Tag: Pramono Anung

Pram minta pohon rawan tumbang di DKI dipasang penyangga

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta pihak terkait memasang penyangga pada sekitar 5.000 pohon di Jakarta yang rawan tumbang.

Pramono tak ingin insiden pohon tumbang di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang menewaskan seorang pengemudi mobil pada Minggu (26/10) terulang kembali.

“Mungkin ada 5.000-an pohon yang perlu ‘trigger’ atau penyangga. Kalau nggak, kejadian ini bisa terulang kembali,” ujar Pramono di Jakarta Barat, Senin.

Karena itu, Pramono meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta segera melakukan pemetaan dan memasang penyangga pada pohon-pohon yang berisiko tinggi.

Kendati demikian, Pramono mengakui, pelaksanaan di lapangan tidak selalu mudah. Petugas sering menghadapi penolakan dari warga saat hendak memasang penyangga di lingkungan mereka.

Namun dia berharap, dengan adanya kejadian tersebut, masyarakat bisa mengizinkan agar pohon-pohon yang rawan tumbang dipasang penyangga.

Pramono juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga Hery, pengemudi mobil yang meninggal dunia akibat tertimpa pohon palem di Jalan Metro Pondok Indah Raya.

“Kebetulan almarhum saya kenal secara pribadi. Atasannya sahabat saya. Pemerintah daerah sudah menawarkan bantuan untuk pemakaman dan pengurusan asuransi. Namun keluarga memilih dimakamkan di Bogor,” kata Pramono.

Sebelumnya, insiden pohon tumbang menimpa sebuah mobil di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (26/10) sekitar pukul 13.59 WIB.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan mengatakan, satu orang laki-laki berusia sekitar 50 tahun meninggal dunia dan dibawa ke RS Pondok Indah.

Akibat kejadian itu, arus lalu lintas di Jalan Metro Pondok Indah Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, sempat tersendat. Namun, pohon tumbang telah dievakuasi oleh petugas gabungan.

Proses evakuasi pohon tumbang dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Distamhut, BPBD serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/10/2025 16:32
Pram bahas pembangunan RS tipe A dengan Menteri Kesehatan

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana untuk membahas pembangunan rumah sakit tipe A pada lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berada di samping Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

“Dalam waktu satu, dua hari ini saya akan bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk duduk bersama,” jelas Pramono saat dijumpai di Jakarta Barat, Senin.

Pramono mengatakan pertemuan itu untuk membahas pembagian tanggung jawab pembiayaan pembangunan rumah sakit tersebut antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan, rencana pembangunan rumah sakit tersebut akan berkebalikan dengan pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD.

Jika pembangunan gedung Bank Jakarta dilakukan di lahan pemerintah pusat dan dibiayai Pemerintah Jakarta, pembangunan rumah sakit ini rencananya akan dibangun di atas lahan pemerintah Jakarta dan dibiayai pemerintah pusat.

Untuk itu, Pramono akan membahas hal itu lebih lanjut bersama Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Pramono juga belum memutuskan apakah pembangunan ini akan memindahkan Rumah Sakit Tarakan yang tempatnya terbatas, namun sudah menjadi rumah sakit kelas A di Jakarta atau membangun rumah sakit baru dengan nama baru.

“Itu juga akan dibahas dengan pemerintah pusat,” katanya.

Kendati demikian, Pramono menyebut pemerintah pusat sudah memberikan dukungan kepada Jakarta untuk membangun rumah sakit di lokasi itu.

Sebelumnya, Pramono juga pernah mengatakan akan menjadikan rumah sakit tersebut menjadi ikonik karena memiliki tempat yang strategis.

Ia memberikan contoh, nantinya rumah sakit tersebut akan memiliki ornamen Betawi yang melambangkan Jakarta.

Rumah sakit itu juga akan memiliki fasilitas pemeriksaan kesehatan yang lengkap termasuk penyakit stroke, kanker dan jantung.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/10/2025 15:55
DKI sudah dapat dukungan pusat bangun RS tipe A di lahan Sumber Waras

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe A di lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

“Alhamdulillah kami mendapatkan ‘support’ sepenuhnya dari pemerintah pusat. Bapak Presiden, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR RI. Sehingga dengan demikian, kami menjadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan persoalan ini dan akan segera kami bangun menjadi rumah sakit tipe A,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, lahan seluas 3,6 hektare di samping RS Sumber Waras tersebut kini bisa dimanfaatkan setelah dihentikannya status penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023.

Pramono mengatakan, dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdampak pada tertundanya pembangunan, tiga di antaranya sudah dipenuhi.

Dengan telah selesainya persoalan hukum lahan itu, Pramono menyatakan Pemerintah Jakarta sudah siap untuk membangun rumah sakit di sana.

“Kalau persoalan hukumnya sudah selesai, di BPK-nya sudah tidak ada masalah, karena itu kami berterima kasih sudah ada ‘green light’,” kata Pramono.

Pramono pun mengaku telah meminta jajarannya agar segera melanjutkan rencana pembangunan dan menyusun studi kelayakan (feasibility study).

Sebelumnya, Pramono menargetkan pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai tahun depan.

Hal itu disampaikan Pramono usai mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

“Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras telah lebih tinggi dibanding saat kasus ini diusut KPK.

Untuk itu, pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/10/2025 13:53
Pramono Anung Ternyata Kenal Baik Sopir Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon Palem di Pondok Indah – Page 3

Sebelumnya, peristiwa pohon tumbang menimpa sebuah mobil terjadi di Jalan Metro Pondok Indah Raya Nomor 17, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengguna kendaraan yang berada di dalamnya menjadi korban meninggal dunia.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kalusdatin) Kebencanaan BPBD Jakarta, Mohamad Yohan menyampaikan, peristiwa itu terjadi Minggu (26/10/2025) siang ini, sekitar pukul 13.59 WIB.

“Dugaan penyebab pohon tumbang hujan intensitas tinggi dan angin kencang,” tutur Yohan saat dikonfirmasi wartawan.

Yohan merinci, objek terdampak cuaca hujan lebat disertai angin kencang itu yaitu pohon tumbang dan sebuah mobil Lexus.

“Selesai ditangani oleh Disgulkarmat, P2B BPBD, Distamhut, PPSU, Satpol PP, Koramil dan Polsek,” jelas dia.

Lebih lanjut, terkait estimasi kerugian sendiri masih dalam pendataan. Petugas berhasil melakukan evakuasi dan pembersihan pohon tumbang sekitar pukul 15.22 WIB.

“Satu korban meninggal dunia, laki-laki usia kurang lebih 50 tahun,” Yohan menandaskan.

27/10/2025 13:23
Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Dalam laporan terbarunya, proyek tersebut direncanakan akan mulai dibongkar pada 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan telah melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

Pramono berpandangan keberadaan tiang tersebut bukan hanya mengganggu secara estetika, melainkan turut menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan.

“Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian tiang proyek monorail tersebut memang telah berlarut-larut melintasi berbagai rezim kepemimpinan. Di mana, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

Dalam perjalanannya, proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu resmi dinyatakan mangkrak dan ditetapkan untuk tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2008). Alasannya, Pemprov DKI Jakarta menilai PT JM tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial yang ada.

Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut.

Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

“Tidak akan pilih investor yang baru. Saya upayakan penyelesaian monorel ini tetap akan dilanjutkan dengan investor yang sama,” tuturnya di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).

Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Menurut Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

Akan tetapi, titik tegas kembali muncul pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar. Namun, polemik aset, yang salah satunya diklaim milik PT Adhi Karya, membuat rencana pembongkaran tak pernah terealisasi hingga pergantian beberapa Gubernur berikutnya.

Pramono Perintahkan Pembongkaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut.

Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

“Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun. Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar.

Dari angka tersebut, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

“Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

26/10/2025 11:15
Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

Jakarta –

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencopot tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak. Besi dari tiang tersebut akan didaur ulang usai dicopot.

“Berdasarkan pernyataan Bapak Gubernur, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya selaku pemilik aset tiang monorel. Meskipun detail teknis masih dalam pembahasan, tiang-tiang tersebut akan dimanfaatkan kembali atau didaur ulang sesuai prinsip ekonomi sirkular,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).

Chico menuturkan material besi tiang tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan proyek infrastruktur lainnya. Dia menyebut hal itu sesuai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam penataan kota berkelanjutan.

“Bapak Gubernur menyatakan untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya. Berdasarkan arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, material tiang beton diperkirakan akan diolah untuk keperluan proyek infrastruktur lain atau dijadikan agregat bangunan, sehingga tidak terbuang sia-sia. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI untuk penataan kota yang berkelanjutan dan sesuai hukum,” ujarnya.

Dia menyampaikan target tiang rampung dicopot tahun depan. Dia berharap awal Januari 2026 pembongkaran bisa dimulai.

Pembongkaran diperkirakan memakan waktu empat bulan. Pemprov DKI Jakarta akan mengupayakan lalu lintas di sekitar tiang monorel yang dibongkar tidak terganggu.

“Menurut informasi dari Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, proses pembongkaran fisik tiang diperkirakan memakan waktu sekitar empat bulan, dengan perhatian khusus agar tidak mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, secara keseluruhan, termasuk proses koordinasi dan pengolahan material, proyek ini diharapkan rampung dalam sepanjang tahun 2026,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.
“Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.

“Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.

Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.

“Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” lanjutnya.

Karena itu, ia mendorong agar permasalahan tiang monorel segera diselesaikan secara menyeluruh. Pemprov DKI pun saat ini sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejati DKI Jakarta hingga KPK.

“Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.

(dek/idh)

26/10/2025 08:48
Tidur Pramono Tak Nyenyak gegara Tiang Monorel Mangkrak

Jakarta –

Keberadaan tiang monorel yang mangkrak di Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sulit tertidur nyenyak. Pramono menginginkan tiang monorel tersebut segera dibongkar.

Dirangkum detikcom, Sabtu (25/10/2025), mulanya rencana pembongkaran tiang monorel mangkrak itu disampaikan Pramono pada Selasa (14/10) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pramono mengungkapkan target bersih-bersih tiang monorel dimulai pada Januari 2026.

“Pokoknya doain bulan Januari depan kita udah mulai bersih-bersih,” kata Pramono.

Dalam melaksanakan rencana tersebut, Pramono pun sempat mendatangi KPK pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak. Saat itu, Pramono bertemu dengan pimpinan KPK, di antaranya Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Agus Joko Pramono.

“Beberapa hal yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini,” kata Pramono di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dapat Lampu Hijau KPK dan Kejati DKI

Pramono pun mengaku telah mendapat lampu hijau dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan KPK untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak. Dia juga mendapat arahan dari KPK.

“Alhamdulillah hal yang berkaitan dengan monorel kami mendapatkan nasihat hukum untuk bisa dijalankan,” kata Pramono di acara pembukaan Jakarta Architecture Festival di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Pramono mengaku sudah ‘gatel’ melihat tiang-tiang proyek mangkrak itu. Dia mengatakan monorel itu tak selesai selama hampir 21 tahun.

“Jadi ada dua yang saya ingin betul sejak awal dirancang dipersiapkan secara baik. Yang pertama berkaitan dengan monorel yang ada di Rasuna Said yang sudah hampir 21 tahun tidak terselesaikan,” ucap Pramono.

“Saya terus terang gatel, gatel itu apa ya, berkeinginan banget untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.

Tak Bisa Tidur Nyenyak

Terbaru, Pramono pun bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.

“Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).

Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.

“Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.

Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.

“Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” katanya.

“Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.

Halaman 2 dari 3

(amw/lir)

26/10/2025 06:35
PA GMNI berkomitmen kawal pembangunan Jakarta menuju Kota Global

Jakarta (ANTARA) – DPD Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Raya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Jakarta agar tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan nasionalisme sehingga Jakarta Kota Global dapat terwujud.

Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya di Jakarta, Sabtu, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kalangan alumni GMNI dalam membangun arah kebijakan Jakarta ke depan.

“Kami sampaikan bahwa kami akan merumuskan hal-hal kebijakan terkait Jakarta. Ini bukan tugas ringan. Pak Gubernur tidak boleh sendirian. DPD PA GMNI Jakarta Raya akan memberikan sumbangsih,” kata Ario.

Berkaitan dengan komitmen tersebut, dia mengatakan Diskusi Publik Sesi II bertema “Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Menuju Jakarta Kota Global-Berkeadilan Sosial” merupakan bagian dari rangkaian menuju Konferensi Daerah (Konferda) V DPD PA GMNI Jakarta Raya.

Hasil dari rangkaian diskusi tersebut, kata dia, akan dibukukan dan diserahkan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kita akan bukukan hasil diskusi ini dan berikan rekomendasi kepada gubernur. Jakarta harus menjadi kota global yang berkeadaban, memiliki karakter nasionalisme, dan berpihak pada rakyat,” ujar Ario.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PA GMNI Retnowati memberikan apresiasi kepada DPD PA GMNI Jakarta Raya yang telah menggagas rangkaian diskusi publik menuju konferensi daerah (konferda) tersebut.

Dia berharap hasil diskusi itu dapat menjadi referensi konkret bagi para pengambil kebijakan.

“Harapannya, rangkaian diskusi menuju konferda ini bisa melahirkan butir-butir pemikiran yang dapat digunakan gubernur, dan menjadi bahan bagi para pemangku kebijakan dalam membangun Jakarta yang berkeadilan sosial,” tutur Retnowati.

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2016-2017 Soni Sumarsono menjelaskan Jakarta telah masuk kategori kota global dengan peringkat ke-71 dari 158 kota di dunia. Namun, dia menegaskan status kota global harus disertai dengan keadilan sosial bagi seluruh warganya.

“Kota global yang berkeadilan sosial bukan hanya berperan dalam ekonomi dan politik dunia, tapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Kalau bikin kota global saja mudah, tapi yang berkeadilan sosial itu perlu muatan ideologis,” ungkap Soni.

Dia pun mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mempercepat pembangunan transportasi yang terintegrasi dan digitalisasi pelayanan publik.

Dia juga menegaskan PA GMNI memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah.

“PA GMNI harus menjadi pejuang pemikir dan pemikir pejuang yang mengawal Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan sosial,” tegas Soni.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

25/10/2025 22:19
Pramono: Pembangunan di Jakarta tak boleh kendor meski ada efisiensi

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan di Jakarta tidak boleh kendor kendati terdapat regulasi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Ekosistem pembangunan Jakarta tidak boleh kendor meski ada efisiensi,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saja, tetapi harus melibatkan pihak lainnya.

“Kemitraan adalah kunci pembangunan Jakarta,” ujar Pramono.

Salah satunya, dia menyebutkan rencana pembangunan Transit-Oriented Development (TOD), yaitu strategi pembangunan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal.

Dia menuturkan TOD Bundaran Hotel Indonesia antara Hotel Pullman, Hotel Mandarin dan bangunan di kawasan tersebut akan dihubungkan langsung di bawah tanah dan terkoneksi ke stasiun MRT.

Selain itu, ada juga rencana pembangunan kawasan TOD Dukuh Atas yang akan dibangun tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Pemprov DKI pun mempercayakan proses pembangunan kawasan tersebut kepada pihak MRT.

“Dukuh Atas nanti akan dibangun melalui kerja sama secara partnership strategis. Kami akan percayakan MRT, Pemprov hanya bersifat back-up,” tutur Pramono.

Sementara itu, pembangunan kawasan TOD Bundaran Hotel Indonesia menggunakan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang memudahkan proses pembangunan gedung bertingkat atau tower di daerah setempat.

Pramono mengungkapkan proses pembangunan gedung bertingkat di Jakarta sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, bahkan ada yang sampai 12 tahun tak kunjung diberikan kejelasan perizinannya.

Namun saat ini, pihaknya mempercepat proses perizinan tersebut menjadi tidak lebih dari 15 hari, dan seluruh prosesnya dilakukan secara transparan dan terbuka.

“Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dalam pemberian izin tersebut,” ungkap Pramono.

Lebih lanjut, dia mengaku ingin melanjutkan sejumlah pekerjaan yang telah dimulai oleh gubernur-gubernur sebelumnya, di antaranya menuntaskan pembangunan monorel dan RS Sumber Waras yang segera dimulai kembali.

Dia mengapresiasi aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendukung program pembangunan rumah sakit tersebut.

“Dulu kasus monorel dan RS Sumber Waras ini menghebohkan. Kami ingin menyelesaikan pembangunan kedua proyek ini,” tegas Pramono.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

25/10/2025 21:33
Pram akui tak tidur nyenyak karena proyek monorel tak kunjung rampung

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak dapat tidur dengan nyenyak akibat proyek pembangunan monorel yang tidak kunjung rampung sejak dimulai pada 2002 sampai dengan saat ini.

“Saya saat itu mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri meninjau pembangunan monorel, dan hingga hari ini belum tuntas, hingga saat ini,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu.

Pria yang akrab disapa Pram itu mendambakan agar pembangunan moda transportasi berbasis rel itu segera dilanjutkan dan diselesaikan.

Dia juga mengaku ingin melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh gubernur-gubernur sebelumnya.

Selain monorel, lanjut dia, ada pula pembangunan RS Sumber Waras yang segera dimulai kembali.

Dia turut mengapresiasi aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendukung program pembangunan rumah sakit tersebut.

“Dulu kasus monorel dan RS Sumber Waras ini menghebohkan. Kami ingin menyelesaikan pembangunan kedua proyek ini,” ujar Pram.

Kendati demikian, dia menekankan pembangunan di Jakarta tidak dapat dilakukan sendirian, sehingga harus ada kemitraan.

“Membangun Jakarta gak sendirian, kemitraan jadi kunci,” tegas Pramono.

Pada Senin (27/10), dia pun berencana meninjau proyek pembangunan RS Sumber Waras.

“Saya akan meninjau jalan yang tidak rata di Penjaringan dan RS Sumber Waras,” ucap Pramono,

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

25/10/2025 20:42

Tag: Pramono Anung

Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

Pramono Perintahkan Pembongkaran