Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap, pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Pramono menekankan, hal ini dikarenakan memori tentang apa yang terjadi di Gaza masih sangat melekat di masyarakat sehingga, kehadiran atlet tersebut bisa memicu amarah publik.

    “Kita, apalagi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah ‘clear’, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

    Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, kata dia, Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

    Hal itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Jakarta apresiasi rencana Kemenkeu tambah dana perbankan

    Bank Jakarta apresiasi rencana Kemenkeu tambah dana perbankan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menyambut baik rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menambah penempatan dana pemerintah di perbankan.

    Pada Selasa (7/10), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan menambah beberapa puluh triliun untuk Bank Jakarta saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar Pemerintah Provinsi DKI diizinkan untuk memanfaatkan dana pemerintah di Bank Himbara guna membiayai kredit badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.

    “Bank Jakarta menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana penempatan dana pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan,” kata Agus di Jakarta, Rabu.

    Langkah tersebut dinilainya sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan rencana penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta.

    “Saat ini, posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga,” ujar Agus.

    Menurut dia, penempatan dana pemerintah pusat itu menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah.

    Dia pun memastikan Bank Jakarta siap melaksanakan amanah tersebut secara profesional, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

    “Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” tutur Agus.

    Sementara itu, sejalan dengan transformasi yang tengah berlangsung, dia mengungkapkan Bank Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan kantor pusat baru yang akan menjadi salah satu gedung perkantoran modern dan representatif di Jakarta.

    Gedung tersebut akan menjadi simbol semangat baru Bank Jakarta yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.

    “Bank Jakarta berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai bank pembangunan daerah yang kuat, sehat, dan berkelas nasional, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian Jakarta dan Indonesia,” ungkap Agus.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Efisiensi anggaran DKI diminta tak ganggu layanan transportasi publik

    Efisiensi anggaran DKI diminta tak ganggu layanan transportasi publik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Ade Suherman meminta agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat.

    “Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” ujar Ade di Jakarta, Rabu.

    Pada 2023, subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk TransJakarta sempat dipangkas Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun. Meski demikian, layanan operasional TransJakarta tetap berjalan normal.

    Kemudian pada 2024, PT TransJakarta dapat menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta.

    Pendapatan non-tiket (non-farebox) juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

    Ade menilai capaian tersebut menunjukkan efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

    “TransJakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas,” jelas Ade.

    Berdasarkan laporan keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD0 DKI Jakarta, aset TransJakarta pada 2024 sebesar Rp7,66 triliun, dengan liabilitas Rp2,80 triliun dan ekuitas Rp4,86 triliun. Total pendapatan usaha pada periode yang sama mencapai Rp4,47 triliun.

    Lebih lanjut, Ade pun mengajak masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan transportasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi pemerintah yang sudah berjalan.

    Dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD DKI Jakarta berkomitmen mendorong Pemerintah Provinsi DKI agar menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.

    “Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ade.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana mengkaji subsidi transportasi umum sebagai upaya efisiensi anggaran terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.

    Kendati demikian, dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI belum tentu menaikkan tarif transportasi umum di Jakarta.

    “Yang jelas, tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan, ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” tutur Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, lomba desain gapura hingga janji Menkeu soal DBH ke DKI

    DKI kemarin, lomba desain gapura hingga janji Menkeu soal DBH ke DKI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di DKI Jakarta pada Selasa (7/10) masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari DKI adakan sayembara desain Gapura Sentra Fauna berhadiah Rp10 juta hingga Menkeu janji evaluasi dana transfer ke Jakarta jika ekonomi membaik.

    Berikut rangkumannya:

    DKI adakan sayembara desain Gapura Sentra Fauna berhadiah Rp10 juta

    Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mengadakan sayembara desain Gapura Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta dengan hadiah Rp10 juta untuk satu karya terbaik.

    “Kami membuka kesempatan seluas-luasnya tanpa biaya pendaftaran agar semua talenta dapat berpartisipasi tanpa hambatan administratif,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menkeu janji evaluasi dana transfer ke Jakarta jika ekonomi membaik

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji melakukan evaluasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta jika perekonomian sudah membaik pada triwulan kedua 2026.

    “Ke depan, ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang lain meningkat, menjelang pertengahan triwulan kedua 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pemprov DKI minta persetujuan Menkeu terkait Jakarta Fund

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana obligasi daerah atau Jakarta Collaboration Fund sebagai salah satu pembiayaan kreatif (creative financing).

    Menurut Pramono, creative financing perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan Jakarta berjalan lancar meskipun mengalami penurunan anggaran, yakni dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

    Baca selengkapnya di sini.

    Insiden keracunan MBG jadi momentum perkuat pengawasan

    Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi DKI Jakarta Miftahuddin mengatakan insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah, termasuk Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan.

    Miftahuddin di Jakarta, Selasa, mengatakan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu tetap dianggap sebagai arah yang tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun belakangan terjadi insiden keracunan makanan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menkeu tegaskan pangkas anggaran MBG jika tak terserap hingga Oktober

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

    Hal itu disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guyon Menkeu Purbaya Lihat Pramono Tak Protes DBH Dipangkas: Bisa Dipotong Lagi

    Guyon Menkeu Purbaya Lihat Pramono Tak Protes DBH Dipangkas: Bisa Dipotong Lagi

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 07 Okt 2025, 18:55 WIB

    Diterbitkan 07 Okt 2025, 18:45 WIB

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemerintah Provinsi Jakarta siap menyesuaikan diri dengan keputusan pemerintah pusat terkait penyesuaian DBH Jakarta yang berdampak pada pemotongan signifikan APBD Jakarta, dari sekitar Rp95 triliun menjadi sekitar Rp 79 triliun.

    Untuk menambal potensi defisit anggaran akibat penurunan penerimaan, Pemprov Jakarta akan menerapkan creative financing, termasuk pembentukan Jakarta Collaboration Fund.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berseloroh di depan Gubernur Jakarta Pramono Anung, saat menyinggung ihwal pemotongan dana bagi hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Purbaya menuturkan, dana transfer untuk Jakarta sudah dipotong hampir Rp20 triliun. Namun, lanjutnya dana itu masih berpotensi dikurangi lagi bila kondisi fiskal terpuruk.

    Purbaya menjelaskan, pemotongan DBH bagi pemerintah daerah dilakukan karena adanya keterbatasan di sisi fiskal nasional. Ia memastikan langkah pemangkasan itu bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali ketika pendapatan negara membaik.

    Menkeu PurbayaMenkeu Purbaya Yudhi Sadewa

  • Pramono Blak-blakan Ke Purbaya Minta Izin Jakarta Tarik Utang dari Rakyat, Ada Apa?

    Pramono Blak-blakan Ke Purbaya Minta Izin Jakarta Tarik Utang dari Rakyat, Ada Apa?

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 08 Okt 2025, 00:30 WIB

    Diterbitkan 07 Okt 2025, 18:47 WIB

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, Jakarta bakal menerbitkan surat utang. Hal ini diungkapkannya saat pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Penarikan utang dari masyarakat ini, lanjutnya, merupakan bagian dari strategi antisipasi pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga hampir Rp20 triliun.

  • Gebrakan Menkeu Purbaya Bikin Kaget Bank DKI Depan Pramono, Siap-Siap Guyur Triliunan

    Gebrakan Menkeu Purbaya Bikin Kaget Bank DKI Depan Pramono, Siap-Siap Guyur Triliunan

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 07 Okt 2025, 19:01 WIB

    Diterbitkan 07 Okt 2025, 18:50 WIB

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Keduanya membahas penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dialami Jakarta.

    Dalam pertemuan hampir satu jam itu, keduanya menegaskan komitmen untuk menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di tengah tekanan anggaran

  • Akankah Ongkos Transjakarta Naik Usai Pemotongan DBH dari Pusat ke DKI Jakarta? Megapolitan 7 Oktober 2025

    Akankah Ongkos Transjakarta Naik Usai Pemotongan DBH dari Pusat ke DKI Jakarta? Megapolitan 7 Oktober 2025

    Akankah Ongkos Transjakarta Naik Usai Pemotongan DBH dari Pusat ke DKI Jakarta?
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji ulang sejumlah pos anggaran setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas hampir Rp 15 triliun.
    Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah subsidi transportasi publik, termasuk Transjakarta.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, subsidi transportasi di Jakarta selama ini tergolong besar.
    Saat ini, masyarakat hanya membayar Rp 3.500 untuk tarif layanan transportasi umum seperti Transjakarta, padahal subsidi yang ditanggung pemerintah per penumpang mencapai hampir Rp 15.000.
    “Apakah subsidi transportasi? Karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp 15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
    Namun, Pramono menegaskan belum ada keputusan untuk menaikkan tarif transportasi publik Jakarta.
    Kajian yang dilakukan masih sebatas upaya menyesuaikan kondisi keuangan daerah setelah pemangkasan DBH.
    “Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” imbuhnya.
    Pemangkasan DBH membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI turun dari sekitar Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.
    Sebagai respons, Pemprov DKI kini melakukan efisiensi dan realokasi anggaran, termasuk memotong belanja perjalanan dinas, konsumsi, dan kegiatan nonprioritas di Balai Kota.
    “Yang jelas efisiensi dilakukan di berbagai pos yang bukan prioritas utama, termasuk perjalanan dinas dan anggaran makan-minum,” kata Pramono.
    Meski demikian, program yang langsung menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap dijaga.
    “Program-program yang menyasar warga kurang mampu tidak boleh diutak-atik,” tegasnya.
    Ia memastikan program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan.
    Saat ini, KJP diberikan kepada 707.513 siswa, sedangkan KJMU menjangkau 16.979 penerima.
    Dari sisi pemerintah pusat, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemotongan DBH dilakukan secara proporsional sesuai kontribusi daerah terhadap penerimaan negara.
    “Semakin besar kontribusi suatu daerah, semakin besar juga pemotongannya. Itu proporsional,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).
    Purbaya juga memastikan bahwa pemangkasan ini bersifat sementara. Jika penerimaan negara membaik, dana tersebut akan dikembalikan ke daerah.
    “Saya sudah janji dengan Pak Gubernur, kalau ekonomi membaik, dana akan dikembalikan. Tahun depan akan terlihat lebih cepat,” katanya.
    Langkah ini, kata Purbaya, dilakukan untuk menjaga keseimbangan APBN sambil memastikan daerah tetap bisa menjalankan layanan publik.
    “Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat belanjanya jangan banyak yang melenceng,” ujarnya.
    Sejauh ini, subsidi transportasi publik menjadi bagian penting dalam kebijakan mobilitas warga yang beraktivitas di Jakarta.
    Selain menjaga keterjangkauan harga, subsidi ini juga berperan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
    Namun dengan kondisi fiskal yang lebih ketat, Pemprov DKI perlu menyeimbangkan antara kemampuan anggaran dan kualitas layanan publik.
    Pemerintah daerah berupaya mencari skema pembiayaan alternatif, termasuk melalui kemitraan strategis dan pembiayaan kreatif seperti KLB, SLF, dan SP3L.
    Meski masih dalam tahap kajian, isu potensi penyesuaian tarif transportasi ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya para warga yang beraktivitas di Jakarta.
    Kebijakan yang diambil nantinya diharapkan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial, efisiensi fiskal, dan aksesibilitas layanan publik bagi seluruh warga.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Abdul Haris Maulana, Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    Soal Dana Pemerintah di Bank Jatim, Wagub Emil: Masih Tunggu Finalisasi

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa pertemuan dengan Menteri Keuangan terkait pembahasan kebijakan transfer ke daerah.

    Sementara itu, mengenai rencana penempatan dana pemerintah pusat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Emil mengonfirmasi bahwa topik tersebut juga sudah menjadi bagian dari pembicaraan pemerintah daerah.

    “Iya, di jatim sudah kita bicarakan waktu kemarin ketemu. kan beliau yang ngomong kan? saya lihat beritanya. di jatim juga kita bahas,” ujarnya kepada awak media, Selasa, 7 Oktober.

    Namun demikian, Emil menegaskan bahwa besaran dana yang akan ditempatkan Pemerintah di Bank Jatim masih menunggu keputusan final.

    “Kita tunggu final. tetapi Bank Jatim ini kan alhamdulillah salah satu bank pembangunan daerah yang secara indikator kesehatan perbankannya, maupun juga raihan labanya tergolong solid. sehingga harapannya bisa menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa pembahasan soal teknis dan implementasi penempatan dana tersebut masih berlangsung dan menjadi ranah pemerintah pusat.

    “Jadi itu sudah dibicarakan pada saat di surabaya, tapi kami tentu tidak dalam posisi menyampaikan karena masih pembahasan, tapi tadi pak menkeu sudah ngomong, kami sampaikan betul itu dibicarakan. realisasi kita tunggu,” tambahnya.

    Terkait kesiapan dalam menyerap dana tersebut, Emil menyampaikan bahwa hal itu akan ditangani oleh tim teknis.

    “Itu biar persisnya antara kita, sudah ada tim, pak sekda dengan dirut bank jatim yang akan membahas dengan dirjen yang terkait di Kementerian Keuangan. persisnya seperti apa, kita lebih baik menunggu finalnya saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penempatan dana Pemerintah kepada dua bank daerah, yakni PT Bank DKI dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan dana masih akan dikaji terlebih dahulu.

    “Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta. Dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung (keperluan dana),” kata dia dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 7 Oktober.

    Ia menyampaikan hal tersebut dilakukan untuk mendukung penyaluran kredit, khususnya ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.

    “Tapi kalau 10 triliun 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti kita akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun tempat lain,” tuturnya.

    Namun, ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, agar memastikan kesiapan Bank DKI dalam menyerap dan menyalurkan dana tersebut dengan optimal.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” lanjutnya.

    Terkait pertanyaan Pramono mengenai kemungkinan kerja sama Bank DKI dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan dana, Purbaya menjelaskan bahwa hal itu merupakan urusan antar perusahaan atau business to business.

    “Yang ketiga tadi tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara. Bisa dipakai nggak? Itu pada dasarnya itu adalah business to business,” tegasnya.

  • Protes Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Geruduk DPRD DKI Jakarta – Page 3

    Protes Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Geruduk DPRD DKI Jakarta – Page 3

    Menurut Iwantono, pada 2025 ini industri perhotelan dan restoran di Tanah Air sudah terpukul, dengan 96,7 persen hotel melaporkan penurunan tingkat hunian. Banyak usaha terpaksa mengurangi karyawan dan melakukan efisiensi.

    Padahal, lanjut dia, industri perhotelan dan restoran menyerap lebih dari 603.000 tenaga kerja dan menyumbang 13 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

    Iwantono menuturkan, jika tidak dilakukan urun rembug antara pelaku usaha dan pemerintah, dikhawatirkan situasi ini akan menimbulkan masalah-masalah sosial baru.

    “Oleh karena itu, kami masih menginginkan dialog yang baik, diskusi antara asosiasi pelaku usaha dengan pemerintah dan stakeholder lain supaya bisa menemukan jalan yang terbaik. Harapan kami, legislatif maupun eksekutif membuka diri, membuka pintu untuk dialog,” jelas Iwantono.

    Sebelumnya perwakilan eksekutif, Afifi, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta menegaskan, aspirasi yang disampaikan oleh pedagang kecil, pelaku UMKM masih didengarkan agar tidak dirugikan sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    “Setelah selesai pembahasan di Pansus akan kami sampaikan ke Pak Gubernur dan kalau memungkinkan akan di-rapimkan agar masukkan semua SKPD terkait itu bisa kita serap,” kata Afifi.

    “Jadi, pada prinsipnya, draftnya masih terbuka, masih dinamis. Masukan dari masyarakat ini masih memungkinkan untuk dimasukkan,” tandasnya.