Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • DPP PKS Setuju dengan PKS Jakarta Usai Pramono Menang: Tak Ada Oposisi

    DPP PKS Setuju dengan PKS Jakarta Usai Pramono Menang: Tak Ada Oposisi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    DPP PKS menyetujui sikap DPW PKS Jakarta yang menyatakan telah mendukung pemerintahan Jakarta pimpinan Pramono Anung-Rano Karno untuk lima tahun ke depan.

    Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan Pilkada Jakarta 2024 telah selesai.

    Mabruri menyebut seluruh pihak harus berkolaborasi untuk membangun Jakarta.

    “Sudah benar ini Ustaz Khoirudin (Ketua DPW PKS Jakarta) Membangun Jakarta butuh kolaborasi. Pilkada sudah usai,” kata Mabruri saat dihubungi, Kamis (19/12).

    Ia juga menyatakan PKS siap mendukung program yang akan dijalankan oleh Pramono-Rano setelah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

    “Siap mendukung program yang baik dan bikin warga Jakarta makin bahagia,” tutur Mabruri.

    “Tidak ada oposisi di pemerintahan daerah Jakarta,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Khoirudin membantah akan menjadi oposisi bagi pemerintahan Pramono-Rano usai mereka dilantik.

    “Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin di hotel kawasan Dharmawangsa Jakarta Selatan, Rabu (18/12) seperti dikutip dari Antara.

    Tak hanya itu, Khoirudin juga menyatakan akan mendukung pemerintahan Jakarta yang akan dipimpin oleh Pramono-Rano.

    “Ya benar,” kata Khoirudin kepada CNNIndonesia.com ketika ditanyai apakah mereka akan mendukung pemerintahan di bawah Pramono-Rano ke depan.

    Dalam Pilkada Jakarta 2024 PKS bersebrangan dengan Pramono-Rano. Mereka mengusung Ridwan Kamil-Suswono bersama puluhan partai di KIM Plus.

    (mab/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dear Pramono-Rano, Ini 9 Masukan Buat Bikin Jakarta Bebas Polusi

    Dear Pramono-Rano, Ini 9 Masukan Buat Bikin Jakarta Bebas Polusi

    Jakarta: Menyambut kepemimpinan baru di Jakarta, Bicara Udara sebuah organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara, menyerukan pentingnya prioritas kebijakan penanganan polusi udara.
     
    Melalui sembilan rekomendasi strategis, Bicara Udara mendorong langkah nyata Gubernur Jakarta terpilih untuk menjawab permasalahan polusi yang semakin mengancam kesehatan dan produktivitas warga Jakarta.
     
    Menurut Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia, isu polusi udara harus menjadi agenda utama dalam kepemimpinan baru. Diketahui, Jakarta akan memiliki gubernur dan wakil gubernur baru setelah pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Daerah (Pilkada) Jakarta.
     
    “Kualitas udara di Jakarta tidak bisa lagi diabaikan. Kami berharap Gubernur Jakarta terpilih segera mengambil tindakan tegas dan menerapkan kebijakan yang efektif demi udara bersih dan sehat bagi seluruh warga,” ungkap Novita dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.
     
    Bicara Udara mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain perlunya replikasi sistem Pantau Banjir Jakarta untuk penanganan polusi udara. Menurut Novita, pengembangan aplikasi ‘Pantau Udara’ untuk memantau kondisi udara Jakarta berfungsi untuk menyajikan data real-time mengenai kualitas udara dan mengidentifikasi titik sumber polusi.
     
    “Kemudian, transparansi data kualitas udara melalui integrasi data dari berbagai sumber seperti Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) milik pemerintah dan sensor independen berbiaya rendah. Dengan data yang transparan dan terintegrasi, kita dapat mengidentifikasi sumber polusi dan menindaklanjutinya secara tepat,” imbuh dia.
     
    Selain itu, Bicara Udara juga mendorong penguatan sistem peringatan dini yang diikuti dengan penegakan hukum. Kata Novita, sistem ini akan membantu masyarakat lebih siap menghadapi kondisi polusi ekstrem sekaligus menekan sumber polusi.
     
    “Di samping sistem peringatan dini, kami juga menyadari bahwa polusi udara bersifat lintas batas. Maka, penting bagi jakarta untuk berkolaborasi antar-wilayah aglomerasi Jabodetabekpunjur dalam hal inventarisasi emisi dan identifikasi sumber polusi udara lintas wilayah,” tambah dia.
     

     

    Pengendalian polusi transportasi
     
    Bicara Udara juga menyoroti sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang polusi. Kebijakan seperti penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), insentif tarif transportasi publik pada jam sibuk (penambahan rute Jaklingko dan Feeder Transjabodetabek), pemberlakuan zona rendah emisi, evaluasi program uji emisi kendaraan, serta distribusi BBM rendah sulfur menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi.
     
    “Masyarakat harus diberikan pilihan transportasi publik yang ramah lingkungan. Insentif dan kebijakan tarif akan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” tegas Novita.
     
    Sementara itu, dalam menangani polusi dari sektor industri, Bicara Udara merekomendasikan langkah tegas seperti pemasangan scrubber, relokasi industri pencemar berat ke luar kawasan padat penduduk, pencabutan izin industri yang terbukti menyebabkan polusi udara, serta peningkatan transparansi hasil evaluasi lingkungan.
     
    “Terakhir, kami juga menyoroti pentingnya edukasi dan partisipasi publik, khususnya dalam memerangi kebiasaan pembakaran sampah. Sistem pelaporan yang lebih efisien dan pemberlakuan denda maksimal sebesar Rp500 ribu bagi pelanggar diyakini dapat memberikan efek jera,” ujar dia.
     
    Dengan rekomendasi ini, Bicara Udara berharap Gubernur Jakarta terpilih mampu mengambil langkah progresif untuk mewujudkan udara bersih di Jakarta.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian Megapolitan 19 Desember 2024

    Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian Megapolitan 19 Desember 2024

    Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3,
    Pramono Anung
    , mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta,
    Khoirudin
    , pada Rabu (18/12/2024) siang.
    Pertemuan berlangsung secara tertutup di sebuah hotel di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung dan Khoirudin berupaya menghapus sekat-sekat partai yang terlihat selama masa kampanye.
    “Kami berkomunikasi, membuka ruang seluas-luasnya, dan membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama. Jakarta, setelah tidak menjadi ibu kota negara, memerlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta,” ujar Pramono Anung.
    Pramono menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif di Jakarta, yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
    Ia menjelaskan bahwa kewenangan pembentukan Jakarta kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
    “Nantinya, banyak kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah pusat akan didelegasikan kepada kami berdua, kepada pemerintah dan DPRD,” tambahnya.
    Sementara itu, Khoirudin sepakat dengan pernyataan Pramono dan menegaskan bahwa tidak ada istilah oposisi bagi PKS dalam pemerintahan Pramono-Rano.
    “Oh tidak (oposisi). Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik untuk warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin.
    Khoirudin juga menekankan bahwa kerja sama antar stakeholder di Jakarta akan menguntungkan kepentingan warga.
    “Insyallah, mudah-mudahan dengan sinergi ini, kebaikannya untuk seluruh warga Jakarta,” ujarnya.
    Pramono Anung menambahkan bahwa ia terbuka untuk bekerja sama dengan anggota partai KIM dalam pemerintahannya mendatang.
    “Saya dalam kepemimpinan nanti, kalau dilantik menjadi gubernur, saya pasti sangat terbuka,” ungkap Pramono ketika ditanya tentang kemungkinan merangkul KIM.
    Pramono menyatakan bahwa pertemuannya dengan Khoirudin menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dalam membangun Jakarta tanpa memandang warna partai.
    “Di situ (pertemuan) saja, saya sudah bisa menangkap bahwa kami pasti bisa bekerja bersama-sama,” tutup Pramono.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Partai Perindo AYP Tegaskan Bakal Dukung Program Pramono-Doel dan Menjadi Mitra Strategis

    Sekjen Partai Perindo AYP Tegaskan Bakal Dukung Program Pramono-Doel dan Menjadi Mitra Strategis

    loading…

    Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) bersama Calon Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno (Bang Doel). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) menegaskan bahwa partai berlambang rajawali mengepakkan sayap itu bakal mendukung pemerintahan di bawah komando pasangan Cagub-Cawagub Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel.

    Bahkan Partai Perindo yang memiliki satu kursi di DPRD DKI Jakarta itu siap menjadi mitra strategis ke depan.

    Baca Juga

    “Partai Perindo bila diminta untuk bergabung kami akan terima dan tentu akan mendukung program Pramono-Rano untuk memajukan DKJ serta akan menjadi mitra strategis,” ujar AYP saat dikonfirmasi, Kamis (19/12/2024).

    AYP menjelaskan Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Angela Tanoesoedibjo itu hadir untuk berkontribusi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur mensejahterakan masyarakat sesuai amanat undang-undang.

    “Maka tentu Partai Perindo mendukung pemerintahan yang berpihak untuk kesejahteraan masyarakat tersebut,” ucapnya.

    AYP menekankan bahwa Pilkada Jakarta 2024 telah usai dan dimenangkan oleh pasangan Pramono-Doel dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%.

    Baca Juga

    Menurutnya, Partai Perindo yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) itu telah mengucapkan selamat kepada Pramono-Rano atas kemenangan tersebut.

  • Ketua DPRD DKI Bicara Plus Minus Wacana Prabowo Agar Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung Rakyat

    Ketua DPRD DKI Bicara Plus Minus Wacana Prabowo Agar Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung Rakyat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyebut ada plus minus dari wacana Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh DPRD.

    “Sebenarnya ada plus minusnya. Kemarin ketika pemilihan langsung, semua calon, walaupun partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih dan PKS diuntungkan banyak calon dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53.

    Itu plusnya, tentu ada minusnya juga. Semuanya ada plus minusnya,” kata Khoirudin saat dimintai tanggapannya usai bertemu Pramono Anung di salah satu hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

    Namun terkait keputusan PKS nantinya, Khoirudin menyebut saat ini di internal partainya masih mengkaji terkait wacana Prabowo tersebut.

    “Masih dikaji sih, kita dari PKS masih mengkaji. Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi.

    Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya. Nanti kita akan sampaikan secara resmi,” ujar Khoirudin.

    Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia yakni mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • PKS DKI bantah menjadi oposisi terhadap Pramono-Rano di pemerintahan

    PKS DKI bantah menjadi oposisi terhadap Pramono-Rano di pemerintahan

    masih mengkaji terkait keuntungan yang nantinya PKS ikut berperan dalam pemerintahan Jakarta ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Khoirudin membantah akan menjadi oposisi terhadap calon gubernur dan wakil gubernur DKI Pramono Anung-Rano Karno di pemerintahan usai keduanya dilantik.

    Khoirudin mengatakan pihaknya mempercayai kinerja Pramono Anung sebagai pejabat pemerintah yang telah bekerja lebih dari lima tahun.

    Hingga kini, pihaknya masih mengkaji terkait keuntungan yang nantinya PKS ikut berperan dalam pemerintahan Jakarta ke depan.

    “Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya,” ujarnya.

    Pasangan Pramono Anung – Rano Karno diusung langsung oleh PDIP Perjuangan dan didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

    Kemudian pasangan Dharma-Kun merupakan satu-satunya pasangan yang maju dari jalur independen di Pilkada Jakarta.

    Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno akan dilantik pada Jumat (07/02/2025) usai dinyatakan menang pilkada dalam satu putaran.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono Anung Yakin Bisa Kerja Sama dengan Parpol-parpol KIM di Jakarta Megapolitan 18 Desember 2024

    Pramono Anung Yakin Bisa Kerja Sama dengan Parpol-parpol KIM di Jakarta Megapolitan 18 Desember 2024

    Pramono Anung Yakin Bisa Kerja Sama dengan Parpol-parpol KIM di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung
    yakin dia dan calon wakil gubernur pasangannya, Rano Karno, dapat bekerja sama dengan semua pihak saat memimpin Jakarta, termasuk dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
    Meski demikian, Pramono tak menjawab ketika ditanya apakah akan menggandeng elite politik partai-partai anggota KIM dalam pemerintahannya di Jakarta.
    Adapun KIM merupakan koalisi partai pengusung dan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, sekaligus koalisi pengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.
    “Dalam kepemimpinan nanti, kalau dilantik menjadi gubernur, saya pasti sangat terbuka,” kata Pramono saat ditemui di Kebayoran Baru, Rabu (18/12/2024).
    Pramono mencontohkan pertemuannya dengan Ketua DPRD Jakarta sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta, Khoirudin, siang ini.
    Menurut Pramono, pertemuannya dengan Khoirudin menandakan bahwa dia dapat diajak bekerja sama dalam membangun Jakarta tanpa memandang asal partai.
    “Di situ (pertemuan) saja, saya sudah bisa menangkap, bahwa kami, pasti, saya pastikan, kami pasti bisa bekerja bersama-sama,” tambah Pramono.
    Ditemui di tempat yang sama, Khoirudin menekankan bahwa PKS tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Pramono-Rano.
    Ketua DPRD Jakarta itu mengatakan, pihaknya bakal bekerja bersama dengan eksektuif untuk membangun Jakarta.
    “Oh tidak (oposisi). Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung Bakal Umumkan Tim Transisi Pemprov DKI, Ini Tugasnya

    Pramono Anung Bakal Umumkan Tim Transisi Pemprov DKI, Ini Tugasnya

    loading…

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung segera mengumumkan Tim Transisi Pemprov DKI Jakarta. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bakal segera mengumumkan nama-nama yang mengisi tim transisi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelum nantinya dilantik pada Februari 2025.

    “Ya, pasti namanya sudah ada, termasuk tadi kami juga berdiskusi dengan Pak Ketua DPRD apa pun dalam transisi pemerintahan itu perlu kebersamaan. Saya pribadi merasa nanti pada saatnya pasti akan segera kami umumkan,” kata Pramono di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

    Pramono menambahkan tim transisi akan berfungsi untuk menyiapkan pemerintahan yang tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara salah satunya adaptasi undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Ini adalah pemerintahan pertama kali yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara. Sehingga perlu adanya penyesuaian, termasuk dengan DPRD dan sebagainya. Kenapa dalam transisi ini perlu, karena kita juga mempersiapkan diri sebagai pemerintah baru, pemerintah yang juga perlu untuk segera mengadaptasi undang-undang yang baru, pemerintah yang segera wajahnya harus wajah Betawi, karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dapat juga diatur tentang hal itu sehingga dalam konteks itulah transisi pemerintahan terus ada,” ujarnya.

    Pramono enggan membocorkan nama tim transisinya bersama Rano Karno alias Bang Doel. Ketika dipertegas akan sama tugasnya seperti TGUPP era Anies Baswedan, Pramono menekankan akan membantu kerja Gubernur sebelum menjabat.

    “Yang jelas saya akan dibantu Ketua DPRD Jakarta. Yang jelas, ini adalah tim yang bekerja untuk membantu sebelum gubernur menjabat dan dilantik itu saja tugasnya,” ungkapnya.

    (cip)

  • Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian Megapolitan 19 Desember 2024

    Pramono Anung Bertemu Ketua DPRD Jakarta, Tekankan Pentingnya Hubungan Harmonis Megapolitan 18 Desember 2024

    Pramono Anung Bertemu Ketua DPRD Jakarta, Tekankan Pentingnya Hubungan Harmonis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bertemu dengan Ketua DPRD Jakarta Khoirudin di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
    Dalam pertemuan tersebut, Pramono menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah dengan legislator Jakarta. Katanya, pertemuannya dengan Khoirudin dilakukan untuk membangun rasa saling percaya antara eksekutif dan legislatif.
    “Kami berkomunikasi, kami membuka ruang seluas-luasnya dan kami membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama,” kata Pramono di Brawijaya.
    Pramono menyebut, hubungan antara pemerintah dengan DPRD harus berjalan baik mengingat Jakarta sebentar lagi kehilangan status sebagai ibu kota negara.
    Oleh karena Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, kata Pramono, akan ada sejumlah kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke pemerintah daerah dan DPRD. 
    “Karena nanti akan banyak kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang akhirnya menjadi kewenangan didelegasikan kepada kami berdua. Kepada pemerintah dan juga kepada DPRD,” tambah mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Maju itu.
    Sementara itu, Khoirudin menekankan bahwa PKS tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Pramono-Rano Karno.
    Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta itu mengatakan, pihaknya bakal bekerja bersama dengan eksektuif untuk membangun Jakarta.
    “Oh tidak (oposisi). Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian Megapolitan 19 Desember 2024

    PKS Pastikan Tidak Jadi Oposisi di Pemerintahan Pramono-Rano Megapolitan 18 Desember 2024

    PKS Pastikan Tidak Jadi Oposisi di Pemerintahan Pramono-Rano
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) telah memutuskan tidak menjadi oposisi dalam pemerintahan
    Pramono Anung
    -Rano Karno di Jakarta.
    Hal itu diungkap oleh Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin yang menyebut, tidak ada istilah oposisi dalam pemerintahan di Jakarta.
    “Oh tidak (oposisi). Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin saat ditemui di Kebayoran Baru, Rabu (18/12/2024).
    Khoirudin mengatakan, kerja sama antar stakeholder di Jakarta akan menguntungkan kepentingan warga.
    “Insya Allah mudah-mudahan dengan sinergi ini, kebaikannya buat seluruh warga Jakarta,” tambah Khoirudin.
    Sebelumnya, Pramono Anung dan Khoirudin bertemu di Hotel The Dharmawangsa, Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
    Pertemuan ini dihelat pukul 12.00 WIB. Mereka menghabiskan waktu sekitar satu jam dalam pertemuan ini.
    Pertemuan ini digelar dalam rangka membahas kesejahteraan warga Jakarta.
    “Bagaimana cara kita meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta, sekitar itulah. Bagaimana menyelesaikan permasalahan Jakarta yang masih tersisa,” kata dia.
    Sementara itu, Pramono Anung mengatakan, pertemuan tersebut sebagai upaya komunikasi  demi membangun Jakarta ke depannya.
    “Kami berkomunikasi, kami membuka ruang seluas-luasnya dan kami membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama. Jakarta ini setelah tidak menjadi ibu kota negara, memerlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta,” kata Pramono Anung.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.