Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono segera kembangkan transaksi digital di seluruh pasar Jakarta

    Pramono segera kembangkan transaksi digital di seluruh pasar Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk segera mengembangkan transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh pasar di Jakarta sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

    “Kami sudah membuat lomba transaksi digital di 12 pasar yang ada di Jakarta sehingga penggunaan transaksi digital meningkat,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu

    Menurut dia, lomba tersebut merupakan gagasannya yang bertujuan agar seluruh perbankan melakukan edukasi terkait transaksi keuangan digital di pasar.

    Saat itu, kata dia, edukasi dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Hasilnya, transaksi digital semakin tumbuh di Jakarta,” ujar Pramono.

    Dia menilai transaksi digital dapat mempermudah masyarakat dan menekan kejahatan pencopetan karena warga tidak perlu lagi membawa uang tunai.

    “Ini berdampak pada penurunan angka kecopetan,” ucap Pramono.

    Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali menuturkan masa depan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berada pada sektor jasa dan ekonomi kreatif (ekraf) serta digital.

    “Lebih dari 56 persen ekonomi Jakarta tumbuh dari sektor ini, dan di sanalah masa depan Jakarta,” tutur Ricky dalam pembukaan Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengungkapkan Jakarta tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan keuangan Indonesia, tetapi juga jantung dari ekonomi berbasis jasa, ekonomi kreatif, inovatif dan digital.

    Di sisi lain, dia menambahkan JEF 2025 merupakan wujud nyata komitmen seluruh pihak dalam menggerakkan ekonomi Jakarta melalui aksi kolaborasi, kreativitas dan partisipasi, sekaligus menyuarakan optimisme kepada masyarakat Jakarta.

    Pada triwulan II-2025, dia menyebutkan ekonomi Jakarta tumbuh 5,18 persen, dan angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain itu, angka inflasi di Jakarta relatif stabil pada angka 2,4 secara year-on-year (yoy), dan posisi ini juga berada di bawah inflasi nasional.

    Dia menambahkan pertumbuhan transaksi secara digital pun terus berlangsung, bahkan mencapai 183 persen, pada angka 2,24 miliar transaksi digital.

    “Ini semua merupakan kolaborasi seluruh pihak sehingga ekonomi terus bertumbuh,” ungkap Ricky.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov-DPRD DKI Bahas Potongan DBH, Pramono Targetkan Paripurna November

    Pemprov-DPRD DKI Bahas Potongan DBH, Pramono Targetkan Paripurna November

    Jakarta –

    Pembahasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI telah berlanjut ke tingkat DPRD DKI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembahasan itu tuntas dan disahkan dalam rapat paripurna pada November 2025.

    “Pembahasan DBH sudah sampai di DPRD. Saya harap bisa segera selesai dan paripurna bisa dilakukan bulan November,” kata Pramono di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

    Pramono mengatakan, koordinasi dengan DPRD berjalan kondusif. Ia memastikan proses penyesuaian akibat pemangkasan dana dari pusat akan dibahas secara terbuka bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

    “Sekarang ini Pemda DKI Minggu depan mulai pembahasan detail terus menerus dengan DPRD DKI Jakarta, dan Alhamdulillah ketika pembahasan di awal di Badan Anggaran sudah berlangsung sangat baik,” ungkapnya.

    “Keputusan pemotongan dana bagi hasil ini adalah keputusan pemerintah pusat kita, termasuk pemerintah Jakarta mengikuti sepenuhnya dan DPRD sepakat apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta,” imbuhnya.

    “Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DPH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

    Pramono menyebut, tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov DKI saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat disiplin dan kreativitas birokrasi. Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan program pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.

    (bel/amw)

  • Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Sambangi Balai Kota, Gus Ipul Gandeng Pramono Konsolidasi Data hingga Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf berkonsolidasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung terkait program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Mensos Saifullah Yusuf, program pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah provinsi agar tujuan bersama menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

    “Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo, yang memerlukan kerja sama, memerlukan kolaborasi, memerlukan sinergi dengan Pak Gubernur, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, ada tiga hal utama yang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Pertama adalah soal data karena ini yang paling krusial dan ini yang paling menentukan, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia,” ucap Sekjen PBNU itu.

    Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo sudah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan gabungan data terpadu dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dikelola oleh BPS.

    “Harapan dengan satu data Indonesia ini, data kita makin akurat, semuanya berpedoman pada data yang sama, selama ini kan datanya sendiri-sendiri sehingga terasa sekali ego sektoral,” terang dia.

    Gus Ipul optimistis, dengan dasar data yang sama, maka intervensi pemerintah terhadap penyaluran bantuan akan lebih optimal serta program yang dijalankan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa saling terintegrasi dan bersinergi.

    “Insya Allah kalau itu kita lakukan terus-menerus akan semakin bisa membawa program ini (kesejahteraan sosial) tepat sasaran dan berdampak, kita harapkan dampaknya makin nyata terukur,” kata Gus Ipul.

     

    Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang sangat berhasil menerapkan sistem digitalisasi untuk tiap program yang digagas pemerintahan setempat. Keberhasilan itu pulalah yang membuat Banyuwangi terpilih dari ratusan daerah sebagai pilot project program D…

  • Pramono optimistis Jakarta jadi percontohan lewat kerja sama Puskesos

    Pramono optimistis Jakarta jadi percontohan lewat kerja sama Puskesos

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo optimistis Jakarta dapat menjadi percontohan bagi daerah lain jika memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

    Manurut dia, Puskesos merupakan salah satu yang dibahas dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam kunjungannya di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat.

    “Kalau itu (Puskesos) bisa dilakukan, maka Jakarta ini akan menjadi role model (contoh) untuk penyelesaian hal yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidakberuntungan, dan penanganan sekolah,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Saat ini, Jakarta telah memiliki program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pemutihan ijazah.

    Dengan adanya kerja sama Puskesos antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pramono meyakini penyaluran ketiga bantuan tersebut semakin tepat sasaran.

    “Di Jakarta itu ada KJP kurang lebih 707.513, ada KJMU yang sekarang bisa untuk S1, S2, S3 16.920, dan kalau ini bisa dilakukan bersama-sama, maka saya yakin akan lebih tepat sasaran. Mudah-mudahan akan memperbaiki kehidupan masyarakat yang ada di Jakarta,” ujar Pramono.

    Puskesos merupakan sebuah layanan satu pintu di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan mendekatkan dan menyederhanakan akses layanan sosial bagi masyarakat, terutama warga miskin dan rentan.

    Melalui Puskesos, masyarakat diharapkan dapat mengadukan dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan cepat dan terintegrasi.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi Pramono yang telah menyambut baik kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Pemprov Jakarta.

    “Jadi, di Puskesos itu ada sistem layanan rujukan. Alhamdulillah, saya senang sekali karena Pak Gubernur menyambut dengan baik ini. Biasanya pangkalannya nanti di kelurahan-kelurahan, yang ada di situ adalah pendamping, relawan, dan juga mereka-mereka yang selama ini sudah terlibat dalam pemberdayaan sosial,” terang Gus Ipul.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos minta Pemprov DKI sediakan lahan permanen Sekolah Rakyat

    Kemensos minta Pemprov DKI sediakan lahan permanen Sekolah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial (Kemensos) meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyediakan lahan guna pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Jakarta.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk memberikan akses pendidikan sekaligus pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan.

    “Kita harapkan Pak Gubernur DKI memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen Sekolah Rakyat. Sekarang ini baru menggunakan gedung sementara milik Kementerian Sosial,” jelas Gus Ipul di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Untuk saat ini, lanjut dia, terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Jakarta, yakni di Pondok Indah, Bambu Apus, dan Pasar Rebo, namun masih menempati gedung sementara milik Kemensos.

    Menurut dia, pemerintah pusat telah menyiapkan rancangan bangunan Sekolah Rakyat.

    Jika Pemprov DKI dapat menyediakan lahan, maka pembangunan fisik nantinya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum..

    “Tanah disediakan oleh DKI, gambarnya sudah dibuat oleh timnya Bapak Presiden. Insyaa Allah, kalau cocok tanahnya, dibangun oleh PU dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai bagian dari program strategisnya Bapak Presiden,” tutur Gus Ipul.

    Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan segera menggelar rapat internal untuk membahas usulan Kemensos itu.

    Dia menegaskan Pemprov DKI akan memetakan lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan lahan pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya. Tetapi sepenuhnya yang akan membangun adalah APBN, pemerintah pusat,” ungkap Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos kunjungi Balai Kota, bahas program strategis dengan Pramono

    Mensos kunjungi Balai Kota, bahas program strategis dengan Pramono

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas sejumlah program strategis bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pada Jumat.

    “Kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo yang memerlukan kolaborasi dengan Pak Gubernur. Utamanya, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul saat dijumpai di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan salah satu pembahasan yang dilakukan dengan Pramono, yaitu terkait pembaruan data masyarakat penerima bantuan sosial, karena dianggap penting dan krusial demi penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.

    Menurut dia, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia. Untuk itu, pada Februari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menyebutkan seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah kini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk data pemerintah daerah.

    Gus Ipul mengatakan aturan itu diharapkan dapat membuat data semakin akurat dan seluruh instansi berpedoman pada data yang sama.

    Selain itu, bersama dengan Pramono, dia juga membahas program pemberdayaan masyarakat.

    “Kami nanti akan tindak lanjuti dengan pertemuan tim untuk membuat target-target, di mana setiap tahunnya mungkin ada sekian keluarga penerima bansos (bantuan sosial) naik kelas. Mereka tidak lagi menerima bansos, tapi naik menjadi program-program pemberdayaan,” kata Gus Ipul.

    Dia menambahkan pertemuan itu turut membahas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), seperti bantuan sembako yang menyasar lebih dari 350.000 penerima hingga Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 133.000 keluarga penerima manfaat.

    “Di akhir tahun ini, Bapak Presiden menambahkan lagi bansos atau bantuan langsung tunai sementara, jumlahnya 347.000 lebih. Sehingga di akhir tahun ini, kita memberikan bansos untuk Daerah Khusus Jakarta kepada 617.000 lebih keluarga penerima manfaat dengan total anggaran lebih dari Rp500 miliar,” jelas Gus Ipul.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator nilai rencana Pemprov DKI terbitkan obligasi patut dihargai

    Legislator nilai rencana Pemprov DKI terbitkan obligasi patut dihargai

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai rencana penerbitan obligasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patut dihargai di tengah keterbatasan ruang fiskal.

    “Ini menunjukkan keberanian mencari cara baru untuk membiayai pembangunan, di tengah keterbatasan ruang fiskal yang semakin nyata,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, rencana Pemprov DKI untuk menerbitkan obligasi daerah pada dasarnya merupakan langkah yang patut dihargai. Namun, perlu diingat bahwa obligasi bukan sekadar utang, melainkan janji kepada publik.

    “Janji bahwa uang yang dipinjam akan kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi warga Jakarta. Karena itu, setiap langkahnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keterbukaan,” ujar Mujiyono.

    Dia mengatakan terdapat sejumlah regulasi yang mengatur obligasi daerah dengan jelas.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024, sambung dia, penerbitan obligasi hanya diperbolehkan untuk proyek investasi publik yang produktif, misalnya transportasi publik, air bersih, atau pengelolaan limbah kota.

    “Bukan untuk proyek rutin, bukan untuk belanja seremonial, apalagi sekadar menutup defisit anggaran,” tutur Mujiyono.

    Lebih lanjut, dia menuturkan mekanisme penerbitan obligasi daerah tidak sederhana karena terdapat delapan tahapan resmi yang harus dilalui.

    Tahapan tersebut, mulai dari perencanaan proyek, persetujuan DPRD, pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri, penilaian dari Kementerian Keuangan, hingga proses pendaftaran dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Setiap tahap melibatkan lembaga yang berbeda agar tidak ada satu pihak pun yang bisa bertindak sepihak,” ucap Mujiyono.

    Bahkan, kata dia, dalam peraturan terbaru, yakni PMK Nomor 87 Tahun 2024 dan POJK Nomor 10 Tahun 2024, disebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan memenuhi rasio kemampuan bayar minimal 2,5 kali lipat, serta memastikan total utang tidak melebihi 75 persen dari pendapatan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya.

    “Angka-angka ini bukan sekadar formalitas. Ini batas aman agar utang daerah tetap terkendali dan tidak menjadi beban APBD di tahun-tahun berikutnya,” tegas Mujiyono.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah saat ini memasuki tahap pembahasan, dan diharapkan segera rampung.

    “Pada waktu itu, dari Balai Kota sudah bertemu dengan direktur yang bertanggung jawab untuk menerbitkan obligasi daerah, yang memberikan approval (persetujuan). Kita sedang dalam pembahasan, dan mudah-mudahan segera terselesaikan,” kata Pramono, Kamis (16/10).

    Seperti diketahui, Pramono berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah untuk menambah pemasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2026.

    Rencana obligasi daerah itu muncul setelah pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH) ke Jakarta sebesar Rp15 triliun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk Megapolitan

    4 Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk Megapolitan

    Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengenakan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang
    thrifting
    di Pasar Senen, Jakarta Pusat.
    Kebijakan ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian ribuan pedagang kecil yang selama ini bergantung pada penjualan pakaian impor dari Jepang, Korea, hingga Amerika.
    Di tengah ketidakpastian, stok barang menipis, omzet menurun, dan masa depan usaha para pedagang menjadi tidak menentu.
    Di Blok III Pasar Senen, salah satu sentra
    thrifting
    terbesar di Jakarta, pedagang mulai merasakan dampak pembatasan impor pakaian bekas.
    Khairul (27), pedagang yang telah hampir sepuluh tahun berjualan, mengaku pendapatannya turun hampir separuh sejak kebijakan ini digulirkan.
    “Kalau peraturan besar kayak begitu keluar, pasti menimbulkan ketakutan. Karena dianggap ilegal, pasar bisa tergeser,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
    Khairul menambahkan, gudang-gudang di Bandung yang selama ini menjadi pemasok mulai kesulitan mendapat barang dari Jepang dan Korea, sehingga harga naik dan stok berkurang.
    Selain itu, biaya operasional semakin meningkat. Sewa kios di Pasar Senen kini mencapai Rp 300 juta per tahun, dua kali lipat dari harga kios di Tanah Abang.
    “Banyak teman yang sudah tutup karena enggak kuat bayar sewa,” kata Khairul.
    Pedagang lain, Rani (32), menilai kebijakan ini berpotensi memukul rantai perdagangan kecil yang hanya menjual barang dari pemasok besar.
    “Kalau semua dianggap ilegal, padahal kami cuma jualin dari gudang, ya sama aja kami yang kena imbas,” ujarnya.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah akan memperketat pengawasan impor pakaian bekas ilegal, namun sanksi yang diberikan berupa denda, bukan pemusnahan barang atau penjara.
    “Selama ini barang dimusnahkan, negara malah keluar biaya. Saya enggak dapat pemasukan, malah keluar ongkos buat musnahin barang itu dan kasih makan orang di penjara. Jadi nanti kita ubah, bisa denda orangnya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).
    Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bukan untuk menutup Pasar Senen, melainkan untuk melindungi industri tekstil nasional dan mendorong kebangkitan UMKM legal di sektor pakaian.
    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang 2024 hingga Agustus 2025 sudah dilakukan 2.584 kali penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal, dengan nilai total mencapai Rp 49,44 miliar.
    Pernyataan Purbaya yang menyebut Pasar Senen bisa diisi produk lokal menimbulkan keraguan di kalangan pedagang.
    Mila (29), pedagang asal Garut, menilai bahan dan desain produk lokal belum mampu menyaingi kualitas barang impor dari Jepang dan Korea.
    “Kalau barang lokal, bahannya beda, modelnya enggak trend. Kalau dipaksa jual lokal, bisa-bisa sepi pembeli,” ujarnya.
    Pedagang lain, Salsa (26), menambahkan belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah terkait kebijakan ini.
    Para pedagang berharap pemerintah berdialog terlebih dahulu agar aturan yang diberlakukan tidak mematikan pasar yang telah menjadi sumber mata pencaharian mereka.
    Pasar Senen dikenal sebagai pusat thrifting terbesar di Jakarta, dengan ratusan kios menjual pakaian bekas impor seharga Rp 25.000 hingga Rp 300.000 per potong.
    Bagi banyak pembeli, terutama generasi muda, thrifting menjadi bagian dari gaya hidup berkelanjutan dan ekspresi diri.
    “Anak muda sekarang bangga pakai barang bekas luar negeri. Unik dan enggak pasaran,” ujar Syifa (20), mahasiswa asal Depok. Pedagang khawatir daya tarik itu akan hilang jika barang impor diganti sepenuhnya dengan produk lokal.
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan mendukung langkah pemerintah pusat menertibkan impor pakaian bekas ilegal.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov siap mendampingi jika dilakukan operasi pengawasan.
    “Kalau memang ada operasi, Pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap
    thrifting
    ,” ujar Pramono, Jumat (24/10/2025).
    Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pedagang agar bisa beralih menjual produk lokal hasil karya sendiri.
    Kebijakan pengenaan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal dimaksudkan untuk menertibkan pasar dan melindungi industri tekstil dalam negeri.
    Namun, di tengah ketidakpastian implementasi, pedagang
    thrifting
    Pasar Senen menghadapi tekanan ekonomi dan stok yang menipis.
    Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan industri lokal dengan kelangsungan usaha mikro agar pasar tetap hidup dan mata pencaharian ribuan pedagang tidak hilang.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian, Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemangkasan Dana Transfer Tak Ganggu Layanan Dasar, Gubernur DKI: Kesehatan-Pendidikan Tetap Prioritas

    Pemangkasan Dana Transfer Tak Ganggu Layanan Dasar, Gubernur DKI: Kesehatan-Pendidikan Tetap Prioritas

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan tidak akan terganggu meski pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp15 triliun.

    Ia menegaskan, penyesuaian anggaran hanya dilakukan terhadap proyek-proyek fisik, seperti pembangunan baru puskesmas dan sekolah, yang jumlahnya akan dikurangi tahun depan.

    “Untuk puskesmas sebenarnya enggak dikurangi, operasionalnya tetap. Yang dikurangi adalah pembangunan yang bersifat fisik. Bahkan dalam waktu dekat ada dua puskesmas baru yang akan kita bangun, kemudian ada revitalisasi. Semua tetap mendapat anggaran,” kata Pramono di Jakarta International Velodrome, Kamis, 23 November. 

    Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan.

    “Untuk kesehatan dan pendidikan tidak ada yang dikurangi. Yang dikurangi semuanya adalah hal yang bersifat pembangunan fisik,” tegasnya.

    Pramono menambahkan, untuk menutup kekurangan pembiayaan proyek infrastruktur, Pemprov DKI menyiapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta, BUMD, dan BUMN.

    “Creative financing ini akan digunakan untuk membangun fasilitas publik, termasuk rumah sakit baru. Sekarang ini Rumah Sakit Sumber Waras sudah mulai kita bersihkan. Minggu depan saya akan lihat lapangan dan segera kita tindak lanjuti untuk pembangunan rumah sakit baru,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat sejumlah proyek fisik di Jakarta perlu ditunda atau disesuaikan.

    Beberapa proyek yang tertunda antara lain pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2, GOR Cendrawasih dan Kemakmuran, Stadion Sepak Bola Taman Sari, serta Gelanggang Remaja Jagakarsa.

    Selain itu, juga ada pengurangan proyek rehabilitasi puskesmas dari 12 menjadi 5 lokasi, pengurangan rehab sekolah dari 22 menjadi 5 lokasi dan satu sekolah cagar budaya, serta penundaan pembangunan gedung pemerintahan di sejumlah titik.

    “Itu pilihan yang diambil sesuai hasil audit inspektorat terhadap realisasi kegiatan 2024–2025 yang menjadi dasar pertimbangan penundaan dalam RAPBD 2026,” kata Atika dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin. 

  • DKI raih MURI karena jumlah wisudawan Sekolah Lansia terbanyak

    DKI raih MURI karena jumlah wisudawan Sekolah Lansia terbanyak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai daerah yang menyelenggarakan Wisuda Sekolah Lansia Tahun 2025 dengan jumlah wisudawan terbanyak, yakni mencapai 1.618 lansia.

    Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah menyampaikan sekitar 1.618 orang lansia ini telah menjalani pendidikan di Sekolah Lansia Online Senior School Pintar (SSP) bertempat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

    “Saat ini sudah ada 75 sekolah lansia di DKI Jakarta. Pada 18 September 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mewisuda sekitar 1.618 orang lansia,” kata dia di Jakarta, Kamis.

    “Ini demi mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, produktif, berdaya, dan sejahtera di DKI Jakarta,” katanya.

    Lebih lanjut, Iin menegaskan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada kelompok rentan di antaranya lansia.

    Tujuan dihadirkannya sekolah lansia adalah mewujudkan lansia yang sehat, bahagia, dan bermartabat melalui pemberian kurikulum pembelajaran terkait tujuh dimensi lansia tangguh.

    Adapun penyerahan penghargaan dilakukan di sela “Gelora Ibu Bisa” Temu Kader PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis.

    Piagam penghargaan MURI tersebut secara simbolis diserahkan oleh Wakil Direktur Utama MURI, Osmar Semesta Susilo kepada Iin yang mewakili Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.