Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • DKI sepekan, Program MBG hingga penetapan Pram-Doel jadi gubernur

    DKI sepekan, Program MBG hingga penetapan Pram-Doel jadi gubernur

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada sepekan lalu yang menarik untuk dibaca kembali mulai dari hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi DKI Jakarta hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    Berikut sejumlah pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih bisa dinikmati untuk mengawali pagi ini.

    Hari pertama Program MBG di DKI jangkau 12.054 siswa

    Sebanyak 12.054 siswa dari 41 sekolah mendapatkan makan gratis di hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi DKI Jakarta pada Senin.

    Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai meninjau pelaksanaan Program MBG untuk anak sekolah di SD Barunawati II dan SMP Barunawati serta SMPN 61 Jakarta, Senin (6/1).

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI catat realisasi pajak 2024 hampir Rp45 triliun

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp44,46 triliun atau mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp44,98 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp43,52 triliun dengan kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI cairkan KJP Plus Tahap II mulai 6 Januari 2025

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 mulai 6 Januari 2025.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan ada sebanyak 523.622 peserta didik penerima KJP Plus pada tahap ini.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pj. Gubernur DKI instruksikan Dinkes antisipasi HMPV

    Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan Dinas Kesehatan DKI untuk mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi agar tak ada warga yang tertular Human Metapneumovirus (HMPV).

    “(Saya) minta kepada Kadis Kesehatan untuk mengambil langkah-langkah yang terkait dengan masalah tersebut. Nanti secara taktis, biar Kadis Kesehatan yang menyampaikan,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    KPU tetapkan Pram-Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (9/1).

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDI Perjuangan hadirkan `KPK` pada Soekarno Run 2025

    PDI Perjuangan hadirkan `KPK` pada Soekarno Run 2025

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) mengikuti Soekarno Run 2025 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025). ANTARA/HO-PDIP

    PDI Perjuangan hadirkan `KPK` pada Soekarno Run 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – PDI Perjuangan (PDIP) menghadirkan grup musik Kelompok Pemuja Koplo atau “KPK” pada gelaran “Soekarno Run Runniversary” 2025 untuk menghibur peserta lari dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 PDIP tersebut.

    “Hari ini kami sengaja hadirkan ‘KPK’, Kelompok Pemuja Koplo, tapi kalau bagi saya adalah ‘kelompok pemuja keadilan’,” ucap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.

    Hasto mengatakan lomba lari maraton ini dilaksanakan untuk mengawali tahun baru 2025, sekaligus memperingati hari jadi partai. Adapun, HUT PDIP tahun ini mengangkat tema “Satyam Eva Jayate” dan subtema “Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam”.

    Pada kesempatan itu, Hasto sendiri menyelesaikan lari 10 kilometer. Walau kurang istirahat, Hasto mengaku bahagia berhasil menyentuh garis finis dengan catatan waktu 1 jam 29 menit.

    “Saya pribadi ternyata menunjukkan sebuah progres. Kalau yang pertama kali 1 jam 36 menit untuk 10 kilometer dan progres menjadi 1 jam 32 menit, hari ini (menjadi) 1 jam 29 menit. Sehingga, di dalam olahraga yang dikedepankan adalah sportivitas,” ucapnya.

    Usai berlari, Hasto menyempatkan diri bergabung bersama dengan ribuan peserta yang sedang dihibur oleh Kelompok Pemuja Koplo atau KPK. Hasto juga mengelilingi stan yang ada di gelaran itu, seperti stan milik Relawan Pembela Demokrasi (Repdem), Banteng Muda Indonesia (BMI), dan Taruna Merah Putih (TMP).

    Selain Hasto, sejumlah elite PDIP lainnya juga tercatat hadir, seperti Puan Maharani, Komaruddin Watubun, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Eriko Sotarduga, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, Aria Bima, dan Guntur Romly.

    “Hari ini seluruh sayap partai mengadakan kegiatan untuk merayakan HUT tersebut dengan Soekarno Runniversary, dengan tema ‘Berlari di Atas Kaki Sendiri’, dan alhamdulillah jumlah peserta luar biasa sampai 10 ribu, menunjukkan antusiasme anak-anak muda,” ujar Hasto.

    Melalui Soekarno Run, imbuh dia, PDIP ingin menggelorakan semangat sportivitas.

    “Semoga dengan HUT partai ini yang melibatkan anak-anak muda, gelora anak-anak muda untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri, menjunjung tinggi sportivitas, dapat ditunjukkan dan itulah PDI Perjuangan,” kata Hasto.

    Sumber : Antara

  • Viral Pungli di Taman Literasi Blok M, Pramono Anung Siap Membasmi

    Viral Pungli di Taman Literasi Blok M, Pramono Anung Siap Membasmi

    loading…

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menegaskan siap membasmi praktik pungutan liar (pungli) di Jakarta. Foto/Felldy Utama

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menegaskan siap membasmi praktik pungutan liar ( pungli ) di Jakarta. Ia ingin Jakarta ke depan bebas dari pungli.

    Keinginan Pramono memberantas pungli itu ia sampaikan menanggapi adanya video viral terkait seorang pria yang menegur sejumlah orang sedang membuat konten video di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan.

    Pria tersebut menyuruh kelompok pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu ke sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang disebut sebagai pengurus taman.

    “Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2025).

    Mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini menegaskan, praktik pungli tak boleh terjadi di Jakarta. Sebagai kota global, kata dia, Jakarta harus bebas dari praktik pungli.

    “Enggak boleh terjadi (pungli), karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi,” terang Pramono.

    Kendati demikian, Pramono bertekad akan menangani praktik pungli di Jakarta. “Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tandasnya.

    (rca)

  • Pramono Anung Buka Peluang Gandeng Ormas untuk Kelola Area Publik di Jakarta

    Pramono Anung Buka Peluang Gandeng Ormas untuk Kelola Area Publik di Jakarta

    Pramono Anung Buka Peluang Gandeng Ormas untuk Kelola Area Publik di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur terpilih Jakarta
    Pramono Anung
    membuka peluang untuk menggandeng organisasi masyarakat (
    ormas
    ) dalam pengelolaan area publik.
    Peluang kerja sama tersebut, menurut dia, bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah ormas melakukan pungutan liar (pungli) dan meresahkan masyarakat.
    Di samping itu, langkah tersebut juga menjadi upaya pemerintah provinsi Jakarta dalam hal pemberdayaan masyarakat.
    “Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono Anung di Kompleks Gelora Bung Karno, Minggu (12/1/2025).
    Pramono menegaskan, salah satu hal yang akan dituntaskannya usai dilantik menjadi gubernur Jakarta adalah persoalan pungli.
    Mantan sekretaris jenderal (sekjen) PDI-P itu berpandangan bahwa Jakarta sedang berproses menjadi kota global. Atas dasar itu, persoalan pungli tidak boleh lagi ditemukan dan harus diselesaikan.
    “Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan. Enggak boleh terjadi,” kata Pramono.
    “Karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah Pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” imbuh dia.
    Pernyataan tersebut disampaikan Pramono menanggapi soal pungli terhadap pengunjung yang hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan.
    Video yang menunjukkan dugaan pungli oleh seorang pria mengaku anggota ormas beredar di media sosial.
    Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pengunjung yang hendak membuat konten sambil memakai atribut ditegur seorang oleh seorang laki-laki.
    Orang tersebut menanyakan apakah pengunjung tersebut sudah meminta izin untuk membuat konten di Taman Literasi Martha Tiahahu.
    “Ini izin ke siapa? Izin ke siapa ini,” ucap pria tersebut dikutip Kompas.com dari video yang beredar.
    “Hah? Enggak ada izin, emang harus ada izin ya di sini? Bukannya ini tempat umum?” jawab salah seorang pengunjung.
    Mendengar jawaban itu, pria tersebut kemudian mengusir pengunjung itu dan meminta mereka tak membuat konten di area taman kawasan Blok M.
    “Iya lah, kalau enggak mau ada yang ngurusin ya di tengah jalan, enggak yang ngurus. Kalau kayak di taman, M Bloc (harus ada izin),” kata pria tersebut.
    “Emang siapa yang ngurus?” sahut pengunjung.
    Pria tersebut lantas menyebutkan nama sebuah ormas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah

    Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah

    Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior
    PDI-P
    Pramono Anung memastikan partainya tetap menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Pramono menegaskan posisi PDI-P yang tetap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, meski tidak tergabung dalam Kabinet Merah Putih Prabowo.
    “Walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan pembangunan Indonesia ini,” ujar Pramono kepada wartawan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
    Sikap tersebut juga selalu ditekankan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam pidatonya pada HUT ke-52 partai pada Jumat (10/1/2025).
    Dalam pidato tersebut, kata Pramono, Megawati memastikan tidak akan merusak pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.
    “Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis dan Ibu juga menyampaikan akan menjaga pemerintahan yang sekarang dengan baik,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
    Namun, dia menegaskan, PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet. Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Hal itu telah ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
    “Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Posisi politik PDI-P tersebut dianggap tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
    Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung Buka Suara Soal Bikin Konten di Taman Literasi Harus Izin Ormas

    Pramono Anung Buka Suara Soal Bikin Konten di Taman Literasi Harus Izin Ormas

    Jakarta: Video viral yang memperlihatkan warga diminta izin oleh seorang pria saat hendak membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan, menuai perhatian publik. Isu ini kemudian sampai ke Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, yang memberikan tanggapannya terkait dugaan pungli tersebut.

    Pramono menegaskan bahwa jika ia sudah resmi dilantik, pungutan liar di lapangan akan menjadi salah satu masalah utama yang segera ditangani. Selain itu, ia menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) akan dirangkul sebagai mitra pemerintah, tetapi ormas tidak boleh melakukan pungli dalam bentuk apa pun.

    “Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.

    Baca juga: Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?

    Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pramono untuk memastikan ruang publik di Jakarta bebas dari pungli, terutama setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta

    Berikut adalah fakta-fakta tanggapan Pramono terkait isu pungli di Taman Literasi:
    1. Pungli Tidak Boleh Terjadi di Kota Global
    Pramono menegaskan bahwa Jakarta yang sedang menuju status kota global harus terbebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pungli adalah salah satu hal yang harus segera diperbaiki demi menciptakan keteraturan di ruang publik.

    “Enggak boleh terjadi, karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tegasnya.
    2. Ormas Akan Jadi Mitra Pemerintah Tanpa Pungli
    Pramono juga menyebut bahwa ormas akan dirangkul sebagai mitra pemerintah untuk mengelola sejumlah hal, termasuk pengawasan di ruang publik. Namun, ia memastikan ormas tidak boleh terlibat dalam pungli.

    “Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono.

     

    Jakarta: Video viral yang memperlihatkan warga diminta izin oleh seorang pria saat hendak membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan, menuai perhatian publik. Isu ini kemudian sampai ke Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, yang memberikan tanggapannya terkait dugaan pungli tersebut.
     
    Pramono menegaskan bahwa jika ia sudah resmi dilantik, pungutan liar di lapangan akan menjadi salah satu masalah utama yang segera ditangani. Selain itu, ia menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) akan dirangkul sebagai mitra pemerintah, tetapi ormas tidak boleh melakukan pungli dalam bentuk apa pun.
     
    “Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.

    Baca juga: Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?
     
    Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pramono untuk memastikan ruang publik di Jakarta bebas dari pungli, terutama setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta
     
    Berikut adalah fakta-fakta tanggapan Pramono terkait isu pungli di Taman Literasi:

    1. Pungli Tidak Boleh Terjadi di Kota Global

    Pramono menegaskan bahwa Jakarta yang sedang menuju status kota global harus terbebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pungli adalah salah satu hal yang harus segera diperbaiki demi menciptakan keteraturan di ruang publik.
     
    “Enggak boleh terjadi, karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tegasnya.

    2. Ormas Akan Jadi Mitra Pemerintah Tanpa Pungli

    Pramono juga menyebut bahwa ormas akan dirangkul sebagai mitra pemerintah untuk mengelola sejumlah hal, termasuk pengawasan di ruang publik. Namun, ia memastikan ormas tidak boleh terlibat dalam pungli.
     
    “Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Hasto Joget Bareng ‘KPK’ Sehari Sebelum Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku  – Halaman all

    Hasto Joget Bareng ‘KPK’ Sehari Sebelum Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Harun Masiku  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri acara Runniversary Soekarno Run di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025). 

    Acara ini merupakan bagian dari perayaan HUT ke-52 PDIP.

    Dalam acara tersebut, Hasto tampak berbaur dengan peserta dan berjoget di atas panggung. 

    Layar panggung menampilkan tulisan “KPK”, yakni Kelompok Pemuja Koplo.

    Logo ini tampak menyerupai logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Hari ini kami sengaja mengundang KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Tetapi kalau saya adalah Kelompok Pemuja Keadilan,” kata Hasto.

    Acara ini dihadiri sejumlah petinggi PDIP di antaranya Puan Maharani, Komarudin Watubun, Eriko Sotarduga, Ganjar Pranowo, Pramono Anung hingga Aria Bima.

    Hasto saat ini diketahui menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. 

    Kasus ini menyeret mantan kader PDIP Harun Masiku dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

    Hasto diduga berperan dalam pemberian uang suap kepada Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme PAW.

    Selain itu, Hasto juga diduga menghalangi proses penyidikan terkait keberadaan Harun Masiku yang masih buron sejak 2020.

    KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto pada Senin (13/1/2025), setelah sebelumnya Hasto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama yang dijadwalkan pada Senin (6/1/2025). 

    Kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Patramijaya, memastikan bahwa kliennya akan memenuhi panggilan KPK Senin besok. 

    “Sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan, klien kami Hasto Kristiyanto telah menegaskan komitmennya untuk memenuhi panggilan KPK pada hari Senin, 13 Januari 2025,” kata Patra dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

    Namun, Patra juga mengingatkan agar KPK tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan tugasnya. 

    Dia mengkritik langkah KPK yang dinilainya kurang etis, seperti pemeriksaan mantan penyidik untuk memperkuat bukti, hingga penetapan Hasto sebagai tersangka yang dianggap prematur.

    Patra meminta KPK untuk menghormati dan memedomani putusan pengadilan terkait perkara Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.

    “Tidak ada satupun bagian pertimbangan Majelis Hakim mulai dari PN sampai MA yang menyebut sumber dana suap Harun Masiku dari Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    Dia menegaskan, dalam putusan perkara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, sumber dana suap disebut berasal dari Harun Masiku, bukan dari Hasto.

    Patra mengkritisi penetapan Hasto sebagai tersangka, padahal Harun Masiku hingga kini belum ditemukan.

    “Seharusnya KPK tidak secara prematur menetapkan klien kami sebagai tersangka. Tidak elok jika penegak hukum mencoba mencari-cari kesalahan apalagi jika sampai merangkai cerita demi menarget pihak-pihak tertentu, apalagi jika karena ada kepentingan politik yang mendorong,” tegasnya.

    Dia juga mempertanyakan tuduhan bahwa Hasto, sebagai Sekjen PDIP, memberikan uang untuk meloloskan Harun Masiku. 

    Menurut Patra, hal ini tidak masuk akal mengingat tugas Hasto sebagai Sekjen mencakup pengelolaan kepentingan ratusan hingga ribuan calon legislatif.

    “Maka seharusnya tidak logis jika Sekjen harus mengeluarkan uangnya untuk mengurus kepentingan satu orang caleg,” ucapnya.

  • Pramono Anung Pastikan PDIP Bakal Jadi Mitra Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto

    Pramono Anung Pastikan PDIP Bakal Jadi Mitra Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto

    loading…

    Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior PDIP, Pramono Anung memastikan partainya menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior PDI-Perjuangan (PDIP), Pramono Anung memastikan partainya akan menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal hubungannya dengan Prabowo.

    “Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis,” kata Pramono usai menghadiri acara Soekarno Run, di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Oleh karenanya, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu menegaskan bahwa sikap yang disampaikan Megawati itu menunjukkan jika partai akan menjaga pemerintahan Prabowo dengan baik.

    “Sehingga dengan demikian, walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan membangunan Indonesia ini,” ujarnya.

    Saat disinggung lebih lanjut apakah pernyataannya itu mengindikasikan PDIP akan mengambil jalan oposisi, Pramono pun menampiknya.

    “Sebenarnya dalam sistem presidensial kita itu gak ada oposisi. Jadi kita mitra strategis lah,” tandasnya.

    (shf)

  • Hasto Joget Sembari Salam Metal Saat Hadiri Soekarno Run di GBK

    Hasto Joget Sembari Salam Metal Saat Hadiri Soekarno Run di GBK

    Jakarta –

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir dalam acara Soekarno Run untuk merayakan HUT partai yang ke-52. Hasto berjoget sembari mengacungkan salam metal dalam acara itu.

    Pantauan detikcom di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025), Hasto terlihat sempat berjoget bersama politikus lain. Turut mendampingi Hasto berjoget, yaitu politikus PDIP Aria Bima. Hadir juga Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.

    Banyak juga orang yang meminta foto bersama Hasto. Dalam acara tersebut, memang terdapat panggung yang diisi musisi. Hasto juga menaiki panggung.

    Hasto pun kembali berjoget. Hasto berjoget saat musisi bernama Kelompok Pemuja Koplo (KPK) melantunkan musik.

    Hasto kemudian berfoto bersama para pelari dari atas panggung. Adapun acara Soekarno Run diselenggarakan PDIP dalam rangka memperingati HUT PDIP.

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga hadir dalam acara ini. Dia berharap Soekarno Run bisa digelar setiap tahun.

    (ial/gbr)

  • Pilkada Jakarta Satu Putaran, KPU Bakal Kembalikan Sisa Anggaran Rp356 Miliar ke Pemprov – Page 3

    Pilkada Jakarta Satu Putaran, KPU Bakal Kembalikan Sisa Anggaran Rp356 Miliar ke Pemprov – Page 3

    KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12/2024). Pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang memenangkan kontestasi dengan raihan suara 50,07 persen.

    Kemenangan Pramono dapat dipastikan setelah kubu lawan batal mengajukan gugatan sengketa Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung akan menggandeng semua pihak, termasuk lawannya untuk sama-sama membangun Jakarta lima tahun mendatang.

    “Jangankan Kang Emil (Ridwan Kamil alias RK), semuanya pasti saya rangkul dong. Saya enggak pernah punya persoalan berarti sama siapa pun, sama sekali,” kata Pramono Anung kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Pramono mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak setelah dua pesaingnya memutuskan tak mendaftarkan permohonan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Namun, Pramono tak mengungkap secara gamblang sosok yang berkomunikasi dengannya.

    “Dan saya juga sudah telepon-teleponan, tapi saya kan enggak perlu cerita telepon dengan siapanya,” ujar Pramono.

    Pramono hanya menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan, dan sejumlah habib yang mendukungnya di Pilkada Jakarta. “Karena saya memang selalu komunikasi. Bahkan tadi pagi pun komunikasi,” ujar dia.

    Namun Pramono tak menyebut nama lain yang telah dihubungi. “Pokoknya semuanya saya enggak punya beban apapun, termasuk yang tidak dukung saya beberapa ketua umum juga sudah komunikasi,” kata Pramono Anung.