Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Sentilan Purbaya dan Pembelaan Pramono soal Dana Mengendap di Bank Megapolitan 23 Oktober 2025

    Sentilan Purbaya dan Pembelaan Pramono soal Dana Mengendap di Bank Megapolitan 23 Oktober 2025

    Sentilan Purbaya dan Pembelaan Pramono soal Dana Mengendap di Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp 234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.
    Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun.
    Lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.
    “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.
    “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata dia.
    Maka dari itu, Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat belanja agar uang tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
    “Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ucap dia.
    Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan informasi yang disampaikan oleh Purbaya.
    Namun, ia menegaskan dana itu bukan “uang tidur”, melainkan memang disiapkan untuk kebutuhan belanja daerah menjelang akhir tahun.
    “Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Pola pengeluaran atau pembayaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta memang selalu meningkat di penghujung tahun.
    Kondisi ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi pola tahunan yang berulang.
    “Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun, di tahun 2024, 18 triliun,” kata Pramono.
    Untuk itu, dana Rp 14,6 triliun yang kini tersimpan di bank akan digunakan pada November dan Desember 2025 untuk membayar berbagai kegiatan proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa yang sudah berjalan.
    “Memang selalu di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan jasa dan barang dan juga fisik itu pembayarannya selalu di bulan November dan di bulan Desember,” ucap Pramono.
    Pramono menegaskan, dana tersebut bukan untuk deposito atau disimpan tanpa tujuan.
    Dana itu sudah dialokasikan secara jelas untuk kebutuhan pembangunan dan pembayaran kontrak yang jatuh tempo di kuartal keempat. Sehingga pembayaran dilakukan menjelang tutup tahun anggaran.
    “Benar ada (dananya), tetapi di Jakarta bukan untuk menjadi deposito atau disimpan begitu saja. Ini semata-mata untuk persiapan menyelesaikan (pembayaran proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa),” kata Pramono.
    Di sisi lain, Pramono memastikan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta berada dalam posisi yang sehat.
    Ia mengatakan, realisasi penerimaan pajak daerah hingga saat ini telah melampaui target yang ditetapkan.
    “Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waswas Gara-gara Lahan Makam di Jakarta Terbatas

    Waswas Gara-gara Lahan Makam di Jakarta Terbatas

    Jakarta –

    Tempat pemakaman di sejumlah wilayah Jakarta semakin penuh dan menjadi masalah. Bahkan ada pemakaman yang tidak menerima makam baru dan hanya menerima sistem tumpang.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menggelar rapat khusus membahas persoalan pemakanan yang kian penuh. Rapat rencananya digelar pekan depan.

    “Kami sudah berkomunikasi, dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan kita akan rapat khusus mengenai pemakaman di Jakarta,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, kini tengah mengumpulkan data mengenai kapasitas dan ketersediaan lahan di seluruh TPU dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Langkah tersebut diambil agar pihaknya dapat menentukan arah kebijakan ke depan.

    “Mengenai angkanya nanti Dinas Pertamanan yang akan sampaikan. Nanti kalau sudah detail saya akan jawab lagi,” ungkapnya.

    Opsi Pemakaman Bertingkat

    Pemprov DKI Jakarta diketahui tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan di Ibu Kota. Pramono menilai persoalan ketersediaan lahan pemakaman menjadi salah satu tantangan yang kini dihadapi Jakarta.

    “Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat,” ujar Pramono.

    Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan opsi membuka lahan pemakaman baru di luar wilayah Jakarta. Namun, keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut akan ditentukan setelah kajian teknis dan hukum selesai dilakukan.

    “Beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman di luar Jakarta. Sekarang sedang kami pikirkan, dan sebentar lagi akan saya putuskan,” jelasnya.

    69 dari 80 TPU di Jakarta Penuh

    Terpisah, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) DKI Jakarta Fajar Sauri mengungkapkan 69 dari 80 TPU di Jakarta penuh. Sebagian besar menerapkan sistem pemakaman tumpang atau makam keluarga.

    “Dari 80 lokasi TPU yang tersebar di 5 wilayah DKI, 69 TPU sudah penuh dan hanya menerima pelayanan makam tumpang,” ujar Fajar saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/10/2025).

    Fajar menjelaskan, sistem makam tumpang dilakukan dalam satu liang lahad keluarga. Menurutnya, makam tumpang dinilai cukup efektif menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan lahan pemakaman di Ibu Kota.

    Jakarta memiliki sekitar 118.348 petak makam yang tersebar di 11 TPU dengan kapasitas tersisa. Dengan rata-rata pemakaman mencapai 100 jenazah per hari, Fajar memperkirakan ketersediaan lahan tersebut hanya akan bertahan sekitar tiga tahun ke depan.

    Adapun TPU yang masih memiliki lahan makam antara lain TPU Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Cipinang Besar (Jakarta Timur), Rorotan (Jakarta Utara), Tanah Kusir dan Srengseng Sawah (Jakarta Selatan), Kampung Kandang (Jakarta Selatan), serta Tegal Alur dan Pengadungan (Jakarta Barat).

    Di sisi lain, Fajar menjelaskan, kendala utama menambah lahan makam di Jakarta adalah penolakan warga terhadap keberadaan TPU di lingkungan tempat tinggal mereka.

    “Kita sudah memiliki beberapa rencana pembebasan lahan, namun sering terkendala karena adanya penolakan masyarakat,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 3

    (dek/dek)

  • Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

    Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

    Gebrakan Gen Z di Penjaringan: Pilih Jadi LMK demi Bisa Bantu Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Endang Wijaya Diharja (23), rela meninggalkan cita-citanya menjadi guru demi bisa mengabdi ke masyarakat. 
    Pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana olahraga ini memilih menjabat sebagai Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak satu tahun lalu.
    “Awal mulanya (jadi LMK) karena sering membantu masyarakat, jadi kaya pengin lebih aktif lagi di masyarakat, terus sebelumnya kan melihat abang jadi LMK, saya lihat oh begini jadi LMK buat membantu masyarakat. Akhirnya, ya, udah kita coba memberanikan mencalonkan diri sebagai LMK dengan tujuan membantu masyarakat,” ujar Endang saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
    Meski mengikuti jejak kakaknya, Endang memastikan jabatan LMK yang diperolehnya karena dipilih oleh warga secara murni.
    Bahkan, perolehan suara Endang mampu mengalahkan satu-satunya saingannya yang merupakan orang berpengalaman sebagai pengurus RW.
    “Kalau waktu itu saya menang telak, jadi mutlak. Kalau saya lihat calon nomor dua hanya 20 suara kalau saya sekitar hampir 80 suara,” kata Endang.
    Suara-suara itu Endang peroleh dari perwakilan warga yang datang.
    “Kalau LMK itu dipilihnya satu RT perwakilan tujuh orang, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, sama pemuda,” ucap Endang.
    Keputusan Endang menjadi LMK RW 13 ternyata tak selalu disambut baik oleh semua warga.
    Sebagian warga justru meragukan hingga mengucilkan Endang sebagai LMK karena usianya masih muda dan belum berpengalaman.
    “Itu berawal saya mencalonkan diri sebagai LMK, saya dikucilin kadang gini ‘si Endang bisa apa sih?’ Satu belum pengalaman, usianya masih muda, belum tahu apa-apa,” ujar Endang.
    Meski begitu, Endang pantang menyerah dan tetap nekat menjabat sebagai LMK karena ingin mengabdi ke masyarakat dan lingkungan.
    Hampir satu tahun menjadi LMK, berbagai gebrakan telah dilakukan Endang untuk membuktikan bahwa usia muda bukan menjadi halangan untuknya melakukan hal baik bagi masyarakat.
    Endang telah melaksanakan berbagai program untuk warga selama menjabat sebagai LMK.
    Pertama, Endang telah membantu lima warga menebus ijazahnya yang tertahan di sekolah karena keterbatasan biaya.
    “Untuk sekarang ini gebrakannya saya sudah mengadvokasi penebusan ijazah Alhamdulillah sudah terbantu lima siswa,” ungkap Endang.
    Endang sebagai perantara agar kelima warganya bisa merasakan program dari Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait penebusan ijazah gratis yang dibantu lewat Badan Amal dan Zakat Nasional (Baznas).
    Kedua, sebagai LMK Endang juga tak segan menjadi donatur berbagai kegiatan warga.
    Seperti ketika perayaan 17 Agustus, Endang memberikan bantuan air mineral dan uang untuk membeli hadiah ke semua RT.
    Lalu, setiap kerja bakti, Endang rela keluar modal untuk membeli air mineral, karung, hingga memberikan uang lelah bagi warga.
    Ke depannya, Endang akan menggelar event besar berupa Jalan Sehat bersama Wali Kota Jakarta Utara dan anggota DPRD Jakarta, Minggu (26/10/2025).
    Dalam acara itu, Endang juga telah menyediakan berbagai hadiah, yang dibeli dengan uang pribadinya.
    “Alhamdulillah, doorprizenya itu dari saya pribadi sebagai LMK, kaya mesin cuci, televisi, kulkas, dispenser pokoknya perlengkapan rumah tangga,” kata Endang.
    Selain itu, ada pula program futsal bernama Piala Gen Z untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.
    Berbagai kegiatan yang dilakukan Endang untuk masyarakat sebagian besar menggunakan dana operasional yang diterimanya.
    Dalam satu bulan, Endang mendapat dana operasional sebesar Rp 2,5 juta.
    “Jadi selama ini operasional yang saya dapat, saya kembalikan ke warga. Saya operasionalnya dapat per bulan Rp 2,5 juta dan itu dari warga untuk warga,” ucap Endang.
    Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Endang masih memiliki usaha yang bisa diandalkan. Sehingga, dana operasional yang didapat sebagai LMK tak sepeser pun digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Alhamdulillah kebetulan keluarga masih memiliki usaha, sedikit-sedikit ada rezeki, selama kita membantu masyarakat rezeki ada aja,” ujar Endang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Sebut APBD DKI Mengendap Rp14,6 Triliun, Pramono: Betul 1000%

    Purbaya Sebut APBD DKI Mengendap Rp14,6 Triliun, Pramono: Betul 1000%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun di Bank Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI yang tersimpan di Bank Jakarta. Menurutnya, dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi pola pembayaran APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di akhir tahun. 

    “Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000%, bukan 100%, tapi 1.000%. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menegaskan dana mengendap bukan dimaksudkan untuk keuntungan melalui bunga, melainkan adanya akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir.

    “Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir,” kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025),

    Dia menjelaskan, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov DKI cenderung meningkat di bulan November dan diprediksi menurun pada Desember. Alasan adanya penyusutan karena pembayaran meningkat dalam dua bulan terakhir.

    “Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun,” jelasnya.

    Michael menyampaikan, perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick wins melalui APBD-P 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. 

    Hal ini juga tidak lepas dari upaya Gubernur Jakarta yang telah meningkatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan percepatan, penyerapan anggaran, khususnya terutama belanja prioritas dengan alokasi besar.

    Michael menyampaikan bahwa Pemprov DKI berjanji mendorong penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Upaya yang dilakukan, katanya, melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. 

    Menteri Keuangan Purbaya menerangkan dana yang “parkir” jelang akhir tahun digunakan untuk membayar kontraktor yang menjalankan pembangunan daerah. Namun, uang dari pemda-pemda itu tidak dihimpun di BPD masing-masing, melainkan di bank yang ada di pusat ibu kota.

    “Tapi katanya daerahnya menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan [bank] daerahnya gak ada uang jadinya, bank-nya enggak bisa muterin, enggak meminjamkan [ke debitur] di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyalurkan ke businessman atau pelaku usaha di kawasan itu,” ujar Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

  • Aktivis Muda ingatkan calon Sekda DKI harus memiliki integritas

    Aktivis Muda ingatkan calon Sekda DKI harus memiliki integritas

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni mengingatkan bahwa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta harus memiliki rekam jejak dan integritas sebagai motor penggerak birokasi di lingkungan Pemprov DKI.

    “Mas Pram (Pramono) perlu memperhatikan betul rekam jejak para calon Sekda. Jabatan ini bukan sekadar administratif, tapi menentukan wajah pemerintahan dan pelayanan publik di Jakarta,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, ia pun mempercayakan sepenuhnya proses penentuan Sekda DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno menyusul berakhirnya masa tugas Marullah Matali pada November 2025.

    Dia meyakini Pramono dan Rano (Bang Doel) memiliki kemampuan dan integritas untuk memilih figur terbaik dalam mengisi posisi strategis tersebut.

    “Kami percaya Mas Pram dan Bang Doel sudah memiliki pertimbangan yang matang dan objektif. Sekda DKI bukan jabatan politis, tetapi soal profesionalitas dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan serta kelancaran program pembangunan di Jakarta,” paparnya.

    Dia juga menekankan pentingnya posisi Sekda DKI Jakarta sebagai motor penggerak birokrasi dan penjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.

    Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan adanya potensi intervensi atau dorongan dari kelompok-kelompok tertentu dalam proses penjaringan calon sekda.

    Disebutkannya, berdasarkan pemantauan PB KAMI, sudah mulai muncul indikasi pengusulan nama-nama dari kelompok aktivis maupun LSM yang kuat diduga memiliki kepentingan tertentu.

    “Kami mengingatkan agar proses ini tidak diseret ke arah lobi-lobi kelompok. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menitipkan nama melalui jalur tidak resmi. Sekda harus netral, profesional dan fokus pada pelayanan publik,” ujar Sultoni.

    PB KAMI pun siap mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepanjang dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip meritokrasi (pengelolaan SDM sesuai kompetensi dan kualifikasi).

    “Terpenting adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan tidak tersendat dan pelayanan kepada warga Jakarta tetap optimal. Jangan ada dikotomi alumni IPDN, sipil, atau ASN pendatang di Pemprov DKI. Semua harus didukung dan bersatu untuk Jakarta yang lebih baik,” katanya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DBH dipotong Rp15 triliun, Rano: DKI tak lakukan protes

    DBH dipotong Rp15 triliun, Rano: DKI tak lakukan protes

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan Pemprov DKI tidak melakukan protes kepada pemerintah pusat, meski dana bagi hasil (DBH) dipotong hingga Rp15 triliun lebih.

    “Kami tidak protes ke pemerintah pusat meski uang hilang hampir Rp16 triliun. Kami berupaya mencari sumber anggaran dari sektor ekonomi kreatif,” kata Rano dalam “Policy Discussion -Jakarta Economic Forum” (JEC) 2025 di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu.

    Rano mengaku ditugaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung keliling benua Eropa menuju empat negara untuk mencari peluang dalam meningkatkan anggaran daerah melalui kegiatan ekonomi kreatif.

    “Jakarta berupaya angkat industri ekonomi kreatif terutama sub sektor ekonomi kreatif di bidang film,” kata dia.

    Pemprov DKI Jakarta pun berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif dan berkelanjutan. Namun, hal tersebut harus diwujudkan melalui sinergi pemerintah dengan pelaku usaha yang terintegrasi dan mendukung ekosistem ekonomoi kreatif berjalan inovasi.

    “Satu yang menjadi prioritas saat ini adalah sektor di bidang MICE (Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition),” kata dia.

    Apalagi Jakarta sepanjang 2025 telah menggelar tujuh kegiatan kreatif seperti Festival Bandeng Rawa Belong, Jakarta Fashion Week, Jakarta Film Week dan lainnya.

    Selain itu pada triwulan kedua tahun 2025 ekonomi Jakarta ditopang akomodasi, makan, minum di angka 9,71 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

    “Capaian ini yang tertinggi sejak 2021 dan ini tidak hanya sebagai penggerak utama perekonomian tapi juga magnet investasi yang memperkokoh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Rano.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono soroti peran santri sebagai penjaga moral bangsa

    Pramono soroti peran santri sebagai penjaga moral bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti soal pentingnya peran santri sebagai penjaga moral bangsa sekaligus motor penggerak peradaban dunia dalam peringatan Hari Santri 2025 di Balai Kota DKI Jakarta.

    “Hari Santri lahir dari napas perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” kata Pramono saat menyampaikan sambutan peringatan Hari Santri di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pada peringatan bertema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia” itu, Pramono menekankan, peringatan Hari Santri tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum meneguhkan kembali jati diri santri sebagai agen perdamaian, pelopor kemajuan, dan benteng moral bangsa.

    “Santri memiliki enam kekuatan utama, yaitu iman, ilmu, amal, akhlak, persatuan, dan perjuangan. Enam hal ini harus terus dijaga sebagai landasan dalam mengawal kemajuan bangsa dan Kota Jakarta,” papar Pramono.

    Menurutnya, dengan berbekal kekuatan tersebut, santri tampil sebagai generasi kreatif, inovatif, dan menjadi motor penggerak pembangunan, baik di tingkat kota maupun nasional.

    Dalam kesempatan itu, Pramono berpesan kepada seluruh santri yang hadir agar mereka dapat menerapkan iman, ilmu, amal dan akhlak. Selain itu, para santri juga harus bersikap guyub, rukun, dan menjaga persatuan.

    Dikatakannya, Jakarta tengah bertransformasi menjadi Top 50 Global City pada 2030. Kemajuan Jakarta tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia.

    “Kami terus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Saya yakin pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Setiap anak Jakarta harus memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan, tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi,” ujarnya.

    Dia pun mengapresiasi perkembangan pesantren yang kini berperan aktif sebagai subjek pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan. Pesantren telah menjadi pusat pembentukan karakter, kemandirian, dan pelatihan keterampilan yang mampu mencetak pelaku ekonomi kreatif masa depan.

    Oleh karena itu, dia meminta agar para santri senantiasa menyiapkan diri menjadi generasi pemimpin masa depan yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan berakhlak luhur.

    “Semoga Hari Santri ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat juang dan meneguhkan jati diri santri sebagai generasi pembawa kemajuan bangsa dan negara ke pentas dunia, dengan identitas keislaman yang rahmatan lil ‘alamin,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono resmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Dukuh Atas

    Pramono resmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Dukuh Atas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas, Jakarta Pusat untuk mempermudah para pengguna moda transportasi publik, komuter, pekerja, dan warga sekitar dalam mengakses layanan kesehatan.

    “Saya sangat berbahagia hari ini bisa menambah fasilitas baru di MRT untuk pengecekan kesehatan secara cepat. Kehadiran klinik ini merupakan langkah nyata menghadirkan layanan kesehatan yang dekat, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu.

    “Bunda Clinic” merupakan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT Bundamedik Tbk, yang menghadirkan inovasi layanan kesehatan di kawasan integrasi transportasi publik Jakarta.

    Menurutnya, lokasi klinik sangat strategis karena kawasan Dukuh Atas merupakan titik pertemuan berbagai moda transportasi yang menghubungkan MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan jaringan BRT.

    Data MRT Jakarta mencatat lebih dari 122.000 pengguna memanfaatkan moda transportasi umum terintegrasi di kawasan ini setiap hari.

    “Kesehatan masyarakat adalah pondasi utama kualitas hidup perkotaan. Klinik ini bukan sekadar fasilitas kesehatan baru, tetapi simbol perubahan paradigma bahwa mobilitas dan kesehatan dapat berjalan beriringan,” kata Pramono.

    Dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, kehadiran “Bunda Clinic” MRT Dukuh Atas menjadi terobosan dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga Jakarta.

    Pramono berharap, kehadiran “Bunda Clinic” menjadi model layanan kesehatan perkotaan yang bisa direplikasi di berbagai stasiun transportasi publik strategis lainnya di Jakarta.

    “Inilah contoh bagaimana kita membangun kota yang berpusat pada manusia dan mendukung penerapan konsep Fifteen-Minute City, di mana warga dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat,” ujar Pramono.

    Pramono pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan layanan ini. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat, inklusif, dan berdaya saing,” katanya.

    Sementara itu, Komisaris Utama PT Bundamedik Tbk, Dr. dr. Ivan Rizal Sini, menyampaikan, klinik ini menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan umum, medical check-up, layanan “wellness”, hingga infus vitamin untuk menjaga stamina.

    Dalam momentum peresmian ini, RS Bunda juga menyediakan 100 mini medical check-up gratis bagi pengguna MRT.

    “Kami ingin masyarakat bisa dengan mudah mengetahui kondisi kesehatannya. Misalnya, ketika seseorang ingin tahu kadar gula atau tekanan darahnya, cukup datang ke klinik ini dan langsung bisa diperiksa dengan cepat,” jelas Ivan.

    Ivan menambahkan, Bunda Clinic MRT Dukuh Atas merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PT Bundamedik untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ekosistem kota sehat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus Mirip COVID, Pramono Sebut Tak Bakal Jadi Pandemi

    Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus Mirip COVID, Pramono Sebut Tak Bakal Jadi Pandemi

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa Ibu Kota tak akan ‘dihantam’ pandemi COVID-19 lagi. Ini setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta merilis data lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mirip COVID-19.

    “Yang pertama mengenai COVID-19 dan Influenza, kalau di Jakarta saya pastikan bukan menjadi pandemi,” kata Pramono kepada awak media di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    “Memang ada 1-2 (kasus COVID-19 di DKI) dan saat ini COVID-19 seperti flu. Memang ada beberapa yang akhirnya (dirawat) di Puskesmas, ada yang di rumah sakit dan mereka segera bisa disembuhkan,” sambungnya.

    Meskipun gejala-gejala infeksi yang muncul mirip dengan COVID-19, Pramono mengatakan situasi ini masih bisa dikendalikan.

    ISPA Banyak Dialami Balita

    Senada, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, dr Ovi Norfiana mengatakan kasus ISPA tercatat banyak dialami oleh balita.

    “Memang, data ISPA di DKI Jakarta saat ini ada peningkatan. Mayoritas memang terjadi pada kelompok balita ya,” kata dr Ovi.

    Sementara itu, untuk kasus COVID-19 di DKI kasusnya menurun.

    “Positivity rate-nya itu di kisaran 4,65 persen tertinggi ya. Tapi kisaran rata-rata di 0,43 persen. Jadi angka positivity ini masih di bawah batas aman 5 persen yang ditetapkan WHO, untuk COVID ya,” katanya.

    Kasus ISPA Tinggi di Puskesmas

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan ISPA saat ini menjadi penyakit dengan jumlah kunjungan tertinggi di puskesmas. Penularan penyakit ini, kata Ani, sangat mudah terjadi melalui percikan droplet dan partikel aerosol di udara.

    “Total kasus ISPA di DKI Jakarta hingga Oktober 2025 sebesar 1.966.308. Peningkatan kasus terlihat mulai bulan Juli,” kata Ani kepada detikcom Kamis (16/10/2025).

    Selain di tengah cuaca yang tak menentu dan polusi udara, peningkatan kasus ISPA disebut Ani juga bisa berkaitan dengan imunitas yang turun di masyarakat. Adapun gejala ISPA di antaranya:

    BatukPilekSakit tenggorokanDemam

    “Gejala lainnya bisa berupa hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, bersin, dan suara serak. Pada kasus ISPA yang lebih berat, gejala dapat mencakup sesak napas, yang membutuhkan penanganan segera,” kata Ani.

    Tonton juga video “Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • DKI adakan rapat khusus bahas keterbatasan lahan pemakaman

    DKI adakan rapat khusus bahas keterbatasan lahan pemakaman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan segera menggelar rapat khusus untuk membahas solusi penanganan keterbatasan lahan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta.

    “Kami sudah berkomunikasi, dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan kita akan rapat khusus mengenai pemakaman di Jakarta,” ujar Pramono di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia mengakui bahwa memang kondisi sejumlah TPU di wilayah Jakarta mulai penuh. Saat ini Pemprov DKI tengah mengumpulkan data lengkap dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengenai kapasitas dan ketersediaan lahan di seluruh TPU.

    Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memetakan tingkat urgensi dan menentukan arah kebijakan ke depan.

    “Mengenai angkanya nanti Dinas Pertamanan yang akan sampaikan. Nanti kalau sudah detail saya akan jawab lagi,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI diketahui tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan di Ibu Kota.

    Ia menyebut persoalan ketersediaan lahan pemakaman menjadi salah satu tantangan yang kini dihadapi Jakarta seiring dengan padatnya wilayah perkotaan.

    “Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat,” kata Pramono.

    Pramono menambahkan, Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan opsi membuka lahan pemakaman baru di luar wilayah Jakarta.

    Namun, keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut akan ditentukan setelah kajian teknis dan hukum selesai dilakukan.

    Diketahui, sembilan tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta Selatan (Jaksel) tak menerima lagi makam baru karena lahan di sembilan TPU tersebut sudah penuh.

    “TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko,” kata Kepala Seksi Jalur dan Pemakaman Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, Arwin Adlin Barus.

    Arwin mengatakan sembilan dari 16 TPU di Jakarta Selatan itu kapasitasnya sudah habis sehingga dialihkan ke TPU lain.

    Pemkot Jaksel menerapkan sistem pemakaman tumpang sebagai solusinya.

    Pemakaman tumpang berarti jenazah dimakamkan dengan anggota keluarga yang sudah lebih dulu dimakamkan di TPU tersebut.

    Opsi lain yang disiapkan ialah pemakaman baru di TPU lain yang masih memiliki ketersediaan petak walaupun sudah terbatas jumlahnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.