Tag: Pramono Anung

  • 1.808 pemilih di Jaktim mengurus pindah lokasi pencoblosan Pilkada

    1.808 pemilih di Jaktim mengurus pindah lokasi pencoblosan Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur menyebutkan sebanyak 1.808 pemilih sudah mengurus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pindah lokasi pencoblosan pada Pilkada Jakarta 2024.

    “Warga Jaktim yang pindah lokasi pencoblosan keluar Jaktim sebanyak 1.260 pemilih, sementara warga luar Jaktim yang pindah memilihnya ke Jaktim itu 548 pemilih. Jadi, totalnya 1.808 pemilih,” kata Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, masyarakat yang mengurus DPTb itu rata-rata karena bekerja saat pemungutan suara pada 27 November 2024.

    “Tugas, kemudian, pendidikan, pindah domisili memang gitu. Nanti tujuh hari sebelum pencoblosan akan ditutup,” ujarnya.

    Rio pun mengingatkan bagi masyarakat yang hendak mengurus DPTb untuk membawa sejumlah persyaratan seperti surat tugas dari kantor, domisili, atau Kartu Tanda penduduk (KTP).

    Masyarakat tidak dapat mencoblos di luar TPS yang sudah ditentukan jika tidak mengurus DPTb.

    “Kalau dia di Jakarta Timur terus mau coblos dengan membawa KTP di Jakarta Barat misalnya, itu enggak bisa. Jadi harus diurus. Kita beri waktu sekitar dua bulan,” katanya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 orang.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kongsi Prabowo-Jokowi Kepung Partai Banteng di Pilkada Jateng, Jakarta, dan Bali

    Kongsi Prabowo-Jokowi Kepung Partai Banteng di Pilkada Jateng, Jakarta, dan Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan Bali menjadi medan pertarungan antara calon yang didukung oleh kongsi Prabowo Subianto – Joko Widodo (Jokowi) yang direpresentasikan oleh Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus melawan PDI Perjuangan (PDIP) yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri.

    Sekadar catatan, PDIP sampai sekarang adalah satu-satunya partai yang belum menyatakan sikap apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto atau bakal menjadi oposisi. Sempat ada upaya dari elite-elite Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati. Namun sampai dengan saat ini, hasilnya nihil.

    Di tengah ketidakpastian pertemuan antara Prabowo dan Megawati, Prabowo justru bertemu dengan Jokowi. Pertemuan berlangsung di Kota Solo. Kedua presiden itu berbincang santai di sebuah angkringan. Menariknya dalam pertemuan itu, Prabowo juga bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubenur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Presiden Prabowo Subianto dan JokowiPerbesar

    Foto pertemuan antara Prabowo – Jokowi dengan paslon nomor urut 2 itu diunggah oleh Luthfi di akun media sosialnya. “Secara pribadi bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan moral kepada kami berdua,” tulis Lutfhi dalam keterangan resminya.

    Sebelum bertemu Luthfi – Taj Yasin, Prabowo secara terbuka telah memberikan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Bali, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana. Putu Agus adalah bekas Bupati Buleleng, yang telah dipecat oleh PDI Perjuangan alias PDIP.

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” kata Prabowo.

    Sementara itu, di Pilkada Jakarta, Prabowo dan Jokowi tercatat telah menemui Ridwan Kamil. Pertemuan antara Prabowo maupun Jokowi dengan Ridwan Kamil terjadi di tengah isu pecah kongsi KIM Plus di Pilkada Jakarta.

    Awalnya Ridwan Kamil menemui Prabowo di Jakarta. Kedua makan malam di Restoran Garuda, Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2024. Selang sehari kemudian, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Jokowi.

    Adapun Ridwan menyatakan bahwa dalam pertemuan itu Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

    “Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” ujarnya. 

    Penegasan soal dukungan Prabowo – Jokowi ke calon KIM Plus itu juga disampaikan oleh politkus Gerindra Habiburokhman.

    Tren Survei 

    Terlepas manuver politik yang dilakukan oleh RK, kontestasi politik menjelang pencoblosan Pilkada 2024 bergerak cukup dinamis. Ada tren yang cukup menarik selama dua pekan terakhir.

    Hasil sigi 2 lembaga survei yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Litbang Kompas, misalnya, membalikkan ramalan tentang jalannya Pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah alias Jateng. 

    Semula Pilkada Jateng dan Pilkada Jakarta diproyeksikan akan dimenangkan oleh calon dari Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus. Apalagi di dua provinsi itu, lawan mereka hanya satu partai yakni PDI Perjuangan (PDIP). Meski PDIP suaranya cukup besar di dua provinsi tersebut, di Jateng bahkan dominan, namun di atas kertas, calon dari KIM Plus jauh berada di atas angin.

    Survei LSI pada Pilkada Jakarta pada periode September 2024, salah satu contohnya, menempatkan calon KIM Plus yakni Ridwan Kamil (RK) dan Suswono di atas paslon dari PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Elektabilitas RK – Suswono pada waktu itu mencapai 51,8%. Sementara Pramono-Rano hanya di angka 28,4%.

    Jokowi dan Ridwan Kamil Perbesar

    Menariknya, dalam survei Oktober 2024, LSI merilis survei yang menunjukan adanya lompatan elektabilitas Pramono – Rano. Pramono – Rano versi survei itu memiliki elektabilitas sebanyak 41,6%. Angka itu melampaui elektabilitas RK-Suswono yang tercatat sebesar 37,4%.

    Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan adanya keunggulan elektabilitas Pramono – Rano. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bersaing ketat dengan Ridwan Kamil – Suswono. Elektabilitas Pramono – Rano tercatat mencapai 38,3%, Ridwan Kamil – Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun – Kun Wardana 3,3%.

    Kendati demikian, data Litbang Kompas juga mengungkapkan bahwa elektabilitas Pramono – Rano relatif tertinggal di pemilih Gen Z dan generasi Y (muda). Elektabilitas Pramono di kalangan Gen Z hanya sebesar 31,2% dan Gen Y muda (28-35 tahun) 36,7%. Gen Z dan Gen Y muda masih dikuasai Ridwan Kamil – Suswono dengan persentase 40,6% dan 40,1%.

    Ketat di Jawa Tengah 

    Hasil jejak pendapat Litbang Kompas juga memaparkan bahwa Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) bersaing sangat ketat dalam perolehan elektabilitas.

    Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 Oktober – 20 Oktober 2024 dengan 1.000 responden, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%, sementara itu pasangan Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Adapun, 43,1% lainnya menyatakan belum menentukan pilihan (undecided voters). 

    Survei ini juga menunjukkan alasan responden belum memilih dikarenakan masih menunggu proses kampanye atau debat (42,9%), menunggu saran dari orang yang dipercaya (11,6%), belum mengetahui latar belakang (4,1%), dan belum kenal (3,6%).

    Andika Perkasa Perbesar

    Kemudian, calon tidak sesuai keinginan saya (2,6%), masih bingung (2,2%), belum mengetahui visi dan misi (2,1%), lainnya (5,3%) dan tidak tahu (25,6%).

    Selanjutnya, tingkat pengenalan atau popularitas Andika-Hendi juga bersaing ketat dengan Luthfi-Yasin. Ada 5,4% responden menyatakan sangat mengenal Andika-Hendi dan 47,3% menyatakan sekadar tahu. 

    Adapun sebanyak 4,0% responden yang sangat mengenal Luthfi-Taj Yasin dan 47,6 persen ‘sekadar tahu’. Tingkat responden yang mengaku tak mengetahui kedua paslon ini juga masih terlihat tinggi karena sama-sama menyentuh lebih dari 45%.

    Sindiran PDIP 

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu

    Sebelumnya Hasto juga menyentil Ridwan Kamil.

    Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.

    Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

    “Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).

    Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.

    Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024. 

    “Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

    Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengemukakan bahwa baik Prabowo dan Jokowi memang punya kewajiban moral untuk mensolidkan koalisi. 

    Ujang juga menekankan bahwa hal itu adalah dinamika politik biasa. Menurutnya, pertarungan politik, di mana masing-masing kubu baik PDIP maupun Kim Plus ingin menang, ingin habis-habisan, ingin main total untuk bisa menang di daerah-daerah yang strategis seperti Jateng, Jakarta, Bali.

    “Jadi memang konstruksi politiknya seperti itu. habis-habisan, mati-matian, saling dukung untuk bisa menang, untuk bisa katakanlah bisa mengalahkan PDIP. PDIP pun ya sama, ingin mengalahkan Kim Plus ataupun KIM, begitu.”

  • Kembalikan Muruah Lembaga Survei

    Kembalikan Muruah Lembaga Survei

    HASIL survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain.

    Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila perbedaan hasil survei sejumlah lembaga terlalu mencolok, jomplang, ibarat langit dan bumi.

    Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrem. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik.
     

    Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya makin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat.

    Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saefuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Sebelumnya, kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Kedua survei dilakukan setelah debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari.

    Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (37,4%), Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (6,6%), dan Pramono Anung-Rano Karno (41,6%). Pram-Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu.

    Sebaliknya, Poltracking mengumumkan keunggulan Ridwan-Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono-Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma-Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma-Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltracking bahkan mengindikasikan Ridwan-Suswono berpotensi menang satu putaran.

    Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Masduri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.

    Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltracking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik. Terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltracking Indonesia.

    Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati, pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel (cermin) bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik.

    Akan tetapi, harapan itu sulit terealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribune penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan, malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan.

    Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltracking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltracking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya.
     
    Publik berharap, ketegangan antara Poltracking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Muruah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi.

    HASIL survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain.
     
    Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila perbedaan hasil survei sejumlah lembaga terlalu mencolok, jomplang, ibarat langit dan bumi.
     
    Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrem. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik.
     

    Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya makin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat.
    Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saefuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Sebelumnya, kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024.
     
    Kedua survei dilakukan setelah debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari.
     
    Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (37,4%), Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (6,6%), dan Pramono Anung-Rano Karno (41,6%). Pram-Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu.
     
    Sebaliknya, Poltracking mengumumkan keunggulan Ridwan-Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono-Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma-Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma-Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltracking bahkan mengindikasikan Ridwan-Suswono berpotensi menang satu putaran.
     
    Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Masduri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.
     
    Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltracking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik. Terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltracking Indonesia.
     
    Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati, pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel (cermin) bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik.
     
    Akan tetapi, harapan itu sulit terealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribune penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan, malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan.
     
    Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltracking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltracking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya.
     
    Publik berharap, ketegangan antara Poltracking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Muruah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput Megapolitan 6 November 2024

    Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik M Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terhadap pasangan
    Ridwan Kamil
    (RK)-Suswono cenderung melemah adalah karena pilihan elite partai tidak mencerminkan aspirasi akar rumput.
    “Pilihan paslon (pasangan calon) lebih dominan atas kacamata elite partai. Celakanya, pilihan elite partai itu tidak mencerminkan aspirasi akar rumput partainya,” ujar Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dan dosen Metode Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (6/11/2024).
    Menurut Jamil,
    KIM Plus
    menggunakan pendekatan yang kurang tepat dalam menentukan pasangan calon yang diusung pada
    Pilkada Jakarta
    . Pemilihan pasangan RK-Suswono dilakukan dengan pendekatan
    top down
    .

    Gap
    elite partai dan akar rumputnya menimbulkan perbedaan pilihan terhadap paslon. Perbedaan ini lah yang membuat KIM Plus tak solid memenangkan RK-Suswono,” jelasnya.
    Jamil menyebutkan, pendekatan
    bottom up
    seharusnya digunakan untuk memastikan pasangan calon mencerminkan aspirasi akar rumput.
    Dengan begitu, partai-partai dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung pasangan calon mereka.
    “Paslon yang diusung tentu lah akan mencerminkan aspirasi akar rumput partainya. Kalau ini dilakukan, tentu partai yang tergabung dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung paslon pilihannya,” tambah Jamil.
    Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan bahwa dukungan dari pemilih PKB, NasDem, dan Demokrat lebih kuat ke pasangan
    Pramono Anung-Rano Karno
    dibandingkan RK-Suswono.
    “Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, Demokrat ke Pramono-Rano; pemilih Gerindra, Golkar, PKS cenderung ke RK-Suswono,” demikian hasil survei Litbang Kompas dikutip
    Kompas.com
    , Selasa (5/11/2024).
    Berikut rincian persentasenya:
    Pemilih PKB

    Ridwan Kamil-Suswono
    : 11,6 persen
    – Dharma-Kun: 4,7 Persen
    – Pramono-Rano: 60,5 persen
    – Belum tentukan: 23,2 persen
    Pemilih Nasdem
    – Ridwan Kamil-Suswono: 27,3 persen
    – Dharma-Kun: 0 persen
    – Pramono-Rano: 45,5 persen
    – Belum tentukan: 27,2 persen
    Pemilih Demokrat
    – Ridwan Kamil-Suswono: 26,2 persen
    – Dharma-Kun: 2,4 persen
    – Pramono-Rano: 40,5 persen
    – Belum tentukan: 30,9 persen
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Janji Amien Rais Ikut Kampanye, Rano Karno: Doain Sajalah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Soal Janji Amien Rais Ikut Kampanye, Rano Karno: Doain Sajalah Megapolitan 6 November 2024

    Soal Janji Amien Rais Ikut Kampanye, Rano Karno: Doain Sajalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 3
    Rano Karno
    berkomentar tentang janji Amien Rais yang bakal ikut turun ke lapangan untuk berkampanye memenangkan dirinya dan Pramono Anung di Pilkada Jakarta.
    “Ya, sudah doain saja lah, yang penting damai, aman, tentram. Jakarta menang,” ucap Rano saat ditemui di sebuah kafe wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).
    Rano memaklumi kondisi Amien yang sudah sepuh sehingga tak memungkinkan jika ikut jalan berkampanye setiap hari.
    Meski begitu, Rano tetap mengapresiasi Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais mau ikut serta membantu kemenangannya dan Pramono.
    Namun, Rano tak ingin terlalu menuntut orang-orang yang mendukungnya ikut serta turun ke lapangan memenangkan kampanye.
    “Saya pikir begini, karena kan Partai Ummat membantu kita. Kita kenal banyak tokoh, mungkin banyak tokoh kenal saya, siapapun mau bantu kita, kita apresiasi sekali kan, walaupun kita enggak menuntut,” tegas Rano.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais siap terlibat dalam kampanye pemenangan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024.
    Hal ini menyusul deklarasi dukungan sayap Partai Ummat, Permata Ummat, untuk Pramono Anung-Rano Karno pada Rabu (9/10/2024).
    “Nanti di saat memang kampanye Permata Ummat akan turun membantu juga di beberapa wilayah yang memang nanti kita petakan. Apalagi ditambah Pak Amien Rais mau ikut turun membantu kita berkampanye, wah jadi semakin meriah pesta Pilkada Jakarta,” kata Rano di Tebet, Rabu (9/10/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano Karno Sambut Positif Hasil Survei, Klaim Dukungan Meningkat dari Pemilih KIM Plus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Rano Karno Sambut Positif Hasil Survei, Klaim Dukungan Meningkat dari Pemilih KIM Plus Megapolitan 6 November 2024

    Rano Karno Sambut Positif Hasil Survei, Klaim Dukungan Meningkat dari Pemilih KIM Plus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3,
    Rano Karno
    , menanggapi hasil survei Litbang Kompas.
    Hasil survei tersebut menunjukkan tren dukungan pemilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Demokrat, yang cenderung memilih dirinya dan
    Pramono Anung
    ketimbang calon gubernur (cagub)-cawagub nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono.
    “Saya bahagia. Gini lho, yang saya baca, PDI-P, PKB, itu ke kami. Saya bersyukur berarti artinya apa? kita semakin banyak yang mendukung,” kata Rano di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).
    Rano menilai bahwa latar belakang dan rekam jejak calon menjadi faktor penting yang dipertimbangkan pemilih. Ia meyakini bahwa Pramono Anung memiliki keunggulan dalam hal rekam jejak dibanding dirinya dan RK.
    “Ya
    track record
    lah, istilahnya. Kalau Mas Pram dibanding di debat, saya bilang kalau antara saya dan RK berdua, dibanding Mas Pram, dia yang lebih hebat daripada kita berdua,” ujar Rano.
    Namun, Rano mengakui bahwa nama Pramono kurang dikenal luas karena belum pernah terlibat dalam pemerintahan daerah.
    Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan bahwa pendukung PKB, NasDem, dan Demokrat yang notabene partai-partai dalam koalisi
    KIM Plus
    lebih banyak memilih pasangan Pramono-Rano.
    Data survei mengungkap persentase dukungan di antaranya: pemilih PKB (Pramono-Rano: 60,5 persen), pemilih NasDem (45,5 persen), dan pemilih Demokrat (40,5 persen).
    Meski ada penilaian bahwa koalisi KIM Plus tidak sepenuhnya solid dalam mendukung pasangan RK-Suswono, Rano menolak mengomentari hal tersebut.
    “Saya enggak mau berkomentar soal itu. Itu kan kembali lagi kepada teknik atau istilah tujuan awalnya seperti apa. Saya enggak bisa menilai itu, saya hanya fokus konsentrasi bagimana caranya memenangkan satu putaran,” tegas Rano.
    Hasil survei juga menunjukkan bahwa pemilih PKB yang belum menentukan pilihan mencapai 23,2 persen, NasDem 27,2 persen, dan Demokrat 30,9 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Beragam dari Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung soal Survei Litbang Kompas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Respons Beragam dari Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung soal Survei Litbang Kompas Megapolitan 6 November 2024

    Respons Beragam dari Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung soal Survei Litbang Kompas
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga calon gubernur Jakarta, yaitu
    Ridwan Kamil
    ,
    Dharma Pongrekun
    , dan
    Pramono Anung
    , memberikan respons terhadap hasil survei Litbang
    Kompas
    mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta.
    Diketahui, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno lebih unggul dibandingkan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 dan 2, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    “Ridwan Kamil-Suswono 34,6 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen, Pramono Anung-Rano Karno 38,3 persen,” demikian hasil survei Litbang
    Kompas
    , dikutip
    Kompas.com
    , Selasa (5/11/2024).
    Berkait hasil survei elektabilitas cagub-cawagub Jakarta yang dikeluarkan Litbang Kompas, Ridwan Kamil mengaku masih sulit untuk membaca hasil survei.
    “Karena tiap survei beda-beda, di Kompas undicidenya 25 persen kalau enggak salah. Yang lain cuma 4 persen coba. Jadi susah membacanya,” jelas Ridwan Kamil dikutip dari video YouTube
    Kompas TV
    , Rabu (6/11/2024).
    Ridwan Kamil berujar, dirinya tak bisa merespons terlalu detail berkait hasil survei yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei.
    “Yang penting bagi kami survei itu menjadi evaluasi. Mau baik mau kurang baik jawabannya sama, teruslah berkampanye, mensosialisasikan sampai akhir waktu,” tuturnya.
    Dharma Pongrekun mengaku meragukan hasil survei yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei.
    Dia merasa dianaktirikan oleh lembaga survei yang menempatkan dirinya dan Kun Wardana di posisi rendah.
    “Kami memang dianaktirikan, karena apa? Kami tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi lembaga survei untuk menaikkan angka yang ditulisnya, karena ini angka kan hanya dituliskan,” kata Dharma Pongrekun di Gang Saimih, RT 02/06, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).
    Dharma menilai, survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga tidak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
    “Tetapi sampel yang disurvei tidak dibuka, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga tidak dibuka, tidak mengerti. Terus si pendananya, pendanaannya juga tidak dibuka. Jadi biarlah mereka melakukan, ini kan semacam penggiringan opini,” ungkapnya.
    Meski demikian, Dharma meyakinkan rakyat Jakarta bahwa mereka sudah cerdas dalam melihat hasil survei dari sejumlah lembaga.
    “Karena dari lembaga survei yang satu dengan yang lain, itu tergantung siapa yang ada di belakang. Kita bisa melihat, makanya kan mereka ada yang kena kode etik,” ucapnya.
    Di lain sisi, Dharma mengaku tak terpengaruh dengan hasil survei sejumlah lembaga survei.
    “Saya hanya ingin berusaha bekerja semaksimal mungkin dan hasilnya bukan ditentukan oleh lembaga survei, tetapi ditentukan pilihan hati rakyat yang merasakan dan meyakini bahwa yang hadir di hadapannya itu akan dapat melindungi masa depan rakyat, supaya ekonominya bisa naik, pulih ke level layak,” tuturnya.
    Pramono Anung menilai, hasil survei Litbang Kompas menandakan bahwa dia dan Rano Karno telah dalam jalur yang benar dalam memenangkan
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Pramono berujar, pihaknya bakal tetap berkampanye sesuai dengan rencana awal, dengan tetap bekerja keras dalam setiap kampanyenya.
    “Saya tetap
    fight
    , saya tetap akan konsolidasi ke bawah, jadwal saya tidak akan berkurang. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu, terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Doel (Rano Karno) itu, sudah
    on the right track
    ,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
    Pramono juga menyebut, kendati telah unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam survei Litbang Kompas, pihaknya tidak akan berusaha menjelek-jelekkan lawannya dalam pilkada.
    Terlebih lagi, pihaknya tidak ingin ikut campur perdebatan pasangan calon lain dalam perhelatan Pilkada Jakarta.
    “Saya enggak mau sama sekali di tim saya, misalnya statement urusan hal-hal yang sedang menjadi debatable di pasangan nomor 1 atau nomor 2. Sama sekali saya enggak mau,” tambah dia.
    Sebagai informasi, elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang
    Kompas
    periode 20-25 Oktober 2024.
    Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.
    Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.
    Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab rahasia sebesar 3,2 persen.
    Lalu, responden yang menjawab “tidak tahu” atau “belum menentukan pilihan” sebesar 23.8 persen.
    Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.
    (Penulis: Febryan Kevin Candra Kurniawan I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Irfan Maullana, Jessi Carina)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RIDO Posisi 2 di Survei Kompas, PD: Fluktuasi Elektabilitas Hal Biasa

    RIDO Posisi 2 di Survei Kompas, PD: Fluktuasi Elektabilitas Hal Biasa

    Jakarta

    Elektabilitas pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno unggul dari paslon Ridwan Kamil (RK)-Suswono versi survei Litbang Kompas. Partai Demokrat (PD) sebagai salah satu parpol pendukung RK-Suswono menilai dinamika survei paslon merupakan hal biasa dalam Pilkada.

    “KIM Plus yang menjadi pengusung pasangan RK-Suswono senantiasa solid. Terkait dinamika dan adanya fluktuasi elektabilitas antar pasangan calon yang terpotret oleh lembaga survei, ini hal yang biasa dalam kontestasi pilkada,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

    Kamhar menuturkan hasil survei akan dijadikan sebagai referensi. Selain referensi, Kamhar mengatakan, hasil survei akan dijadikan sebagai bahan evaluasi kerja politik pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini.

    “Kami senantiasa merespons positif, dan menjadikan hasil survei sebagai referensi penting. Selain untuk memotret dan mengukur kerja-kerja politik pemenangan yang telah dikerjakan, ini juga menjadi bahan evaluasi terkait kerja-kerja politik pemenangan yang akan dikerjakan ke depan, termasuk hasil survei Litbang Kompas yang memotret elektabilitas Pramono-Rano unggul tipis atas pasangan RK-Suswono,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kamhar menyampaikan hasil survei tersebut juga dapat digunakan untuk mengintensifkan sumber daya politik untuk menjangkau pemilih. Dia menyebut seluruh jejaring pemenangan harus menjadi komunikator politik agar visi-misi paslon bisa tersampaikan.

    “Temuan pada hasil survei ini menjadi imperatif untuk mengintensifkan seluruh sumber daya politik yang ada. Mengoptimalkan mesin politik partai pengusung dan relawan agar bisa menjangkau sebanyak mungkin pemilik suara,” ucap Kamhar.

    Survei Litbang Kompas

    Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul tipis atas RK-Suswono.

    Survei digelar pada 20-25 Oktober 2024 dengan melibatkan 800 responden. Para responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

    Berikut ini hasil survei Litbang Kompas:

    Pramono-Rano 38,3%
    RK-Suswono 34,6%
    Dharma-Kun 3,3%
    TT/TJ 23,8%

    (dek/jbr)

  • Elektabilitas Bersaing Ketat dengan Pramono-Rano, Ridwan Kamil: Survei Bukan Penentu Takdir
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 November 2024

    Elektabilitas Bersaing Ketat dengan Pramono-Rano, Ridwan Kamil: Survei Bukan Penentu Takdir Megapolitan 5 November 2024

    Elektabilitas Bersaing Ketat dengan Pramono-Rano, Ridwan Kamil: Survei Bukan Penentu Takdir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1
    Ridwan Kamil
    menanggapi elektabilitas Pramono Anung dan Rano Karno yang dari segi angka lebih tinggi daripada elektabilitasnya berdasarkan survei terbaru Litbang
    Kompas.
    Ridwan menilai, dinamika naik turunnya elektabilitas survei adalah hal yang biasa terjadi karena angkanya berbeda-beda setiap minggu.
    “Survei itu dinamikanya minggu per minggu ya. Yang saya tahu, data
    Kompas
    itu kan diambil sebelum debat kedua. Ada survei-survei pascadebat yang sudah dirilis angkanya kan juga meningkat ya,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/11/2024).
    Ridwan menilai, survei itu bukan penentu takdir di masa kampanye. Namun, lebih seperti pembaca
    mood
    harian dari para pemilih.
    “Survei itu pembaca
    mood
    hari ini, bukan penentu takdir. Takdir itu dijemput dengan kita kerja-kerja maksimal,” imbuh dia.
    Ridwan menilai perpindahan suara pemilih PKB, Nasdem, dan Demokrat dari Ridwan-Suswono ke Pram-Rano yang disebutkan Litbang
    Kompas
    sebagai sesuatu yang lazim terjadi.
    “Namanya pemilih tidak ada namanya jaminan 100 persen akan sesuai dengan arah dari koalisinya. Itu aja jawaban saya,” kata mantan gubernur Jawa Barat ini.
    Ridwan mengungkapkan, sekitar 25-30 persen dari pemilih PDI Perjuangan juga memilih dirinya, bukan Pramono-Rano.
    Elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang
    Kompas
    periode 20-25 Oktober 2024.
    Diketahui, menurut survei Litbang
    Kompas
    yang dirilis hari ini, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen, sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.
    Sementara itu, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.
    Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab rahasia sebesar 3,2 persen.
    Lalu, responden yang menjawab “tidak tahu” atau “belum menentukan pilihan” sebesar 23.8 persen.
    Unggulnya Pramono-Rano dalam survei elektabilitas ini tidak bersifat absolut. Sebab,
    margin of error
    survei lebih kurang 3,46 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Poin Pembelaan Poltracking soal Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta 2024

    5 Poin Pembelaan Poltracking soal Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga survei Poltracking Indonesia memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis pada pertengahan Oktober silam. 

    Pengumuman keluarnya Poltracking ini disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024).

    “Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya,” tulis M. Aditya Pradana. 

    Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menjelaskan lima poin pembelaan Poltracking seusai pihaknya dikenai sanksi oleh Persepi.

    “Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” tuturnya. 

    Masduri juga menyatakan Poltracking merasa diperlakukan tidak adil. Tak hanya itu, dia mengatakan keluarnya Poltracking dari Persepsi bukan karena melanggar etik, tetapi dari awal pihaknya merasa ada anggota dewan etik Persepsi yang tendensius pada Poltracking Indonesia.

    “Biarkan publik yang menjadi hakim dan menilai, kebenaran akan menemukan jalannya,” tandasnya.

    Berikut poin-poin pembelaan Poltracking seusai dikenai sanksi dari Persepi:

    Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking karena hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik. Namun, tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik. Lebih jauh lagi hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Padahal bagi Poltracking ini penting untuk disampaikan ke publik.
    Sejak awal Poltracking sudah menyerahkan 2000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta dan raw data dari dashboard tersebut. Dikirmkan Poltracking pada 3 November 2024 dan hasilnya tidak ada perbedaan antara dua data tersebut.
    Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, padahal sudah jelas Poltracking menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail.
    Poltracking mengolah 2000 data, tetapi data invalid tidak memiliki nilai dalam akumulasi hasil. Hal tersebut sudah dijelaskan di depan dewan etik pada dua kali pertemuan dan dalam keterangan tertulis.
    Bagi Poltracking, keputusan dewan etik tidak adil karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI. Poltracking sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data. Hal tersebut sudah dipaparkan dan jelaskan kepada dewan etik.

    Hasil Survei Pilkada Jakarta Poltracking vs LSI 

    Survei Poltracking mencatat pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono memeroleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono-Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua.

    Hasil Poltracking tersebut berbanding terbalik dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengungkapkan bahwa pasangan Pramono Anung – Rano Karno memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, melampaui elektabilitas Ridwan Kamil (RK) – Suswono yang sebesar 37,4%. 

    Adapun, Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

    Imbas dari perbedaan hasil tersebut, Dewan Etik Persepi melakukan pemeriksaan hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia. 

    Berdasarkan pernyataan resmi Persepi disebutkan bahwa Dewan Etik telah menyelesaikan penyelidikikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.

    Adpaun, kedua lembaga tersebut adalah anggota Persepi yang telah merilis tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan waktu pengumpulan data yang sama.

    Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

    “Tujuan penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei,” sebut keterangan resmi Persepi yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).