Teknologi ini terdesentralisasiJakarta (ANTARA) – Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 nomor urut dua (2), Dharma Pongrekun-Kun Wardana menawarkan penerapan teknologi rantai blok (blockchain) kepada publik kota ini untuk mendeteksi pelanggaran tata kelola pemerintahan.
“Teknologi ini sebetulnya bisa mengurangi banyak hal, yang pertama korupsi, penyimpangan, kemudian pungutan liar ataupun juga orang-orang dalam yang memanipulasi data yang ada. Karena semuanya itu bisa terlihat dengan cukup baik,” kata Kun Wardana saat ditemui usai audiensi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa.
Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam sebuah jaringan.
Lebih lanjut, kata Kun, teknologi blockchain adalah teknologi yang terdesentralisasi, yakni setiap di wilayah DKI Jakarta akan ditempatkan peladen (server) masing-masing.
Sistem yang terdesentralisasi itu akan meminimalisasi adanya manipulasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk manipulasi data.
Baca juga: Survei sebut elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono capai 47,8 persen
“Teknologi ini terdesentralisasi. Jadi, kalau kita saat ini, kita kan lebih banyak tersentralisasi. Jadi, kemungkinan manipulasi itu tinggi,” kata Kun.
Semua tindakan pemerintah berbasis data, kata Kun, bisa dilacak secara efektif dengan teknologi ini.
“Begitu terdesentralisasi, tercatat di setiap wilayah ataupun tempat-tempat yang nanti akan dipasang server-server tadi, maka bila ada yang mengubah, maka mereka akan bisa dilacak dengan baik,” katanya.
Dengan penerapan teknologi blockchain, ucap Kun, tidak akan ada lagi manipulasi, kecuali penambahan data.
“Kemudian juga di dalam teknologi ini tidak ada penghapusan data, tidak ada edit, tidak ada manipulasi. Maka dari itu yang ada itu hanya menambah. Jadi, kalau hanya menambah, kita bisa melihat siapa yang menambah, di tanggal berapa,” imbuh Kun.
Baca juga: Ini solusi Dharma-Kun atasi kemacetan Jakarta
Kun menjamin bahwa tata kelola pemerintahan dapat dijejaki 100 persen dengan teknologi itu.
“Kita dengar sekarang kan banyak keresahan masyarakat. Khususnya soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), atau kartu bantuan lain. Misalnya mereka yang harusnya menerima Rp600 ribu ternyata mereka hanya mendapatkan Rp300 ribu. Mereka sudah mengeluh sejak lama, bahkan banyak juga yang sudah tidak mendapatkannya lagi,” ungkap Kun.
Dengan teknologi blockchain, kata Kun, maka semua manipulasi itu bisa dideteksi hingga kemudian diselesaikan.
“Sehingga dengan hal ini, maka semua transaksi yang tercatat itu akan transparan dan kelebihannya juga dia (teknologi blockchain) tidak bisa diretas,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam (27/10).
Baca juga: Pramono bakal bentuk Pasukan Putih untuk bantu Puskesmas di Jakarta
Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.
Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.
Peserta debat tersebut adalah pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.
Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024.
Baca juga: Tiga cawagub Jakarta jawab tantangan inflasi dan rantai pasok pangan
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
