Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono Terbitkan Pergub 36/2025, Kenneth DPRD DKI: Langkah Berani & Bersejarah

    Pramono Terbitkan Pergub 36/2025, Kenneth DPRD DKI: Langkah Berani & Bersejarah

    Jakarta –

    Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth memberikan apresiasi besar kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang telah resmi menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2025 tentang larangan perdagangan, penjagalan, dan konsumsi daging anjing maupun kucing di wilayah Jakarta. Aturan tersebut mulai berlaku pada 24 November 2025.

    Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- menilai, langkah Gubernur Pramono merupakan keputusan penting yang telah lama dinantikan berbagai pihak, mulai dari komunitas pecinta hewan, aktivis pencinta hewan.

    “Saya sangat mengapresiasi langkah tegas dan berani dari Pak Gubernur Pramono Anung yang pada akhirnya mengesahkan Pergub Nomor 36 Tahun 2025 ini. Ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan hewan sekaligus kesehatan masyarakat. Selama bertahun-tahun, berbagai komunitas pecinta hewan, dokter hewan, aktivis, hingga saya di DPRD mendorong agar Jakarta memiliki regulasi jelas untuk menghentikan praktik perdagangan dan konsumsi daging anjing maupun kucing. Hari ini, komitmen itu akhirnya diwujudkan oleh Pak Gubernur,” ujar Kent dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).

    Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, keputusan tersebut menunjukkan keberanian politik yang kuat dari Pramono untuk mengakhiri praktik-praktik ilegal yang selama ini masih terjadi di beberapa titik di Jakarta.

    “Saya melihat keberanian Pak Gubernur ini sebagai sebuah terobosan penting. Tidak mudah membuat kebijakan yang menyentuh aspek sosial dan budaya tertentu, namun beliau menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan publik dan kesejahteraan hewan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Sikap ini harus kita apresiasi. Ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat tentang potensi penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies yang sangat berbahaya,” lanjutnya.

    “Setelah Pergub ini terbit, tugas kita tidak berhenti di sini. Saya meminta Dinas KPKP DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terpadu, melakukan operasi rutin, serta menindak tegas pihak-pihak yang masih nekat memperdagangkan atau mengonsumsi daging anjing dan kucing. Saya dan teman-teman di komunitas hewan akan terus mengawal pelaksanaan aturan ini agar berjalan efektif di lapangan,” sambung Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Selain itu, kata Kent, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah membuktikan komitmennya dengan menepati salah satu janji kampanyenya, yakni menerbitkan regulasi tegas terkait larangan perdagangan, penjagalan, dan konsumsi daging anjing maupun kucing di Jakarta.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu pun mengimbau kepada masyarakat untuk turut sadar bahwa konsumsi daging anjing sangat berbahaya bagi kesehatan. Setidaknya masyarakat bisa mulai sadar bahwa mitos terkait manfaat kesehatan dari mengkonsumsi daging anjing tidak benar adanya.

    “Masyarakat perlu mendapatkan edukasi untuk mematahkan mitos bahwa daging anjing bukan hanya tidak layak dikonsumsi manusia, melainkan juga beresiko membawa penyakit ‘Stop Konsumsi Daging Anjing!’. Ini dilakukan agar Kota Jakarta maju ‘Jakarta Bebas Rabies’ dan masyarakatnya beradab karena tidak memakan daging hewan peliharaan,” tuturnya.

    Kent pun menambahkan, bahwa hadirnya Pergub 36/2025 menjadi momentum penting dalam upaya menciptakan Jakarta yang lebih manusiawi, modern, dan beradab.

    “Dengan adanya aturan ini, saya yakin Jakarta bergerak selangkah lebih maju sebagai kota yang lebih peduli terhadap makhluk hidup dan kesehatan warganya. Ini bukan sekadar regulasi, tetapi pesan moral sekaligus komitmen untuk membangun kota yang lebih aman, modern, dan penuh rasa kemanusiaan,” pungkasnya.

    Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang perdagangan dan konsumsi daging hewan penular rabies (HPR), termasuk anjing. Selain itu, daging kucing hingga kelelawar juga dilarang diperdagangkan.

    Pramono mengumumkan penerbitan aturan tersebut melalui unggahan Instagram pribadinya pada Selasa (25/11/2025). Pramono mengatakan telah berjanji membuat pergub ini kepada para pencinta hewan.

    “Ketika menerima para penggemar hewan, pada waktu itu saya berjanji untuk membuat pergub. Saya telah menandatangani Pergub No 36 Tahun 2025,” kata Pramono.

    Dalam aturan tersebut, Pasal 27A melarang kegiatan memperjualbelikan hewan penular rabies untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup, daging mentah, maupun olahan. Aturan ini ditujukan menutup distribusi daging anjing sebagai bahan konsumsi di wilayah DKI Jakarta.

    “Jenis HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan hewan sebangsanya,” ujarnya.

    Selanjutnya, Pasal 27B juga melarang kegiatan penjagalan atau pembunuhan hewan penular rabies yang ditujukan untuk tujuan pangan.

    “Pergub ini sudah berlaku mulai tanggal 24 November 2025,” ujarnya.

    Dia mengatakan, penyusunan Pergub tersebut berlangsung sebulan. Pramono berharap kebijakan ini dapat meningkatkan standar kesehatan publik di Jakarta.

    “Alhamdulillah, dalam sebulan, Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2025 mengenai larangan jual-beli dan konsumsi daging hewan penular rabies (HPR) sudah bisa berlaku,” ujarnya.

    (mpr/ega)

  • Pemprov DKI Diminta Percepat Realisasi Belanja Daerah Jelang Akhir 2025 Megapolitan 24 November 2025

    Pemprov DKI Diminta Percepat Realisasi Belanja Daerah Jelang Akhir 2025 Megapolitan 24 November 2025

    Pemprov DKI Diminta Percepat Realisasi Belanja Daerah Jelang Akhir 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat realisasi belanja daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
    Langkah percepatan ini dinilai penting agar seluruh program prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
    “Dengan sisa waktu yang sedikit percepatan belanja penting agar program prioritas selesai tepat waktu dan masyarakat cepat merasakan manfaat,” ujar Wibi dalam keterangan resminya, Senin (24/11/2025).
    Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama saat memasuki fase akhir tahun anggaran.
    “Kerja sama membangun Jakarta menjadi prioritas penting agar kota itu semakin baik,” lanjut dia.
    Menurut Wibi, stabilitas fiskal juga menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha.
    Pernyataan tersebut sejalan dengan pemaparan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya menyebut Jakarta masih menjadi salah satu magnet investasi nasional dalam pemaparan APBD pada Jumat (21/11/2025).
    Pramono menyebut kontribusi Jakarta terhadap realisasi investasi nasional mencapai 14,24 persen.
    Ia juga menyoroti pertumbuhan signifikan investasi pada triwulan ketiga 2025. Sepanjang triwulan tersebut, nilai investasi di Jakarta tercatat mencapai Rp 204,13 triliun.
    Pemprov DKI, lanjutnya, terus memperkuat ekosistem investasi melalui penyederhanaan perizinan, optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), serta beragam kegiatan promosi penanaman modal seperti Jakarta Investment Festival dan Jakarta Investment Center.
    DPRD DKI memastikan pengawasan terhadap percepatan belanja daerah tetap dilakukan secara konsisten.
    “Stabilitas fiskal dan keberlanjutan investasi menjadi dua pilar penting bagi daya saing Jakarta sebagai kota global,” ujar Wibi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi Megapolitan 24 November 2025

    Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi Megapolitan 24 November 2025

    Kebingungan Warga TPU Kebon Nanas: Dapat Surat Pengosongan Rumah, tapi Ogah Direlokasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, mengaku bingung setelah menerima surat pengosongan rumah pada 19 November 2025.
    Rumah-rumah mereka itu diketahui berdiri di atas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas.
    Sehari setelah menerima surat tersebut, warga langsung mengikuti sosialisasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur.
    “Kalau dari RT sendiri sih sudah diinfokan (soal pengosongan rumah). Tanggapan warga, mereka dengan adanya sosialisasi itu ya sudah pasti kaget ya, karena itu tiba-tiba mendadak tanggal 19 (November) dapat surat, tanggal 20-nya ada sosialisasi,” ungkap Ketua RT 015/RW 002, Sumiati, saat dikonfirmasi, Minggu (23/11/2025).
    Sebagai solusi,
    Pemkot Jakarta Timur
    menyiapkan dua Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk relokasi, yakni di Pulo Jahe dan Rawa Bebek.
    Namun sebagian besar warga menolak dengan alasan lokasi kedua rusunawa itu terlalu jauh dan harus membayar sewa bulanan yang dianggap memberatkan.
    “Warga minta sebenarnya tidak mau dipindah ke rusun yang pertama itu kan jauh dan yang kedua juga mereka nanti akan selamanya sewa, bayar tiap bulan,” jelas Sumiati.
    Ia menambahkan, warga justru menginginkan hunian dengan skema DP 0 persen agar bisa mencicil dan memiliki tempat tinggal secara permanen.
    “Menurut mereka kalau yang DP 0 persen walaupun tiap bulan bayar dengan jangka waktu misalnya 15 tahun atau 20 tahun, nanti akan menjadi milik mereka, kalau rusun awal kan mereka akan bayar terus selamanya gitu dan mereka tidak bisa memiliki,” jelasnya.
    Selain masalah biaya dan kepemilikan, warga juga memikirkan nasib anak-anak mereka yang selama ini sekolah di sekitar
    TPU Kebon Nanas
    .
    “Mereka juga pasti punya anak-anak yang sekolah SD, SMP, SMA gitu di sekitaran (TPU Kebon Nanas) tempat tinggal mereka gitu, kalau misalnya dipindah kan udah pasti anak sekolahnya ini gimana,” jelas Sumiati.
    Ia menuturkan, beberapa orangtua merasa resah jika pindah ke rusun yang jauh karena anak-anak mereka harus berangkat pukul 05.00 WIB untuk mengejar jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB.
    “Terus juga kalau misalnya jauh kan dipikir juga soal transportasi kalau anak-anak ini berangkat sementara kan mereka jauh, jadi kalau, masuk sekolahnya jam setengah tujuh paling tidak mereka jam lima harus sudah berangkat,” tuturnya.
    Warga berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendengar keluhan mereka terkait rencana relokasi.
    Sumiati menyebut sebagian besar warga di lingkungannya memilih Pramono pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
    “Iya, memilih dan mereka itu 80 persen atau 90 persen itu memilih Pak Pramono Anung. Nah, kalau dengan adanya penggusuran ini saya harapkan juga sampai ke telinga gubernur ya,”
    Di sisi lain, Ketua RW 002, Muhammad Yusuf, mengatakan warga bingung karena sebagian dari mereka mengaku memiliki bukti legalitas atas lahan yang ditempati meski berada di area makam.
    Ia menyebut beberapa warga membeli lahan tersebut dari yayasan yang dahulu mengelola TPU.
    “Di warga kami ada beberapa yang sudah terjadi transaksi jual beli yang sah pak, atas nama yayasan dan tanda tangan dari ahli waris (makam),” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Minggu.
    Menurut dia, pada 2018 warga juga mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa bidang lahan bahkan disebut sudah memiliki Akta Jual Beli (AJB) dan sertifikat.
    “Karena sudah terdaftar di BPN. Pengurusan PTSL teregister 2018, Kasi Pemerintah (Kelurahan) saat itu pun mengiyakan kalau itu bukan lahan Pemda,” ujar Yusuf.
    Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, menegaskan bahwa langkah yang diambil Pemkot Jakarta Timur bukanlah penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat penduduk.
    “Kami tidak bilang menggusur tapi kita minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, dalam keterangannya pada Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan pendataan, terdapat 280 kepala keluarga atau 517 jiwa yang tinggal di atas dua TPU, yakni Kebon Nanas dan Kober Rawa Bunga.
    Proses pengosongan dilakukan secara berjenjang melalui SP1, SP2, dan SP3, dengan target dua minggu.
    ”
    Deadline
    -nya untuk pengosongan ini kira tahapannya dalam waktu dua minggu. Kita kasih SP 1, SP 2, dan SP 3 terlebih dahulu,” kata Eka.
    Eka menjelaskan penertiban dilakukan karena kebutuhan lahan pemakaman di DKI Jakarta dalam kondisi kritis, terutama di Jakarta Timur.
    “Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” ujar Eka.
    (Penulis: Febryan Kevin Candra Kurniawan, Ruby Rachmadina)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 yang Digelar di Monas

    Prabowo Diundang ke Reuni Akbar 212 yang Digelar di Monas

    Presiden Prabowo Subianto diundang untuk bisa hadir di Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2025 mendatang. Reuni Akbar 212 akan digelar di Silang Monas pada malam hari.

    Panitia Reuni Akbar 212 juga akan mengundang sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

  • Wamenaker Minta Daerah Lain Contoh Jakarta Turunkan Angka Pengangguran

    Wamenaker Minta Daerah Lain Contoh Jakarta Turunkan Angka Pengangguran

    Jakarta –

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat menurun menjadi 6,05% per Agustus 2025. Wamenaker Afriansyah Noor mengakui job fair bisa menurunkan angka pengangguran.

    “Memang sangat efektif kalo daerah-daerah sering lakukan job fair, apalagi memberikan informasi secara langsung kepada peserta yang membutuhkan info kerja dan tempat kerja secara utuh,” kata Afriansyah kepada wartawan, Minggu (22/11/2025).

    Afriansyah kemudian mengungkap bahwa daerah lain kerap tak menyiapkan anggaran untuk job fair. Dia meminta daerah lain mencontoh Jakarta demi menurunkan angka pengangguran.

    “Kendalanya itu pemda kurang perhatian terhadap anggaran untuk job fair. Saya imbau mereka kerja sama dan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah kolaborasi adakan job fair,” katanya.

    Sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat menurun menjadi 6,05% per Agustus 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tren penurunan ini tidak lepas adanya gelaran bursa kerja (job fair).

    Ia menambahkan, job fair tidak hanya ditujukan bagi pencari kerja umum, tetapi juga dirancang secara khusus untuk penyandang disabilitas. Program itu, kata Pramono, membuka akses kerja yang lebih setara dan inklusif.

    (azh/idn)

  • Pramono Ungkap Ekonomi Jakarta Tumbuh 4,96%, Inflasi Terjaga

    Pramono Ungkap Ekonomi Jakarta Tumbuh 4,96%, Inflasi Terjaga

    Gubernur Jakarta Pramono Anung melaporkan bahwa ekonomi Jakarta tumbuh 4,96% hingga kuartal III-2025. Ia mengatakan hal itu menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi di Jakarta.

    Selain itu, inflasi di Jakarta juga terjaga yaitu 2,69%. Pramono mengatakan angka tersebut lebih rendah dari inflasi nasional 2,86%. Hal itu ia katakan saat memaparkan laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 di Balai Kota DKI Jakarta.

  • Investasi Jakarta Tembus Rp 204 Triliun, Serap 338 Ribu Tenaga Kerja

    Investasi Jakarta Tembus Rp 204 Triliun, Serap 338 Ribu Tenaga Kerja

    Liputan6.com, Jakarta Realisasi investasi di Jakarta pada triwulan III 2025 mencapai Rp 204,13 triliun, atau tumbuh 6,4 persen dibandingkan 2024. Besarnya investasi tersebut menjadikan Jakarta menduduki posisi atas sebagai magnet investasi nasional dan menyerap lebih dari 338.310 tenaga kerja.

    Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jakarta memberikan kontribusi 14,24 persen terhadap total investasi nasional. Hal ini menempatkan DKI Jakarta sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia.

    “Jakarta mempertahankan posisi sebagai magnet investasi nasional. Aktivitas investasi menyerap 338.310 tenaga kerja,” kata Pramono dalam konferensi pers APBD DKI Jakarta, Jumat 21 November 2025.

    Pramono menjelaskan, meningkatnya minat investor mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas ekonomi dan pemerintahan di Jakarta. Terlebih pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tercatat tetap stabil disertai inflasi yang terkendali.

    Penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 338 ribu orang berasal dari aktivitas investasi di berbagai sektor, terutama jasa, transportasi, perdagangan, serta akomodasi makanan-minuman. Sektor-sektor tersebut turut mempertegas peran Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional.

  • 16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    Jakarta –

    Pemerintah akan melanjutkan pekerjaan Normalisasi Ciliwung di tahun depan. Dari total 33 kilometer (km), masih ada sekitar 16 km kawasan Sungai Ciliwung yang belum dibenahi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan segera melanjutkan program normalisasi Sunngai Ciliwung dan Kali Krukut dalam rangka menekan kemacetan yang terjadi di Jakarta.

    “Kami laporkan, dalam tahun depan kami akan melanjutkan pekerjaan normalisasi Ciliwung yang belum terselesaikan dan Kali Krukut karena memang dua sungai inilah yang memberikan kontribusi kemacetan yang ada di Jakarta,” kata Pramono dalam sambutannya di sempadan Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Secara keseluruhan, pekerjaan Normalisasi Ciliwung memiliki panjang keseluruhan 33 km. Dari jumlah tersebut, yang baru dikerjakan sebanyak 17 km sehingga masih tersisa 16 km lagi.

    Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PU tengah menyusun skema kerja sama dalam rangka melakukan Normalisasi Ciliwung. Pemprov DKI Jakarat punya tanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan. Sedangkan Kementerian PU sendiri nantinya yang bertugas untuk membangun tanggulnya.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya berupaya untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Namun untuk mulai membangun tanggul, Kementerian PU mesti terlebih dulu menunggu pemda menyelesaikan pembebasan lahan.

    “16 km itu kan sudah kita lakukan sejak kemarin. Dari 33 (km), kita sekarang udah 17 (km). Nanti kita bertahap, nah ini mudah-mudahan bisa kita lakukan,” kata Diana, dalam kesempatan terpisah.

    Proses pembebasan lahan sendiri sudah mulai dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ditargetkan prosesnya bisa rampung pada awal 2026. Selain itu, Pemprov DKI juga segera melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 km.

    “Targetnya sih harus selesai secepatnya lah ya. Ini pokoknya tergantung dari pembebasan lahannya. Nggak bisa (selesai 2026), DKI Jakarta baru bebaskan 2026. 2027 kita baru masuk,” ujarnya.

    DKI Siapkan Anggaran Rp 232 M

    Selaras dengan rencana melanjutkan program Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 232 miliar untuk pembebasan lahan. Setidaknya DKI Jakarta punya tanggung jawab untuk membantu pembebasan lahan dua kelurahan, antara lain Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Pangadegan.

    “Di Cililitan sendiri total ada 37 bidang tanah dengan anggaran disiapkan Rp 111 miliar,” ujar Pramono.

    Sedangkan di Kelurahan Pangadegan ada 54 bidang, dengan anggaran yang dialokasikan, diestimasikan kurang lebih Rp 121 miliar. Secara akumulasi, total anggaran yang disiapkan Pramono mencapai Rp 232 miliar.

    Normalisasi Kali Krukut

    Selain Kali Ciliwung, Pemprov DKI juga berencana akan melakukan normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 km. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan kawasan Kemang dan sekitarnya dari banjir yang kerap melanda saat musim hujan.

    Menurut Pramono, banjir di Jakarta sudah sangat mengganggu, bahkan di beberapa kesempatan banjir bisa mencapai pinggang orang dewasa. Kawasan Kemang sendiri menjadi salah satu yang paling sering terdampak banjir dari Kali Krukut saat musim hujan.

    “Kenapa ini kami lakukan? Kami tahu kalau tidak dilakukan, maka daerah Kemang, Kemang Village, Kem Chicks (supermarket), dan sebagainya pasti akan banjir terus-menerus dan banjirnya sudah sangat mengganggu,” kata Pramono.

    (shc/eds)

  • Ngeri! Wagub Rano Sebut Kemang Terancam Tenggelam Gegara Hal Ini

    Ngeri! Wagub Rano Sebut Kemang Terancam Tenggelam Gegara Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, normalisasi Kali Krukut menjadi penting apabila tak ingin wilayah Kemang, Jakarta Selatan tenggelam dalam waktu dekat. 

    Rano Karno menuturkan, banjir yang rutin terjadi setiap hujan di wilayah Kemang sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

    Untuk itu, dia menyatakan normalisasi Kali Krukut yang melintasi wilayah Jakarta Selatan, tepatnya Kemang, Cilandak Timur, dan Cipete Selatan perlu segera dilakukan. 

    “Kali Krukut itu kalau enggak lakukan normalisasi, daerah Kemang akan tenggelam,” kata Rano dalam acara tanam pohon yang digelar Bisnis Indonesia Group di Taman Menteng, Jakarta, Jumat (21/11/2025). 

    Pasalnya, Kali Krukut telah mengalami penyempitan dari yang semula memiliki lebar 20 meter, kini sebagian kali hanya tersisa tiga meter. Tak ayal bila air di kali tersebut meluap di wilayah Kemang. 

    Rano Karno menegaskan pihaknya akan mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan tahunan di kawasan Kemang dan sekitarnya tersebut. 

    Bukan hanya Kemang, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Baik banjir karena air laut atau banjir rob, hujan lokal, serta hujan kiriman. Sekalipun pemerintah telah menyiagakan mesin pompa untuk mengatasi banjir, tetapi pembuangan air pun menjadi masalah. 

    “Sekarang mesin pompa kami sediakan. Mau buangnya juga kemana? Air laut naik, sungainya wah udah [sempit], itulah Jakarta,” terangnya. 

    Belum lagi, Jakarta dilewati oleh 13 kali—termasuk Kali Krukut. Rano Karno memandang pembenahan dan normalisasi kali perlu segera ditindak agar banjir tak lagi terjadi. 

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa proyek normalisasi Kali Krukut di Jakarta Selatan kembali diprioritaskan oleh pemprov setelah insiden banjir besar di kawasan Kemang pada akhir Oktober 2025. 

    Pramono menegaskan bahwa normalisasi akan dilakukan sepanjang 1,3 kilometer, dimulai dari Kelurahan Petogogan hingga Jembatan Tendean. 

    Langkah ini diambil setelah ditemukan banyak bangunan berdiri di atas atau di badan kali, sehingga menyebabkan penyempitan aliran dan genangan saat hujan deras.

    Rencananya, proses pembebasan lahan dan penetapan lokasi (penlok) dimulai tahun 2026, dengan pendekatan dialog, kompensasi, dan relokasi jika diperlukan. Normalisasi akan dilakukan secara bertahap, didukung Dinas Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR. 

    Dengan normalisasi ini, harapannya banjir di wilayah terdampak seperti Kemang dan Kebayoran Baru bisa berkurang hingga 50% dalam 3–5 tahun ke depan.

  • Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Jakarta –

    Relaksasi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi angin segar bagi pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan bagi warga dan dunia usaha.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana mengatakan, kebijakan tersebut membuat PAD DKI Jakarta tumbuh positif. Adapun pada pertengahan 2025, realisasi pajak daerah sudah tembus Rp 27,57 triliun atau 57,4% dari target yakni Rp 48 triliun. Jumlah ini diprediksi akan semakin meningkat menjelang akhir tahun.

    Data Badan Pusat Statistik Perwakilan DKI Jakarta menyebutkan kontributor terbesar yakni berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan capaian Rp5,6 triliun atau 57,79% dari target Rp 9,7 triliun.

    Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tembus Rp2,9 triliun (43,94%) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1 triliun (47,62%). Dari sisi pajak konsumsi, Pajak Rokok menyumbang Rp 541,7 miliar atau 60,19% dari target, sedangkan Pajak Reklame sudah mencapai Rp 647,5 miliar atau 71,94%. Pajak Air Tanah (PAT) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 41,4 miliar atau 59,14%.

    Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencatat capaian terbesar yakni Rp 9 triliun atau 81,82% dari target Rp 10,5 triliun. Namun, kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih tertinggal dengan realisasi Rp 2,8 triliun atau 32,79% dari target Rp 10,3 triliun.

    Dari sektor hiburan, realisasi tercatat Rp343,4 miliar (52,83%), sedangkan Pajak Tenaga Listrik menyumbang Rp 517,1 miliar (57,46%), dan Pajak Jasa Parkir Rp 183,5 miliar (61,17%). Secara keseluruhan, pendapatan pajak daerah hingga pertengahan 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi antarsektor. Beberapa jenis pajak bahkan sudah melampaui target, sementara lainnya masih perlu didorong, seperti BPHTB dan BBN-KB.

    Menurut Lusiana, capaian PAD tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tengah berupaya meringankan beban masyarakat, namun tetap memperhatikan iklim usaha.

    Relaksasi Pajak Strategi Pemprov DKI Jakarta Jaga Daya Beli Masyarakat

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, kebijakan relaksasi pajak merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, ketika daya beli terjaga, maka bisa berdampak positif terhadap roda perekonomian di Jakarta.

    Tidak hanya itu, dia mengatakan, strategi tersebut juga bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melahirkan kebijakan yang adil dan proporsional.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir dan mendukung warga. Insentif ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan mendorong dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di Jakarta semakin bertumbuh,” kata Pramono beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan, relaksasi pajak juga dilakukan untuk mendukung dunia usaha yang saat ini perlu insentif. Pemprov DKI Jakarta berharap, kebijakan ini bisa memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.

    Dia menjelaskan relaksasi pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi lima kebijakan utama.

    Pertama, pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% untuk rumah pertama, sehingga tarifnya turun dari 5% menjadi 2,5%.

    Pramono mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk meringankan beban keluarga dan generasi muda Jakarta khususnya untuk membeli rumah pertama. Lewat kebijakan itu, diharapkan keluarga dan generasi muda Jakarta bisa mendapatkan tempat tinggal layak.

    “Harapannya, ini bisa meringankan beban keluarga muda dan generasi muda Jakarta dalam membeli rumah pertama, sehingga mereka lebih mudah memiliki tempat tinggal layak untuk memulai kehidupan barunya,” ungkapnya.

    Kedua, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 100% bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta berbentuk yayasan.

    “Tujuannya, agar sekolah-sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak tinggi, sehingga biaya sekolah lebih terjangkau bagi orang tua,” katanya.

    Ketiga, pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, seni budaya edukatif, amal, dan sosial. Kebijakan ini mendukung dunia kreatif dan memperluas akses hiburan bagi masyarakat.

    Keempat, pembebasan Pajak Reklame untuk objek di ruang tertutup, seperti kafe, restoran, dan ruko, guna membantu pelaku UMKM mempromosikan usahanya tanpa beban tambahan.

    Kelima, pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan dengan nilai di bawah harga pasar, untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, membuktikan bahwa kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadir dan mendukung warga. Diharapkan, insentif ini meringankan beban warga dan menjadi pemicu untuk membuat dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di tengah masyarakat semakin bertumbuh,” pungkasnya.

    (akn/ega)