Kejari Jakbar Awasi Pembangunan Pemekaran Dua Kelurahan Baru di Kapuk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat memastikan akan mengawal proses pembangunan tiga kelurahan baru hasil pemekaran dari Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Plt Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Haryoko Ari Prabowo mengatakan, akan mendukung keputusan dari Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung yang berencana menambah tiga wilayah baru, yakni Kelurahan Kapuk, Kapuk Selatan dan Kapuk Timur.
“Kejari Jakarta Barat tentunya sudah siap untuk mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh gubernur karena itu kan bentuk aspirasi dari masyarakat juga,” ujar Prabowo saat ditemui di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat, Selasa (30/9/2025).
Menurut dia, Kejari akan mengawal penggunaan anggaran yang dikeluarkan Pemprov Jakarta agar pembangunan kantor dan sarana pelayanan publik di dua kelurahan baru berjalan sesuai aturan.
“Intinya pemekaran ini untuk memudahkan masyarakat tidak ada hal lainnya, terkait anggaran itu kami Kejaksaan Negeri Jakarta Barat selalu siap melakukan pengawalan,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, pengawalan itu dilakukan dalam bentuk deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Pengawalan ini kami lakukan untuk mencegah dan melakukan deteksi dini potensi penyimpangan, tetapi semoga tidak ada dan tidak terjadi penyimpangan. Saya yakin ini orang profesional semua,” ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2025 tentang pemekaran Kelurahan Kapuk pada 23 September 2025.
Dengan keputusan ini, Kapuk kini terbagi menjadi tiga kelurahan Kapuk, Kapuk Selatan, dan Kapuk Timur.
“Begitu tahu penduduknya mencapai 174 ribu jiwa, bahkan lebih banyak dibanding 15 kecamatan di Jakarta, saya langsung memutuskan sudah waktunya dimekarkan,” ujar Pramono di Kantor Lurah Kapuk, Selasa (30/9/2025).
Pramono menyebut, pemekaran dilakukan karena jumlah penduduk Kapuk mencapai 174 ribu jiwa, lebih banyak dibanding 15 kecamatan di Jakarta. Aspirasi ini juga sudah muncul sejak tahun 1990.
“Ini sebenarnya adalah legasi sejarah bagi Saudara-saudara sekalian. Setelah menunggu, tadi saya mendapat, saya simak dari Pak Bakri, Pak Wali Kota, ternyata sudah diurus sejak tahun 1990 lebih, tidak selesai-selesai,” kata dia.
Meski demikian, Pemprov Jakarta masih menunggu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan kode wilayah resmi sebelum membangun kantor kelurahan baru dan mengoperasikan layanan publik.
“Nanti setelah terbit kode wilayahnya, secara resmi kedua kelurahan tersebut akan diresmikan, dibangun, dan mudah-mudahan saya mendapatkan kesempatan untuk meresmikan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Pramono Anung
-

Pram tekankan penanganan air bersih jadi fokus Pemprov DKI hingga 2029
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan persoalan air bersih merupakan salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta hingga akhir 2029.
“Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan tentunya terus-menerus ingin meningkatkan diri capaian air bersihnya,” ujar Pramono saat menjadi Keynotes Speaker dalam Seminar Nasional bertema: “Water Governance Towards Global Cities” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa.
Dia menjelaskan cakupan layanan air bersih di Jakarta saat ini baru mencapai 74,24 persen. Angka tersebut meningkat sekitar empat persen sejak ia menjabat sebagai Gubernur.
Pram, sapaan akrabnya, pun menargetkan capaian cakupan air bersih pada 2026 mencapai 85 persen dan 100 persen pada akhir 2029.
Kendati demikian, salah satu masalah pemenuhan air bersih di Jakarta saat ini, yakni tingkat kebocoran atau non-revenue water (NRW) yang masih sangat tinggi, yaitu sekitar 45,88 persen.
Sementara di sejumlah negara maju, di antaranya Jepang, Korea, dan Singapura, menurut dia, angka NRW hanya sekitar belasan persen.
Oleh karena itu, dia menargetkan angka NRW di Jakarta dapat ditekan hingga 20-25 persen.
Untuk mempercepat capaian target air bersih, Pemprov DKI bersama PAM Jaya tengah mengakselerasi sejumlah proyek strategis, antara lain Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian Serpong yang ditargetkan mampu meningkatkan layanan sekitar 10 persen atau sekitar 212 ribu pelanggan baru.
Kemudian, SPAM Jatiluhur I yang akan menambah cakupan kurang lebih 13 persen atau setara 300 ribu sambungan rumah baru serta SPAM Buaran III yang ditargetkan dapat memperluas layanan sekitar 8,8 persen atau sekitar 250 ribu sambungan rumah baru.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Hadapi cuaca ekstrem, DKI siagakan 600 pompa air untuk cegah banjir
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan sebanyak 600 unit pompa air terkait peringatan curah hujan ekstrem di wilayah ibu kota dalam dua hari ke depan.
“Kami sudah mendapatkan warning (peringatan) dari BMKG mengenai kemungkinan dalam satu, dua hari ke depan akan ada curah hujan ekstrem. Kami sudah mempersiapkan, termasuk pompa yang dimiliki oleh Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.
Namun meski sudah menyiagakan pompa, dia berharap curah hujan di Jakarta tidak sampai lebih dari 250 mm.
Apabila curah hujan masih sekitar 200 mm, dia memastikan kondisi tersebut masih memungkinkan untuk ditangani.
Selain menyiagakan pompa air, Pemprov DKI juga menyiagakan pasukan pelangi untuk membersihkan sampah dan selokan.
“Kami juga sudah meminta kepada para wali kota melalui pasukan pelanginya, untuk selokan-selokannya dibersihkan,” ujar Pramono.
Sebagai informasi, saat ini Jakarta memiliki sekitar 600 unit pompa pengendali banjir yang tersebar di 202 lokasi, salah satunya di Waduk Pluit.
Waduk Pluit dengan luas 80 hektare itu memiliki 10 unit pompa dengan kapasitas 39 meter kubik per detik. Waduk tersebut juga merupakan salah satu waduk utama untuk penampungan air di Jakarta.
Maka dari itu, Pramono menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar merawat waduk dan pompa tersebut.
Sebelumnya, dia juga sempat menyoroti pentingnya modernisasi alat pengendali banjir, termasuk pompa air, untuk mengoptimalkan pencegahan banjir di wilayah Jakarta.
Menurut Pramono, pompa pengendali banjir berteknologi canggih sudah digunakan di negara-negara maju. Namun, dia mengakui pengadaan pompa-pompa canggih tersebut memerlukan perencanaan yang matang.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pramono jelaskan alasan maraknya kebakaran meski ada APAR per RT
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan masih banyaknya kebakaran yang terjadi meskipun program satu RT satu alat pemadam api ringan (APAR) sudah berjalan di ibu kota.
Menurut dia, situasi di lapangan menjadi penyebab kebakaran tak terbendung. Salah satunya kebakaran di Tamansari, Jakarta Barat, yang terjadi karena lingkungan padat dan angin kencang.
“Masih berjalan. Hanya memang dalam kondisi seperti ini, apalagi yang kebakar kebanyakan plastik, sampah, dan sebagainya, pasti nggak terkejar. Apalagi dengan kepadatan dan kemarin saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Damkar, apinya itu cepat sekali karena angin,” ujar Pramono di Jakarta Barat, Selasa.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan program satu RT satu APAR harus terus dijalankan untuk mencegah kebakaran.
Selain pengadaan APAR, dia mengatakan penyediaan hydrant di lokasi padat penduduk juga dapat dilakukan.
Hanya saja, lanjut dia, pengadaan hydrant tidak dapat dilakukan sembarangan. Perlu dipastikan titik-titik yang dapat menyediakan air untuk pengadaan hydrant tersebut.
“Memang harus dicek terlebih dahulu, kira-kira cocoknya hydrant atau APAR,” tutur Ima.
Seperti diketahui, Pramono sebelumnya telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang satu rukun tetangga (RT) satu alat pemadam kebakaran ringan (APAR) untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Jakarta.
Ditargetkan pada Agustus 2025, setiap RT di wilayah Jakarta dapat memiliki masing-masing satu APAR.
Kendati demikian, Pramono belum merinci berapa jumlah RT di Jakarta yang sudah memiliki apar sampai dengan saat ini.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pramono Janji Bantu Warga Taman Sari Urus HGB-SHM yang Hangus Terbakar
Jakarta –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi kebakaran di Kelurahan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat. Dia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membantu warga yang kehilangan dokumen penting, termasuk surat tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Rumah di sini sebagian adalah HGB, SHM, yang dulu ikut program Prona pada tahun 2018. Saya akan mendalami ini,” ujar Pramono di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa (30/9/2025).
Dia menegaskan Pemprov DKI akan mendampingi warga dalam pengurusan ulang dokumen kepemilikan tanah maupun surat-surat pribadi lainnya yang hangus akibat kebakaran.
“Karena semua surat ini kan pemerintah Jakarta pasti punya file-nya. Baik itu HGB maupun SHM-nya, pasti nanti saya minta untuk mereka didampingi untuk surat-menyuratnya,” jelasnya.
Selain urusan dokumen, Pramono menyoroti kondisi para penyintas, terutama lansia dan balita. Dia mengatakan bantuan popok dan kebutuhan darurat kini sudah tersedia meski sempat terlambat pada hari pertama.
Pramono juga memastikan pihaknya akan membantu pemulihan rumah warga yang terdampak. Sebab, menurut dia, banyak korban enggan direlokasi karena sebagian besar memiliki legalitas lahan.
Sebelumnya, BPBD Jakarta mencatat ribuan jiwa terdampak kebakaran yang sempat melanda kawasan permukiman penduduk di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat (Jakbar), kemarin. Total sebanyak 1.268 jiwa terdampak.
Dalam data yang diterima dari Command Center Disgulkarmat P2B BPBD Jakarta, Senin (29/9), ribuan jiwa tersebut ada di dua RW. Mereka terbagi menjadi 321 KK (kartu keluarga).
(bel/zap)
-
/data/photo/2025/07/22/687f3c0f518de.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
MRT Jakarta – Tangsel: Proyek Masih Dikaji, Tapi Jalur Sudah Terlihat Megapolitan 29 September 2025
MRT Jakarta – Tangsel: Proyek Masih Dikaji, Tapi Jalur Sudah Terlihat
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Proyek MRT Jakarta hingga Tangerang Selatan saat ini masih dalam tahap kajian, namun rute potensial sudah mulai terlihat.
Pemerintah memastikan pembangunan tetap berjalan meski waktunya belum bisa dipastikan.
“Jadi kalau ke Tangsel, kemarin baru pembahasan dengan swasta, karena memang di Tangsel itu pilihannya dengan swasta,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
Pramono menegaskan, proyek MRT ini tidak bisa ditanggung Pemprov Jakarta sendirian.
Dukungan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Kota Tangsel juga sangat dibutuhkan.
“Dan tentunya juga melibatkan pemerintah daerah di Tangsel,” kata Pramono.
Meskipun belum ada kepastian soal waktu pembangunan, Pramono memastikan hasil kajian akan diumumkan ke publik setelah fase perhitungan selesai.
“Sekarang dalam fase perhitungan, nanti kalau sudah selesai kami sampaikan,” jelasnya.
Beberapa rute yang dinilai paling potensial adalah Pondok Aren – Serpong dan Ciputat – Pondok Cabe.
Kedua rute itu dipertimbangkan karena menghubungkan kawasan permukiman padat, pusat aktivitas masyarakat Tangsel, serta kawasan pendidikan.
Jalur ini diprediksi memiliki trafik harian tinggi, mengingat banyak warga Tangsel yang bekerja di Jakarta.
Kedua jalur nantinya akan terkoneksi langsung dengan Stasiun MRT Lebak Bulus, yang menjadi titik sentral MRT Jakarta di wilayah selatan, sehingga mempermudah mobilitas warga Tangsel menuju pusat kota.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5262984/original/070616700_1750760220-20250624-KTR-ANG_1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Anggota DPRD DKI dari PDIP Desak Pasal Larangan Jual Rokok Dicabut dari Raperda Kawasan Tanpa Rokok – Page 3
Selain itu, Ketua APKLI, Ali Mahsun juga menilai bahwa pasal-pasal larangan penjualan rokok bertentangan dengan semangat awal KTR. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah menegaskan aturan tersebut tidak boleh menekan UMKM dan pedagang kecil.
“KTR ini tidak boleh membunuh ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, kami minta pasal-pasal larangan jual rokok itu dicabut sebelum disahkan,” ujar dia.
Hal senada disampaikan Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni yang menyebut kondisi ekonomi saat ini masih berat, apalagi setelah pandemi. Dia bilang, merujuk data Kowantara, ada hampir 50 ribu warteg di Jabodetabek dengan separuhnya berada di Jakarta.
“Kalau daya beli menurun ditambah aturan ini, bisa dipastikan banyak warteg bangkrut,” kata dia.
/data/photo/2025/09/30/68dbd0472af43.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5364959/original/086050600_1759132170-WhatsApp_Image_2025-09-29_at_14.33.54_16f4dec8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/29/68da4e60b57b8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)