RK Yakin Kuasai Materi Debat Ketiga Pilkada Jakarta, Pramono: Nanti Kita Lihat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3
Pramono Anung
ikut buka suara terkait cagub nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) yang percaya diri menguasai materi debat ketiga yang akan diselenggarakan pada Minggu (17/11/2024).
“Ya, enggak apa-apa. Nanti kita lihat pada saat debat,” ujar Pramono saat ditemui di Menara Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Pramono mengaku sudah mempersiapkan diri untuk tampil di debat ketiga.
Debat ketiga
Pilkada Jakarta
akan mengangkat tema “Tata Kota dan Perubahan Iklim”.
Tema tersebut, kata dia, seringkali ia bahas selama kampanye di hadapan banyak warga Jakarta.
“Sebenarnya, ini beberapa kali sudah saya sampaikan ke publik terkait materi debat tersebut,” ucap dia.
Pramono juga berharap, pada debat ketiga, setiap pasangan calon (paslon) bisa lebih tajam dan terbuka menyampaikan gagasannya.
Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih paham terkait dengan gagasan yang ditawarkan dari para paslon cagub-cawagub dalam membangun Jakarta.
Untuk diketahui, RK optimistis bisa menghadapi debat ketiga dengan baik.
Hal itu karena tema yang diusung berkaitan dengan latar belakang dirinya sebagai arsitek.
Bagi RK, keilmuan dirinya di bidang tata kelola kota sehingga seharusnya tidak sulit untuk dirinya menjalani debat ketiga itu.
Debat ketiga Pilgub Jakarta akan diselenggarakan di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).
Ini merupakan debat terakhir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta untuk para paslon cagub-cawagub.
Debat pertama telah digelar pada 6 Oktober 2024 dengan mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global”.
Sedangkan debat kedua digelar pada 27 Oktober 2024 dengan tema “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Pramono Anung
-
/data/photo/2024/11/06/672b51b07dba2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
RK Yakin Kuasai Materi Debat Ketiga Pilkada Jakarta, Pramono: Nanti Kita Lihat Megapolitan 7 November 2024
-

Ketum Kadin DKI harap kebijakan Pemprov DKI dirumuskan bersama stakeholder terkait
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Ketum Kadin DKI harap kebijakan Pemprov DKI dirumuskan bersama stakeholder terkait
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Rabu, 06 November 2024 – 19:24 WIBElshinta.com – Dalam menyelaraskan visi misi calon gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta masa bakti 2024-2029 dengan program kerja para pengusaha yang bernaung dibawah organisasi Kadin, Ketua umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menggelar acara pemaparan visi misi cagub/cawagub DKI. Dengan tema ‘Mencari Pemimpin Baru Jakarta’, acara tersebut digelar di Menara Bank Mega, Jakarta dengan moderator Diana Dewi sendiri.
Usai mendengarkan pemaparan para calon gubernur maupun calon wakil gubernur (cagub/cawagub) DKI yang dihadiri oleh Ridwan Kamil, Kun Wardana dan Pramono Anung, Diana Dewi menegaskan bahwa sebagai pengusaha pihaknya menginginkan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta harus dirumuskan bersama-sama dengan sejumlah stakeholder terkait.
“Jakarta yang akan menjadi kota global untuk mewujudkannya tentu tidak mudah. Jika semua stakeholder terkait dilibatkan untuk merumuskan kebijakan Pemprov DKI, saya rasa kebijakannya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta yang heterogen,” jelas Diana Dewi, Rabu (6/11).
Jakarta yang minim akan Sumber Daya Alam (SDM) dengan masyarakat yang datang dari berbagai suku bangsa atau heterogen, lanjut Diana, Jakarta yang nantinya bukan lagi sebagai ibu kota lebih mudah diwujudkan menjadi kota global ketika berbagai stakeholder terkait dilibatkan untuk merumuskan kebijakan yang dihasilkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Sebagai salah seorang pengusaha nasional, dengan digelarnya talk show ‘Mencari Pemimpin Baru Jakarta’, Diana juga berharap akan lahir pemimpin baru di Jakarta yang bisa menaikan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan pertambahan lapangan pekerjaan.
Bagi Diana, Jakarta jangan hanya dinilai yang berada di kawasan Sudirman, Thamrin atau di kawasan elit lainnya tetapi Jakarta harus dilihat secara menyeluruh bahwa masih terdapat perkampungan kumuh yang masih harus dibenahi.
“Harus lahir pemimpin Jakarta yang bisa menghapuskan kemiskinan. Saat ini di Jakarta ternyata masih ada seorang anak yang ingin membawa pulang makanan bagi neneknya dari program makan siang gratis yang digelar untuk anak sekolah dasar,” tandas Diana.
Sementara itu Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil menuturkan bahwa jika dirinya terpilih sebagai DKI-1, Kang Emil akan menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. “1 juta lapangan pekerjaan tersebut terdiri dari 600 pekerja kantoran, 300 ribu pekerja UMKM dan 100 ribu padat karya,” ujar Kang Emil.
Kang Emil juga berencana akan menjadikan Jakarta kota global atau kota festival dengan standar dunia. Jika ada konser di Jakarta maka konser-konser tersebut akan dibuat konser berkelas internasional.
Emil mencontohkan ada konser yang digelar di Singapura dengan modal 6 juta dollar tetapi bisa menghasilkan income 50 kali lipat atau sebesar 300 juta dollar. “Jika Indonesia bisa memperbaiki konser menjadi berskala internasional, aksesnya bagus, luas dan memadai, lima tahun kedepan Jakarta akan menjadi pilihan tempat festival berskala dunia,” jelas Kang Emil lagi.
Untuk membuat kota global dan menyelenggarakan konser-konser berkelas dunia, Kang Emil akan memulainya dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Hal-hal seperti ruas jalan yang sempit serta parkir yang sempit akan diperbaiki.
Efek domino dari festival internasional lanjut Kang Emil tentu besar seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menaikkan kegiatan ekonomi. Adapun giat ekonomi di Jakarta lanjut Kang Emil bukan berlandaskan ekonomi kapitalis tetapi ekonomi Pancasila terutama sila kelima.
Usaha yang kecil tandas Kang Emil harus dibesarkan dan usaha yang sudah besar harus diluaskan. Kedepan Kang Emil akan membuat kredit tanpa bunga serta mendorong kewajiban pengelola mall yang harus memberikan keuntungan sebesar 30 persen bagi pelaku UMKM.
Sumber : Elshinta.Com
-

Bawaslu petakan lokasi rawan banjir di Jakut antisipasi TPS terendam
kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU Jakarta Utara agar tidak ada lagi TPS yang terendam
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara memetakan lokasi-lokasi rawan banjir untuk mengantisipasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terendam seperti saat Pemilu Presiden dan Legislatif Februari 2024.
“Kami sudah menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) memetakan TPS rawan mulai dari bencana banjir, politik uang, kecurangan, dan kerawanan lain,” kata Anggota Bawaslu Jakarta Utara Muhamad Shobirin di Jakarta, Rabu.
Menurut dia saat ini seluruh data sedang dilengkapi dan jika telah terkumpul akan dilakukan upaya mitigasi sehingga penyelenggaraan pilkada bisa berjalan lancar tanpa gangguan.
“Termasuk rawan banjir kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU Jakarta Utara agar tidak ada lagi TPS yang terendam,” kata dia
Ia mengatakan berdasarkan pengalaman pada Pemilu Serentak Februari2024, KPU meminta izin kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memakai fasilitas kelas dan halaman sekolah untuk digunakan menjadi lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggantikan lokasi yang kebanjiran.
“Kami mengingatkan KPU agar segera menyelesaikan pemetaan TPS rawan terutama rawan banjir agar hal serupa tidak terulang kembali,” kata dia.
Selain itu, Bawaslu mengimbau KPU Jakut agar segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan semua pemangku kepentingan (stake holder) dalam pelaksanaan pilkada.
“Kami meminta KPU Jakarta Utara melibatkan seluruh instansi agar dapat menyukseskan pilkada ini,” kata dia.
Ia mencontohkan seperti Suku Dinas Jakarta Utara nantinya dapat memberikan bantuan secara cepat jika terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pilkada serentak.
“Jangan ada lagi surat suara yang terendam air banjir atau pelaksanaan pilkada yang gagal akibat kebanjiran,” kata dia.
Sebelumnya pada Pemilu Serentak Februari 2024, KPU Jakarta Utara menggelar pemilu lanjutan di 18 tempat pemungutan suara (TPS) daerah setempat pada Sabtu (24/2), setelah gagal dilaksanakan Rabu (14/2) karena banjir.
Ia mengatakan pemilu lanjutan Sabtu karena hari itu merupakan batas akhir menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).
PSU atau PSL ini paling lambat digelar 10 hari setelah pemilu dilaksanakan dan batas akhir itu adalah Sabtu (24/2)
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 orang.
Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024 -

Video: Pengangguran & PHK Besar Hantam Jakarta, Mas Pram Punya Solusi?
Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menyelenggarakan “Debat Pilkada Jakarta dalam acara KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta” yang akan mengurai gagasan dan kebijakan yang ditawarkan oleh para Calon Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 yaitu Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Agung.
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam dialog bersama Kadin DKI Jakarta menyampaikan terobosan dalam mengatasi persoalan PHK dan pengangguran di Jakarta.
Seperti apa strategi pembangunan hunian warga Jakarta? Selengkapnya simak dialog Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi dengan Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam program KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta di CNBC Indonesia (Rabu, 06/11/2024)
-

Video: 95% Pangan Jakarta Dipasok Luar Daerah, Ini Kata Pramono Anung
Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menyelenggarakan “Debat Pilkada Jakarta dalam acara KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta” yang akan mengurai gagasan dan kebijakan yang ditawarkan oleh para Calon Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 yaitu Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Agung.
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Umum Bidang Pangan Kadin DKI Jakarta, Tasya Yuki terkait upaya pemerintah Jakarta mengatasi persoalan ketergantungan pangan DKI Jakarta terhadap pasokan luar daerah.
Pramono menyebutkan pentingnya Pemprov Jakarta memastikan ketersediaan pasokan pangan untuk jangka panjang lewat “contract farming” melalui 3 BUMD pangan PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya mengingat 95% pangan Jakarta dipasok dari daerah lain.
Di sisi lain Pemprov akan memberikan bansos untuk memastikan warga DKI yang kurang mampu mendapatkan pangan yang cukup dan memadai.
Selengkapnya simak dialog Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi dengan Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam program KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta di CNBC Indonesia (Rabu, 06/11/2024)
-

1.808 pemilih di Jaktim mengurus pindah lokasi pencoblosan Pilkada
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur menyebutkan sebanyak 1.808 pemilih sudah mengurus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pindah lokasi pencoblosan pada Pilkada Jakarta 2024.
“Warga Jaktim yang pindah lokasi pencoblosan keluar Jaktim sebanyak 1.260 pemilih, sementara warga luar Jaktim yang pindah memilihnya ke Jaktim itu 548 pemilih. Jadi, totalnya 1.808 pemilih,” kata Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, masyarakat yang mengurus DPTb itu rata-rata karena bekerja saat pemungutan suara pada 27 November 2024.
“Tugas, kemudian, pendidikan, pindah domisili memang gitu. Nanti tujuh hari sebelum pencoblosan akan ditutup,” ujarnya.
Rio pun mengingatkan bagi masyarakat yang hendak mengurus DPTb untuk membawa sejumlah persyaratan seperti surat tugas dari kantor, domisili, atau Kartu Tanda penduduk (KTP).
Masyarakat tidak dapat mencoblos di luar TPS yang sudah ditentukan jika tidak mengurus DPTb.
“Kalau dia di Jakarta Timur terus mau coblos dengan membawa KTP di Jakarta Barat misalnya, itu enggak bisa. Jadi harus diurus. Kita beri waktu sekitar dua bulan,” katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 orang.
Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -

Kongsi Prabowo-Jokowi Kepung Partai Banteng di Pilkada Jateng, Jakarta, dan Bali
Bisnis.com, JAKARTA — Pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan Bali menjadi medan pertarungan antara calon yang didukung oleh kongsi Prabowo Subianto – Joko Widodo (Jokowi) yang direpresentasikan oleh Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus melawan PDI Perjuangan (PDIP) yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri.
Sekadar catatan, PDIP sampai sekarang adalah satu-satunya partai yang belum menyatakan sikap apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto atau bakal menjadi oposisi. Sempat ada upaya dari elite-elite Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati. Namun sampai dengan saat ini, hasilnya nihil.
Di tengah ketidakpastian pertemuan antara Prabowo dan Megawati, Prabowo justru bertemu dengan Jokowi. Pertemuan berlangsung di Kota Solo. Kedua presiden itu berbincang santai di sebuah angkringan. Menariknya dalam pertemuan itu, Prabowo juga bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubenur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
Presiden Prabowo Subianto dan JokowiPerbesar
Foto pertemuan antara Prabowo – Jokowi dengan paslon nomor urut 2 itu diunggah oleh Luthfi di akun media sosialnya. “Secara pribadi bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan moral kepada kami berdua,” tulis Lutfhi dalam keterangan resminya.
Sebelum bertemu Luthfi – Taj Yasin, Prabowo secara terbuka telah memberikan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Bali, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana. Putu Agus adalah bekas Bupati Buleleng, yang telah dipecat oleh PDI Perjuangan alias PDIP.
“Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” kata Prabowo.
Sementara itu, di Pilkada Jakarta, Prabowo dan Jokowi tercatat telah menemui Ridwan Kamil. Pertemuan antara Prabowo maupun Jokowi dengan Ridwan Kamil terjadi di tengah isu pecah kongsi KIM Plus di Pilkada Jakarta.
Awalnya Ridwan Kamil menemui Prabowo di Jakarta. Kedua makan malam di Restoran Garuda, Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2024. Selang sehari kemudian, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Jokowi.
Adapun Ridwan menyatakan bahwa dalam pertemuan itu Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.
“Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” ujarnya.
Penegasan soal dukungan Prabowo – Jokowi ke calon KIM Plus itu juga disampaikan oleh politkus Gerindra Habiburokhman.
Tren Survei
Terlepas manuver politik yang dilakukan oleh RK, kontestasi politik menjelang pencoblosan Pilkada 2024 bergerak cukup dinamis. Ada tren yang cukup menarik selama dua pekan terakhir.
Hasil sigi 2 lembaga survei yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Litbang Kompas, misalnya, membalikkan ramalan tentang jalannya Pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah alias Jateng.
Semula Pilkada Jateng dan Pilkada Jakarta diproyeksikan akan dimenangkan oleh calon dari Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus. Apalagi di dua provinsi itu, lawan mereka hanya satu partai yakni PDI Perjuangan (PDIP). Meski PDIP suaranya cukup besar di dua provinsi tersebut, di Jateng bahkan dominan, namun di atas kertas, calon dari KIM Plus jauh berada di atas angin.
Survei LSI pada Pilkada Jakarta pada periode September 2024, salah satu contohnya, menempatkan calon KIM Plus yakni Ridwan Kamil (RK) dan Suswono di atas paslon dari PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Elektabilitas RK – Suswono pada waktu itu mencapai 51,8%. Sementara Pramono-Rano hanya di angka 28,4%.
Jokowi dan Ridwan Kamil Perbesar
Menariknya, dalam survei Oktober 2024, LSI merilis survei yang menunjukan adanya lompatan elektabilitas Pramono – Rano. Pramono – Rano versi survei itu memiliki elektabilitas sebanyak 41,6%. Angka itu melampaui elektabilitas RK-Suswono yang tercatat sebesar 37,4%.
Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan adanya keunggulan elektabilitas Pramono – Rano. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bersaing ketat dengan Ridwan Kamil – Suswono. Elektabilitas Pramono – Rano tercatat mencapai 38,3%, Ridwan Kamil – Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun – Kun Wardana 3,3%.
Kendati demikian, data Litbang Kompas juga mengungkapkan bahwa elektabilitas Pramono – Rano relatif tertinggal di pemilih Gen Z dan generasi Y (muda). Elektabilitas Pramono di kalangan Gen Z hanya sebesar 31,2% dan Gen Y muda (28-35 tahun) 36,7%. Gen Z dan Gen Y muda masih dikuasai Ridwan Kamil – Suswono dengan persentase 40,6% dan 40,1%.
Ketat di Jawa Tengah
Hasil jejak pendapat Litbang Kompas juga memaparkan bahwa Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) bersaing sangat ketat dalam perolehan elektabilitas.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 Oktober – 20 Oktober 2024 dengan 1.000 responden, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%, sementara itu pasangan Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Adapun, 43,1% lainnya menyatakan belum menentukan pilihan (undecided voters).
Survei ini juga menunjukkan alasan responden belum memilih dikarenakan masih menunggu proses kampanye atau debat (42,9%), menunggu saran dari orang yang dipercaya (11,6%), belum mengetahui latar belakang (4,1%), dan belum kenal (3,6%).
Andika Perkasa Perbesar
Kemudian, calon tidak sesuai keinginan saya (2,6%), masih bingung (2,2%), belum mengetahui visi dan misi (2,1%), lainnya (5,3%) dan tidak tahu (25,6%).
Selanjutnya, tingkat pengenalan atau popularitas Andika-Hendi juga bersaing ketat dengan Luthfi-Yasin. Ada 5,4% responden menyatakan sangat mengenal Andika-Hendi dan 47,3% menyatakan sekadar tahu.
Adapun sebanyak 4,0% responden yang sangat mengenal Luthfi-Taj Yasin dan 47,6 persen ‘sekadar tahu’. Tingkat responden yang mengaku tak mengetahui kedua paslon ini juga masih terlihat tinggi karena sama-sama menyentuh lebih dari 45%.
Sindiran PDIP
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu
Sebelumnya Hasto juga menyentil Ridwan Kamil.
Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).
“Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).
Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.
Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024.
“Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.
Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengemukakan bahwa baik Prabowo dan Jokowi memang punya kewajiban moral untuk mensolidkan koalisi.
Ujang juga menekankan bahwa hal itu adalah dinamika politik biasa. Menurutnya, pertarungan politik, di mana masing-masing kubu baik PDIP maupun Kim Plus ingin menang, ingin habis-habisan, ingin main total untuk bisa menang di daerah-daerah yang strategis seperti Jateng, Jakarta, Bali.
“Jadi memang konstruksi politiknya seperti itu. habis-habisan, mati-matian, saling dukung untuk bisa menang, untuk bisa katakanlah bisa mengalahkan PDIP. PDIP pun ya sama, ingin mengalahkan Kim Plus ataupun KIM, begitu.”
-

Kembalikan Muruah Lembaga Survei
HASIL survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain.
Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila perbedaan hasil survei sejumlah lembaga terlalu mencolok, jomplang, ibarat langit dan bumi.
Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrem. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik.
Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya makin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat.
Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saefuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Sebelumnya, kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Kedua survei dilakukan setelah debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari.
Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (37,4%), Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (6,6%), dan Pramono Anung-Rano Karno (41,6%). Pram-Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu.
Sebaliknya, Poltracking mengumumkan keunggulan Ridwan-Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono-Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma-Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma-Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltracking bahkan mengindikasikan Ridwan-Suswono berpotensi menang satu putaran.
Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Masduri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.
Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltracking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik. Terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltracking Indonesia.
Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati, pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel (cermin) bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik.
Akan tetapi, harapan itu sulit terealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribune penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan, malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan.
Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltracking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltracking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya.
Publik berharap, ketegangan antara Poltracking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Muruah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi.HASIL survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain.
Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila perbedaan hasil survei sejumlah lembaga terlalu mencolok, jomplang, ibarat langit dan bumi.
Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrem. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik.
Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya makin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat.
Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saefuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Sebelumnya, kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Kedua survei dilakukan setelah debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari.
Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (37,4%), Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (6,6%), dan Pramono Anung-Rano Karno (41,6%). Pram-Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu.
Sebaliknya, Poltracking mengumumkan keunggulan Ridwan-Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono-Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma-Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma-Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltracking bahkan mengindikasikan Ridwan-Suswono berpotensi menang satu putaran.
Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Masduri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.
Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltracking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik. Terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltracking Indonesia.
Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati, pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel (cermin) bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik.
Akan tetapi, harapan itu sulit terealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribune penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan, malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan.
Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltracking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltracking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya.
Publik berharap, ketegangan antara Poltracking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Muruah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ADN)
-
/data/photo/2024/10/27/671e3901be02d.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput Megapolitan 6 November 2024
Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat politik M Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terhadap pasangan
Ridwan Kamil
(RK)-Suswono cenderung melemah adalah karena pilihan elite partai tidak mencerminkan aspirasi akar rumput.
“Pilihan paslon (pasangan calon) lebih dominan atas kacamata elite partai. Celakanya, pilihan elite partai itu tidak mencerminkan aspirasi akar rumput partainya,” ujar Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dan dosen Metode Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, saat diwawancarai
Kompas.com
, Rabu (6/11/2024).
Menurut Jamil,
KIM Plus
menggunakan pendekatan yang kurang tepat dalam menentukan pasangan calon yang diusung pada
Pilkada Jakarta
. Pemilihan pasangan RK-Suswono dilakukan dengan pendekatan
top down
.
”
Gap
elite partai dan akar rumputnya menimbulkan perbedaan pilihan terhadap paslon. Perbedaan ini lah yang membuat KIM Plus tak solid memenangkan RK-Suswono,” jelasnya.
Jamil menyebutkan, pendekatan
bottom up
seharusnya digunakan untuk memastikan pasangan calon mencerminkan aspirasi akar rumput.
Dengan begitu, partai-partai dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung pasangan calon mereka.
“Paslon yang diusung tentu lah akan mencerminkan aspirasi akar rumput partainya. Kalau ini dilakukan, tentu partai yang tergabung dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung paslon pilihannya,” tambah Jamil.
Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan bahwa dukungan dari pemilih PKB, NasDem, dan Demokrat lebih kuat ke pasangan
Pramono Anung-Rano Karno
dibandingkan RK-Suswono.
“Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, Demokrat ke Pramono-Rano; pemilih Gerindra, Golkar, PKS cenderung ke RK-Suswono,” demikian hasil survei Litbang Kompas dikutip
Kompas.com
, Selasa (5/11/2024).
Berikut rincian persentasenya:
Pemilih PKB
–
Ridwan Kamil-Suswono
: 11,6 persen
– Dharma-Kun: 4,7 Persen
– Pramono-Rano: 60,5 persen
– Belum tentukan: 23,2 persen
Pemilih Nasdem
– Ridwan Kamil-Suswono: 27,3 persen
– Dharma-Kun: 0 persen
– Pramono-Rano: 45,5 persen
– Belum tentukan: 27,2 persen
Pemilih Demokrat
– Ridwan Kamil-Suswono: 26,2 persen
– Dharma-Kun: 2,4 persen
– Pramono-Rano: 40,5 persen
– Belum tentukan: 30,9 persen
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
