Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono Anung Tolak Atlet Israel Ikut Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta

    Pramono Anung Tolak Atlet Israel Ikut Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pihaknya menolak alias tidak akan mengizinkan atlet asal Israel mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan digelar di Jakarta.

    Indonesia akan menjadi tuan rumah World Artistic Gymnastics Championships 2025 atau Kejuaraan Senam Dunia pada Oktober ini. Menjelang kompetisi olahraga berskala internasional tersebut, pemerintah mendapat tekanan untuk menolak keikutsertaan atlet asal Israel.

    “Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 8 Oktober 2025. 
     

    Ia menambahkan agar panitia penyelenggara, sebagai pihak yang mengundang, dapat berpikir ulang sebelum mengajak atlet Israel. Pramono berpendapat tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam situasi saat ini. Selain itu, kehadiran kontingen Israel dikhawatirkan dapat memicu kemarahan publik.

    “Organisasi yang mengundang harus berpikir seribu kali dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.

    Pramono juga menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai nasib warga Palestina.

    “Apapun yang terjadi di Gaza memorinya itu melekat di kita semua, apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah klir, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata dia.

    Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 dijadwalkan berlangsung pada 19-25 Oktober. Sebanyak 86 negara dan lebih dari 600 atlet akan berpartisipasi dalam ajang bergengsi tersebut.

    Acara ini juga menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya sekaligus negara Asia Tenggara pertama yang menyelenggarakan kejuaraan tersebut.

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pihaknya menolak alias tidak akan mengizinkan atlet asal Israel mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan digelar di Jakarta.
     
    Indonesia akan menjadi tuan rumah World Artistic Gymnastics Championships 2025 atau Kejuaraan Senam Dunia pada Oktober ini. Menjelang kompetisi olahraga berskala internasional tersebut, pemerintah mendapat tekanan untuk menolak keikutsertaan atlet asal Israel.
     
    “Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 8 Oktober 2025. 
     

    Ia menambahkan agar panitia penyelenggara, sebagai pihak yang mengundang, dapat berpikir ulang sebelum mengajak atlet Israel. Pramono berpendapat tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam situasi saat ini. Selain itu, kehadiran kontingen Israel dikhawatirkan dapat memicu kemarahan publik.
     
    “Organisasi yang mengundang harus berpikir seribu kali dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.
     
    Pramono juga menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai nasib warga Palestina.
     
    “Apapun yang terjadi di Gaza memorinya itu melekat di kita semua, apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah klir, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata dia.
     
    Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 dijadwalkan berlangsung pada 19-25 Oktober. Sebanyak 86 negara dan lebih dari 600 atlet akan berpartisipasi dalam ajang bergengsi tersebut.
     
    Acara ini juga menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya sekaligus negara Asia Tenggara pertama yang menyelenggarakan kejuaraan tersebut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Setelah Kemenkeu, DKI tunggu restu Kemendagri soal Jakarta Fund

    Setelah Kemenkeu, DKI tunggu restu Kemendagri soal Jakarta Fund

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menjalankan Jakarta Collaboration Fund.

    Pramono menjelaskan, Jakarta Fund disiapkan guna menambah sumber pendapatan daerah setelah Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

    “Untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemendagri,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya pada saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Balai Kota pada Selasa (7/10), ia telah menyatakan dukungannya terhadap Jakarta Fund.

    Menurut Pramono, Jakarta Collaboration Fund tidak hanya diperuntukkan bagi investasi di ibu kota, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk daerah lain.

    Pramono menekankan, pemangkasan DBH harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan kreatif atau Alternative financing.

    Selain Jakarta Fund, Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).

    “Alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Banyak instrumen yang selama ini belum terkelola secara baik akan kita gunakan,” ujarnya.

    Meski APBD Jakarta menurun, Pramono menegaskan program prioritas masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program pemutihan ijazah tidak akan dipangkas meski ruang fiskal semakin terbatas.

    Sebelumnya, Jakarta Collaboration Fund merupakan program yang direncanakan oleh pasangan Pramo Anung-Rano Karno sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024.

    Pramono menjelaskan Jakarta Collaboration Fund adalah gagasan atau inisiatif pembiayaan inovatif yang dirancang oleh Pemprov DKI Jakarta agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional (pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

    Itu artinya, berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta. Pendekatan ini juga membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono: Tak peduli skor, yang penting Indonesia menang

    Pramono: Tak peduli skor, yang penting Indonesia menang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo optimistis Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa meraih kemenangan saat menghadapi Arab Saudi pada laga Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion King Abdullah Sport City Stadium, Rabu (8/10) waktu setempat atau Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

    Pramono mengaku tak peduli berapa pun skor yang akan didapatkan Indonesia. Ia hanya ingin, Indonesia dapat menang melawan Arab Saudi.

    “Bismilah, Indonesia menang. Pokoknya menang saja. Berapa saja enggak peduli,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono sangat mengharapkan Timnas Sepak Bola Indonesia bisa menang malam ini.

    Jika nantinya Indonesia bisa menang, menurut Pramono hal ini akan menjadi kado bagi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang baru saja menjabat.

    “Bismillah Indonesia menang. Supaya jadi kado buat Pak Erick yang jadi Menpora baru,” kata Pramono.

    Adapun laga Arab Saudi vs Indonesia akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Kamis (9/10) dini hari waktu Indonesia. Kick-off pertandingan dijadwalkan pukul 00.15 WIB.

    Pertemuan ini menjadi salah satu laga penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang melaju ke putaran selanjutnya dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Dalam dua laga terakhir melawan tim berjuluk Green Falcons atau Elang Hijau, Tim Garuda memiliki catatan positif. Pertama, menahan 1-1 di Jeddah, kemudian menang 2-0 di Senayan pada tahun lalu.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI terima bantuan satu unit ambulans listrik dari Yayasan LINE

    DKI terima bantuan satu unit ambulans listrik dari Yayasan LINE

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerima bantuan satu unit ambulans listrik pertama dari Yayasan Life After Mine (LINE).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, ambulans listrik tersebut akan segera dioperasikan di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta.

    “Hari ini Pemerintah DKI Jakarta menerima satu unit ambulans dari Yayasan LINE. Ini istimewa karena menjadi ambulans yang menggunakan listrik pertama kali. Tahun depan kami akan menambah lima unit lagi,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Saat ini, kata dia, Pemprov DKI sudah memiliki layanan antar-jemput pasien, khususnya bagi warga lanjut usia dan masyarakat dengan keterbatasan fisik.

    Dengan hadirnya ambulans listrik, ia berharap pelayanan menjadi lebih efisien sekaligus ramah lingkungan.

    “Mudah-mudahan dalam pengoperasian ambulans ini di lapangan tidak ada permasalahan,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan LINE, Mochammad Bihar menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yayasan untuk menghadirkan dampak nyata di bidang kesehatan publik.

    “Donasi ambulans listrik ini kami harapkan dapat memperkuat layanan kesehatan darurat sekaligus menginspirasi penggunaan energi bersih di sektor publik. Kami percaya kolaborasi lintas sektor adalah kunci mempercepat transisi menuju kota yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Bihar.

    Ke depan, Yayasan LINE akan terus membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjalankan program CSR yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat.

    Diketahui, unit ambulans listrik yang diserahkan kepada Pemprov Jakarta itu memiliki spesifikasi baterai 50 kWh dengan jarak tempuh hingga 250 kilometer dalam satu kali pengisian daya.

    Unit ini dilengkapi dengan peralatan medis darurat seperti defibrillator (alat kejut jantung), tabung oksigen, kotak P3K, dan sistem pendingin hemat energi.

    Bihar mengatakan, dengan sistem penggerak listrik sepenuhnya, ambulans ini beroperasi tanpa emisi karbon-selaras dengan komitmen Jakarta menuju transisi energi hijau.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Alasan Pramono Tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran Megapolitan 8 Oktober 2025

    Ini Alasan Pramono Tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran Megapolitan 8 Oktober 2025

    Ini Alasan Pramono Tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan dirinya tidak ikut bersama para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
    Menurut Pramono, keputusan tersebut sudah final karena sudah masuk dalam Undang-Undang APBN yang disahkan oleh DPR. Dengan demikian, tidak ada ruang lagi untuk memperdebatkan hal itu.
    “Kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi inikan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, Disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Meski demikian, Pramono tidak menampik kebijakan pemangkasan anggaran akan memberatkan daerah, termasuk Jakarta. Namun ia menegaskan tidak ingin menyalahkan pihak manapun.
    “Saya tidak menyalahkan siapapun termasuk para gubernur, Menurut saya memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat,” lanjut Pramono.
    Alih-alih protes, Pramono mengaku ingin menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan lain di luar TKD.
    Pramono menekankan pemangkasan DBH harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
    Selain obligasi dan
    collaboration fund
    , Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).
    Pramono juga menegaskan ada program yang tidak boleh dikurangi sedikitpun meski anggaran Jakarta terpangkas, yakni program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
    “Tapi yang jelas semangat saya tidak berubah untuk membangun Jakarta dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU, termasuk pemutihan ijazah,” ujar Pramono.
    Sebelumnya, sebanyak 18 kepala daerah anggota APPSI mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/10/2025), untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemotongan TKD tahun 2026.
    Mereka menilai kebijakan itu bakal menekan pembangunan di daerah dan menyulitkan pemerintah provinsi membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    Pertemuan itu dihadiri gubernur dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
    Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, salah satu juru bicara, mengatakan pemotongan anggaran rata-rata mencapai 20–30 persen di level provinsi, bahkan di tingkat kabupaten ada yang hingga 60–70 persen.
    “Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ucap Sherly.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Menlu Sugiono Buka Suara Soal Atlet Israel Ikut Kejuaraan Senam 2025 di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi kabar terkait keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta.

    Dia menyebut bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono dikutip dari Antara, Rabu (9/10/2025).

    Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri terus memantau perkembangan isu tersebut, namun hingga saat ini belum ada permintaan resmi kepada kementerian untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Dia menyebut keputusan mengenai penerbitan visa bagi peserta ajang olahraga internasional bukan merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, melainkan berada di tangan pihak imigrasi.

    Oleh karena itu, Kemenlu belum memiliki dasar untuk mengambil langkah lanjutan.

    “Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin,” kata Sugiono.

    “Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri … kan ini mengeluarkan visa itu kan dari Imigrasi” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

  • Bank Jakarta Serap Rp 20 T Dana Pemerintah Pusat, Dipakai untuk Ini

    Bank Jakarta Serap Rp 20 T Dana Pemerintah Pusat, Dipakai untuk Ini

    Jakarta –

    Bank Jakarta menyambut baik rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) di Bank Jakarta. Diperkirakan nilainya mencapai Rp 10-20 triliun.

    Manejemen Bank Jakarta menegaskan penempatan dana tersebut bukanlah bentuk permohonan tambahan likuiditas dari Bank Jakarta. Menurutnya, saat ini posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR yang terjaga.

    Manajemen memandang, penempatan dana tersebut sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan strategis pemerintah terhadap peran Bank Jakarta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Penempatan dana pemerintah pusat akan menjadi stimulus positif yang dapat mengakselerasi fungsi intermediasi, terutama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, perdagangan, industri, dan sektor jasa yang berkontribusi langsung terhadap ekonomi daerah,” tulis manajemen dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

    Bank Jakarta menyampaikan siap untuk melaksanakan amanah tersebut secara profesional dan prudent, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan regulator dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

    “Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap penyaluran kredit memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi Jakarta,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) di Bank Jakarta. Rencana itu disampaikan usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10).

    Purbaya sudah menempatkan Rp 200 triliun di lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sejak 12 September 2025. Selanjutnya, ia juga berencana untuk menempatkan dana di Bank Jakarta.

    “Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta, saya taruh di Himbara yang Rp 200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” kata Purbaya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Purbaya mengaku sudah memastikan ke Pramono agar Bank Jakarta bisa menyerap dana tersebut. Dia berharap uang pemerintah yang ditempatkan itu bisa disalurkan sebagai kredit ke UMKM dan industri lain di Jakarta.

    “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit, panik terusnya ‘waduh nggak bisa salurkan’. Kata Pak Gubernur bisa,” ucap Purbaya.

    (ara/ara)

  • Gub DKI minta maaf soal kemungkinan tak ada lowongan PJLP tahun depan

    Gub DKI minta maaf soal kemungkinan tak ada lowongan PJLP tahun depan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo minta maaf soal kemungkinan tak dibukanya peluang lowongan kerja bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk tahun depan karena adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah ini sehingga mempengaruhi jumlah anggaran.

    “Kita lihat, tentunya nanti ruang fiskal kita pasti akan semakin berkurang. Kalau ruang fiskalnya nggak ada, mohon maaf, pasti juga nggak bisa membuka untuk PJLP yang baru. Ya, itu kondisi yang harus ditanggung,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Sekarang ini, lanjutnya, pihaknya sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan perekrutan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).

    “Dan saya sudah memutuskan. Untuk PPSU saya sudah meminta tanggal 10 Oktober ini untuk ditandatangani. Kemudian yang nanti untuk Damkar, segera ditandatangani. Sehingga semuanya harus selesai di tahun ini, termasuk pasukan putih dan sebagainya,” kata Pramono.

    Dengan demikian, Pramono menjelaskan perekrutan PJLP tahun 2025 dipastikan akan segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Namun untuk tahun depan, Pramono menekankan Jakarta belum bisa memastikan apakah akan kembali dibuka lowongan atau tidak.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan melakukan evaluasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta jika perekonomian sudah membaik pada triwulan kedua 2026.

    “Ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang lain meningkat, menjelang pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” kata Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).

    Purbaya menjelaskan, pengurangan dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta itu dilakukan karena adanya keterbatasan dari sisi fiskal.

    Sehingga dengan adanya pengurangan ini, anggaran DKI Jakarta yang sebelumnya sebesar Rp95,3 triliun akan menurun hingga sekitar Rp79 triliun.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini alasan Pramono tak ikut APPSI ke Kemenkeu bahas TKD dan DBH

    Ini alasan Pramono tak ikut APPSI ke Kemenkeu bahas TKD dan DBH

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan DKI Jakarta sudah menerima keputusan pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat sehingga dirinya tak ikut Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk menyambangi kantor Kementerian Keuangan guna membahas hal itu lagi.

    “Seperti yang saya sampaikan di depan Pak Menteri Purbaya bahwa kalau sudah menjadi keputusan. Apalagi ini sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN. Disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Selain itu, menurut Pramono Jakarta merupakan panutan bagi daerah lain terkait anggaran.

    Apalagi, lanjut Pramono, Jakarta selama ini sangat terbuka terhadap anggaran.

    Karena itu, lanjut dia, Jakarta menerima keputusan dari pemerintah pusat karena pasti sudah memperhitungkan secara matang sebelum memutuskan kebijakan itu.

    “Saya tidak menyalahkan siapa pun termasuk para Gubernur. Menurut saya memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat. Tetapi saya akan menggunakan momentum ini untuk melakukan pembiayaan kreatif,” ujar Pramono.

    Salah satu upaya Jakarta melakukan pembiayaan kreatif (creative financing) adalah dengan meminta izin Kementerian Keuangan untuk menjalankan Jakarta Collaboration Fund.

    Saat kedatangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadera ke Balai Kota pada Rabu (7/10), ia langsung memberikan dukungan kepada Jakarta untuk menjalankan Jakarta Fund.

    “Tapi yang jelas semangat saya, tak berubah untuk membangun Jakarta. Dan yang tidak boleh dikurangi sesen pun adalah yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Karena ini untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu, termasuk untuk pemutihan ijazah,” kata Pramono.

    Sebelumnya, pada Selasa (7/10), beberapa pemimpin daerah menyambangi kantor Kementerian Keuangan untuk membicarakan pengurangan TKD dan DBH dengan Purbaya.

    Pemimpin daerah yang hadir di antaranya adalah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono pun berharap, pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

    “Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Pramono menekankan, hal ini dikarenakan memori tentang apa yang terjadi di Gaza masih sangat melekat di masyarakat sehingga, kehadiran atlet tersebut bisa memicu amarah publik.

    “Kita, apalagi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah ‘clear’, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

    Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

    “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

    Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, kata dia, Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

    Hal itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.