Tag: Pramono Anung

  • 8
                    
                        DKI Mau Bangun Gedung di SCBD, Menkeu Purbaya: Saya Senang Enggak Keluar Uang
                        Megapolitan

    8 DKI Mau Bangun Gedung di SCBD, Menkeu Purbaya: Saya Senang Enggak Keluar Uang Megapolitan

    DKI Mau Bangun Gedung di SCBD, Menkeu Purbaya: Saya Senang Enggak Keluar Uang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat berkelar menanggapi rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta ingin membangun gedung Bank DKI di Sudirman Central Business District (SCBD).
    Hal itu disampaikan usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).
    “Saya senang banget dengan itu. Kenapa? karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan, dan yang paling penting apa? Saya enggak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI,” ujar Purbaya sambil tertawa, Selasa.
    Purbaya pun berseloroh, dia meminta pembangunan gedung itu harus bagus.
    “Syaratnya adalah saya bilang ke Pak Gubernur, gedungnya bagus, jangan malu-maluin, biar saya masuk sana juga tenang,” kata dia.
    Purbaya menjelaskan, pemerintah pusat hanya menyediakan lahan yang nantinya di sewa oleh pihak provinsi DKI Jakarta.
    “Bank DKI cukup banyak uang, daripada tidak dipakai jadi lebih baik untuk meningkatkan aktivitas perekonomian pembangunan,” ucap dia.
    Menanggapi pernyataan Purbaya, Pramono Anung memastikan akan membangun gedung  Bank DKI yang bagus.
    “Saya jawab, Pak Menkeu, saya punya selera lebih bagus dari Pak Menkeu, jadi pasti gedungnya lebih bagus,” ujar Pramono.
    Pramono menjelaskan, rencana pembangunan gedung Bank DKI tersebut akan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan.
    “kami akan segera bangun di SCBD, untuk pusat Bank Jakarta, dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Keuangan,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta izin untuk membangun gedung Bank DKI kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan keduanya di Balai Kota pada Selasa (7/10/2025).
    Pramono menegaskan pembangunan gedung di luar gedung pemerintah, seperti gedung Bank DKI Jakarta, tetap akan berjalan meskipun adanya penurunan anggaran akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Purbaya Bakal Taruh Dana Hingga Rp 20 Triliun di Bank Jakarta

    Video: Purbaya Bakal Taruh Dana Hingga Rp 20 Triliun di Bank Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia- Setelah menaruh Rp 200 triliun di lima bank himbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk menaruh uang pemerintah di Bank Jakarta, dengan meminta izin kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung. Purbaya menegaskan, pemerintah akan melakukan penempatan dana saldo anggaran lebih di Bank Jakarta, sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 10/10/2025) berikut ini.

  • Tak Banyak Protes Dana Dipotong Rp 20 T

    Tak Banyak Protes Dana Dipotong Rp 20 T

    Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lantaran tak banyak protes terkait pemotongan dana bagi hasil (DBH). Purbaya pun berkelakar jika DBH Jakarta dapat dipotong kembali.

    Hal itu disampaikan Purbaya usai bertemu Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas terkait pemotongan DBH Jakarta.

    “Ya pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang gak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” canda Purbaya.

    Purbaya pun berjanji akan mengembalikan dana tersebut ke daerah-daerah jika perekonomian telah kembali. Dia mengaku akan melihat perkembangan pendapatan di tahun depan.

    “Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun,” ujarnya.

    Purbaya mengaku akan menghitung ulang pendapatan pada triwulan kedua 2026. Dia memastikan jika terdapat kelebihan, akan diberikan kepada daerah.

    “Pertengahan triwulan tahun kedua saya akan, atau triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung ulang, berapa pajak saya sampai akhir tahun,” paparnya.

    “Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Purbaya mengatakan pihaknya berniat untuk mengucurkan dana pemerintah ke Bank Jakarta. Saat ini, Purbaya telah menyimpan Rp 200 triliun ke Bank Himbara.

    “Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara, yang Rp 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” kata Purbaya.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, ‘apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya, waduh gak bisa nyalurkan’, ‘kata Pak Gubernur bisa’,” sambungnya.

    Purbaya mengaku akan mengimplementasikan strategi yang serupa untuk Bank Jakarta. Bahkan, dia juga berniat untuk menerapkan hal yang sama di Jawa Timur.

    “Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta, dan

    “Mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp 10 triliun Rp 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” tuturnya.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/maa)

  • Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Jakarta Paling Besar Dibanding Daerah Lain 

    Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Jakarta Paling Besar Dibanding Daerah Lain 

    JAKARTA – Pemerintah daerah di Indonesia kini harus menerima kenyataan pahit atas pemotongan nominal dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menjadi provinsi dengan pemotongan dana transfer APBD tahun 2026 paling besar jika dibandingkan dengan daerah lain.

    “Ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 6 Oktober.

    Di Jakarta, pemerintah pusat memotong dana transfer hingga Rp15 triliun. Angka ini berkali lipat lebih besar dibanding daerah lain, seperti Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp2,81 triliun.

    “Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan target kami dengan baik,” ujar Pramono.

    DPRD dan Pemprov DKI sejatinya telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun.

    Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun.

    Namun, dengan pemangkasan dana transfer dari Kementerian Keuangan baru-baru ini, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.

    “Pemerintah Jakarta akan berusaha. Yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, tahun ini sebenarnya Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun, kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta,” tutur Pramono.

  • Pramono bahas isu perkotaan bersama Delegasi Singapura

    Pramono bahas isu perkotaan bersama Delegasi Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti tantangan yang sama antara Jakarta dan Singapura saat menerima kunjungan Centre for Liveable Cities of Singapore di Balai Kota Jakarta.

    “Jakarta dan Singapura memiliki tantangan yang sama dalam memastikan kelayakan huni, keberlanjutan, dan ketahanan kota untuk generasi mendatang,” katanya di Balai Kota, Jakarta, Senin.

    Semua tantangan itu, lanjutnya, menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadikan Jakarta menjadi lebih baik.

    Pramono juga menyampaikan Jakarta punya visi untuk masuk 50 kota global teratas pada 2030 dan masuk 20 besar pada 2045. Adapun saat ini posisi posisi Jakarta ada di peringkat ke-74.

    Pemprov DKI Jakarta, kata dia, juga berkomitmen untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar sebesar 30 persen pada 2030.

    “Ambisi ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari aspek keberlanjutan, ketahanan, dan inklusivitas,” ujarnya.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemprov DKI melakukan elektrifikasi armada transportasi Transjakarta, mendesain ulang jalan untuk mendorong masyarakat berjalan kaki dan bersepeda, dan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.

    Selain itu, Pemprov DKI juga memperbaiki bangunan-bangunan umum untuk meningkatkan efisiensi energi serta memperluas ruang hijau.

    “Dengan kemitraan yang kuat dengan LSM internasional dan jaringan global turut mendukung aksi iklim Jakarta, memastikan inklusivitas, ketahanan, serta keselarasan dengan upaya global,” kata Pramono.

    Sementara untuk mengatasi masalah kualitas udara, Pemprov DKI Jakarta melakukan strategi pengendalian polusi udara dengan 68 rencana aksi, termasuk penerapan zona emisi rendah dan platform pemantauan kualitas udara publik.

    Dalam acara ini, Pramono juga menyampaikan upaya Pemprov DKI mengatasi masalah kemacetan di Jakarta yakni melalui peningkatan sarana transportasi baik di dalam kota hingga daerah penyangga.

    Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, kunjungan delegasi Pemerintah Singapura ini akan memperkuat kerja sama dan memperluas wawasan.

    Menurutnya, kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama penting untuk menuju kota yang berkelanjutan dan layak huni.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Transfer Jakarta Kena Pangkas, Pramono: Era Anggaran Besar Sudah Berakhir – Page 3

    Dana Transfer Jakarta Kena Pangkas, Pramono: Era Anggaran Besar Sudah Berakhir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk DKI secara signifikan pada tahun anggaran 2025. Pemangkasan tersebut mencapai sekitar Rp15 triliun dari total anggaran daerah sebelumnya.

    “Alat transfer ke daerah, TKD-nya, mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp 11,15 triliun. Di dalam APBD kita dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun. Penurunannya hampir Rp 15 triliun,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2025)

    Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

    “Apapun ini, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Sehingga kita tidak punya pilihan lain, kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” ujarnya.

    Ia menambahkan, kondisi ini sekaligus menandai berakhirnya era pengelolaan anggaran yang longgar. Pramono bilang, ke depan pengendalian belanja daerah akan dilakukan secara ketat dan terukur.

    “Era anggaran besar dan selama ini kontrol yang tidak ketat sudah lewat, sudah berakhir,” ucap Pramono.

    Lebih lanjut, guna memastikan efisiensi, Pramono memastikan akan memimpin langsung bersama Wakil Gubernur dalam mengawasi pemanfaatan dan penggunaan anggaran.

    “Saya dan Pak Wagub (Rano Karno) akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran ini. Seluruh OPD harus melakukan efisiensi,” kata dia.

     

  • Ranperda KTR dinilai rugikan pedagang, DKI diminta tinjau ulang

    Ranperda KTR dinilai rugikan pedagang, DKI diminta tinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau ulang Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mengingat terkait nasib para pedagang.

    Para pedagang kecewa lantaran Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta meloloskan pasal-pasal yang dinilai merugikan pedagang.

    “Kami kecewa, aspirasi pedagang kecil tidak didengarkan. Apa yang sudah kami sampaikan dianggap angin lalu. Kami menagih janji Pak Gubernur bahwa Raperda ini tidak mengganggu UMKM,” kata Ketua Kowantara, Mukroni di Jakarta, Minggu.

    Adapun pasal yang dinilai merugikan pedagang antara lain pelarangan penjualan produk rokok dalam radius 200-meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

    Selain itu pasal perluasan terkait KTR hingga mencakup warung, lapak PKL, UMKM dan toko di pasar tradisional, pelarangan penjualan rokok secara eceran dan kewajiban memiliki izin khusus untuk penjualan rokok.

    Mukroni berharap draf final Ranperda KTR yang akan bergulir di eksekutif, yakni Pemprov DKI Jakarta bisa dipertimbangkan ulang.

    Pedagang warteg, warung kopi dan sejenisnya, berharap adanya perlindungan Gubernur Pramono Anung agar Raperda KTR tidak mengganggu hajat hidup UMKM.

    Di sisi lain, Ketua Koperasi Merah Putih (Kowamart), Izzuddin Zidan menilai bahwa Raperda KTR ini menjadi beban tambahan bagi pedagang kecil.

    Padahal, kata Zidan, saat ini daya beli sedang menurun yang juga berimbas pada pendapatan pedagang.

    Ia juga khawatir dengan adanya dorongan pembentukan satgas penindakan yang rawan dengan ketidaktegasan oknum dan membuka ruang negosiasi.

    “Bagaimana nanti implementasinya di lapangan? Akan membuka ruang nego-nego. Ini yang menimbulkan kegelisahan dan beban bagi pedagang. Kami mohon Raperda KTR ini ditunda,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Patung Jenderal Sudirman Bakal Dipindahkan ke Dukuh Atas, Tuai Pro dan Kontra Warga 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Oktober 2025

    Patung Jenderal Sudirman Bakal Dipindahkan ke Dukuh Atas, Tuai Pro dan Kontra Warga Megapolitan 5 Oktober 2025

    Patung Jenderal Sudirman Bakal Dipindahkan ke Dukuh Atas, Tuai Pro dan Kontra Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan pemindahan Patung Jenderal Sudirman dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, ke lokasi baru di perbatasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan pemindahan ini bertujuan agar patung lebih terlihat oleh masyarakat, khususnya ketika lalu lintas padat.
    “Patung itu betul-betul akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta terutama kalau sedang macet, karena akan nampak menjadi lebih baik dan tentunya itu yang kita atur lebih baik prinsipnya pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik,” ujar Pramono, Jumat (3/10/2025).
    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menambahkan, pemindahan dilakukan seiring pembangunan kawasan
    Transit Oriented Development
    (TOD) Dukuh Atas yang akan menjadi simpul utama integrasi moda transportasi massal di Jakarta.
    “Itu semua akan terkoneksi satu sama lainnya, jadi ini akan memudahkan masyarakat Jakarta dan non Jakarta juga karena ini akan terhubung semuanya,” kata Dudy.
    Nantinya, TOD Dukuh Atas akan menghubungkan MRT, LRT, KRL, hingga kereta bandara, sehingga warga tidak perlu keluar gedung untuk berpindah moda transportasi.
    Sebagian warga Jakarta mendukung rencana ini, karena posisi patung saat ini dinilai kurang terlihat.
    Rizky Widiyanto (30), warga Jakarta Selatan menyatakan setuju dengan pemindahan itu, demi efektivitas Pembangunan kawasan
    Transit Oriented Development
    (TOD) Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
    “Demi efektifitas pembangunan, saya setuju Patung Sudirman direlokasi ke tempat yang lebih baik,” ujar Rizky saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025).
    Rizky menyadari beberapa pihak menolak pemindahan, karena menganggap nama Jalan Jenderal Sudirman kehilangan simbolik.
    Namun, ia menilai posisi patung saat ini sulit diperhatikan.
    “Jujur, saya enggak pernah
    engeh
    Patung Sudirman di sebelah mana, di depan gedung apa. Kalau mau lihat patungnya, kayaknya harus benar-benar jeli karena itu jalur protokol dan kendaraan cepat,” kata Rizky.
    Menurut dia, jika dipindahkan, Patung Sudirman bisa menjadi bagian dari pusat integrasi transportasi umum di Terminal Dukuh Atas.
    “Kalau di depan Terminal Dukuh Atas, itu akan menjadi pusat integrasi transportasi umum. Pengguna transportasi dari Jakarta atau luar Jakarta pasti bisa menikmati. Bisa jadi daya tarik turis juga,” kata Rizky.
    KOMPAS.com/Lidia Pratama Febrian Patung Jenderal Sudirman Akan Dipindahkan, Warga: Ini Bukan Cuma Patung, Tapi Simbol Jalan Sudirman
    Di sisi lain, warga lain menolak pemindahan. Salah satunya adalah Erfanto (27) dari Jakarta Selatan, yang menilai keberadaan patung saat ini sudah tepat sebagai simbol penghormatan bagi sang pahlawan.
    “Salah satu pahlawan besar sudah tepat berada di jalan protokol utama,” ujar Erfanto, Sabtu (4/10/2025).
    Ia menekankan pentingnya keterkaitan historis antara nama jalan dan lokasi patung serta simbol perjuangan yang tetap hidup di jantung Ibu Kota.
    “Keterkaitan historis antara nama dan tempat, serta sebagai simbol semangat perjuangan yang diabadikan di jantung Ibu Kota Indonesia, Jakarta,” kata Erfanto.
    “Keberadaannya di tengah Kota Jakarta menggambarkan, meskipun zaman berubah, semangat perjuangan, patriotisme, dan pengabdian terhadap Tanah Air harus tetap hidup di hati setiap warga negara,” tambahnya.
    Erfanto menyarankan agar Pemprov DKI menambah patung pahlawan baru di kawasan Dukuh Atas, tanpa memindahkan patung yang sudah ada.
    “Selain untuk mengingat jasa pahlawan, bisa juga sebagai edukasi. Rasanya budget pemindahan dan membuat kembali patung tidak berbeda jauh,” ujar Erfanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Asyik! Naik MRT hingga Transjakarta Cuma Rp 80 saat HUT TNI 5 Oktober

    ​Asyik! Naik MRT hingga Transjakarta Cuma Rp 80 saat HUT TNI 5 Oktober

    Jakarta: Mulai besok warga Jakarta dan sekitarnya bisa menikmati tarif khusus Rp80 untuk naik MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Ini merupakan kado spesial dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rangka perayaan HUT ke-80 TNI.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengumumkan masyarakat dapat menikmati tarif spesial transportasi umum saat peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80, pada Minggu, 5 Oktober 2025. Di tanggal tersebut, seluruh moda transportasi yang berada di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta serta LRT Jabodebek bakal menerapkan tarif Rp80.

    “Di tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, yaitu TransJakarta, MRT, LRT, dan juga LRT Jabodebek dan Mikrotrans, semuanya bayarnya Rp80,” ujar Pramono.

    Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi prajurit TNI. “Kami, pemerintah Jakarta, memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa ini, pada hari tersebut, semua transportasi yang dikelola oleh Pemerintah Jakarta, LRT Jabodetabek, semuanya dikenakan tarif Rp80,” ucapnya.
     

     

    Transportasi yang berlaku tarif Rp80

    Tarif spesial ini berlaku di berbagai moda transportasi publik, antara lain:

    – Transjakarta (BRT, Non-BRT, dan Transjabodetabek)
    – MRT Jakarta semua rute
    – LRT Jakarta rute Velodrome-Pegangsaan Dua
    Puncak HUT ke-80 TNI 5 Oktober 

    Acara akbar yang mengusung semangat “TNI PRIMA, TNI Rakyat, Indonesia Maju” ini akan dipusatkan di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dan terbuka untuk masyarakat umum. Rangkaian acara dimulai pada pagi hari dengan berbagai kegiatan mulai dari upacara, demonstrasi gabungan alutsista TNI hingga panggung rakyat.

    Masyarakat dapat naik transportasi umum dengan tarif spesial ini untuk menuju Monas dan menyaksikan keseruaan puncak perayaan HUT ke-80 TNI.

    Jakarta: Mulai besok warga Jakarta dan sekitarnya bisa menikmati tarif khusus Rp80 untuk naik MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Ini merupakan kado spesial dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rangka perayaan HUT ke-80 TNI.
     
    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengumumkan masyarakat dapat menikmati tarif spesial transportasi umum saat peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80, pada Minggu, 5 Oktober 2025. Di tanggal tersebut, seluruh moda transportasi yang berada di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta serta LRT Jabodebek bakal menerapkan tarif Rp80.
     
    “Di tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, yaitu TransJakarta, MRT, LRT, dan juga LRT Jabodebek dan Mikrotrans, semuanya bayarnya Rp80,” ujar Pramono.

    Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi prajurit TNI. “Kami, pemerintah Jakarta, memberikan apresiasi kepada TNI yang selama ini mengawal bangsa ini, pada hari tersebut, semua transportasi yang dikelola oleh Pemerintah Jakarta, LRT Jabodetabek, semuanya dikenakan tarif Rp80,” ucapnya.
     

     

    Transportasi yang berlaku tarif Rp80

    Tarif spesial ini berlaku di berbagai moda transportasi publik, antara lain:
     
    – Transjakarta (BRT, Non-BRT, dan Transjabodetabek)
    – MRT Jakarta semua rute
    – LRT Jakarta rute Velodrome-Pegangsaan Dua
    Puncak HUT ke-80 TNI 5 Oktober 

    Acara akbar yang mengusung semangat “TNI PRIMA, TNI Rakyat, Indonesia Maju” ini akan dipusatkan di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dan terbuka untuk masyarakat umum. Rangkaian acara dimulai pada pagi hari dengan berbagai kegiatan mulai dari upacara, demonstrasi gabungan alutsista TNI hingga panggung rakyat.
     
    Masyarakat dapat naik transportasi umum dengan tarif spesial ini untuk menuju Monas dan menyaksikan keseruaan puncak perayaan HUT ke-80 TNI.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Warga Tolak Pemindahan Patung Jenderal Sudirman, Lokasinya Sudah Tepat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Oktober 2025

    Warga Tolak Pemindahan Patung Jenderal Sudirman, Lokasinya Sudah Tepat Megapolitan 4 Oktober 2025

    Warga Tolak Pemindahan Patung Jenderal Sudirman, Lokasinya Sudah Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Erfanto (27), warga Jakarta Selatan, menolak rencana pemindahan Patung Jenderal Besar Sudirman karena menilai keberadaannya sudah tepat sebagai simbol penghormatan bagi sang pahlawan.
    “Salah satu pahlawan besar sudah tepat berada di jalan protokol utama,” ujarnya saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Sabtu (4/10/2025).
    Menurut Erfanto, keberadaan patung di Jalan Jenderal Sudirman sudah menjadi ikon yang tidak bisa dipisahkan dari identitas kawasan tersebut.
    Ia menyarankan agar Gubernur Jakarta Pramono Anung membangun patung pahlawan lain di Terminal Dukuh Atas, bukan memindahkan patung yang sudah ada.
    “Selain untuk mengingat jasa pahlawan, bisa juga sebagai edukasi. Rasanya budget pemindahan dan membuat kembali patung tidak berbeda jauh,” jelasnya.
    Ia menilai posisi patung saat ini sudah merepresentasikan penghormatan atas jasa Jenderal Besar Sudirman.
    “Keterkaitan historis antara nama dan tempat, serta sebagai simbol semangat perjuangan yang diabadikan di jantung Ibu Kota Indonesia, Jakarta,” ujarnya.
    “Keberadaannya di tengah Kota Jakarta menggambarkan, meskipun zaman berubah, semangat perjuangan, patriotisme, dan pengabdian terhadap Tanah Air harus tetap hidup di hati setiap warga negara,” tambahnya.
    Sementara itu, warga Jakarta Selatan lainnya, Rizky Widiyanto (30), justru mendukung wacana pemindahan Patung Sudirman.
    “Demi efektivitas pembangunan, saya setuju Patung Sudirman direlokasi ke tempat yang lebih baik,” kata Rizky.
    Ia menyadari sejumlah pihak menolak pemindahan karena khawatir nama Jalan Jenderal Sudirman akan kehilangan makna simboliknya.
    “Sedangkan banyak nama jalan di mana-mana pakai nama pahlawan tapi enggak ada patungnya oke saja kok,” ucapnya.
    Rizky, yang mengaku lahir dan besar di Jakarta, bahkan menyebut dirinya tidak terlalu memperhatikan keberadaan Patung Sudirman saat melintas di kawasan tersebut.
    “Jujur, saya enggak pernah engeh Patung Sudirman di sebelah mana, di depan gedung apa. Kalau mau lihat patungnya, kayaknya harus benar-benar jeli karena itu jalur protokol dan kendaraan cepat,” katanya.
    Karena itu, ia menilai posisi patung saat ini kurang strategis.
    “Setuju sama Pak Gub, patung harus ditempatkan di tempat yang memang banyak orang lihat,” jelas Rizky.
    “Kalau di depan Terminal Dukuh Atas, itu akan menjadi pusat integrasi transportasi umum. Pengguna transportasi dari Jakarta atau luar Jakarta pasti bisa menikmati. Bisa jadi daya tarik turis juga,” tambahnya.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan Patung Jenderal Besar Sudirman akan dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih representatif seiring pembangunan kawasan TOD Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, patung pahlawan nasional itu harus lebih menonjol agar mudah dilihat masyarakat.
    “Patung Sudirman tentunya kita harus memberikan apresiasi karena bagaimanapun ini adalah jenderal besar, sehingga nanti kalau di Dukuh Atas akan dibangun, dikoneksikan, Patung Sudirman harus ditempatkan yang betul-betul di depan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Rencananya, patung yang kini berdiri di kawasan Jalan Jenderal Sudirman akan dipindahkan ke perbatasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.
    “Patung itu betul-betul akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta terutama kalau sedang macet karena akan nampak menjadi lebih baik dan tentunya itu yang kita atur lebih baik. Prinsipnya pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik,” tambah Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).
    Menurut Pramono, penataan ini akan membuat masyarakat yang melintas dari arah Jalan Thamrin dapat melihat patung dengan lebih jelas.
    “Malah ketika kita sebelum naik ke Dukuh Atas, kalau kita dari Thamrin, Patung Sudirman akan kelihatan dengan lebih jelas dan lebih enak untuk dilihat. Nanti akan kami atur untuk itu,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.