Tag: Pramono Anung

  • Kondisi di SMAN 72 Jakarta Usai Ledakan, Dijaga Ketat Polisi-TNI

    Kondisi di SMAN 72 Jakarta Usai Ledakan, Dijaga Ketat Polisi-TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana di tempat kejadian perkara (TKP) ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara dijaga ketat aparat kepolisian.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Jumat (7/11/2025) 17.16 WIB, terlihat sejumlah personel kepolisian maupun tim gegana berjaga di depan gerbang SMAN 72 Jakarta.

    Polisi terlihat mengenakan rompi pengaman, helm, serta senjata api yang ditenteng di ruangannya. Selain anggota Polri, ada juga prajurit TNI yang berjaga di depan gerbang sekolah.

    Sementara itu, sejumlah kendaraan taktis alias rantis Polri disiagakan di jalan akses menuju TKP.  Dua mobil Brimob serta penjinak bom juga terlihat terparkir di lokasi. 

    Di samping itu, awak media tidak diperkenankan masuk lantaran kondisi di TKP sudah steril. Alhasil yang bisa melihat TKP hanya pihak berkepentingan dalam penyelidikan ledakan tersebut.

    Adapun, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wamenko Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk F Paulus, hingga sejumlah pejabat tinggi kepolisian juga turut hadir ke TKP.

    Dalam hal ini, Lodewijk mengemukakan ada dua ledakan terjadi di lokasi. Ledakan itu terjadi sekitar 12.15 WIB atau menjelang ibadah Salat Jumat di Masjid SMAN 72 Jakarta.

    “Telah terjadi ledakan, dan ledakan itu ada dua kali. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musala atau masjid,” ujar Lodewijk usai meninjau lokasi, Jumat (7/11/2025).

    Adapun, Lodewijk belum bisa memastikan penyebab dari ledakan di sekolah ini. Sebab, hal tersebut tengah didalami oleh tim kepolisian.

    “Tentang bagaimana selanjutnya, tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan masalah ini,” pungkas Lodewijk.

  • Pemprov DKI Komitmen Percepat Pembangunan MRT, LRT, & TOD Terpadu

    Pemprov DKI Komitmen Percepat Pembangunan MRT, LRT, & TOD Terpadu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi publik di kawasan Jabodetabek. Sejumlah proyek strategis seperti pembangunan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas, MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota), MRT lintas barat-timur, hingga LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) menjadi fokus utama.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam memperkuat integrasi antarmoda transportasi di Jakarta. “Kami melaporkan sejumlah progres, termasuk pembangunan TOD Dukuh Atas yang akan menghubungkan empat moda sekaligus, MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara. Jika seluruh moda sudah tersambung, mobilitas warga akan jauh lebih efisien dan nyaman,” ujar Pramono, Kamis (6/11/2025).

    Menurut Pramono, pembangunan TOD menjadi tanggung jawab PT MRT Jakarta (Perseroda), sementara Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan akan memastikan dukungan regulasi dan sinkronisasi perencanaan. “Pak Menteri juga menyampaikan akan menggabungkan Stasiun Karet dengan BNI City agar integrasi semakin optimal,” tambahnya.

    Di sisi lain, proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B terus menunjukkan kemajuan pesat. Berdasarkan data terbaru PT Jakarta Propertindo (Jakpro) per 14 Oktober 2025, pembangunan jalur sepanjang 6,4 kilometer dari Velodrome hingga Manggarai telah mencapai 75,55 persen.

    “Pekerjaan konstruksi jalur layang dan stasiun kami targetkan selesai sesuai jadwal. Akselerasi ini tidak lepas dari dukungan warga dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder,” ujar Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar.

    Jakpro juga menekankan pentingnya pengelolaan dampak sosial dan lingkungan selama proses pembangunan. “Kami terus melibatkan masyarakat agar proyek ini berjalan dengan dukungan penuh dari warga sekitar. Dengan partisipasi aktif masyarakat, target penyelesaian bisa tercapai tepat waktu, aman, dan berkualitas,” imbuhnya.

    Saat ini, progres pembangunan di Zona 1 (Jalan Pemuda Rawamangun-Jalan Pramuka Raya) mencapai 73,95 persen, mencakup pekerjaan jalur layang dan stasiun di sepanjang Jalan Pramuka Raya. Sementara di Zona 2 (Matraman-Manggarai), progres mencapai 59,24 persen dengan pekerjaan utama meliputi pondasi jalur layang, konstruksi sipil Stasiun Matraman, serta struktur Stasiun Manggarai di Jalan Sultan Agung.

    Didukung Warga, Dorong Mobilitas dan Ekonomi Lokal

    Proyek LRT ini juga mendapat dukungan luas dari masyarakat. Zaenudin, tokoh masyarakat Manggarai, menyebut kehadiran LRT akan membawa manfaat besar bagi mobilitas dan perekonomian warga.

    “Wajar kalau sekarang agak macet, tapi itu bagian dari proses. Nanti setelah rampung, mobilitas makin mudah dan lingkungan jadi lebih tertata,” ujarnya.

    Ia menilai, kehadiran LRT akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Nantinya banyak aktivitas ekonomi baru di sekitar stasiun. Jadi manfaatnya pasti banyak untuk masyarakat,” kata Zaenudin.

    Ramdani menambahkan, LRT Jakarta Fase 1B akan membuka akses lebih cepat antara Jakarta Timur, Pusat, dan Utara, sekaligus menekan kemacetan dan emisi karbon. “Pengembangan jalur LRT ini merupakan langkah menuju Jakarta yang lebih hijau dan efisien. Dari kemacetan menuju konektivitas, dari polusi menuju keberlanjutan,” jelasnya.

    Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai pertemuannya dengan Gubernur Pramono berlangsung konstruktif dan menjadi momentum penting untuk mempercepat integrasi transportasi Jabodetabek.

    “Harapan kami, integrasi TOD dan konektivitas antarmoda seperti Stasiun Karet-Sudirman dapat segera diwujudkan. Pemerintah pusat akan terus menindaklanjuti setiap usulan agar transportasi publik berbasis rel bisa segera dinikmati masyarakat,” kata Dudy.

    Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan BUMD seperti Jakpro dan MRT Jakarta, percepatan pembangunan transportasi publik diharapkan dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

    “Transformasi Jakarta tidak bisa ditunda. Pembangunan transportasi publik adalah fondasi untuk kota yang hidup, produktif, dan ramah lingkungan,” pungkas Pramono.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pramono izinkan wali kota bekerja sama dengan swasta untuk bangun RTH

    Pramono izinkan wali kota bekerja sama dengan swasta untuk bangun RTH

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengizinkan wali kota dan bupati melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam memanfaatkan program tanggung jawab sosial (CSR) untuk membangun ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah masing-masing.

    “Karena dengan partisipasi publik yang luar biasa dan taman-taman sekarang ini walaupun kecil-kecil dibuat menjadi lebih hijau menunjukkan ruang terbuka hijau kita secara signifikan pasti akan mengalami perubahan (jumlahnya bertambah),” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

    Pramono saat menghadiri Panen Raya Serentak Jagung Pulut dan Komoditas Sayur lainnya di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan secara khusus berpesan kepada Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar agar lahan untuk pertanian perkotaan (urban farming) seluas satu hektare milik Kelompok Tani Kebun Berseri Perumahan Bukit Mas, Pesanggrahan dipertahankan agar tak beralih fungsi.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, M. Anwar, menyampaikan, kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan urban farming.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI lakukan normalisasi Kali Krukut secara bertahap

    DKI lakukan normalisasi Kali Krukut secara bertahap

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengemukakan normalisasi Kali Krukut, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan panjang 1,3 kilometer (km) dilakukan secara bertahap dari segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean.

    “Dari 1,3 km itu kemungkinan 360 meter terlebih dahulu yang akan kami utamakan dari segmen Tarakanita sampai segmen ini, Petogogan,” kata Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Jumat.

    Normalisasi Kali Krukut rencananya dimulai pada 2026 dan pada tahap awal akan dilakukan penetapan lokasi (penlok) serta pembebasan lahan yang terdampak.

    Merujuk data Dinas SDA DKI Jakarta, untuk menjalankan proyek normalisasi ini, lahan yang perlu dibebaskan mencapai 1,52 hektare, meliputi 65 bidang tanah.

    Bertepatangan dengan kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke Kali Krukut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas SDA DKI mulai melakukan pendataan warga terdampak normalisasi khususnya di sisi Kelurahan Pela Mampang. Sementara itu, pendataan di Kelurahan Petogogan sudah dilakukan.

    Kali Krukut merupakan salah satu saluran utama di wilayah Jakarta Selatan yang memiliki fungsi penting dalam mengalirkan air hujan dari kawasan tengah kota menuju hilir.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Karyawan bergaji Rp6,2 juta bisa naik Transjakarta hingga MRT gratis

    Karyawan bergaji Rp6,2 juta bisa naik Transjakarta hingga MRT gratis

    ini berlaku bukan hanya untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), tetapi juga untuk swasta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan karyawan dengan gaji maksimal sebesar 1,15 kali upah minimum provinsi (UMP) DKI atau Rp6,2 juta per bulan dapat naik Transjakarta, LRT Jakarta hingga MRT Jakarta tanpa dipungut biaya (gratis).

    UMP DKI Jakarta sendiri mencapai Rp5,3 juta.

    “Dapat mengajukan kartu layanan transportasi massal gratis, dan ini berlaku bukan hanya untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), tetapi juga untuk swasta,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis untuk 15 golongan, termasuk pekerja bergaji Rp6,2 juta per bulan.

    “Dulu ada 13 golongan. Tetapi secara signifikan sekarang ini diberlakukan bukan hanya untuk Transjakarta saja, tetapi juga untuk LRT dan MRT,” ujarnya.

    Dia meyakini dengan perluasan akses gratis transportasi umum dapat meningkatkan jumlah pengguna, yang bisa berimplikasi pada berkurangnya kemacetan dan polusi udara.

    Pramono menargetkan pemanfaatan transportasi umum di Jakarta dapat menyentuh angka 30 persen, naik enam persen dari capaian saat ini, yakni 24 persen.

    “Kalau bisa 30 persen saya yakin salah satu persoalan kemacetan, polusi, dan juga beberapa hal yang sekarang ini masih menjadi problem klasik Jakarta akan tertangani dengan baik,” katanya.

    Sebelumnya, dia menjelaskan alasan ASN di Pemprov DKI masuk ke dalam 15 golongan yang digratiskan yakni karena tak semua dari mereka memiliki gaji yang besar.

    Penjelasan ini diberikan lantaran warganet protes setelah tahu ASN masuk ke dalam 15 golongan yang bisa naik transportasi umum di Jakarta secara gratis. Sebab, menurut mereka, ASN sudah memiliki gaji cukup.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI mulai normalisasi Kali Krukut pada tahun 2026

    DKI mulai normalisasi Kali Krukut pada tahun 2026

    normalisasi Kali Krukut perlu dilakukan lantaran kali tersebut selalu berkontribusi pada terjadinya banjir pada wilayah-wilayah sekitarnya seperti Kemang Village dan kawasan sekitar lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan untuk memulai proses normalisasi Kali Krukut, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seppanjang 1,3 kilometer (1,3 km), pada tahun 2026 mendatang.

    “Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI untuk segera mematangkan tempat ini 1,3 km. Kita akan lakukan normalisasi,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Jumat.

    Pramono mengatakan normalisasi dilakukan dengan pelebaran badan sungai, dan pada tahap awal, akan dilakukan penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan yang terdampak.

    “Sungai-sungai di Jakarta itu dalam koordinasi Kementerian PUPR. Tapi pelaksanaan di lapangannya kan menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta. Kami tidak bisa menunggu sampai dengan Kementerian PUPR melakukan normalisasi,” katanya.

    Menurut Pramono, normalisasi Kali Krukut perlu dilakukan lantaran kali tersebut selalu berkontribusi pada terjadinya banjir pada wilayah-wilayah sekitarnya seperti Kemang Village dan kawasan sekitar lainnya.

    Dia juga menyebut aliran air di Kali Krukut sudah tidak normal, belum lagi banyak bangunan berdiri di atasnya. Karenanya, saat hujan, kali menjadi salah satu titik penyebab banjir.

    “Kalau tidak dilakukan (normalisasi), apapun yang kita buat misalnya dengan menggali dan mengeruk dan sebagainya tidak cukup. Kalau di sini (kawasan dekat Kali Krukut) banjir, maka Kemang Village dan sekitarnya pasti akan terdampak banjir. Karena airnya tidak bisa mengalir,” jelas Pramono.

    Dia menambahkan, normalisasi Kali Krukut akan dilakukan bersamaan dengan Kali Mampang yang bermuara di belakang Museum Satria Mandala. Kedua aliran sungai ini menjadi fokus utama dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta Selatan.

    “Ketika zaman gubernur-gubernur yang sebelumnya sebenarnya sudah direncanakan, sudah diukur dan sebagainya. Tetapi tidak pernah dieksekusi. Mudah-mudahan saya gubernur yang mengeksekusi,” kata Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapasitas pengolahan sampah RDF Rorotan akan dikurangi

    Kapasitas pengolahan sampah RDF Rorotan akan dikurangi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan uji coba Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan tetap berjalan, hanya kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.

    “Nggak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Pramono menjelaskan, RDF Rorotan sebelumnya sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton sampah per hari.

    Namun peningkatan kapasitas itu justru menimbulkan sejumlah masalah di lapangan, salah satunya menimbulkan bau tak sedap yang tercium hingga kawasan permukiman warga.

    “Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelas Pramono.

    Menurut Pramono, masalah utama bukan pada fasilitas RDF-nya, melainkan pada sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.

    Karena itu, pihaknya memutuskan menurunkan sementara kapasitas RDF menjadi 1.000 ton per hari agar proses berjalan stabil.

    “Karena ketika 1.000 ton, masyarakat di sana juga diajak melihat cerobong dan sebagainya, cerobongnya bersih, tertata dengan baik, dan juga sampahnya teratur karena memang sampah yang digunakan untuk RDF itu sebaiknya 2 sampai dengan 5 hari,” jelas Pramono.

    Di sisi lain, Pramono menegaskan uji coba RDF tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    Dia juga memastikan armada pengangkut sampah yang sudah tua akan segera diganti agar proses distribusi lebih efisien dan tidak menimbulkan bau di jalan.

    “Sekarang ada 93 truk dari pengadaan 2024, dan pengadaan 2025 akan dipercepat. Truk lama ditarik untuk keperluan lain,” papar Pramono.

    Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram @pramonoanungw, ia juga menegaskan kepada jajarannya agar persoalan RDF Rorotan tidak dianggap sebagai persoalan yang biasa saja.

    Pramono ingin proses komisioning dapat dilakukan dengan hati-hati dan diawasi secara langsung.

    “Karena ini sensitif, maka ini harus ditangani dengan semangat crisis center,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono bantah isu warga baduy ditolak RS karena tak punya KTP

    Pramono bantah isu warga baduy ditolak RS karena tak punya KTP

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu soal viralnya seorang warga Baduy, yang merupakan korban pembegalan, ditolak rumah sakit (RS) di Jakarta karena tak ada KTP.

    “Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

    Pramono menjelaskan Pemprov DKI sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, untuk memastikan pelayanan terhadap warga Baduy tetap berjalan.

    Pramono mengatakan adanya kesalahpahaman dalam bahasa yang membuat masalah tersebut menjadi panjang.

    “Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu,” kata Pramomo.

    Pramono menegaskan tidak ada larangan atau penolakan dari pihak rumah sakit mana pun di Jakarta.

    Dinas Kesehatan, kata Pramono, langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya.

    “Yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk memastikan itu,” ujar Pramomo.

    Pramono juga menepis anggapan bahwa penolakan terjadi karena warga Baduy tidak memiliki KTP Jakarta.

    Pramono memastikan semua warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Jakarta akan tetap ditangani.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono akan surati Adhi Karya soal pembongkaran tiang monorel

    Pramono akan surati Adhi Karya soal pembongkaran tiang monorel

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan menyurati pihak PT Adhi Karya untuk pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

    “Dalam waktu paling lama awal minggu depan ini, saya akan menulis surat kepada Adhi Karya. Sesuai dengan surat dari Kajati Jakarta, kami akan meminta mereka untuk membongkar dan kami beri waktu satu bulan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

    Pramono menyebut, waktu satu bulan terhitung sejak surat tersebut diterima oleh pihak Adhi Karya.

    Jika hingga tenggat waktu tersebut Adhi Karya tidak juga melakukan pembongkaran, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI yang akan turun tangan membongkar sendiri tiang monorel tersebut.

    Pramono bahkan menyebut pihaknya telah menyiapkan anggaran dari APBD untuk pembongkaran tiang itu.

    Lebih lanjut, Pramono mengatakan pihaknya sudah menyiapkan rencana lanjutan setelah tiang-tiang monorel dibongkar.

    Lahan bekas tiang mangkrak tersebut akan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan dan pembangunan jalur pedestrian di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.

    “Januari nanti DKI membongkar, sekaligus kami akan potong, kami bongkar, kita buat pelebaran jalan, pedestriannya kita bangun, dan dananya sudah ada sehingga tahun depan mudah-mudahan, Rasuna Said akan menjadi lebih baik,” kata Pramono.

    Pramono menjelaskan, hasil kajian Dinas Perhubungan Jakarta menunjukkan bahwa pembongkaran tiang monorel dapat berdampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas di kawasan Rasuna Said.

    “Kalau itu bisa dilakukan, berdasarkan hasil kajian, analisa, dan survei Dishub, kemacetan di Rasuna Said akan turun antara 14 sampai dengan 18 persen,” jelas Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit

    Fakta-fakta Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit

    Jakarta: Seorang pemuda Baduy, Banten, bernama Repan menjadi korban pembegalan bersenjata di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari, 26 Oktober 2025, itu tidak hanya membuatnya kehilangan barang berharga, tetapi juga mengalami luka sabetan senjata tajam di lengan kiri.

    Berikut ini fakta-fakta pemuda Baduy jadi korban pembegalan:
     
    Kronologi

    Repan, yang setiap pekan berjalan kaki dari Baduy menuju Jakarta untuk berjualan madu. Saat berjalan kaki menuju arah Rawasari, empat pelaku begal mendekat, langsung merampas tasnya, lalu menyerangnya dengan celurit.

    Setelah terluka, Repan ditinggalkan di lokasi. Adapun tas milik Repan berisi madu, ponsel, serta uang tunai.
     

     

    Ditolak RS karena tak punya KTP

    Repan mencoba mendapat pertolongan di sebuah rumah sakit di Cempaka Putih, tetapi ia mengaku ditolak karena tidak memiliki KTP dan masih di bawah umur. Ia hanya mendapat perban seadanya di luar gedung rumah sakit.

    Pada akhirnya, seorang langganan madu membawanya ke klinik dan kemudian dirujuk ke RS Ukrida. Pada akhirnya Repan menerima penanganan medis dan mendapat 10 jahitan.
     
    Pemprov DKI bantah ada penolakan RS

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis isu bahwa RS Jakarta menolak korban hanya karena tidak memiliki KTP. Menurutnya ada kendala bahasa saat proses komunikasi.

    “Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.

    Ia menjelaskan, seluruh rumah sakit di Jakarta tidak melarang kondisi darurat. Bahkan, ia sudah memerintahkan langsung Kepala Dinas Ani Ruspitawati yang langsung turun ke lapangan untuk mengecek.

    “Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas, Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya,” tambahnya.
     
    Kasus pembegalan dilaporkan ke polisi

    Pada 2 November 2025, kasus ini resmi dilaporkan ke Polsek Cempaka Putih dan terdaftar dengan nomor laporan resmi LP/B/83/XI/2025/SPKT/POLSEK CEMPAKA PUTIH/POLRES 

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan tim gabungan masih mencari pelaku melalui bukti dan saksi di lapangan.

    “Sampai saat ini dari Polsek Cempaka Putih maupun dari Polres Metro Jakarta Pusat masih menyusuri bukti-bukti dan mencari saksi-saksi terkait kejadian tersebut.” ujarnya dikutip dari Primetime News, Metro TV.

    Jakarta: Seorang pemuda Baduy, Banten, bernama Repan menjadi korban pembegalan bersenjata di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
     
    Peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari, 26 Oktober 2025, itu tidak hanya membuatnya kehilangan barang berharga, tetapi juga mengalami luka sabetan senjata tajam di lengan kiri.
     
    Berikut ini fakta-fakta pemuda Baduy jadi korban pembegalan:
     

    Kronologi

    Repan, yang setiap pekan berjalan kaki dari Baduy menuju Jakarta untuk berjualan madu. Saat berjalan kaki menuju arah Rawasari, empat pelaku begal mendekat, langsung merampas tasnya, lalu menyerangnya dengan celurit.

    Setelah terluka, Repan ditinggalkan di lokasi. Adapun tas milik Repan berisi madu, ponsel, serta uang tunai.
     

     

    Ditolak RS karena tak punya KTP

    Repan mencoba mendapat pertolongan di sebuah rumah sakit di Cempaka Putih, tetapi ia mengaku ditolak karena tidak memiliki KTP dan masih di bawah umur. Ia hanya mendapat perban seadanya di luar gedung rumah sakit.
     
    Pada akhirnya, seorang langganan madu membawanya ke klinik dan kemudian dirujuk ke RS Ukrida. Pada akhirnya Repan menerima penanganan medis dan mendapat 10 jahitan.
     

    Pemprov DKI bantah ada penolakan RS

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis isu bahwa RS Jakarta menolak korban hanya karena tidak memiliki KTP. Menurutnya ada kendala bahasa saat proses komunikasi.
     
    “Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
     
    Ia menjelaskan, seluruh rumah sakit di Jakarta tidak melarang kondisi darurat. Bahkan, ia sudah memerintahkan langsung Kepala Dinas Ani Ruspitawati yang langsung turun ke lapangan untuk mengecek.
     
    “Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas, Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya,” tambahnya.
     

    Kasus pembegalan dilaporkan ke polisi

    Pada 2 November 2025, kasus ini resmi dilaporkan ke Polsek Cempaka Putih dan terdaftar dengan nomor laporan resmi LP/B/83/XI/2025/SPKT/POLSEK CEMPAKA PUTIH/POLRES 
     
    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan tim gabungan masih mencari pelaku melalui bukti dan saksi di lapangan.
     
    “Sampai saat ini dari Polsek Cempaka Putih maupun dari Polres Metro Jakarta Pusat masih menyusuri bukti-bukti dan mencari saksi-saksi terkait kejadian tersebut.” ujarnya dikutip dari Primetime News, Metro TV.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)