Tag: Pramono Anung

  • Top 3: Profil Harry Danardojo yang Meninggal Akibat Mobil Tertimpa Pohon di Pondok Indah – Page 3

    Top 3: Profil Harry Danardojo yang Meninggal Akibat Mobil Tertimpa Pohon di Pondok Indah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Peristiwa tragis terjadi di kawasan elite Pondok Indah, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Minggu siang 26 Oktober 2025. Pohon palem tumbang tepatnya di Jalan Metro Pondok Indah Raya Nomor 17, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jaksel.

    Insiden ini menewaskan pengemudi mobil Lexus yang rupanya diketahui merupakan mantan Direktur PT Danareksa (Persero) Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.

    Artikel Profil Harry Danardojo, Mantan Direktur Sekuritas yang Meninggal karena Mobilnya Tertimpa Pohon di Pondok Indah menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com pada Senin pekan ini.

    Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Selasa, (27/10/2025):

    1. Profil Harry Danardojo, Mantan Direktur Sekuritas yang Meninggal karena Mobilnya Tertimpa Pohon di Pondok Indah

    Kabar duka menyelimuti dunia bisnis setelah insiden tragis yang menimpa Harry Danardojo, Minggu (26/10/2025). Sosok yang dikenal memiliki rekam jejak di industri keuangan dan energi ini meningga dunia usai mobil Lexus yang dikendarainya tertimpa pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah Raya, Jakarta Selatan.

    Dukacita mendalam disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mengaku mengenal almarhum secara pribadi.

    “Kebetulan almarhum saya kenal secara pribadi. Kebetulan apa? Atasannya almarhum itu sahabat saya. Jadi almarhum Harry ini saya kenal secara pribadi,” ujar Pramono kepada wartawan di RS Sumber Waras, Senin (27/10/2025).

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menawarkan bantuan penuh, mulai dari proses pemakaman hingga pengurusan asuransi bagi keluarga korban.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Ultimatum Pramono ke Warga Terima Bansos tapi Main Judol

    Ultimatum Pramono ke Warga Terima Bansos tapi Main Judol

    Jakarta

    Ribuan penerima bansos di Jakarta diduga terlibat judi online, bahkan beberapa diantaranya diduga penerima dana bantuan seperti KJP dan KJMU. Gubernur DKI Pramono Anung pun mengultimatum penerima bansos yang kedapatan bermain judol tersebut.

    Dirangkum detikcom, Selasa (28/10/2025), awalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sebanyak 602.419 warga Jakarta terlibat permainan judi online (judol). Bahkan angka transaksi mencapai Rp 3,12 triliun.

    “Berdasarkan data PPATK terdapat 602.419 orang warga DKI Jakarta mencakup 5 kota dan 1 kabupaten yang teridentifikasi sebagai pemain judi online pada periode 2024. Total nominal transaksi deposit judi online mencapai Rp 3,12 Triliun dalam 17,5 juta kali transaksi,” kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Sabtu (26/7/2025).

    Ivan menyebut, dari jumlah tersebut, 15 ribu warga di antaranya tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Data ini tercatat pada sepanjang 2024.

    “Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut,” katanya.

    Lebih lanjut, Ivan menyebut penerima bansos yang bermain judol itu transaksinya mencapai Rp 67 miliar.

    “Total nominal transaksi judol dari kelompok ini sejumlah Rp 67 miliar dalam 397 ribu kali transaksi sepanjang tahun 2024,” katanya.

    Ribuan Penerima Bansos Terlibat Judol

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengungkap sekitar 5.000 penerima bansos di Jakarta diduga terlibat judi online. Bahkan pelaku judol diduga menggunakan dana bantuan seperti KJP dan KJMU untuk aktivitas itu.

    “Berdasar penelusuran PPATK terungkap sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat judi online, 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Nah, yang ngeri ini, transaksinya mencapai Rp 3,12 triliun,” ujar Rano.

    Bakal Ditertibkan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI akan menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan bermain judi online (judol). Langkah ini dilakukan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ribuan penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

    Ia menegaskan Pemprov akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penyaluran bansos tetap tepat sasaran.

    “Memang ada data dari PPATK. Kami akan segera tertibkan untuk itu,” kata Pramono di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (yld/yld)

  • Pramono Akan Cek Izin Lapangan Padel yang Atapnya Ambruk di Jakbar

    Pramono Akan Cek Izin Lapangan Padel yang Atapnya Ambruk di Jakbar

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons insiden ambruknya atap lapangan padel di Kembangan, Jakarta Barat. Ia pun akan meninjau perizinan lapangan padel tersebut.

    Diketahui robohnya atap lapangan padel di Kembangan karena hujan deras dan angin kencang. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu (26/10) sekitar pukul 13.00 WIB.

  • PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengecekan-Peremajaan Pohon di Area Publik

    PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengecekan-Peremajaan Pohon di Area Publik

    Jakarta

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo, menyoroti insiden meninggalnya pengemudi usai tertimpa pohon tumbang di kawasan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Francine mendorong pemprov mengevaluasi kejadian itu dengan melakukan pengecekan rutin dan peremajaan pohon-pohon di seluruh area publik Jakarta.

    “Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi kejadian naas ini. Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi pohon-pohon di Jakarta, khususnya di area publik. Bila ada pohon yang lapuk atau berpotensi tumbang, agar ditangani segera sebelum terjadi kecelakaan,” kata Francine kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

    Ketua DPP PSI ini menyebut banyak pohon di sekitaran jalan di Pondok Indah itu sudah berusia puluhan tahun. Ia pun meminta pemprov agar melakukan peremajaan pohon-pohon tersebut.

    “Berdasarkan kesaksian warga, tidak sedikit pohon yang ada di Pondok Indah ini usianya sudah puluhan tahun. Oleh karena itu, pohon-pohon tersebut menjadi rentan tumbang ketika terjadi hujan besar seperti kemarin. Bila diperlukan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan peremajaan terhadap pohon-pohon yang lapuk atau rapuh,” lanjutnya.

    Francine kemudian mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa isu menyangkut pohon-pohon tumbang itu bukan hanya mengenai masalah estetika, melainkan juga keamanan dan keselamatan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor.

    “Jangan sampai, pohon-pohon yang tumbang itu membahayakan pejalan kaki maupun pengendara, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) segera memasang penyangga di sekitar 5.000 pohon yang dinilai rawan tumbang.

    “Saya sudah memerintahkan Pak Fajar, Kepala Distamhut, untuk segera menangani sekitar 5.000 pohon yang perlu dipasang penyangga. Kalau tidak, kejadian seperti ini bisa terulang kembali,” kata Pramono di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (27/10).

    Dia mengaku mengenal korban dalam peristiwa pohon tumbang di Pondok Indah itu. Pramono mengatakan Pemprov DKI telah menawarkan bantuan untuk proses pemakaman dan asuransi.

    “Almarhum Hery ini saya kenal secara pribadi, dan atasannya juga sahabat saya. Pemerintah daerah langsung menawarkan bantuan, termasuk fasilitas pemakaman dan asuransi yang sedang diurus,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • Video Pramono Ultimatum Adhi Karya soal Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak

    Video Pramono Ultimatum Adhi Karya soal Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan pembongkaran tiang monorel mangkrak dimulai pada Januari 2026. Pramono pun mempersilakan PT Adhi Karya Tbk untuk membongkar.

    Pramono mengatakan jika PT Adhi Karya Tbk tak mampu membongkar, maka Pemprov DKI Jakarta akan turun tangan.

  • 5000 Pohon di Jakarta Perlu Penyangga

    5000 Pohon di Jakarta Perlu Penyangga

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta jajarannya memasang penyangga pada sekitar 5.000 pohon di Ibu Kota yang dinilai rawan tumbang. Langkah ini diambil setelah insiden pohon tumbang di Pondok Indah, Jakarta Selatan, menewaskan seorang pengemudi mobil Lexus pada Minggu, 26 Oktober 2025 kemarin.

    “Mungkin ada 5.000-an pohon yang perlu ‘trigger’ atau penyangga. Kalau nggak, kejadian ini bisa terulang kembali,” ujar Pramono dikutip dari Antara.

    Ia menekankan agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta segera melakukan pemetaan serta memasang penyangga pada pohon-pohon yang berisiko tinggi tumbang.

    Menurutnya, pelaksanaan di lapangan kerap menemui kendala karena sebagian warga menolak pohon di sekitar rumahnya dipasangi penyangga. Meski begitu, Pramono berharap masyarakat memahami pentingnya langkah ini untuk mengurangi risiko kecelakaan serupa. 
     

    Sebelumnya, insiden pohon tumbang menimpa sebuah mobil di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Minggu (26/10) sekitar pukul 13.59 WIB. Insiden itu menewaskan seorang pengemudi Lexus.

    Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Harnas Prihandito, menjelaskan korban adalah mantan Direktur PT Danareksa (Persero), Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.

    “Korban pemilik mobil bukan sopir. KTP-nya atas namanya Harry Nugroho Prasetyo Danardojo,” kata Harnas kepada wartawan.

    Menurut keterangan polisi, kejadian terjadi saat hujan deras disertai angin kencang sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu, Harry sedang mengendarai mobil Lexus seorang diri menuju arah selatan.

    Ketika melaju di jalur kiri, sebuah pohon palem tiba-tiba tumbang dan menimpa bagian depan mobil. “Korban meninggal dunia dengan luka di bagian kepala,” ujar Harnas.

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta jajarannya memasang penyangga pada sekitar 5.000 pohon di Ibu Kota yang dinilai rawan tumbang. Langkah ini diambil setelah insiden pohon tumbang di Pondok Indah, Jakarta Selatan, menewaskan seorang pengemudi mobil Lexus pada Minggu, 26 Oktober 2025 kemarin.
     
    “Mungkin ada 5.000-an pohon yang perlu ‘trigger’ atau penyangga. Kalau nggak, kejadian ini bisa terulang kembali,” ujar Pramono dikutip dari Antara.
     
    Ia menekankan agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta segera melakukan pemetaan serta memasang penyangga pada pohon-pohon yang berisiko tinggi tumbang.

    Menurutnya, pelaksanaan di lapangan kerap menemui kendala karena sebagian warga menolak pohon di sekitar rumahnya dipasangi penyangga. Meski begitu, Pramono berharap masyarakat memahami pentingnya langkah ini untuk mengurangi risiko kecelakaan serupa. 
     

     
    Sebelumnya, insiden pohon tumbang menimpa sebuah mobil di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Minggu (26/10) sekitar pukul 13.59 WIB. Insiden itu menewaskan seorang pengemudi Lexus.
     
    Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Harnas Prihandito, menjelaskan korban adalah mantan Direktur PT Danareksa (Persero), Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.
     
    “Korban pemilik mobil bukan sopir. KTP-nya atas namanya Harry Nugroho Prasetyo Danardojo,” kata Harnas kepada wartawan.
     
    Menurut keterangan polisi, kejadian terjadi saat hujan deras disertai angin kencang sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu, Harry sedang mengendarai mobil Lexus seorang diri menuju arah selatan.
     
    Ketika melaju di jalur kiri, sebuah pohon palem tiba-tiba tumbang dan menimpa bagian depan mobil. “Korban meninggal dunia dengan luka di bagian kepala,” ujar Harnas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Cianjur Pastikan Anggaran Tersalur Optimal Saat Banyak Dana Mengendap

    Cianjur Pastikan Anggaran Tersalur Optimal Saat Banyak Dana Mengendap

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur memastikan telah menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempercepat realisasi belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran.

    Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada dana pemerintah daerah yang mengendap atau tersimpan tanpa manfaat di kas daerah, sebagaimana tengah menjadi sorotan pemerintah pusat.

    Wakil Bupati Cianjur Ramzi mengatakan, pemerintah daerah sebisa mungkin mengoptimalkan belanja sesuai dengan arahan dari Mendagri dan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa dana publik harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Bagi kami ini sudah menjadi hal yang rutin di akhir tahun. Alokasi dana yang sudah diberikan harus digunakan secara optimal,” ujar Ramzi saat ditemui seusai menghadiri acara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Senin (28/10/2025).

    Ia menambahkan, Pemkab Cianjur memastikan seluruh penggunaan dana daerah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Setiap rupiah yang digunakan untuk menjalankan program daerah juga sudah sesuai dengan yang dicanangkan.

    Ramzi menyebutkan bahwa penggunaan anggaran daerah Cianjur tahun ini telah difokuskan pada berbagai program. Mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

    “Instruksi dari mendagri maupun pemerintah pusat sudah kami jalankan, terutama dalam mempercepat program pembangunan daerah,” pungkas pria yang lama dikenal sebagai artis tersebut.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Instruksi tersebut disampaikan setelah banyak daerah dinilai belum maksimal dalam merealisasikan anggarannya.

    Tito memaparkan, hingga 30 September 2025, pendapatan APBD nasional telah mencapai 70,27% atau Rp 949,97 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 67,82% atau Rp 918,98 triliun.

    Namun, realisasi belanja daerah justru menurun menjadi 56,07% atau Rp 770,13 triliun, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 57,20% atau Rp 817,79 triliun.

    “Kita harus kerja keras mendorong belanja. Kita harapkan realisasinya bisa mencapai minimal 91%,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta kepala daerah segera menyalurkan dana APBD agar perekonomian daerah tetap bergerak.

    Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, tercatat masih ada simpanan pemerintah daerah di bank sebesar Rp 234 triliun sepanjang Januari-September 2025. Angka tersebut terdiri atas simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp 134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp 60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

    Beberapa daerah dengan simpanan terbesar antara lain DKI Jakarta Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kota Banjarbaru Rp 5,16 triliun, Kalimantan Utara Rp 4,70 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

    Kritik dari Purbaya tersebut sempat mendapat beragam tanggapan dari sejumlah kepala daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Namun, Purbaya menegaskan data tersebut valid dan bisa dikonfirmasi langsung ke Bank Indonesia.

  • Sentra Fauna-Kuliner Lenteng Agung Jadi Pusat UMKM Modern, Ini Fasilitasnya

    Sentra Fauna-Kuliner Lenteng Agung Jadi Pusat UMKM Modern, Ini Fasilitasnya

    Jakarta

    Pasar Barito, Jakarta Selatan, mulai ditata. Para pedagang eks Barito pun mulai pindah ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung hari ini.

    Bagi para pedagang, momen ini menjadi langkah awal menuju tempat usaha yang lebih layak dan tertata. Salah satu pedagang kuliner, Mujiyati, mengungkapkan harapannya setelah memilih kios barunya di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung.

    Sebelumnya, pada Jumat, (17/10), kelompok pedagang JS 96 eks Pasar Barito juga telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi sentra untuk melihat fasilitas sekaligus memilih nomor kios yang akan ditempati, salah satunya Mujiyati.

    Suasana hangat dan antusiasme terasa saat para pedagang eks Pasar Barito mulai menempati lokasi baru mereka.

    “Kami ingin memulai lagi dengan semangat baru di tempat ini. Semoga rezekinya lebih baik, pembelinya ramai, dan sentra ini bisa jadi tempat yang hidup. Kami berterima kasih kepada Pemprov DKI yang sudah menyiapkan tempat selayak ini,” ujar Mujiyati dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

    Foto: Dok. Pemprov DKI

    Dalam rangka mendukung usaha para pedagang, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menggratiskan sewa kios selama enam bulan pertama bagi para pedagang eks Pasar Barito.

    “Ada surat peringatan 1, 2, 3 dan kami sangat humanis, manusiawi sekali. Dan sekarang ini 125 kios yang di Lenteng Agung sudah semuanya selesai, semuanya bisa dipakai, termasuk air. Untuk itu, dari 125 kios, saya sudah memutuskan untuk memberikan gratis selama enam bulan, baik itu kios maupun airnya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Karena, saya tahu, pasti 2-3 bulan pertama itu berat sekali, harus sosialisasi. Tapi, di situ karena dekat dengan Stasiun Lenteng Agung, sehingga lokasinya cukup baik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan, pembangunan sentra ini merupakan upaya Pemprov DKI dalam menghadirkan fasilitas usaha yang lebih tertata dan berdaya saing bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

    “Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung kami hadirkan sebagai ruang usaha baru yang lebih modern dan nyaman. Di sini, para pelaku usaha termasuk yang selama ini berjualan di kawasan Barito dan khususnya terdaftar secara resmi sebagai anggota Jakpreneur, akan mendapatkan tempat yang lebih layak dan kesempatan lebih besar untuk berkembang,” jelas Ratu.

    Dinas PPKUKM pun memastikan seluruh pedagang eks Pasar Barito difasilitasi hingga proses penetapan lokasi kios selesai. Pemerintah juga terus membuka ruang pendampingan bagi pedagang yang masih menyiapkan dokumen atau memerlukan waktu untuk beradaptasi.

    “Kami terus membuka pendampingan bagi pedagang lain yang belum tervalidasi atau masih ragu demi memastikan transisi berjalan mulus dan Sentra Fauna Lenteng Agung dapat segera beroperasi maksimal,” lanjut Ratu.

    Dilengkapi Berbagai Fasilitas

    Sebagaimana diketahui, kawasan Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung dibangun seiring dengan rencana pengembangan Taman Bendera Pusaka, yang akan menggabungkan Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser sebagai ruang hijau bersejarah di Jakarta Selatan.

    Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung dilengkapi area pertunjukan seni dan budaya, lahan parkir luas, toilet, dan musala, serta desain yang ramah lingkungan dan ramah keluarga, dengan sistem sirkulasi udara dan sanitasi yang baik. Lokasinya mudah dijangkau melalui Stasiun Commuter Line Lenteng Agung, Transjakarta (4B Manggarai-UI dan D21 Lebak Bulus-UI), serta Jak Lingko 44 (Andara-Lenteng Agung).

    Para pedagang eks Pasar Barito akan menjadi bagian dari ekosistem baru di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung. Dengan begitu, kegiatan ekonomi yang telah berjalan dapat terus berlanjut di tempat yang lebih tertata dan representatif. Adapun sentra ini memiliki 125 kios dengan berbagai fungsi, terdiri dari:

    Zona A – Kuliner (22 kios)Zona B – Amphitheater (70 seat)Zona C & D – Burung & Pakan Hewan (74 kios)Zona E – Parsel & Kuliner Tambahan (29 kios)

    “Kami ingin agar para pedagang tidak hanya memiliki tempat baru, tetapi juga bisa naik kelas. Dengan dukungan fasilitas, pelatihan, dan promosi yang terintegrasi melalui program Jakpreneur, kami harap mereka bisa berkembang lebih besar dan menjadi bagian dari wajah baru Jakarta,” jelas Ratu.

    Lokasi Berkumpulnya Warga Jakarta

    Lebih dari sekadar tempat berdagang, Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung juga disiapkan sebagai ruang interaksi warga, pusat edukasi fauna, serta wadah kegiatan seni, budaya, dan komunitas. Kawasan ini akan menjadi ruang publik baru yang mempertemukan ekonomi rakyat, kreativitas, dan rekreasi keluarga dalam satu kawasan.

    “Kami ingin menjadikan sentra ini bukan sekadar tempat berdagang, tetapi juga destinasi baru warga Jakarta untuk berbelanja, berekreasi, dan menikmati suasana kota yang lebih hijau dan tertata,” pungkas Ratu.

    (akn/ega)

  • Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengebut pekerjaan perbaikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang rusak imbas kericuhan saat aksi demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 lalu. Ditargetkan perbaikan tersebut rampung pada November 2025.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, mengatakan pekerjaan perbaikan bangunan dan fasilitas umum yang rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada di tahun ini. Hal ini termasuk dengan perbaikan JPO.

    Setidaknya terdapat dua JPO di kawasan Jakarta yang terdampak paling parah. Kedua JPO itu antara lain JPO Halte TransJakarta Pasar Senen di Jakarta Pusat, dan JPO Halte TransJakarta Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.

    “Yang selesai tahun ini, harus selesai di Desember 2025, yang bisa kita perbaikan ringan. Kalau JPO on progress, akan selesai, di November ini (2025) harus selesai,” kata Dewi, ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Menurut Dewi, proses perbaikan elevator atau lift merupakan tahapan yang paling lama. Sebab, pemesanan lift harus disertai dengan pembuatan rumah lift yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

    Untuk perbaikan kedua JPO ini, Dewi memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 3,5 miliar. Pemesanan lift juga menjadi salah satu hal yang menelan biaya paling besar.

    Tidak hanya JPO Jakarta, bangunan dengan kerusakan ringan lainnya juga ditargetkan rampung di tahun ini. Bangunan itu antara lain sebagian kecil kantor di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang penanganannya hanya dalam bentuk renovasi.

    “Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa renovasi, ada yang bisa rekonstruksi, ternyata turun banyak (estimasi anggaran perbaikannya),” ujarnya.

    Sementara itu, untuk perbaikan infrastruktur dengan kerusakan berat seperti Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Diperkirakan pekerjaan perbaikan baru bisa rampung pada tahun 2026-2027 mendatang.

    “Sebagian besar kalau yang gedung itu nanti kita harus rekonstruksi ulang, karena strukturnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk kita renovasi. (Bangunan di) Makassar 2026-2027 (rampung), itu untuk yang bangunan sekretariatnya (rusak berat). Tetapi kalau bangunan yang di DPRD provinsinya itu renovasi,” ujar Dewi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk membantu perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak akibat demo massal pekan lalu. Perbaikan tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp 19 miliar termasuk untuk perbaikan lift.

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Tonton juga video “Walkot Tangerang Cek JPO Rusak di Daan Mogot: Tak Boleh Tunggu Korban” di sini:

    (shc/fdl)

  • Jalan tinggi sebelah di Penjaringan segera diperbaiki

    Jalan tinggi sebelah di Penjaringan segera diperbaiki

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki jalan tinggi sebelah yang kerap menyebabkan kendaraan terperosok di Penjaringan, Jakarta Utara.

    Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo di Jakarta Utara, Senin, mengatakan, jalan tersebut sebelumnya dibangun oleh pihak swasta, namun mangkrak sejak 2016.

    Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta pun segera mengatasi jalan tersebut usai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi itu.

    “Hari ini Pak Gub sudah meninjau langsung ke jalan yang ada beda tinggi. Intinya, dari Pemprov DKI akan menyelesaikan permasalahan itu,” katanya.

    Jalan ini dibangun melalui swasta, kemudian terhenti. “Kami akan komunikasikan dengan pihak pengembang. Kalau bisa dilanjut, dilanjut. Kalau pengembangnya sudah tidak bisa, kmDKI yang akan masuk,” kata Suwondo

    Suwondo menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta segera mendiskusikan persoalan jalan tersebut bersama pengembangnya.

    Nantinya, apabila sudah berkomunikasi dengan pihak swasta yang membangun jalan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta segera mengambil langkah.

    Diharapkan nantinya, jalan tersebut bisa kembali baik sehingga tak ada lagi kendaraan yang terperosok di sana.

    “Ya kita komunikasikan dulu dengan pengembang. Kalau memang mereka oke, kita minta untuk lanjut. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa ada komunikasi dengan pengembang,” kata Suwondo.

    Pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menepati janjinya untuk meninjau langsung Jalan Inspeksi Kali Duri di wilayah Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang viral di media sosial karena kondisi jalan tersebut tinggi sebelah.

    Ia pun telah meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera memperbaiki jalan sepanjang 320 meter itu agar tidak kembali menimbulkan kecelakaan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.