Tag: Pramono Anung

  • Pramono ajak industri ritel dan MICE berinovasi untuk Jakarta global

    Pramono ajak industri ritel dan MICE berinovasi untuk Jakarta global

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengajak para pelaku industri ritel serta sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.

    “Saya mengajak para pelaku ritel, pusat belanja, dan sektor MICE untuk terus berinovasi dalam menciptakan pengalaman berkesan, membangun destinasi gaya hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional di tengah persaingan, termasuk dengan perdagangan digital,” kata Pramono di acara Council of Asia Shopping Centers (CASC) – Conferences 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis.

    Diketahui, forum ini diselenggarakan untuk memperkuat kolaborasi antarpelaku ritel nasional dan internasional, termasuk para anggota CASC dari berbagai negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyoroti peran penting industri ritel yang tidak hanya sebagai tulang punggung ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi dan citra sebuah kota.

    “Ritel bukan hanya soal transaksi ekonomi, melainkan juga tentang membangun destinasi yang menghadirkan pengalaman, ruang interaksi, dan citra sebuah kota,” ujarnya,

    Dia menyebutkan Jakarta menunjukkan peran signifikannya dalam perekonomian nasional. Pada triwulan II tahun ini, Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional, dengan pertumbuhan positif sebesar 5,18 persen (year-on-year), melampaui pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,12 persen.

    Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor utama dengan kontribusi sebesar 18,14 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta. Sektor ini berperan penting dalam menggerakkan ekonomi, menarik investasi, mendorong industri kreatif, serta memperkuat daya saing kota.

    Sepanjang tahun 2025, Jakarta menjadi tuan rumah berbagai event MICE berskala internasional, mulai dari Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SMEs Expo (JITEX), Jakarta International Collaboration Expo (JICE), Festival Jakarta Great Sale, hingga Jakarta International Marathon.

    Selama empat hari penyelenggaraan, JITEX 2025 mencatat transaksi lebih dari Rp14,3 triliun, mencakup B2B, B2C, Pasar Murah, dan P3DN.

    Sementara itu, Festival Jakarta Great Sale 2025 meraih transaksi lebih dari Rp15,9 triliun dalam empat minggu pelaksanaan, dengan peningkatan pengunjung sebesar 30 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Angka ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp14 triliun.

    “Pencapaian ini menunjukkan potensi besar industri retail dan MICE dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif,” kata Pramono.

    Menurut dia, keduanya saling menopang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menegaskan bahwa Jakarta adalah kota yang “Nice for MICE”.

    Dia pun memberikan apresiasinya kepada Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) atas peran besarnya mendukung pertumbuhan industri ritel Indonesia.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk terbuka menjalin kolaborasi, termasuk menjadi tuan rumah berbagai event internasional lainnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpopuler, Trump puji pidato Prabowo hingga Jakarta masih ibu kota

    Terpopuler, Trump puji pidato Prabowo hingga Jakarta masih ibu kota

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Trump puji pidato Prabowo di PBB hingga Pramono tegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Puji pidato Prabowo di PBB, Trump: Anda lakukan pekerjaan luar biasa

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pidato Presiden RI Prabowo Subianto saat sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) waktu setempat.

    Hal itu dikatakan Trump kepada Prabowo dalam pertemuan multilateral Timur Tengah, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Dasco: Status Kementerian BUMN akan turun jadi Badan Penyelenggara

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Pakar ingatkan bahaya strobo ilegal terhadap keselamatan berkendara

    Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu menegaskan bahwa penggunaan lampu strobo ilegal pada kendaraan pribadi sangat membahayakan keselamatan lalu lintas.

    “Strobo adalah sinyal visual berkedip yang sengaja dibuat sangat mencolok agar pengguna jalan memberi prioritas pada kendaraan darurat. Jika dipakai sembarangan, efeknya justru bisa membingungkan dan berbahaya,” ujar Yannes. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Erick rangkap jabatan, Presiden FIFA: Tidak masalah, dia multitalenta

    Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengatakan rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga tidak menjadi masalah.

    Infantino menyebut Erick Thohir sebagai sosok multitalenta yang mampu menjalankan banyak hal dengan baik. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Pramono tegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

    Penetapan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bamus Betawi Minta Warga Siap Hadapi Transformasi Jakarta Jadi Kota Global
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 September 2025

    Bamus Betawi Minta Warga Siap Hadapi Transformasi Jakarta Jadi Kota Global Megapolitan 24 September 2025

    Bamus Betawi Minta Warga Siap Hadapi Transformasi Jakarta Jadi Kota Global
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Musyawarah (Bamus) Betawi mengajak warga Jakarta untuk bersiap menghadapi perubahan setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara.
    Ketua Umum Bamus Betawi, Riano P. Ahmad, menegaskan bahwa masyarakat Betawi harus siap menyongsong era baru saat Jakarta bertransformasi menjadi kota global dan berbudaya.
    “Kami mengajak warga Jakarta untuk bersiap memasuki era baru pasca Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota. Masyarakat Betawi harus lebih siap dalam menghadapi Jakarta sebagai kota global,” ujar Riano dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/9/2025).
    Riano mengatakan, perubahan status kota Jakarta yang tidak lagi sebagai Ibu Kota akan berdampak kepada perubahan regulasi, salah satunya revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
    “Untuk itu, diharapkan dari kajian diskusi hari ini, bisa menjadi wadah menampung masukan untuk ke depan. Tentu kami butuh partisifasi aktif dari seluruh komponen masyarakat Betawi,” ujar Riano.
    Tokoh Betawi, Beky Mardani, menilai kebudayaan Betawi masih menghadapi tantangan, khususnya dalam mengangkat ekonomi masyarakat.
    “Pembangunan kebudayaan sejauh ini belum cukup mengangkat ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari indeks kebudayaan yang menurun, khususnya di bidang ekspresi kebudayaan dan ekonomi kebudayaan,” kata Beky.
    Sementara itu, perwakilan Bappeda Pemprov DKI Ahmad Ansory Wahdy menegaskan, meski Jakarta masih berstatus Ibu Kota, pemerintah provinsi sudah menyiapkan langkah menuju kota global dan berbudaya.
    “Pak Gubernur DKI (pramono Anung) sangat
    concern
    menjadikan Jakarta sebagai kota global sekaligus kota yang berbudaya,” kata Ansory.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bamus Betawi ajak warga hadapi transformasi Jakarta jadi kota global

    Bamus Betawi ajak warga hadapi transformasi Jakarta jadi kota global

    Jakarta (ANTARA) – Badan Musyawarah (Bamus) Betawi mengajak warga Jakarta untuk bersiap menghadapi era baru setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara, dan tampil sebagai kota global dan berbudaya.

    “Kami mengajak warga Jakarta untuk bersiap memasuki era baru setelah Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota. Masyarakat Betawi harus lebih siap dalam menghadapi Jakarta sebagai kota global,” kata Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, transformasi itu menuntut kesiapan dari seluruh pihak agar Jakarta mampu tampil sebagai kota global dan berbudaya.

    Hal tersebut disampaikan Riano dalam dialog interaktif Jakarta pascapemindahan ibu kota bertema “Transformasi Jakarta dari Ibu Kota Negara Menuju Kota Global dan Berbudaya yang Berkelanjutan”.

    Dia mengatakan perubahan status kota Jakarta yang tidak lagi sebagai ibu kota akan berdampak terhadap perubahan regulasi, di antaranya revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

    “Untuk itu, diharapkan dari kajian diskusi hari ini, bisa menjadi wadah menampung masukan untuk ke depan. Tentu kami butuh partisifasi aktif dari seluruh komponen masyarakat Betawi,” ujar Riano.

    Salah satu tokoh Betawi, Beky Mardani menilai majunya kebudayaan Betawi di Jakarta juga akan memiliki peluang sekaligus tantangan, terutama terkait pentingnya menjaga solidaritas internal masyarakat Betawi.

    “Pembangunan kebudayaan sejauh ini belum cukup mengangkat ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari indeks kebudayaan yang menurun, khususnya di bidang ekspresi kebudayaan dan ekonomi kebudayaan,” tutur Beky.

    Sementara itu, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Ahmad Ansory Wahdy menegaskan meskipun saat ini Jakarta masih berstatus ibu kota, Pemprov DKI sudah menyiapkan sejumlah langkah menuju kota global dan berbudaya.

    “Pak Gubernur DKI (Pramono Anung) sangat concern menjadikan Jakarta sebagai kota global sekaligus kota yang berbudaya,” ucap Ansory.

    Di sisi lain, Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen hadir untuk mengisi ruang kebudayaan dan memastikan kebudayaan mendapat porsi besar dalam pembangunan Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono koordinasi lintas instansi dukung Jakarta Running Festival

    Pramono koordinasi lintas instansi dukung Jakarta Running Festival

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya untuk mendukung pengaturan lalu lintas saat berlangsungnya ajang lari Jakarta Running Festival 2025.

    Dia pun optimistis acara tersebut dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat branding Kota Jakarta sebagai destinasi olahraga serta pariwisata yang menarik, aman, dan nyaman.

    ”Jakarta akan memperoleh banyak manfaat, dan yang paling utama adalah Jakarta akan dilihat sebagai destinasi yang aman dan nyaman, ini termasuk paling utama adalah olahraganya,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, event lari mengelilingi ibu kota seperti Jakarta Running Festival dapat menarik wisatawan sehingga menggerakkan ekonomi lokal.

    ”Yang membawa uang, tolong belanja di Jakarta, karena belanja di Jakarta memiliki harga yang kompetitif, sehingga perputaran ekonomi akan bergerak dengan baik. Dan ini membawa manfaat, bukan hanya pada penyelenggara dan peserta, tapi juga warga Jakarta, terutama Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM),” ujar Pramono.

    Bahkan, dia pun menginginkan agar pada 2027, tepat pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-500 Kota Jakarta, penyelenggaraan event Jakarta Running Festival atau lainnya sudah setara dengan major marathon yang ada di beberapa negara.

    Jika itu terwujud, pria yang akrab disapa Pram itu pun meyakini perayaan lima abad Kota Jakarta akan semakin meriah.

    Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Luhut Binsar Pandjdjaitan menyatakan pihaknya telah menyiapkan penyelenggaraan Jakarta Running Festival 2025 dengan cermat, terukur, dan berstandar Internasional.

    Persiapan itu juga selaras dengan keinginan Pramono untuk memperbanyak event internasional jelang lima abad Kota Jakarta.

    Lebih lanjut, menurut Luhut, Jakarta sangat diuntungkan karena jumlah wisatawan akan banyak datang ke Jakarta berkat event tersebut.

    “Karena menurut saya turis itu sangat penting dan juga akan membawa cerita-cerita ke kampung mereka masing-masing terhadap penyelenggaraan ini,” ungkap Luhut.

    Seperti diketahui, Jakarta Running Festival 2025 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada 23-26 Oktober.

    Ajang lari tersebut menghadirkan standar keselamatan yang lebih tinggi dan berkelas internasional dengan predikat World Athletics Label Road Race.

    Puluhan ribu peserta telah mendaftar dalam berbagai kategori, mulai dari marathon, half marathon, 10K, 5K, hingga junior dash.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono pastikan dana APBD DKI tidak mengendap di bank

    Pramono pastikan dana APBD DKI tidak mengendap di bank

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengendap di perbankan.

    “Jadi, secara prinsip karena memang APBD DKI ini kami kontrol terus-menerus, kita tidak ada masalah karena memang di DKI sangat dinamis dan untuk itu nggak ada yang mengendap sama sekali lah,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati memaparkan dana yang tersimpan di rekening kas daerah bukan sisa anggaran, melainkan dana yang masih menunggu jadwal pencairan.

    “Jadi, tersimpan di Bank DKI, di rekening kas daerah. Jadi, tidak bisa disampaikan seperti mengendap. Karena pada saat nanti minggu depan ada belanja, itu nanti akan kita keluarkan. Jadi, masih dalam koridor yang wajar,” ujar Lusiana.

    Menurut dia, percepatan pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan sepanjang 2025. Kegiatan lainnya kini hanya menunggu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Setelah APBD Perubahan diketok, maka seluruh anggaran segera dicairkan.

    “Tentu saja, dengan adanya ini sebentar lagi kan APBD perubahan juga diketok. Nanti pada saat sudah diketok, maka kita akan kucurkan semua,” ujar Lusiana.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan menembus rekor tertinggi sejak lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan pemda lambat dalam membelanjakan anggarannya.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan hingga akhir Agustus 2025, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,11 triliun.

    Berdasarkan bahan paparan Kemenkeu, pemda di Pulau Jawa yang paling banyak mengendapkan dana di bank.

    Sebanyak 119 pemda menaruh dana di bank dengan total mencapai Rp84,77 triliun atau 36,37 persen dari total dana pemda di perbankan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terkait relaksasi pajak, Pramono pastikan kondisi perpajakan aman

    Terkait relaksasi pajak, Pramono pastikan kondisi perpajakan aman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan kondisi perpajakan hingga September 2025 dalam keadaan aman sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan relaksasi pajak daerah untuk meringankan beban warga.

    “Tentunya kami sudah berhitung sampai dengan bulan September, perpajakan kita, Alhamdulillah, aman. Sehingga dengan demikian karena aman, saya mendapatkan masukan dari Bu Lusi (Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta) untuk kita berani memberikan insentif yang lebih supaya gairah pasarnya akan lebih dari itu,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Selain relaksasi pajak, beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI, termasuk Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and Small and Medium Enterprise Expo (JITEX) 2025 dan Jakarta Running Festival juga diyakini mampu menggerakkan roda perekonomian di Jakarta.

    Dengan demikian, Pramono pun berharap roda ekonomi di Jakarta dapat terus berputar, bahkan tumbuh di atas rata-rata nasional.

    Seperti diketahui, Pramono menandatangani kebijakan relaksasi pajak daerah mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Rabu.

    Menurut dia, kebijakan itu merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendukung pemungutan pajak yang adil sekaligus melihat perkembangan dunia usaha yang saat ini dinilainya memang memerlukan insentif.

    Kebijakan itu pun diharapkan dapat mendorong gairah pasar, meringankan beban masyarakat, serta membantu dunia usaha tetap berkembang di tengah kondisi ekonomi saat ini.

    “Karena bagaimanapun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, pasar kita berikan insentif atau stimulan supaya mereka lebih bergairah. Dan juga secara khusus terlihat bahwa pemerintah Jakarta memang ingin membuka ruang, terutama bagi anak-anak muda yang ingin memiliki rumah dan sebagainya,“ ungkap Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uji coba RDF Rorotan ditargetkan digelar pekan depan

    Uji coba RDF Rorotan ditargetkan digelar pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan uji coba Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara, ditargetkan dilakukan pada pekan depan jika sudah tak ada kendala.

    “Di minggu depan (uji coba dimulai) kalau memang kita benar-benar persiapannya sudah bagus. Kondisi equipment mesin semuanya sudah benar-benar lancar. Kita undang masyarakat agar tidak ada isu-isu lagi,” kata Asep di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Asep sempat menargetkan RDF Rorotan resmi beroperasi pada 24 September 2025 ini, namun pengoperasian RDF Rorotan masih mendapat penolakan dari warga sekitar.

    Untuk meredam suasan, DLH DKI Jakarta pun akhirnya membatalkan peresmian RDF Rorotan hari ini.

    Asep mengatakan, pihaknya juga sudah melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terkait hal tersebut.

    “Saya juga lapor ke, Pak Gubernur lewat Pak Firdaus Ali, saya sampaikan bahwa ‘Kami mohon maaf. Minggu ini kami belum bisa untuk running’. Karena memang kami memahami kondisi di bawah seperti itu,” kata Asep.

    Jika dalam minggu ini situasi sudah mereda, lanjut Asep, pihaknya akan mengupayakan untuk melakukan uji komisional yang lebih masif.

    “Dan kemarin juga saya sampaikan ke Pak Agung (Kepala PTSP Sampah) Kalau memang kita benar-benar prepare-nya sudah bagus, kondisi equipment mesin semuanya sudah benar-benar lancar, kita undang masyarakat,” kata Asep.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga mengatakan bahwa dirinya ingin mengundang masyarakat untuk menyaksikan bersama proses komisioning di RDF Rorotan di Jakarta Utara.

    Pramono menyebut tujuan mengundang masyarakat agar mereka dapat melihat langsung bahwa janji-janji yang sebelumnya diberikan Pemprov Jakarta terkait RDF Rorotan telah dipenuhi.

    Pramono mengatakan, meski kini RDF Rorotan belum mampu menyenangkan seluruh pihak, namun perbaikan dan penyempurnaan tetap dilakukan karena itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Terlebih lagi, adanya RDF Rorotan memiliki tujuan yang baik yakni untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta.

    Nantinya, apabila proses komisioning berjalan dengan lancar, Pramono mengatakan pihaknya akan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk turut hadir dalam peresmian RDF Rorotan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Melihat Pembangunan Sentra Fauna Lenteng Agung, Lokasi Relokasi Pedagang Pasar Barito
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 September 2025

    Melihat Pembangunan Sentra Fauna Lenteng Agung, Lokasi Relokasi Pedagang Pasar Barito Megapolitan 24 September 2025

    Melihat Pembangunan Sentra Fauna Lenteng Agung, Lokasi Relokasi Pedagang Pasar Barito
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pembangunan Sentra Fauna di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, hampir rampung.
    Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 7.000 meter persegi ini disiapkan sebagai lokasi relokasi pedagang Pasar Burung Barito yang akan terdampak proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka.
    Hingga Selasa (23/9/2025), pembangunan khusus kios di Sentra Fauna sudah mencapai 70 persen.
    Sebanyak 104 dari 125 kios siap ditempati setelah pemasangan
    rolling door
    , sementara 21 kios lainnya masih dalam proses pembangunan.
    “Kalau kios sih sudah mencapai 70 persen, tapi kalau secara keseluruhan belum,” kata Parulian ditemui saat memantau pembangunan di lokasi, Selasa.
    Adapun pembangunan sarana dan prasarana lainnya masih akan berlangsung hingga Desember mendatang. Sementara itu, pembangunan Taman Bendera Pusaka akan dimulai pada Oktober mendatang.
    Menurut Parulian, sebanyak 97 dari 125 kios disediakan khusus untuk pedagang Pasar Burung Barito, terdiri dari 66 kios burung, 19 kios kuliner, dan 12 kios buah. Sisanya, 28 kios akan dikelola warga setempat.
    “(Sebanyak) 125 kios ini sebagian dari pindahan dari Barito, sebagian untuk warga yang ada di sini,” ujarnya.
    Ia menyebutkan, pedagang yang akan direlokasi telah menandatangani surat pernyataan persetujuan pindah.
    “Kalau sesuai yang kemarin sudah menandatangani surat, maunya mereka pindah ke sini, ditampung nanti di sini,” tambahnya.
    Untuk menghindari monopoli, setiap pedagang hanya diperbolehkan menempati satu kios. Pedagang hewan juga hanya boleh menjual hewan, sedangkan kebutuhan pakan akan dipusatkan di area khusus.
    Di bagian ujung lahan, terdapat kebun warga yang dikelola Kelompok Tani (Poktan) LA Seven RW 007 Lenteng Agung. Parulian menegaskan kawasan hijau tersebut tidak akan terganggu pembangunan.
    “Untuk Poktan yang dikelola RW di sini, itu tetap ada,” tegasnya.
    Wali Kota Jakarta Selatan M. Anwar mengusulkan agar kebun itu ditata lebih baik, dengan tambahan fasilitas seperti greenhouse.
    Bahkan, kebun yang terlihat asri itu juga diusulkan Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, untuk ditata lebih bagus lagi.
    “Dan seperti yang disampaikan Pak Wali nanti, untuk Poktannya akan dibuat lebih bagus, green house dan dibentuknya,” ujar Parulian.
    Hal ini disambut gembira oleh pembina kebun, Yuniono.

    Alhamdulillah
    , dengan dukungan Pak Wali Kota dan Camat, tempat itu tidak diganggu,” katanya.
    Yuniono bersyukur karena kebun yang ia bina bersama warga RW 007 itu adalah bagian dari kerjasama dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN).
    “Karena ini adalah program pemerintah dan saya juga sudah kerja sama dengan KGN yang miliknya Pak Prabowo sedang dikembangkan menjadi Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
    Meski pemerintah menyebut mayoritas pedagang setuju pindah, sejumlah pedagang Pasar Burung Barito membantah.
    “Datanya dari mana? Enggak ada yang setuju sih. Semuanya enggak ada yang setuju dipindahkan ke sana,” kata Yuli (45), seorang pedagang, di Pasar Barito.
    Tugiran (60), pedagang lainnya, mengaku lokasi Sentra Fauna tidak meyakinkan untuk berdagang karena berada di dataran lebih rendah dari badan jalan.
    “Lihat lokasi di sana tuh enggak memungkinkan. Kami sama saja bunuh diri di sana, karena tempatnya ketutup begitu,” ucapnya.
    Ia khawatir harus memulai kembali usaha dari nol jika pindah.
    “Kalau di sini kami bertahan, masih ada lah sedikit-sedikit dapat buat anak sekolah. Kalau di sana itu, saya yakin ya dua bulan atau berapa tahun pun belum bisa. Karena ibaratnya itu kan dari nol,” kata Tugiran.
    Para pedagang berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mencari solusi terbaik.
    Relokasi pedagang dilakukan untuk memberi ruang pembangunan Taman Bendera Pusaka, proyek ruang terbuka hijau (RTH) baru yang akan menggabungkan Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat.
    Proyek yang ditargetkan selesai pada Desember 2025 ini diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat gedung Sekretariat ASEAN berada di kawasan tersebut.
    “Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN,” kata Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 September 2025

    Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif Megapolitan 24 September 2025

    Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketidakjelasan peruntukan dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kepada pengurus RT dan RW menimbulkan persoalan serius.
    Bukannya meringankan kerja, dana tersebut justru membuat sebagian pengurus terjebak dalam dilema, hingga memicu praktik pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.
    Iis Wahyudi, Ketua RW 05 Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, mengungkap praktik itu kerap terjadi di wilayahnya. Menurut dia, hal ini bermula dari ketidakjelasan nomenklatur dana yang digelontorkan Pemprov.
    “Dalam kampanye dan pernyataan publik, Gubernur Pramono Anung menggunakan kata ‘insentif’ yang kesannya seperti imbalan kerja RT dan RW. Nah, padahal kan enggak, itu sebenarnya uang operasional disebutnya,” kata Iis kepada
    Kompas.com
    , Selasa (23/9/2025).
    “Ini yang harus diluruskan. Jadi harus ada laporan yang diberikan tiap bulannya dari RT RW setempat. Ini yang harus diluruskan di masyarakat,” kata dia lagi.
    Kerancuan istilah itu, kata Iis, menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan. Ada pengurus yang menganggap dana digunakan untuk program operasional, tetapi ada juga yang membagi-bagikan dana tersebut sebagai “uang lelah” bagi jajaran RT/RW.
    “Kalau di sini, secara praktiknya dipakai untuk bagi-bagi antara RT dan jajarannyalah, kan punya sekretaris, apa segala macem, uang lelahlah begitu,” ujarnya.
    Namun, penggunaan dana sebagai uang lelah membuat para pengurus harus tetap membuat laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, laporan yang disusun kerap tidak sesuai kenyataan.
    “Saya
    fair-fair
    -an saja ya, enggak perlu ditutup-tutupi, akhirnya laporan yang dibuatnya jadi palsu. Karena memang Pemda (Pemerintah Daerah) juga ‘
    ngajarinnya
    ’ begitu,” terang Iis.
    Ia menambahkan, praktik itu menjadi beban moral tersendiri.
    “Di sisi lain itu kan jadi menambah dosa kami juga, gitu. Apalagi naik, ini kita
    nyetting
    -nya jadi makin banyak kan,” keluhnya.
    “Gimana mau berkah Jakarta ini, kan, kalau misalnya pemimpin di tingkat RT saja akhirnya sudah harus
    nyetting
    laporan buat dapat insentif kan,” lanjutnya.
    Iis berharap Pemprov segera mempertegas status dana tersebut. Menurut dia, nomenklatur sebaiknya diubah dari “dana operasional” menjadi “insentif” bagi pengurus RT dan RW.
    “Saya sih harapannya pengen biar diganti saja, jangan operasional bahasanya, tapi langsung insentif saja,” tegasnya.
    Jika ditetapkan sebagai insentif, kata Iis, dana itu dapat dianggap sebagai hak pribadi pengurus RT/RW atas jerih payah melayani warga. Dengan begitu, mereka tidak perlu membuat laporan fiktif.
    “Kalau insentif kan enggak (perlu LPJ), bebas mau dipakai buat apa saja. Karena anggapannya itu uang lelahlah begitu. Coba, kalau warga ada apa-apa, pasti kan yang dicari mana RT-nya, mana RW-nya,” ucapnya.
    Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memastikan insentif bagi pengurus RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan RW naik menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, kenaikan itu dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.