Sudah Berkali-kali Lewat, Warga Tak Tahu di Mana Patung Sudirman Berdiri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Rizky Widiyanto (30), warga Jakarta Selatan, mengaku tidak terlalu menyadari keberadaan Patung Jenderal Sudirman setiap kali melintas di Jalan Jenderal Sudirman.
Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi wacana pemindahan Patung Jenderal Besar Sudirman ke lokasi baru yang dinilai lebih representatif seiring pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
“Jujur, saya enggak pernah engeh Patung Sudirman di sebelah mana, di depan gedung apa. Kalau mau lihat patungnya, kayaknya harus benar-benar jeli karena itu jalur protokol dan kendaraan cepat,” kata Rizky saat berbincang dengan
Kompas.com
di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025).
Menurut Rizky, posisi Patung Sudirman saat ini kurang terlihat jelas dari jalur utama.
“Setuju sama Pak Gub, patung harus ditempatkan di tempat yang memang banyak orang lihat,” ujarnya.
Ia menyadari adanya penolakan terhadap rencana pemindahan tersebut.
Sebagian pihak menilai, jika patung itu dipindahkan, maka nama Jalan Jenderal Sudirman seolah kehilangan simbolnya.
“Sedangkan banyak nama jalan di mana-mana pakai nama pahlawan tapi enggak ada patungnya, oke saja kok,” tambahnya.
Sementara itu, Ernanto (27), warga Jakarta Selatan lainnya, justru tidak sepakat dengan wacana pemindahan itu.
Menurutnya, Patung Jenderal Besar Sudirman sudah menjadi ikon di Jalan Jenderal Sudirman.
“Salah satu pahlawan besar sudah tepat berada di jalan protokol utama,” tegasnya pada kesempatan berbeda, Sabtu.
Ertanto menyarankan agar Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat patung pahlawan lain di kawasan Dukuh Atas, bukan memindahkan yang sudah ada.
“Selain untuk mengingat jasa pahlawan, bisa juga sebagai edukasi. Rasanya budget pemindahan dan membuat kembali patung tidak berbeda jauh,” jelasnya.
Menurut dia, keberadaan patung tersebut sudah merepresentasikan penghormatan atas jasa sang jenderal.
“Keterkaitan historis antara nama dan tempat, serta sebagai simbol semangat perjuangan yang diabadikan di jantung Ibu Kota Indonesia, Jakarta,” ujar Ertanto.
“Keberadaannya di tengah Kota Jakarta menggambarkan, meskipun zaman berubah, semangat perjuangan, patriotisme, dan pengabdian terhadap Tanah Air harus tetap hidup di hati setiap warga negara,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan Patung Jenderal Besar Sudirman akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih representatif seiring dengan penataan kawasan TOD Dukuh Atas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, patung pahlawan nasional itu perlu ditempatkan di posisi yang lebih menonjol agar mudah dilihat masyarakat.
“Patung Sudirman tentunya kita harus memberikan apresiasi karena bagaimanapun ini adalah jenderal besar, sehingga nanti kalau di Dukuh Atas akan dibangun, dikoneksikan, Patung Sudirman harus ditempatkan yang betul-betul di depan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Rencananya, patung yang kini berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman akan dipindahkan ke perbatasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.
“Patung itu betul-betul akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta terutama kalau sedang macet karena akan nampak menjadi lebih baik. Prinsipnya pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan, penataan baru ini akan membuat masyarakat yang melintas dari arah Jalan Thamrin lebih mudah melihat sosok Jenderal Sudirman.
“Malah ketika kita sebelum naik ke Dukuh Atas, kalau kita dari Thamrin, Patung Sudirman akan kelihatan dengan lebih jelas dan lebih enak untuk dilihat. Nanti akan kami atur untuk itu,” lanjutnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Pramono Anung
-
/data/photo/2025/10/03/68df56b93f258.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sudah Berkali-kali Lewat, Warga Tak Tahu di Mana Patung Sudirman Berdiri Megapolitan 4 Oktober 2025
-
/data/photo/2025/10/03/68df56b93f258.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Beragam Reaksi Warga Soal Pemindahan Patung Jenderal Sudirman Jakarta Megapolitan 4 Oktober 2025
Beragam Reaksi Warga Soal Pemindahan Patung Jenderal Sudirman Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rizky Widiyanto (30), warga Jakarta Selatan, mendukung rencana pemindahan Patung Jenderal Besar Sudirman ke lokasi baru yang dinilai lebih representatif.
Diketahui, patung tersebut akan dipindahkan seiring pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
“Demi efektifitas pembangunan, saya setuju Patung Sudirman direlokasi ke tempat yang lebih baik,” kata Rizky saat berbincang dengan
Kompas.com
di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025).
Dia menyadari bahwa tidak sedikit orang mengkritik wacana pemindahan tersebut.
Salah satu alasannya, jika patung itu dipindahkan, maka nama Jalan Jenderal Sudirman seolah kehilangan sosok Sudirman yang menjadi simbolnya.
“Sedangkan banyak nama jalan di mana-mana pakai nama pahlawan, tapi enggak ada patungnya, oke saja kok,” ucap dia.
Sejak lahir tinggal di Jakarta dan hingga kini memiliki satu anak, Rizky mengaku tidak terlalu menyadari keberadaan Patung Jenderal Sudirman setiap kali melintas di Jalan Jenderal Sudirman.
“Jujur, saya enggak pernah
ngeh
Patung Sudirman di sebelah mana, di depan gedung apa. Kalau mau lihat patungnya, kayaknya harus benar-benar jeli karena itu jalur protokol dan kendaraan cepat,” kata dia.
Oleh karena itu, ia sependapat dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menganggap posisi Patung Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman kurang terlihat dengan jelas.
“Setuju sama Pak Gub, patung harus ditempatkan di tempat yang memang banyak orang lihat,” jelas dia.
“Yang pasti, kalau di depan Terminal Dukuh Atas, itu akan menjadi pusat integrasi transportasi umum. Pengguna transportasi dari Jakarta atau luar Jakarta pasti bisa menikmati. Bisa jadi daya tarik turis yang datang,” tambah dia.
Berbeda dengan Rizky, warga Jakarta Selatan bernama Eranto (27) mengaku tidak sepakat dengan wacana pemindahan Patung Jenderal Besar Sudirman karena sudah menjadi ikon di Jalan Jenderal Sudirman.
“Salah satu pahlawan besar sudah tepat berada di jalan protokol utama,” tegas dia dalam kesempatan berbeda, Sabtu.
Menurut Ertanto, keberadaan Patung Jenderal Besar Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman sudah tepat karena lokasi tersebut dinilai merepresentasikan bentuk penghormatan atas jasa sang jenderal.
“Keterkaitan historis antara nama dan tempat, serta sebagai simbol semangat perjuangan yang diabadikan di jantung Ibu Kota Indonesia, Jakarta,” ujar dia.
“Keberadaannya di tengah Kota Jakarta menggambarkan, meskipun zaman berubah, semangat perjuangan, patriotisme, dan pengabdian terhadap Tanah Air harus tetap hidup di hati setiap warga negara,” tambah dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan Patung Jenderal Besar Sudirman akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih representatif seiring pembangunan kawasan
Transit Oriented Development
(TOD) Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
Pramono Anung menegaskan, penempatan patung pahlawan nasional itu harus lebih menonjol agar dapat dengan mudah dilihat masyarakat.
“Patung Sudirman tentunya kita harus memberikan apresiasi karena bagaimanapun ini adalah jenderal besar, sehingga nanti kalau di Dukuh Atas akan dibangun, dikoneksikan, Patung Sudirman harus ditempatkan yang betul-betul di depan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Rencananya, patung yang saat ini berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman akan dipindahkan ke perbatasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.
“Patung itu betul-betul akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta terutama kalau sedang macet karena akan nampak menjadi lebih baik dan tentunya itu yang kita atur lebih baik, prinsipnya pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik,” tambah Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).
Menurut Pramono, penataan baru ini akan membuat masyarakat yang melintas dari arah Jalan Thamrin lebih jelas melihat sosok Jenderal Sudirman.
“Malah ketika kita sebelum naik ke Dukuh Atas, kalau kita dari Thamrin, Patung Sudirman akan kelihatan dengan lebih jelas dan lebih enak untuk dilihat. Nanti akan kami atur untuk itu,” lanjutnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/13/689c1d9811c29.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
DPRD DKI Buka Posko Aduan Parkir, Warga Bisa Laporkan Jukir Nakal Megapolitan 4 Oktober 2025
DPRD DKI Buka Posko Aduan Parkir, Warga Bisa Laporkan Jukir Nakal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta bakal membuka posko pengaduan praktik parkir ilegal maupun tarif parkir yang tidak sesuai aturan.
Posko ini rencananya mulai dibuka pada Senin (6/10/2025) di Gedung DPRD DKI Jakarta dan akan beroperasi selama tiga bulan ke depan.
“Kami membutuhkan informasi dan pengaduan dari masyarakat terhadap operator parkir ilegal dan parkir
on street
yang sangat meresahkan dengan tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter saat dihubungi, Sabtu (4/10/2025).
Jupiter menyebut banyak aduan soal juru parkir (jukir) nakal yang kerap mematok tarif melebihi ketentuan.
Misalnya, tarif motor dipatok di atas Rp 3.000. Sementara mobil bisa mencapai Rp 5.000, bahkan hingga Rp 30.000–50.000 untuk parkir di jalan.
“Ini tentu sangat meresahkan dan merugikan masyarakat,” ujar dia.
Selain membuka posko, Pansus Perparkiran juga telah melayangkan surat resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas kondisi parkir di ibu kota, termasuk temuan di lapangan.
Pada Jumat (3/10/2025), Pansus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi parkir ilegal, yakni di Apartemen MTH Residence, Jakarta Timur, dan Apartemen Ambasadde Residence, Jakarta Selatan.
Kedua lokasi tersebut langsung disegel lantaran tidak memiliki izin resmi.
“Kami kembali melakukan penyegelan terhadap parkir ilegal, tidak ada previlage terhadap operator mana pun, terlebih kepada operator yang melanggar aturan maka akan dilakukan tindakan tegas dan terukur,” kata Jupiter.
Menurut dia, praktik parkir ilegal bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan pengemplangan pajak daerah.
Oleh karena itu, Pansus akan terus melakukan pengawasan,
review,
serta inventarisasi lokasi parkir, termasuk di aset milik Pemprov DKI Jakarta.
Operator parkir yang terbukti curang dan tidak memiliki izin resmi harus masuk daftar hitam.
“Tidak boleh diberikan rekomendasi teknis oleh PTSP maupun UPT Parkir Dishub DKI Jakarta agar tidak bisa keluar izin,” kata dia.
Tak hanya itu, Pansus juga mendorong masyarakat untuk melaporkan jika melihat ada parkir ilegal agar pengawasan bisa lebih efektif.
“Kami akan melakukan pengawasan agar kepentingan masyarakat Jakarta terlindungi dan kami memastikan apa yang Pansus lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Jupiter.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pro Kontra Warga Jakarta soal Pemindahan Patung Jenderal Sudirman
Jakarta –
Wacana pemindahan Patung Jenderal Sudirman ke perbatasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman menuai pro kontra. Ada warga yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menolak pemindahan patung yang diresmikan pada 2003 itu.
Rizky (30) menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai pemindahan patung perlu dilakukan demi penataan kawasan integrasi transportasi Dukuh Atas.
“Sebagai warga Jakarta, saya menyambut positif pemindahan Patung Jenderal Sudirman ya, terlebih pemindahan itu demi kepentingan banyak orang juga. Kita tahu moda transportasi umum kayak KRL sangat diminati masyarakat, terutama pas jam-jam sibuk kerja, makanya memang dinilai perlu adanya perbaikan seperti di area stasiun ya menurut saya,” kata Rizky saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025).
Meski begitu, Rizky meminta Pemprov DKI tetap memperhatikan aspek sejarah. Ia menyebut Pemprov DKI harus meminta pertimbangan berbagai pihak agar pemindahan tak menjadi polemik.
“Tapi saya juga minta Pemprov DKI tuh nggak mengurangi makna sejarah kalau mau mindahin Patung Jenderal Sudirman. Pemprov harus meminta pertimbangan dari sejumlah pihak biar pemindahannya nggak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Sementara itu, Adit (27) tidak setuju dengan pemindahan patung. Ia menilai langkah itu hanya akan menambah biaya pengeluaran Pemprov DKI.
“Kalau menurut saya sebagai warga Jakarta, apalagi aktivitas saya lebih banyak di Jakarta Pusat, kurang tepat kalau Patung Jenderal Sudirman dipindahkan. Soalnya patung itu sudah bersejarah, berdiri di situ. Kalau dipindahkan pasti otomatis mengeluarkan biaya lagi,” katanya.
Menurut Adit, patung tersebut sudah menjadi ikon Jalan Sudirman. Ia menyebut ada sesuatu hal yang hilang jika patung dipindahkan.
“Apalagi itu menjadi ikon Jalan Jenderal Sudirman ya. Kalau patung itu dipindahkan, orang pasti merasa ada yang hilang. Patung itu sangat bagus, jangan dipindah-pindahkan lah, karena memindahkan suatu barang pasti membutuhkan biaya,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemprov DKI seharusnya lebih fokus pada masalah besar yang dihadapi warga Jakarta seperti banjir, polusi, dan kemacetan.
“Patung Jenderal Sudirman tidak sama sekali mengganggu akses transportasi. Intinya jangan mengeluarkan kebijakan yang tidak menyangkut orang banyak. Dan kalau tetap dipindahkan, jangan pakai anggaran negara,” tegasnya.
Warga lainnya, Haecal (29), juga menolak pemindahan patung. Ia menilai langkah itu hanya akan membuang anggaran.
“Saya rasa nggak perlu deh dipindahkan, karena itu sudah terkonsep dari para pejuang pahlawan di titik itu. Kalau cuma untuk pemandangan masyarakat, apalagi gubernur bilangnya patung bisa dilihat kalau lagi macet, saya rasa nggak juga. Yang ada buang-buang anggaran aja, mending dipakai untuk bantuan ke rakyat miskin yang masih banyak di Jakarta,” kata Haecal.
Ia meminta Pemprov lebih fokus membuka lapangan kerja. “Fokus ke masyarakat aja, mendingan. Yang membutuhkan pekerjaan masih banyak yang nganggur,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Patung Jenderal Sudirman akan dipindahkan ke perbatasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Menurutnya, lokasi baru itu akan lebih ikonik.
“Jadi saya akan memindahkan Patung Sudirman betul-betul di perbatasan antara Thamrin dan Sudirman,” kata Pramono di kawasan Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10).
Ia menjelaskan, lokasi baru berada di jalur strategis menuju kawasan Dukuh Atas yang akan menjadi simpul transportasi transit-oriented development (TOD).
“Sehingga tempatnya malah jadi lebih ikonik. Pas mau naik ke atas Sudirman ke Dukuh Atas, patung itu akan bisa dinikmati warga Jakarta, terutama kalau sedang macet, karena akan nampak menjadi lebih baik,” ujarnya.“Prinsipnya, pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik,” imbuhnya.
Halaman 2 dari 2
(mib/aik)
-

HUT TNI 5 Oktober: Tarif Transjakarta, MRT, dan LRT Hanya Rp80, Ini Syaratnya
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta secara khusus memberlakukan tarif transportasi publik seharga Rp80 untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2025.
“Memperingati HUT ke-80 TNI, Pemprov DKI Jakarta berlakukan tarif transportasi publik Rp80,” tulis @dkijakarta dalam Instagram resmi, dikutip pada Sabtu (4/10/2025).
Tarif khusus tersebut hanya berlaku satu hari, atau pada 5 Oktober 2025 mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
Bagi masyarakat yang akan menghabiskan akhir pekan mengelilingi Jakarta, dapat menggunakan moda transportasi LRT Jakarta dengan rute Stasiun Pegangsaan Dua—Boulevard Utara Summarecon Mall—Stasiun Boulevard Selatan—Pulomas—Stasiun Equestrian—Stasiun Velodrome.
Jarak tempuh Stasiun Pegangsaan Dua ke Stasiun Velodrome sejauh 5,8 kilometer (km) dengan total waktu tempuh kurang lebih 13 menit. Waktu tempuh ini lebih cepat ketimbang menggunakan mobil, dengan paling cepat 19 menit.
Sementara bagi masyarakat yang ingin berkeliling dari arah Lebak Bulus menuju Bundaran HI dan sekitarnya, dapat menikmati tarif Rp80 menggunakan MRT Jakarta.
Bagi para pengguna Transjakarta, dapat menikmati tarif ini dengan melakukan pembayarang menggunakan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi TJ:Transjakarta.
Tarif ini berlaku untuk seluruh layanan Transjakarta, kecuali layanan Mikrotrans, Royaltrans, Transjakarta Care, dan Bus Wisata yang berlaku tarif normal.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kebijakan tarif Rp80 tersebut diberikan kepada seluruh warga di Jakarta sebagai bentuk apresiasi Pemprov Jakarta kepada TNI dalam menegakkan kedaulatan negara.
“Kebijakan ini untuk memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa,” katanya.
Berkaitan dengan HUT TNI ke-80 yang akan digelar pada Minggu 5 Oktober 2025 nanti, Pramono mengemukakan Pemprov Jakarta tetap akan menggelar car free day (CFD) di sepanjang ruas jalan Sudirman-Thamrin.
Syarat dan Ketentuan Tarif Rp80 MRT:
-Bebas naik MRT dengan tarif khusus Rp80/perjalanan pada 5 Oktober 2025 pukul 05.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB
-Berlaku untuk perjalanan pelanggan lama maupun baru MRT Jakarta menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) Bank keluaran tahun 2019 ke atas, Tiket QR dari aplikasi MyMRTJ, Tiket QR dari vending machine MyMRTJ Lite di Stasiun MRT, Jakarta Kartu Multi Trip (KMT), atau Kartu JakLingko
-Tarif khusus Rp80/perjalanan MRT ini berlaku untuk pengguna aplikasi MyMRTJ yang telah dihubungkan dengan e-wallet AstraPay, ISaku, DANA, GoPay dan akun bank digital blu BCA yang telah berisi saldo minimal Rp80, kartu kredit Mastercard, serta akun Kredivo yang masih memiliki limit
-Tarif khusus Rp80/perjalanan MRT ini berlaku untuk pemilik KUE bank, KMT, atau kartu JakLIngko yang berisi saldo minimal Rp80.
-Tiket Rp80 juga dapat dibeli secara langsung menggunakan vending machine MyMRTJ Lite (dengan biaya jasa pengiriman tiket Rp2.000/pembelian) menggunakan QRIS, kartu debit dan kartu kredit.
-
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5368949/original/072937700_1759401838-IMG_9810.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Top 3 News: Detik-Detik Hacker Bjorka Ditangkap: Pakai Celana Pendek, Ditemani Dua Wanita – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Perburuan terhadap sosok hacker atau peretas dengan nama Bjorka, berakhir. Pemuda berinisial WFT (22), disebut-sebut sebagai orang yang mengendalikan akun dengan nama Bjorka di forum dark web. Itulah top 3 news.
Bjorka disebut-sebut sebagai peretas 4,9 juta data orang Indonesia. Dia menjual data tersebut di situs gelap.
Penangkapan hacker Bjorka dilakukan oleh Siber Polda Metro Jaya di rumahnya, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, pada Selasa, 23 September 2025. Dalam video yang diterima, beberapa polisi berpakaian sipil masuk ke dalam sebuah rumah.
Sementara itu, ayah dan ibu Nadiem Makarim, yakni Nono Anwar Nadiem dan Atika Algadri turut menghadiri persidangan gugatan praperadilan penetapan status tersangka anaknya.
Keduanya berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) segera membebaskan sang putra dari pidana yang menjeratnya. Nono Anwar Makarim mengatakan, dari lubuk hati terdalam sangat percaya bahwa anaknya adalah sosok yang bersih dan jujur.
Menurut Nono, Nadiem telah banyak berjasa dalam kehidupan sosialnya. Meninggalkan perusahaan yang dibangunnya meski memberikan banyak keuntungan, hingga membuka jutaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Patung Jenderal Sudirman akan dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih strategis karena adanya rencana untuk mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas.
Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung monumen pahlawan nasional itu nantinya akan ditempatkan di perbatasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.
Politikus senior PDIP ini mengatakan, lokasi baru tersebut justru akan membuat patung Jenderal Sudirman lebih mudah dilihat dan dinikmati keindahannya oleh masyarakat.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Jumat 3 Oktober 2025:
Polisi Siber Polda Metro Jaya menangkap pemuda berinisial WFT (22) yang diduga sebagai sosok hacker Bjorka. Ia ditangkap di rumahnya di Desa Totolan, Kakas Barat, pada Selasa (23/9).
-

Sinergi tiga gubernur dorong Jakarta menuju kota global
Jakarta (ANTARA) – Aktivis Jakarta dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto berpendapat sinergi tiga gubernur hasil Pilkada DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke), Anies Baswedan, dan Pramono Anung Wibowo menjadi modal penting dalam mendorong Jakarta menuju kota global berkelas dunia.
Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengaku sempat berdiskusi langsung dengan ketiganya dalam waktu yang berbeda.
Sekitar dua hingga tiga bulan lalu, dia bertemu Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo (Foke), di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan serupa juga dilakukannya dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan di pendopo rumahnya di Jakarta Selatan.
Sugiyanto pun berkesempatan bertemu Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung Wibowo beberapa hari dalam seminar bertema “Water Governance Towards Global Cities” yang diselenggarakan Pusat Studi Keamanan Maritim dan Ketahanan Air Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Jakarta Pusat.
“Ketiganya sosok yang cerdas, punya legitimasi akademis, dan kapasitas kepemimpinan kuat. Keahlian mereka berbeda-beda namun saling melengkapi. Ini bisa menjadi fondasi berharga bagi pembangunan Jakarta ke depan,” paparnya.
Menurut dia, Fauzi Bowo dikenal sebagai ahli tata kota dengan pendidikan doktoral di Jerman. Semasa menjabat, ia menggagas pembangunan Pelabuhan Internasional Jakarta di Marunda, Giant Seawall, ITF, ERP, hingga proyek strategis lain seperti Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari dan Casablanca, penyelesaian Banjir Kanal Timur (BKT), serta kelanjutan pembangunan MRT.
Anies Baswedan, lanjutnya, menonjol dalam kebijakan publik dan berhasil merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) serta membangun Jakarta International Stadium (JIS) di Sunter. Ia juga menggelar ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol.
“Foke dan Anies Baswedan ini karyanya mengingatkan kita pada Gubernur fenomenal Ali Sadikin yang membangun Jakarta dengan berbagai proyek ikonik,” kata Sugiyanto.
Sementara Gubernur Pramono Anung Wibowo, kata dia, membawa visi besar menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota dunia. Ia menargetkan peringkat Jakarta naik menjadi kota global ke-50 pada 2029, dari posisi 74 saat ini.
“Arah pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung semakin jelas dan mantap. Program unggulannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang paripurna,” tuturnya.
Sugiyanto menuturkan, sejarah Pilkada Jakarta menunjukkan adanya dinamika dukungan politik di antara para mantan gubernur. Pada Pilkada 2024, baik Anies Baswedan maupun Fauzi Bowo mendukung pasangan Pramono Anung–Rano Karno yang akhirnya menang satu putaran.
“Sinergi dan kolaborasi lintas generasi kepemimpinan ini menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh berhenti pada satu periode pemerintahan,” ucapnya.
Dia menilai Gubernur Pramono memimpin Jakarta dengan sikap tenang, teliti, dan tulus, serta berlandaskan kepercayaan kepada para pembantunya.
“Semoga di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo, Jakarta semakin mantap menuju kota modern berstandar dunia,” kata dia.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Hingga September, Sudin LH Jakbar tutup tujuh TPS sampah liar
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat pada periode Januari-September tahun ini telah menutup tujuh tempat penampungan sementara (TPS) atau depo sampah liar untuk menjaga lahan fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum) di daerah itu.
“Selain itu, sebagai pengawasan terhadap rantai pengolahan sampah. Karena TPS-TPS itu tidak masuk daftar,” kata Kepala Sudin LH Jakarta Barat Achmad Hariadi saat dihubungi Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, tujuh TPS yang ditutup itu, tiga di antaranya berada di Kelurahan Kedoya Utara, dua di Meruya Utara, satu di Palmerah dan satu di Kebon Jeruk.
“Selanjutnya akan kita cari lagi yang liar itu supaya ditindak dan ditutup. Jadi, itu juga bagian dari tugas Sudin LH untuk kembalikan fungsi lahan fasos-fasum,” katanya.
Selain menindak TPS liar, pihaknya juga secara insidental menindak pelaku pembuang sampah sembarangan.
“Saya lupa jumlahnya. Tapi di Jakarta, Sudin LH Jakbar yang paling banyak mendenda oknum yang buang sampah sembarangan,” katanya.
Data Sudin LH Jakbar menyebutkan, hingga Oktober 2023, terdapat 120 TPS terdaftar. Jumlah itu terus bertambah dari tahun-tahun sebelumnya karena pada 2019, baru ada 36 TPS.
Menurut Hariadi, pengadaan TPS di lingkungan warga dilakukan berdasarkan Instruksi Gubernur DKI nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang Rencana Lokasi Tempat Penampungan Sementara Sampah.
“Bahwa penetapan TPS atau depo sampah berasal dari musyawarah masyarakat. Jadi sifat pengadaannya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pada pertengahan Juni tahun ini pernah menyebut,volume sampah harian Jakarta mencapai 7.700 ton.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

DPRD diingatkan tak tergoda retorika manis dalam transformasi PAM Jaya
Jakarta (ANTARA) – Aktivis dan pemerhati kebijakan publik Taufik Tope Rendusara mengingatkan DPRD DKI Jakarta agar tidak tergoda pada retorika manis dalam transformasi Perumda PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) yang justru berpotensi menambah beban masyarakat.
Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan saat ini DPRD memegang dua dokumen utama, yakni Rev7 PAM Jaya dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disusun oleh Badan Pembinaan BUMD.
Rev7 PAM Jaya merujuk pada revisi atau rancangan perubahan ke-7 terkait Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya yang sedang dibahas oleh DPRD.
“Rev7 isinya manis di telinga tapi miskin solusi. Seolah-olah semua masalah PAM Jaya selesai hanya dengan mengganti status hukum jadi Perseroda. Bagus di slide Power Point, tapi rapuh ketika diuji kenyataan,” ujar Taufik.
Sementara Raperda tersebut, kata dia, lebih teknokratik dan realistis, tapi tidak kalah bermasalah. Raperda itu memuat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sisa beban kontrak lama dengan operator swasta Palyja dan Aetra, serta skema pembiayaan jumbo Rp23,9 triliun bersama PT Moya yang sarat risiko bunga tinggi.
“Intinya, Jakarta butuh modal besar, dan investor sudah siap masuk. Masalahnya, siapa yang akan menanggung konsekuensinya? Lagi-lagi masyarakat,” kata Taufik.
Dia menilai kedua dokumen itu memiliki kelemahan yang mendasar, yakni Rev7 terlalu normatif, sementara Raperda terlalu fokus pada pembiayaan. Keduanya sama-sama tidak menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas.
“Kalau DPRD hanya mengamini Rev7, itu sama saja ikut promosi investor. Kalau DPRD hanya tunduk pada logika Raperda, tetap saja rakyat yang membayar mahal. Padahal air bukan komoditas, tapi kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara,” tutur Taufik.
Dia juga mengingatkan pengalaman pahit privatisasi air Jakarta pada masa lalu, yaitu kontrak 25 tahun dengan Palyja dan Aetra yang membuat PAM Jaya lumpuh sehingga tarif air di Jakarta menjadi salah satu yang termahal di Indonesia, sementara pelayanan tetap buruk.
“Jangan sampai DPRD mengulang kesalahan sejarah dengan membuka pintu privatisasi baru. Transformasi PAM Jaya hanya sah jika ada jaminan jelas bahwa tarif, distribusi, dan akses masyarakat miskin tetap dikendalikan pemerintah,” tegas Taufik.
Dia menambahkan, tidak ada satupun ulasan terkait ancaman privatisasi terselubung, prioritas investasi untuk akses dan NRW, serta tarif khusus yang lebih murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Rakyat Jakarta tidak butuh janji investor atau presentasi PowerPoint yang indah. Rakyat butuh air yang mengalir, terjangkau, dan bebas dari kontrak yang memberatkan. Kalau DPRD gagal, publik akan menilai: dewan ikut melegitimasi penjualan hak dasar warga,” ungkap Taufik
Seperti diketahui, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) Perumda PAM Jaya menuai pro dan kontra.
Sebelum melakukan IPO, Pemprov DKI berkeinginan mengubah status PAM Jaya terlebih dahulu dari Perumda menjadi Perseroda.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan rencana perubahan status Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bertujuan mengembangkan perusahaan tersebut agar lebih baik.
“Tentunya, Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang, termasuk untuk investasi lebih baik. Dan pasti saya dan Pak Wagub (Rano Karno) memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya. Tidak ada keinginan sama sekali membuat Perseroda itu menjadikan PAM Jaya tidak baik,” tutur Pramono pada 9 September 2025.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya meminta agar perubahan status badan hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda tidak dikaitkan dengan IPO terlebih dahulu.
“Sekarang, kita fokus saja ke perubahan dari Perumda ke Perseroda,” kata Dimaz pada 11 September 2025.
Menurut dia, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menuju IPO karena banyak persyaratan yang perlu dilengkapi oleh perusahaan.
Selain itu, dia menuturkan salah satu kekhawatiran masyarakat terkait perubahan badan hukum PAM Jaya tersebut, yaitu kenaikan tarif.
“Dengan perubahan ini, sebenarnya tidak juga serta-merta menjadi PAM Jaya bisa diintervensi oleh pihak lain untuk bisa menjadi komersil,” terang Dimaz.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
