga menjadi bukti nyata kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan swasta, dalam hal ini keluarga Ibnu Sutowo yang merupakan pendiri universitas itu.

    “Mudah-mudahan akan menjadi legacy (warisan) yang bermanfaat bagi masyarakat banyak di Jakarta,” ujar Pramono.

     

    Erni Juhanah, seorang wanita penyandang netra tak patah semangat mengajar mengaji beberapa santrinya yang juga disabilitas netra.

  • Pramono resmikan Kampus PTIQ di Jakut, minta pembangunan tak diganggu

    Pramono resmikan Kampus PTIQ di Jakut, minta pembangunan tak diganggu

    ANTARA – Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan pembangunan Kampus Peradaban Qur’ani Internasional Universitas PTIQ, di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (23/9). Pramono akan mendukung penuh pembangunan Universitas PTIQ termasuk perizinan dan proses administrasi. (Ibnu Zaki/Denno Ramdha Asmara/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, kasus campak di Jakbar lalu kapal karam di Sunda Kelapa

    DKI kemarin, kasus campak di Jakbar lalu kapal karam di Sunda Kelapa

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta pada Senin (22/9) antara lain kasus campak di Jakarta Barat, posko siaga bencana diaktifkan lagi lalu kapal karam di perairan Sunda Kelapa.

    Berikut rangkumannya:

    1. Pramono harap kecelakaan bus Transjakarta tak terulang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap kecelakaan bus Transjakarta tak terulang lagi demi kenyamanan dan keamanan para pengguna karena saat ini kenaikan pengguna Transjakarta semakin signifkan, terlebih dengan adanya Transjabodetabek.

    “Orang yang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan. Karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat,” kata Pramono di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Di Jakarta Barat sudah ada 132 kasus campak

    Jakarta (ANTARA) – Kasus campak di Jakarta Barat hingga saat ini mencapai 132 kasus sehingga Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) setempat sudah melakukan upaya pengawasan dan tata laksana khusus serta imunisasi massal.

    “Hingga Selasa (16/9), ada 132 kasus campak di Jakarta Barat,” kata Kepala Sudinkes Jakarta Barat Erizon Safari saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    3. BPBD DKI aktifkan posko siaga bencana

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengaktifkan posko siaga bencana di masing-masing wilayah untuk mengantisipasi dan menghadapi bencana hidrometeorologi.

    “Posko siaga bencana telah diaktifkan di seluruh kantor wali kota dan bupati di Jakarta, beroperasi selama 24 jam,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Transjakarta diminta evaluasi menyeluruh imbas kecelakaan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta manajemen Transjakarta untuk segera evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas armada, sistem perekrutan dan pelatihan pengemudi, hingga pengawasan operasional di lapangan.

    “Evaluasi itu sangat penting agar kejadian serupa tidak terus berulang,” kata Kenneth di Jakarta, Senin, menanggapi serangkaian kecelakaan yang melibatkan bus TransJakarta dalam beberapa pekan terakhir.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Kapal bawa kontainer tujuan Batam karam di perairan Sunda Kelapa

    Jakarta (ANTARA) – Satu unit kapal pembawa 86 unit kontainer dan 15 awak bersama nakhoda menuju Batam, Kepulauan Riau, karam di perairan Sunda Kelapa Jakarta, Senin dini hari.

    “Kapal ini karam sekitar pukul 03.05 WIB dan saat ini kapal sudah ditarik ke Pelabuhan Sunda Kelapa,” kata Kepala Sektor VIII Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu , Sumarno di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji coba lajur tambahan di Tol Fatmawati 2 berhasil urai kemacetan

    Uji coba lajur tambahan di Tol Fatmawati 2 berhasil urai kemacetan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan uji coba penggunaan tambahan satu lajur di gerbang Tol Fatmawati 2 menunjukkan hasil positif dalam mengurai kepadatan atau kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut.

    “Pembukaan akses gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 terbukti memberikan dampak nyata terhadap kelancaran lalu lintas,” kata Pramono di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan hasil evaluasi uji coba pada 15 September hingga 19 September 2025, tercatat volume kendaraan yang masuk melalui kanalisasi Gerbang Tol Fatmawati 2 mencapai 3.052 kendaraan atau rata-rata 610 kendaraan per hari.

    Perbandingan data sebelum dan sesudah uji coba menunjukkan hasil positif. Pada periode 25 Agustus hingga 29 Agustus 2025, volume lalu lintas rata-rata pada jam puncak di Jalan RA Kartini mencapai 3.774,81 smp/jam.

    Namun, selama uji coba, angka itu turun menjadi 3.127,44 smp/jam, atau menurun 17,15 persen. Selain itu, hasil analisis juga mencatat bahwa kapasitas ruas Jalan RA Kartini meningkat 26 persen.

    Sedangkan, nilai volume per kapasitas (VC ratio) turun 21,4 persen dan kecepatan rata-rata jaringan jalan naik 15,92 persen.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Secara keseluruhan, kinerja lalu lintas di kawasan TB Simatupang–RA Kartini meningkat 18,65 persen.

    Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alternatif jalur yang lebih lancar sekaligus mengurangi penumpukan kendaraan di jalan arteri.

    Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang uji coba penggunaan tambahan satu lajur di gerbang Tol Fatmawati 2, Jakarta Selatan hingga akhir Oktober 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​PNLG Forum 2025 Sukses Digelar di Jakarta, Dorong Kolaborasi Ekonomi Biru Kawasan Asia

    ​PNLG Forum 2025 Sukses Digelar di Jakarta, Dorong Kolaborasi Ekonomi Biru Kawasan Asia

    Jakarta: Forum internasional PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 sukses berlangsung selama tiga hari (16-18 September) di Jakarta.

    Kegiatan ini diakhiri dengan berbagai kegiatan yang memperkuat kolaborasi antar pemerintah lokal negara anggota dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.

    PNLG Forum 2025 mengundang 55 kota anggota dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari sepuluh negara anggota PEMSEA.

    Kehadiran para pemimpin lokal, nasional, hingga mitra internasional menandai peran strategis Indonesia dalam menggerakkan kolaborasi global menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini rangkuman 3 hari kegiatan PNLG Forum 2025:
     
    Hari Pertama: Pembukaan dan Komitmen Jakarta dalam Ekonomi Biru

    Kegiatan forum dimulai pada Selasa, 16 September 2025, dengan pembukaan resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Hotel Indonesia Kempinski. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Jakarta sebagai tuan rumah untuk menjadi pelopor transformasi menuju kota pesisir yang tangguh dan ramah lingkungan.

    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Dengan tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menyatukan visi bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan konservasi ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Gubernur Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025” sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pengelolaan pesisir berkelanjutan.

    Selain menyampaikan arah pembangunan berbasis Integrated Coastal Management (ICM), Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti potensi wisata bahari, pemberdayaan masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, dan restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove serta konservasi habitat laut.

    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegas Pramono. 
     

     

    Hari Kedua: Sesi Pertukaran Gagasan dan Kunjungan ke Pelabuhan

    Forum berlanjut pada Rabu, 17 September 2025, dengan sesi presentasi antar delegasi dari berbagai negara seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Mereka berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan ekonomi maritim berbasis keberlanjutan.

    Salah satu kegiatan penting hari itu adalah kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang memperlihatkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan dan teknologi, seperti konsep Green Port dan Smart Port. Para delegasi juga diajak mengunjungi Control Room pelabuhan untuk memahami langsung bagaimana digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan.

    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua.

    Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Maritim Jakarta, di mana para peserta forum melihat diorama sejarah kemaritiman kota, memberikan konteks historis dalam upaya membangun ekonomi laut masa depan.
     
    Hari Ketiga: Konservasi Laut dan kunjungan ke Kepuauan Seribu

    Forum ditutup pada Kamis, 18 September 2025, dengan kunjungan ke Kepulauan Seribu, khususnya ke Pulau Onrust dan Asha Resort.

    Di sana, para delegasi melakukan kegiatan konservasi seperti penanaman terumbu karang dan penebaran benih ikan, serta berdiskusi dengan masyarakat lokal mengenai pengelolaan pulau kecil dan pengembangan ekowisata bahari.

    Wali Kota Dili, Timor-Leste, Francisco Dos Santos, memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ini, menyebutnya sebagai ajang belajar penting bagi negara berkembang dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. 

    “Sebagai negara baru kami banyak belajar. Tujuan dari PNLG untuk melindungi dan mengelola laut dan pesisir,” kata Francisco Dos Santos.

    Ia berharap kolaborasi antar anggota PNLG terus berlanjut untuk menciptakan masa depan laut yang lebih baik.

    Dengan menghadirkan 55 pemerintah daerah anggota dan 5 anggota asosiasi dari 10 negara anggota PEMSEA, PNLG Forum 2025 sukses memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang memimpin inisiatif ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.

    Jakarta: Forum internasional PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) 2025 sukses berlangsung selama tiga hari (16-18 September) di Jakarta.
     
    Kegiatan ini diakhiri dengan berbagai kegiatan yang memperkuat kolaborasi antar pemerintah lokal negara anggota dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.
     
    PNLG Forum 2025 mengundang 55 kota anggota dan 5 anggota asosiasi yang berasal dari sepuluh negara anggota PEMSEA.

    Kehadiran para pemimpin lokal, nasional, hingga mitra internasional menandai peran strategis Indonesia dalam menggerakkan kolaborasi global menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut ini rangkuman 3 hari kegiatan PNLG Forum 2025:
     

    Hari Pertama: Pembukaan dan Komitmen Jakarta dalam Ekonomi Biru

    Kegiatan forum dimulai pada Selasa, 16 September 2025, dengan pembukaan resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Hotel Indonesia Kempinski. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan komitmen Jakarta sebagai tuan rumah untuk menjadi pelopor transformasi menuju kota pesisir yang tangguh dan ramah lingkungan.
     
    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 
     
    Dengan tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menyatukan visi bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan konservasi ekosistem laut dan penanganan perubahan iklim. Gubernur Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025” sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pengelolaan pesisir berkelanjutan.
     
    Selain menyampaikan arah pembangunan berbasis Integrated Coastal Management (ICM), Pemprov DKI Jakarta juga menyoroti potensi wisata bahari, pemberdayaan masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, dan restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove serta konservasi habitat laut.
     
    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegas Pramono. 
     

     

    Hari Kedua: Sesi Pertukaran Gagasan dan Kunjungan ke Pelabuhan

    Forum berlanjut pada Rabu, 17 September 2025, dengan sesi presentasi antar delegasi dari berbagai negara seperti Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Mereka berbagi pengalaman dan strategi dalam mengembangkan ekonomi maritim berbasis keberlanjutan.
     
    Salah satu kegiatan penting hari itu adalah kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok, yang memperlihatkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan dan teknologi, seperti konsep Green Port dan Smart Port. Para delegasi juga diajak mengunjungi Control Room pelabuhan untuk memahami langsung bagaimana digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan.
     
    “Kami juga mendengarkan presentasi dari Indonesia, Tiongkok, Korea, dan Vietnam mengenai gagasan dan pengalaman mereka dalam bidang ekonomi maritim (blue economy). Sehingga, fungsi utama dari forum ini yaitu untuk menyediakan platform untuk anggota bertukar gagasan,” kata Deputy Secretary-General PNLG Secretariat, Fang Qinhua.
     
    Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Maritim Jakarta, di mana para peserta forum melihat diorama sejarah kemaritiman kota, memberikan konteks historis dalam upaya membangun ekonomi laut masa depan.
     

    Hari Ketiga: Konservasi Laut dan kunjungan ke Kepuauan Seribu

    Forum ditutup pada Kamis, 18 September 2025, dengan kunjungan ke Kepulauan Seribu, khususnya ke Pulau Onrust dan Asha Resort.
     
    Di sana, para delegasi melakukan kegiatan konservasi seperti penanaman terumbu karang dan penebaran benih ikan, serta berdiskusi dengan masyarakat lokal mengenai pengelolaan pulau kecil dan pengembangan ekowisata bahari.
     
    Wali Kota Dili, Timor-Leste, Francisco Dos Santos, memberikan apresiasi tinggi terhadap forum ini, menyebutnya sebagai ajang belajar penting bagi negara berkembang dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. 
     
    “Sebagai negara baru kami banyak belajar. Tujuan dari PNLG untuk melindungi dan mengelola laut dan pesisir,” kata Francisco Dos Santos.
     
    Ia berharap kolaborasi antar anggota PNLG terus berlanjut untuk menciptakan masa depan laut yang lebih baik.
     
    Dengan menghadirkan 55 pemerintah daerah anggota dan 5 anggota asosiasi dari 10 negara anggota PEMSEA, PNLG Forum 2025 sukses memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang memimpin inisiatif ekonomi biru yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025

    Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025

    Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta menilai kenaikan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Oktober 2025 belum sebanding dengan beratnya peran RT di lapangan.
    Ketua RT 06 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Zulfikar (54) yang sudah menjabat sejak 2017, mengaku bingung insentif yang diterima RT sebagai dana operasional atau gaji.
    “Saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujar Zulfikar saat ditemui Kompas.com, Senin (22/9/2025).
    Menurut dia, insenstif Rp 2,5 juta tidak bisa memenuhi kegiatan RT yang memiliki wilayah yang luas.
    “Kalau untuk sementara mungkin cukup, tapi kan tergantung lingkungannya. Kalau RT saya kecil, bisa ke-cover. Tapi kalau RT lain dengan jumlah warga lebih banyak, itu pasti terasa kurang,” kata dia.
    Ia menjelaskan, sejak era Gubernur Anies Baswedan, insentif RT naik dari Rp 900.000 menjadi Rp 2 juta.
    Namun, meski ada rencana kenaikan lagi menjadi Rp 2,5 juta per bulan, kebutuhan sehari-hari dan biaya kegiatan warga membuat dana itu cepat habis.
    “Kan nanti ada laporan-laporan juga. Jadi bingung ini sebenarnya gaji pribadi atau operasional. Kalau dibilang gaji, tapi kenyataannya dipakai buat kebutuhan masyarakat, rapat, kerja bakti, acara 17-an, sampai kegiatan keagamaan,” ujar Zulfikar.
    Menurutnya, RT sering menjadi garda terdepan untuk menalangi kebutuhan warganya, mulai dari iuran mendadak hingga kegiatan sosial.
    “Ya kita jujur aja, kalau untuk ukuran sekarang, masih kurang. Apalagi harga-harga naik, beras naik, semua naik,” tuturnya.
    Senada dengan Zulfikar, Ketua RT 05 RW 07 Kebon Sirih, Kusmoro (45) juga merasa kenaikan insentif belum bisa menjawab tantangan yang dihadapi RT.
    Ia bahkan menyebut, kenaikan baru kali ini langsung dibarengi kewajiban menyetor iuran untuk Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Naik Rp 500 ribu, tapi Oktober langsung kita disodorin PMI, RT suruh bayar 500 ribu. Nah sama aja, kan? Baru naik, tapi sudah ada potongan. Kita juga mikir kalau mintain ke warga, ya berat juga,” ungkap Kusmoro.
    Dengan jumlah warga aktif di wilayahnya hanya sekitar 25 kepala keluarga, Kusmoro mengaku sulit mengandalkan iuran warga untuk menutupi kebutuhan operasional RT.
    “Kalau hitungan matematika, ya jelas kurang. Hidup makin mahal, kegiatan warga banyak, tapi insentif segitu masih jauh. Sebenarnya yang kita harapkan itu gaji, bukan cuma dana operasional,” ujarnya.
    Kusmoro menambahkan, RT seharusnya mendapat pengakuan lebih layak mengingat perannya sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah.
    “Warga taunya semua lewat RT. Kalau ada yang sakit, meninggal, acara lingkungan, sampai laporan ke kelurahan, pasti lewat RT dulu. Jadi ya harusnya memang seimbang dengan perannya,” tuturnya.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan insentif RT naik jadi Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan insentif RW naik jadi Rp 3 juta per bulan.
    “Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano dikutip Sabtu (20/9/2025).
    Menurut Rano, kenaikan gaji Ketua RT dan RW dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 lalu.
    Menurut dia, anggaran kenaikan gaji RT dan RW sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
    “Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
    Pada kampanye Pilgub 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
    “Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
    Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sementara RW tercatat 2.741.
    Dengan jumlah tersebut, Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.