Tag: Pramono Anung

  • Ada 9 lokasi parkir saat Jakarta Running Festival 2025 akhir pekan ini

    Ada 9 lokasi parkir saat Jakarta Running Festival 2025 akhir pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan sembilan lokasi parkir kendaraan roda dua dan roda empat di sekitar kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, saat perhelatan Jakarta Running Festival (JRF) pada 25-26 Oktober 2025.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis, merinci kesembilan lokasi itu, yakni Plaza Tenggara dengan kapasitas 150 kendaraan roda empat dan 174 kendaraan roda dua.

    Kemudian, Istora (257 kendaraan roda empat, 1.000 kendaraan roda dua), Elevated sisi Selatan (400 kendaraan roda empat, 1.500 kendaraan roda dua), dan Elevated sisi Utara (400 kendaraan roda empat, 1.500 kendaraan roda dua).

    Selanjutnya, parkir Akuatik (175 kendaraan roda empat, 250 kendaraan roda dua), Lapangan ABC (50 kendaraan roda empat, 1.305 kendaraan roda dua), dan Stadion Madya (100 kendaraan roda empat, 500 kendaraan roda dua).

    Lalu, Masjid Al-Bina (25 kendaraan roda empat, 1.000 kendaraan roda dua) dan Lapangan Softball (150 kendaraan roda empat, 500 kendaraan roda dua).

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Selasa (21/10) mengatakan JRF 2025 akan diikuti hampir oleh 30 ribu peserta dari lebih dari 50 negara.

    Dia pun berharap ke depannya semakin banyak kegiatan internasional yang digelar di Jakarta, seperti salah satunya Jakarta Innovation Days (JID) 2025 di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Selatan.

    “Mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan olahraga, seni, budaya, ekonomi kreatif, inovasi, akan membuat masyarakat semakin merasa bahwa Jakarta memang tempat yang bisa membuat mereka lebih aman-nyaman,” ucap Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APBD Rp14,6 Triliun ‘Parkir’ di Bank, Legislator DPRD DKI: Harus Dijelaskan Secara Terbuka

    APBD Rp14,6 Triliun ‘Parkir’ di Bank, Legislator DPRD DKI: Harus Dijelaskan Secara Terbuka

    JAKARTA – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mempertanyakan motif pengendapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp14,6 triliun di perbankan.

    “Sejak 2020 saya sudah berkali-kali mengingatkan, jangan terlalu asyik menaruh uang daerah di deposito. Uang publik seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan tidur di bank,” kata Lukman di Jakarta, Antara, Kamis, 23 November.

    Menurut Lukman, dana sebesar itu seharusnya tidak dibiarkan mengendap di perbankan karena berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

    “Apakah ini murni alasan teknis atau ada kepentingan di luar publik? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti potensi hubungan tidak sehat antara pejabat pengelola keuangan daerah dan pihak bank penerima deposito. Karena itu, Lukman mendesak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta menjelaskan secara rinci penempatan dana tersebut.

    “Sebagai Kepala BPKD, pejabat yang bersangkutan harus memastikan uang daerah bekerja untuk rakyat, bukan tidur di deposito. Di bank mana saja dana Rp14,6 triliun itu ditempatkan? Dalam bentuk apa? Berapa bunganya dan ke mana dialokasikan hasil bunganya?” kata Lukman.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan bahwa dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun tersebut akan digunakan untuk pembayaran proyek-proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran 2025.

    “Itu betul seribu persen (ada dana mengendap). Tetapi memang pola pembayaran APBD Jakarta biasanya melonjak di akhir tahun. Itulah yang kita persiapkan untuk pembayaran pada November dan Desember ini,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Ia mencontohkan, pada akhir 2023 dana mengendap di bank mencapai sekitar Rp16 triliun, dan pada 2024 sebesar Rp18 triliun. Pramono memastikan seluruh dana tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban pembangunan di Ibu Kota.

  • Ruang Hijau Sangat Terbatas di Daerah Padat Penduduk 

    Ruang Hijau Sangat Terbatas di Daerah Padat Penduduk 

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Taman Si Pitung Jampea di bawah kolong Jalan Tol Jampea, Jakarta Utara.

    Pramono menyebut hal ini menjadi upaya memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di tengah keterbatasan lahan perkotaan, terutama di wilayah padat penduduk.

    “Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Bapak Wali Kota agar taman seperti ini terus dibangun di tempat-tempat baru, terutama di kolong-kolong jembatan. Selain bisa dibuat mural dan karya seni, juga menjadi tempat bermain dan taman bagi masyarakat,” ujar Pramono di lokasi, Kamis, 23 Oktober.

    Menurut Pramono, Jakarta Utara menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Keterbatasan lahan menjadikan pembangunan ruang hijau tidak mudah dilakukan di area permukiman eksisting.

    Karena itu, pemanfaatan kolong jalan tol seperti di kawasan Jampea dinilai sebagai langkah inovatif untuk memperluas ruang hijau tanpa harus mengorbankan fungsi lahan lain.

    “Memang di Jakarta Utara ini salah satu problem utamanya adalah ini daerah padat penduduk, sehingga ruang terbuka hijaunya sangat terbatas. Maka keperluan yang seperti ini sangat-sangat dirasakan,” ujar dia.

    Pemprov DKI mencatat, proporsi ruang terbuka hijau di Jakarta saat ini telah mencapai lebih dari 6 persen, meningkat dari sebelumnya 5,74 persen. Meski demikian, angka itu masih jauh dari target nasional sebesar 30 persen RTH dari total luas wilayah kota.

    “Kami ingin sepanjang kolong jalan tol di Jakarta menjadi lebih hijau. Kalau ruang terbukanya makin banyak, kota kita akan semakin layak huni dan berdaya saing,” ucapnya.

    Upaya memperluas ruang terbuka hijau menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan Pemprov DKI, termasuk untuk meningkatkan kualitas udara dan memperkuat ketahanan kota terhadap perubahan iklim.

    Taman Si Pitung Jampea dibangun dengan konsep Green Active Space, yakni taman hijau aktif yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga memiliki nilai ekologis. Area taman dilengkapi vegetasi peneduh, area duduk, serta fasilitas publik seperti lapangan futsal, skatepark, playground anak, toilet umum, dan lahan parkir motor.

    “Walau berada di bawah kolong tol, keamanan dan kenyamanan pengunjung tetap menjadi prioritas. Taman ini telah dilengkapi dengan lampu penerangan dan enam titik CCTV yang beroperasi selama 24 jam,” papar Pramono.

     

  • Rano sebut Benyamin Award jadi gerakan bangun kampung di Jakarta

    Rano sebut Benyamin Award jadi gerakan bangun kampung di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebutkan Benyamin Award bukan sekadar penghargaan bagi camat, lurah, dan masyarakat, melainkan gerakan membangun kampung sebagai bagian dari strategi besar penguatan sumber daya manusia (SDM) Jakarta.

    “Kita sebenarnya sedang mengangkat martabat kampung. Meski namanya diambil dari tokoh budaya Betawi, Benyamin Sueb, namun makna dari kegiatan ini jauh lebih luas. Kita berbicara tentang bagaimana membangun manusia dari kampungnya, dari akar budaya yang menjadi jati diri kita,” ujar Rano di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan gagasan Benyamin Award lahir dari diskusinya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melihat potensi besar kampung-kampung di Jakarta sebagai pusat pertumbuhan karakter, solidaritas sosial, dan kreativitas warga.

    Menurut Rano, semangat membangun dari kampung menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan peringkat Jakarta dalam Global City Index 2025, yakni dari posisi 74 menjadi 71 dari 160 kota global di dunia.

    Dia pun berharap Benyamin Award dapat menjadi gerakan nyata dalam penataan kampung yang sehat dan berdaya dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga target Jakarta masuk 50 besar kota global dalam lima tahun ke depan dapat terwujud.

    Target tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menugaskan Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global berkelas dunia.

    Lebih lanjut, Rano mengharapkan agar semangat “Babe” Benyamin menjadi inspirasi dalam membangun Jakarta yang maju tanpa kehilangan akar budayanya.

    Dalam kesempatan itu, dia turut menekankan pentingnya tiga fondasi utama dalam pembangunan Jakarta menuju kota global, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

    Ketiga aspek tersebut, sambung dia, menjadi prioritas pemerintah daerah, bahkan di tengah penyesuaian dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

    “Fondasi SDM unggul dimulai dari pendidikan. Karena itu, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan tetap berjalan. Kalau kita bicara SDM, maka pendidikan harus menjadi pondasi utamanya,” pungkas Rano.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Tolak Atlet Israel, RI Disanksi Komite Olimpiade, Gimana Kontroversinya?

    Jakarta

    Indonesia tidak akan bisa mengajukan diri menjadi tuan rumah ajang olahraga di bawah naungan Komite Olimpiade Internasional (IOC). Ini adalah sanksi dari penyelenggara Olimpiade terhadap Indonesia, menyusul keputusan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi atlet Israel yang sedianya akan bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta, tengah Oktober lalu.

    Sikap Indonesia yang diperkuat putusan Pengadilan Arbritase Internasional dikecam IOC. Mereka menuding Indonesia melanggar prinsip dasar IOC.

    Prinsip yang dimaksud IOC menyatakan “setiap atlet, tim, dan pelatih yang memenuhi syarat harus bisa ikut serta dalam kompetisi olahraga internasional, tanpa menghadapi diskriminasi dari negara penyelenggara, sesuai Piagam Olimpiade dan prinsip antidiskriminasi, otonomi, serta netralitas politik yang menjadi rujukan Gerakan Olimpiade”.

    Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, Rabu (22/10), IOC memutuskan untuk menghentikan “segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya”.

    Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.

    AFP via Getty Images

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berkata sejak awal telah mengetahui konsekuensi ini akan ditanggung Indonesia karena menolak menerbitkan visa bagi atlet Israel.

    “Ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” tulis Erick.

    Di tengah sanksi IOC, Erick membuat klaim pemerintah Indonesia “tetap akan berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia”.

    Apa saja sikap yang diambil IOC terhadap Indonesia?

    IOC merekomendasikan seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak mengadakan kompetisi atau pertemuan di Indonesia. Rekomendasi ini hanya akan batal jika Indonesia menjamin pintu masuk bagi seluruh negara.

    Selain itu, IOC meminta Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Gimnastik Internasional untuk datang ke kantor pusat mereka di Lausanne, Swiss.

    Dalam pertemuan itu, IOC membahas persoalan atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Lebih dari itu, IOC meminta seluruh federasi olahraga internasional untuk mengadaptasi Prinsip Kualifikasi untuk Ajang Olimpiade, salah satunya menjadikan akses masuk untuk semua atlet sebagai syarat penyelenggaraan kompetisi.

    IOC dalam pusaran kontroversi

    Keterlibatan atlet Israel dalam ajang olahraga dunia menjadi kontroversi usai gelombang aksi militer negara itu ke Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Awal September lalu misalnya, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, berharap Israel dicoret dalam seluruh kompetisi olahraga internasional.

    “Israel tidak bisa terus menggunakan panggung internasional untuk mencuci citra mereka,” ujar Pedro.

    Europa Press via Getty ImagesPerdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mendesak Israel dicoret dari ajang olahraga internasional.

    Menurut Pedro, Israel semestinya menghadapi konsekuensi yang sama seperti Rusiayang tidak diperbolehkan mengikuti ajang olahraga internasional usai serangan militer mereka ke Ukraina pada 2022. Namun faktanya, tuding Pedro, IOC dan juga badan sepak bola dunia FIFA, menerapkan standar ganda kepada Israel.

    Dalam catatan lembaga riset yang berbasis di Italia, Istituto Affari Internazionali, IOC mengecam serangan militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2024. IOC lantas menjatuhkan sanksi terhadap Komite Olimpiade Rusia.

    Akibat sanksi itu, para atlet Rusia tidak hanya boleh berpartisipasi di Olimpiade 2024 dengan status atlet netraltidak mewakili dan tidak bisa mengenakan atribut serta bendera Rusia.

    Keputusan serupa juga diambil IOC pada September lalu. Mereka menyatakan hukuman serupa masih akan berlaku bagi para atlet Rusia yang bakal bertanding di Olimpiade Musim Dingin 2026.

    Istituto Affari Internazionali mempertanyakan mengapa IOC tak menjatuhkan sanksi serupa kepada Israel. Delegasi Israel disebut lembaga ini diizinkan IOC mengikuti Olimpiade 2024 “ketika militer mereka melancarkan serangan udara ke kawasan Deir al-Balah yang menewaskan setidaknya 30 orang”.

    Apa yang terjadi sebelumnya?

    Para atlet asal Israel dinyatakan tetap tidak akan bisa mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik yang berlangsung di Jakarta.

    Keputusan ini diambil Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), Selasa (14/10), menanggapi upaya banding delegasi Israel atas sikap Indonesia yang menolak menerbitkan visa untuk para pesenam Israel.

    “Permohonan untuk mengambil tindakan sementara yang mendesak telah dipertimbangkan oleh Wakil Presiden Divisi Arbitrase Banding CAS. Kedua permohonan tersebut telah ditolak,” demikian pernyataan tertulis CAS.

    Induk olahraga senam Israel sebelumnya menuntut CAS untuk memaksa Federasi Senam Internasional dan Federasi Gimnastik Indonesia “menjamin keikutsertaan tim Israel dalam kejuaraan dunia atau untuk memindahkan atau membatalkan kejuaraan dunia”.

    Isi upaya banding Israel itu diungkap juru bicara CAS kepada kantor berita AFP, 13 Oktober lalu.

    Federasi Gimnastik Israel menilai langkah Indonesia sebagai tindakan yang memalukan dan mengancam integritas olahraga internasional.

    Menanggapi langkah hukum Federasi Gimnastik Israel, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir mengatakan pihaknya tetap mempertahankan posisi politik Indonesia, tapi tetap menghormati langkah-langkah yang diambil Federasi Gimnastik Israel.

    “Indonesia sebagai negara punya aturan sendiri dan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang kami pegang terkait hal ini. Tentu, kami juga akan menghadapi gugatan ini secara terhormat,” tegas Erick Thohir melalui Instagramnya, Senin (13/10).

    Visa delegasi senam artistik Israel ditolak Indonesia

    Pemerintah Indonesia tidak memberikan visa kepada tim gimnastik Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta.

    Keputusan ini diambil setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta dan para politikus di DPR menolak kehadiran delegasi atlet senam artistik Israel.

    Keputusan terbaru pemerintah Indonesia membatalkan visa tim Israel itu diumumkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada Kompas.com, Rabu (09/10).

    “Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,” kata Agus.

    Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (10/10).

    Pemerintah Indonesia, menurut Yusril, tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.

    “Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” kata Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (09/10).

    “Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” tegasnya.

    Secara terpisah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, Pengurus Besar (PB) Persatuan Senam Indonesiadulu bernama Persani dan sekarang bernama Federasi Gimnastik Indonesia (FGI)telah mengajukan permohonan pembatalan visa seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.

    Dan menurut Agus, pihaknya mengabulkan permohonan pembatalan visa itu.

    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.

    Pemerintah, kata dia, menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.

    Rencana kehadiran kontingen Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia pada 19-25 Oktober 2025 mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

    Penolakan itu antara lain disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah politikus di DPR.

    Mereka menolak kehadiran para atlet senam artistik Israel di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan mengecam tindakan genosida Israel di Gaza.

    Pengamat hubungan internasional mengatakan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk menolak kehadiran tim Israel disebutnya “perlu dilakukan”.

    Menurut pengamat, apabila dunia bisa melarang kontingen Rusia pada berbagai ajang olahraga karena serangan terhadap Ukraina, maka “tidak boleh ada negara yang didiskriminasi”.

    “Karena itu, Israel semestinya juga tidak bisa ikut dalam pertandingan olahraga tingkat internasional,” kata pengamat.

    Sampai Kamis (09/10), belum ada sikap resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI).

    Demikian pula, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari yang juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    KOI hanya menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sikap resmi dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Sementara, Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono, Rabu (08/10), kepada wartawan di Jakarta.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Sebelumnya, media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut.

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan dunia senam oleh Federation Internationale de Gymnastique ini pada Mei 2024.

    Setelah melalui proses bidding, Indonesia dipercaya menggelar kejuaraan dunia untuk pertama kalinya.

    Kejuaraan ini juga menjadi salah satu ajang kualifikasi resmi untuk Olimpiade Los Angeles 2028.

    Apa alasan MUI menolak kedatangan atlet Israel?

    Di tengah hiruk pikuk persiapan yang tinggal menghitung hari lagi, publik bersuara terhadap keberadaan kontingen Israel dalam event ini.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mendorong seluruh pihak untuk menolak kedatangan atlet Israel.

    Penolakan itu, demikian MUI, sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Palestina dari penjajahan dan upaya genosida yang masih berlangsung.

    Media Israel yaitu Jewish News Syndicates melaporkan sebanyak enam atlet senam asal Israel telah mendaftar.

    Ameera Hariadi dari Indonesia melakukan rutinitasnya pada palang yang tidak rata selama Kualifikasi Wanita di Kejuaraan Dunia Senam Artistik-Antwerp 2023 di Antwerp Sportpaleis pada 1 Oktober 2023 di Antwerp, Belgia. (Tim Clayton/Corbis melalui Getty Images)

    Dalam laporan tersebut, badan pengurus nasional senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta.

    “Mereka sudah harusnya memboikot Israel sejak awal untuk jadi peserta, karena sudah kejadian seperti ini (genosida di Gaza). Nah, sekarang posisinya Indonesia dipertanyakan karena kita jadi tuan rumah,” ucap pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia.

    Dalam hal ini, pihak penyelenggara dan pemerintah belum menyatakan sikap terhadap situasi ini.

    Mengapa pemerintah Indonesia diminta tolak kehadiran tim Israel?

    Aksi boikot dalam situasi sekarang merupakan salah satu langkah yang signifikan dan bisa memberi tekanan pada Israel.

    Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berkata upaya boikot ini makin gencar dilakukan berbagai negara yang memberikan dukungan pada Palestina.

    Salah satu contoh, perwakilan negara yang walk out ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB di New York, AS beberapa waktu lalu merupakan bentuk tekanan.

    Penolakan masyarakat internasional terhadap warga Israel yang berkunjung ke luar negeri juga disebutnya bentuk lain penolakan.

    Ratusan pengunjuk rasa mengadakan protes di dekat Istana Negara di Jakarta, Indonesia pada 20 Maret 2023. (Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency melalui Getty Images)

    “Misal, rakyat Israel datang ke negara lain lalu ada warga negara lain marah pada Netanyahu tapi kemudian dilampiaskan ke warga Israel. Ini bentuk tekanan karena warga Israel merasa di bawah Netanyahu dengan banyak serangan ini bukannya mereka tambah selamat tapi justru makin terancam,” tutur Hikmahanto Juwana kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/10).

    “Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap kontingen dari Israel. Kita larang misalnya, maka dampaknya adalah pemerintah Israel juga harus berpikir. Ternyata negara yang Islamnya moderat seperti Indonesia, larang mereka masuk.”

    Ia juga menambahkan banyak negara yang memilih mundur atau menolak keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga.

    Sebab, alasan Israel melakukan serangan sebagai pembelaan diri tidak lagi bisa dibenarkan mengingat fakta di lapangan menunjukkan tindakan Israel sudah mengarah pada pembersihan etnis dan genosida.

    Untuk itu, Indonesia semestinya berani mengambil sikap tegas.

    Menurut dia, situasi kali ini berbeda dengan penolakan kontingen Israel pada Piala Dunia U-20 pada 2023.

    “Kalau sekarang, saya berpendapat bahwa boikot atau kita melarang Israel untuk masuk itu setuju sekali, ” katanya.

    Tindakan Israel yang membabibuta menghabisi warga Gaza, kata Hikmahanto, tidak bisa dibenarkan.

    Apabila pemerintah berdalih agar tidak ada campur tangan isu politik dalam olahraga, keputusan membiarkan kontingen Israel ikut serta dalam kejuaraan pun politis. “Mau tidak mau tercampur.”

    Hikmahanto menyampaikan tim Rusia bisa ditolak bertanding karena mengibarkan bendera perang terhadap Ukraina yang diikuti banyak negara dan berbagai federasi olahraga internasional.

    Namun kini, Israel yang lebih kejam tindakannya diperbolehkan bertanding dan diminta tidak mengaitkan dengan politik.

    “Cara tidak setuju dengan tindakan Israel di Gaza dan dukungan terhadap Palestina ya sebaiknya tim itu tidak dibolehkan untuk masuk,” ujar Hikmahanto.

    Secara terpisah, pendiri lembaga penelitian independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja berkata preseden sanksi terhadap Rusia ini harus adil juga.

    “Jangan ada negara yang didiskriminasi. Karena pelanggaran Israel sangat serius maka sepakat boikot kontingen.”

    Bagaimana sikap Federasi Gimnastik Indonesia dan KOI?

    Menanggapi polemik ini, Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia (FGI), Ita Yuliati belum merespon.

    Begitu pula dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, juga tidak menjawab pertanyaan dari BBC News Indonesia.

    Adapun pihak Komite Olahraga Indonesia (KOI) menjelaskan akan ada pernyataan yang disampaikan dalam waktu dekat terkait hal ini.

    Mengacu pada unggahan resmi FGI, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ini akan diikuti lebih 500 atlet dari 79 negara.

    Merujuk data yang diunggah di situs resmi Federation Internationale de Gymnastique, sebanyak 79 negara ini termasuk Israel.

    Ada enam atlet yang terdaftar ikut serta. Antara lain, Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Roni Shamay, Yali Shoshani, dan Lihie Raz.

    Dolgopyat merupakan pesenam andalan Israel. Ia telah menyabet medali emas di nomor floor exercise saat Olimpiade Tokyo 2020 dan medali perak di Olimpiade Paris 2024.

    Dari catatan sejarah, penolakan terhadap delegasi Israel pernah dilakukan Indonesia ketika Asian Games 1962 di Jakarta.

    Akibatnya, Indonesia dilarang mengikuti Olimpiade Tokyo 1964 oleh Komite Olimpiade Internasional.

    Keputusan itu diambil Soekarno karena membiarkan Israel ikut dalam ajang olahraga itu sama seperti pengakuan terhadap Israel.

    Pengakuan tersebut dianggapnya bertentangan dengan semangat antikolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia.

    Sejak peristiwa Nakba 1948, rakyat Palestina berjuang menghadapi Israel yang menindas dan menjajah.

    Menurut sejarawan, IAIN Palangka Raya, Muhammad Iqbal, semangat antipenjajahan hanya satu hal.

    Alasan lain Soekarno saat itu juga berkaitan dengan upaya Indonesia menggalang dukungan dari dunia Arab dan negara-negara pascakolonial atas kemerdekaan Indonesia, serta kepentingan pembebasan Irian Barat.

    Pada 2023, penolakan terhadap tim Israel kembali terjadi jelang Piala Dunia U-20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya. Kali ini, penolakan datang dari sejumlah elit dari PDI Perjuangan dan sejumlah Ormas Islam.

    Riuh kontroversi kala itu membuat Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

    Berkaitan dengan Piala Dunia, pada 1958, Indonesia bahkan rela kehilangan kesempatan langka bermain di kompetisi sepak bola ini karena menolak bertanding melawan Israel di babak kualifikasi.

    Ahli hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana berharap para pengambil kebijakan bisa tegas apalagi melihat rekam jejak ini. “Bukan pertama kali, Indonesia pernah menolak tim Israel.”

    “Sekarang ini, banyak negara mengakui Palestina seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan banyak lagi, termasuk Indonesia. Ini harusnya selaras dengan apa yang terjadi di Olimpiade atau seperti kejuaraan gimnastik ini,” ucap Hikmahanto.

    Humas Gimnastik Indonesia)Ketua Federasi Gimnastik Indonesia Ita Yuliati (kedua kiri) bersama perwakilan Federasi Gimnastik Internasional saat memantau kesiapan Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (04/04/2025)

    Apa sikap resmi pemerintah Indonesia?

    Menteri Luar Negeri Sugiono berkata kuasa penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ada pada Federasi Gimnastik Indonesia yang dulu disebut Persatuan Senam Indonesia (Persani).

    Masuknya Israel sebagai peserta dalam kejuaraan tersebut, kata Sugiono, berada di bawah tanggung jawab federasi itu.

    “Saya monitor tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” kata Sugiono.

    Menurut Sugiono, belum ada permintaan resmi kepada kementerian yang dipimpinnya untuk mengeluarkan izin atau rekomendasi terkait kedatangan atlet asing, termasuk dari Israel.

    Atas dasar ini, Kemlu belum mengambil langkah lanjutan.

    Mengenai visa, Sugiono menyampaikan wewenangnya ada pada Kementerian Imigrasi.

    “Menerima atau tidak itu akan ditentukan apakan diberikan visa atau tidak. Kan ini yang mengeluarkan visa dari Imigrasi,” ujarnya.

    Secara terpisah, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh meminta waktu untuk memeriksa.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa.

    Adapun otoritas pemberi visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

    Visa ini diberikan dalam bentuk affidavit melalui KBRI di Singapura atau KBRI di Bangkok.

    Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2024 menjelaskan juga mengenai prosedur permohonan visa oleh warga negara dari Negara Calling Visa.

    Israel merupakan salah satu negara yang masuk kategori Calling Visa di Indonesia.

    Dari aturan ini, wajib memiliki penjamin yang merupakan WNI atau korporasi berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Permohonan visa pun dapat dilakukan oleh penjamin.

    Dalam konteks kejuaraan, pihak imigrasi menyatakan penjamin bisa dari penyelenggara.

    Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang daerahnya menjadi lokasi kejuaraan menegaskan tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

    Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa mempertimbangkan ulang untuk mengundang atlet dari Israel.

    Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa para atlet ini tak usah dikeluarkan.

    “Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

    Bagaimana sikap atlet dan federasi olahraga di dunia terhadap Israel?

    Sejak komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, ada seruan agar negara itu diskors dari kompetisi sepak bola internasional.

    Tim nasional Israel saat ini berpartisipasi dalam kualifikasi Eropa untuk Piala Dunia FIFA putra pada musim panas mendatang. Sementara itu, klub Israel Maccabi Tel Aviv bermain di Liga Europa.

    BBC memperoleh kabar dari tokoh senior di satu federasi sepak bola bahwa banyak negara mendorong pemungutan suara untuk melarang Israel berkompetisi di sepak bola Eropa.

    Pemungutan suara ini hampir dilakukan UEFA. Namun akhirnya ditunda pasca rencana perjanjian damai yang digagas AS beberapa waktu lalu.

    Pada cabang olahraga lain, federasi maupun negara penyelenggara tidak tegas mengenai pelarangan keikutsertaan Israel. Misal pada Kejuaraan Dunia Bowl 2025. World Bowls Tour (WBT) yang semula melarang tiga atlet Israel ikut bertanding mencabut kembali larangannya.

    Pada 2024, Federasi Hoki Es Internasional sempat melarang Israel berkompetisi dalam kejuaraan dunia hoki es. Akan tetapi, larangan ini dibatalkan.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez baru-baru ini menegaskan permintaan agar Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional atas tindakannya di Gaza.

    “Israel tidak dapat terus menggunakan platform internasional apa pun untuk menutupi citranya,” kata Snchez.

    Ia mengatakan Israel harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti Rusia atas invasi ke Ukraina pada 2022.

    Saat itu, pengumuman Rusia dilarang ikut berbagai event olahraga internasional langsung keluar hanya empat hari setelah pecah perang dengan Ukraina.

    Efnan Ipsir/Anadolu melalui Getty ImagesSebuah infografis berjudul “Beberapa negara dilarang dari Olimpiade masa lalu, kecuali Israel” dibuat di Istanbul, Turkiye pada 6 Agustus 2024.

    Para atlet juga mulai bersuara agar federasi tegas mengeluarkan larangan terhadap Israel. Antara lain, 48 atlet yang merupakan para pesepak bola dari liga primer Inggris menandatangani surat gabungan yang menyerukan penangguhan Israel.

    FA Turki yang sekarang telah menjadi anggota UEFA juga menuntut penangguhan Israel.

    “Sudah waktunya bagi FIFA dan UEFA untuk mengambil tindakan. Israel harus segera dilarang dari semua kompetisi olahraga.” ujar Presiden FA Turki, Ibrahim Haciosmanoglu.

    Bintang Liverpool Mohamed Salah juga mengkritik UEFA yang mengunggah mengenai kematian pemain sepak bola Palestina, Suleiman al-Obeid, di media sosial tanpa menyebut penyebab kematiannya karena serangan Israel ketika tengah menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza selatan.

    Dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, jumlah pemain sepak bola yang terbunuh atau yang telah meninggal karena kelaparan di Gaza berjumlah 421 orang.

    Adapun 103 di antaranya adalah anak-anak.

    Sedangkan secara keseluruhan, jumlah atlet Palestina dari berbagai cabang yang menjadi korban genosida Israel lebih dari 800 orang.

    (ita/ita)

  • Gubernur Pramono Akui Pembangunan Fisik di Jakarta Bakal Dikurangi Imbas Pemangkasan Dana Bagi Hasil – Page 3

    Gubernur Pramono Akui Pembangunan Fisik di Jakarta Bakal Dikurangi Imbas Pemangkasan Dana Bagi Hasil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat mempengaruhi pembangunan fisik di Jakarta. Meski begitu, dia menegaskan proyek fisik yang dimaksud bukan lah pada sektor pelayanan publik.

    Selain itu, anggaran di sektor dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga dipastikan tidak akan dipangkas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026.

    “Untuk Puskesmas sebenarnya tidak dikurangi, operasionalnya tetap. Yang dikurangi adalah pembangunan yang bersifat fisik,” kata Pramono di Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).

    Ia menjelaskan, sejumlah pembangunan fasilitas kesehatan bakal tetap berjalan. Bahkan, kata dia Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah membangun dua puskesmas baru.

    “Kemudian ada revitalisasi, semuanya mendapatkan anggaran. Saya berprinsip untuk kesehatan, untuk pendidikan tidak dikurangi,” ujarnya.

     

  • Adhi Karya Buka Suara soal Tiang Monorel Bakal Dibongkar Pramono

    Adhi Karya Buka Suara soal Tiang Monorel Bakal Dibongkar Pramono

    Jakarta

    PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) buka suara terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar tiang pancang sisa proyek mangkrak monorel. Rencana Pemrov bakal membongkar tiang tersebut pada awal 2026.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis (23/10/2025), Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta menyampaikan manajemen telah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang monorel yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, Rozi menjelaskan belum ada keputusan final terkait mekanisme pelaksanaan pembongkaran tiang monorel.

    “Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

    Rozi menambahkan aset tiang monorel tersebut tercatat pada pos Aset Tidak Lancar Lainnya bagian Persediaan Jangka Panjang pada Laporan Keuangan ADHI. Ia juga menjelaskan soal potensi penurunan nilai atau impairment pada keseluruhan aset saat ini masih dilakukan proses kajian di internal perusahaan sambil menunggu skema final pelaksanaan pembongkaran tiang.

    “Saat ini masih dalam proses kajian internal Perseroan sambil menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang masih dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” katanya.

    Lebih lanjut, Rozi mengatakan rencana pembongkaran yang bakal dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak menimbulkan dampak terhadap keberlangsungan usaha perusahaan.

    ‘”Sehubungan dengan rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan secara keseluruhan,” katanya.

    Tiang Monorel Dibongkar 2026

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan penanganan tiang-tiang monorel mangkrak akan mulai dikerjakan pada awal tahun depan. Pramono mengungkapkan target bersih-bersih tiang monorel dimulai pada Januari 2026.

    Pramono menyebut penyelesaian masalah tiang monorel menjadi salah satu prioritas. Ia pun meminta doa agar penyelesaian tiang monorel itu bisa segera dilaksanakan.

    “Pokoknya doain bulan Januari depan kita udah mulai bersih-bersih,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews Selasa (14/10/2025).

    Pada Kamis (16/10/2025), Pramono juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, Pemprov memberi lampu hijau untuk pembongkaran tiang monorel selama tidak ada proses hukum yang berlangsung.

    Pramono mengaku juga telah mendapat surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) terkait rencana pembongkaran itu. Ia berjanji akan membongkar tiang monorel terbengkalai yang ada di Jakarta, karena dianggap merusak pemandangan hingga sering terjadi kecelakaan.

    “Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Krisis Lahan Makam Jakarta: Dulu Ada Makam Fiktif, Kini Hampir Habis
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 Oktober 2025

    Krisis Lahan Makam Jakarta: Dulu Ada Makam Fiktif, Kini Hampir Habis Megapolitan 23 Oktober 2025

    Krisis Lahan Makam Jakarta: Dulu Ada Makam Fiktif, Kini Hampir Habis
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Sembilan tahun lalu, publik Jakarta pernah digegerkan oleh temuan ratusan makam fiktif di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU).
    Kala itu, banyak warga yang memesan lahan makam sebelum waktunya dengan alasan takut keburu habis.
    Kini, kekhawatiran itu seolah menjadi kenyataan.
    Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) Jakarta memprediksi ketersediaan lahan pemakaman di Ibu Kota hanya akan bertahan tiga tahun lagi.
    Kepala Distamhut DKI Jakarta, Fajar Sauri, menyebutkan saat ini tersisa sekitar 118.348 petak makam di seluruh wilayah Jakarta.
    “Dengan pelayanan rata-rata 100 jenazah per hari, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu tiga tahun,” ujar Fajar saat dikonfirmasi, Rabu (22/10/2025).
    Dari total 80 TPU di Jakarta, sebanyak 69 lokasi sudah penuh dan kini hanya melayani sistem makam tumpang, di mana satu liang menjadi tempat peristirahatan beberapa anggota keluarga.
    “Pelayanan makam tumpang dilakukan dengan makam keluarga,” lanjut Fajar.
    Upaya memperluas lahan pemakaman pun tak mudah.
    Pemerintah kerap berhadapan dengan penolakan warga sekitar setiap kali lahan baru direncanakan.
    Hingga kini, hanya 11 TPU yang masih bisa menerima jenazah baru, seperti Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Rorotan, Cipinang Besar, Tanah Kusir, Srengseng Sawah, Kampung Kandang, dan Tegal Alur.
    Pemprov DKI juga tengah mematangkan TPU Pegadungan di Jakarta Barat seluas 65 hektar yang kini dalam tahap pengurugan.
    Namun, di tengah laju kematian dan kepadatan penduduk, tambahan lahan itu belum cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui sebagian besar TPU, terutama di Jakarta Selatan, telah penuh.
    Pemprov kini tengah mengkaji berbagai opsi—mulai dari pemakaman bertingkat hingga pembangunan TPU di luar wilayah Jakarta.
    “Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat,” kata Pramono, Selasa (21/10/2025).
    Ia menambahkan, Jakarta sebagai kota padat penduduk menghadapi tantangan serius dalam menyediakan ruang publik, termasuk untuk kebutuhan yang paling dasar: tempat peristirahatan terakhir.
    “Beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman di luar Jakarta. Sekarang sedang kami pikirkan, dan sebentar lagi akan saya putuskan,” ujarnya.
    Fenomena kelangkaan lahan makam ini seakan mengulang kekhawatiran lama.
    Pada 2016, publik Jakarta dihebohkan oleh temuan 522 makam fiktif di 16 TPU, beberapa di antaranya di TPU Karet Bivak, Karet Pasar Baru, Kawi-kawi, dan Pondok Ranggon.
    Gubernur DKI kala itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyebut banyak warga “memesan” lahan lebih awal karena takut tak kebagian tempat.
    “Banyak sekali makam fiktif. Jadi kalau ada batu nisan segala macam, belum tentu ada isinya. Karena ada yang nyogok, ditaruh di depan,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 9 Juni 20216.
    Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI saat itu menemukan praktik “penandaan” lahan kosong dengan nisan palsu agar tampak sudah terisi.
    Kepala dinasnya kala itu, Djafar Muchlisin, mengatakan praktik makam palsu sudah berlangsung sejak lama.
    Bahkan dia menduga praktik makam palsu ini sudah berlangsung puluhan tahun.
    kemungkinan oknum yang terlibat dalam praktik ini adalah petugas di level bawah sampai pimpinan tingkat SKPD.
    “Kita akan mencoba kalau seperti ini, diindiikasi ada keterlibatan mulai terbawah sampai ke atas, sampai dengan pimpinan,” ujar Djafar pada Selasa, 26 Juli 2026.
    Adapun makam di DKI Jakarta tidak boleh dipesan oleh orang yang masih hidup untuk digunakan saat dia meninggal.
    Aturan tersebut tercantum pada Pasal 37 Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang pemakaman, yakni makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.
    Kini, sembilan tahun berselang, kekhawatiran yang dulu hanya melahirkan makam fiktif benar-benar di depan mata.
    Ketersediaan lahan menyusut cepat, sementara kota ini belum memiliki sistem pengelolaan makam modern yang efisien.
    Jika pada 2016 warga rela “menandai” tanah kosong demi menjamin tempat terakhir, maka pada 2025, pertanyaannya jauh lebih mendesak, ke mana lagi warga Jakarta akan dimakamkan?.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakarta di Ambang Krisis Pemakaman: Lahan Habis, Solusi Masih Dipikirkan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 Oktober 2025

    Jakarta di Ambang Krisis Pemakaman: Lahan Habis, Solusi Masih Dipikirkan Megapolitan 23 Oktober 2025

    Jakarta di Ambang Krisis Pemakaman: Lahan Habis, Solusi Masih Dipikirkan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kota padat, lahan sempit, dan jenazah yang terus bertambah, Jakarta menghadapi krisis pemakaman.
    Hanya 11 dari 80 TPU yang masih bisa menerima jenazah baru, sementara kapasitas tersisa diperkirakan habis dalam tiga tahun.
    Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) DKI Jakarta, Fajar Sauri, menjelaskan, dari total 80 TPU di Jakarta, sebanyak 69 lokasi sudah penuh.
    Kini, mereka hanya melayani sistem makam tumpang, di mana jenazah dimakamkan di atas makam keluarga.
    Sistem ini menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan lahan yang semakin kritis.
    “Pelayanan makam tumpang dilakukan dengan makam keluarga,” ujar Fajar saat dikonfirmasi, Rabu (22/10/2025).
    Dengan rata-rata 100 jenazah dimakamkan setiap hari, sisa 118.348 petak makam diperkirakan hanya cukup untuk tiga tahun ke depan.
    Perluasan atau pembangunan TPU baru kerap menemui kendala.
    Penolakan dari warga sekitar menjadi hambatan utama, sehingga hanya sedikit lokasi yang masih bisa menampung pemakaman baru.
    Sederet pamakamannya itu antara lain TPU Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Rorotan, Cipinang Besar, Tanah Kusir, Srengseng Sawah, Kampung Kandang, dan Tegal Alur.
    TPU Pegadungan di Jakarta Barat dengan luas 65 hektar saat ini masih dalam tahap pengurugan dan pematangan sebelum difungsikan sebagai TPU baru.
    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui persoalan ini sebagai tantangan serius.
    Ia menuturkan, Pemprov DKI tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk wacana pemakaman bertingkat dan membuka lahan di luar Jakarta.
    “Memang ini sekarang menjadi masalah dan sedang dikaji. Ada usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan dilakukan pemakaman bertingkat,” kata Pramono.
    Selain pemakaman bertingkat, membuka lahan pemakaman di luar Jakarta juga menjadi pertimbangan jangka panjang.
    “Beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman di luar Jakarta. Sekarang sedang kami pikirkan, dan sebentar lagi akan saya putuskan,” tambahnya.
    Krisis lahan makam ini menjadi cermin dari kompleksitas Jakarta, di satu sisi kota terus tumbuh, di sisi lain ruang bagi yang telah tiada semakin sempit.
    Dengan lahan yang terbatas dan jumlah jenazah yang terus bertambah, solusi permanen kini mendesak untuk segera ditemukan.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Faieq Hidayat, Mohamad Bintang Pamungkas)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sentilan Purbaya dan Pembelaan Pramono soal Dana Mengendap di Bank
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 Oktober 2025

    Sentilan Purbaya dan Pembelaan Pramono soal Dana Mengendap di Bank Megapolitan 23 Oktober 2025

    Sentilan Purbaya dan Pembelaan Pramono soal Dana Mengendap di Bank
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp 234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.
    Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun.
    Lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.
    “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.
    “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata dia.
    Maka dari itu, Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat belanja agar uang tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
    “Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ucap dia.
    Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan informasi yang disampaikan oleh Purbaya.
    Namun, ia menegaskan dana itu bukan “uang tidur”, melainkan memang disiapkan untuk kebutuhan belanja daerah menjelang akhir tahun.
    “Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Pola pengeluaran atau pembayaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta memang selalu meningkat di penghujung tahun.
    Kondisi ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi pola tahunan yang berulang.
    “Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun, di tahun 2024, 18 triliun,” kata Pramono.
    Untuk itu, dana Rp 14,6 triliun yang kini tersimpan di bank akan digunakan pada November dan Desember 2025 untuk membayar berbagai kegiatan proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa yang sudah berjalan.
    “Memang selalu di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan jasa dan barang dan juga fisik itu pembayarannya selalu di bulan November dan di bulan Desember,” ucap Pramono.
    Pramono menegaskan, dana tersebut bukan untuk deposito atau disimpan tanpa tujuan.
    Dana itu sudah dialokasikan secara jelas untuk kebutuhan pembangunan dan pembayaran kontrak yang jatuh tempo di kuartal keempat. Sehingga pembayaran dilakukan menjelang tutup tahun anggaran.
    “Benar ada (dananya), tetapi di Jakarta bukan untuk menjadi deposito atau disimpan begitu saja. Ini semata-mata untuk persiapan menyelesaikan (pembayaran proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa),” kata Pramono.
    Di sisi lain, Pramono memastikan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta berada dalam posisi yang sehat.
    Ia mengatakan, realisasi penerimaan pajak daerah hingga saat ini telah melampaui target yang ditetapkan.
    “Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.