Tag: Pramono Anung

  • Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.

    “Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).

    “Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.

    Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.

    Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.

    Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.

    Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.

    Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

    Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.

  • PDIP DKI Pastikan Program Sarapan Gratis Tak Tumpang Tindih dengan MBG

    PDIP DKI Pastikan Program Sarapan Gratis Tak Tumpang Tindih dengan MBG

    Jakarta

    Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendukung penuh program sarapan gratis yang digagas gubernur dan wagub terpilih Pramono Anung-Rano Karno. Pihaknya memastikan program tersebut tidak akan tumpang tindih dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

    “PSG (program sarapan gratis) adalah bagian dari pendukung program MBG, jadi bisa dipastikan tidak ada tumpang tindih program,” kata Sekretaris F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Wijayanto Rio Sambodo kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

    Rio menjelaskan Pramono-Rano bakal menggunakan metode yang berbeda dengan program MBG, di mana program tersebut bakal berbentuk subsidi kepada sekolah. Nantinya, sekolah diminta bekerja sama dengan UMKM hingga kantin.

    “Karena Pemerintah Mas Pram-Bang Doel memberikan fasilitasi untuk program sarapan dengan mekanisme atau menggunakan metode yang berbeda dengan MBG karena mengutamakan kemandirian sekolah, Pemprov Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, dan nanti sekolah pun akan diminta untuk bekerjasama dan melibatkan unsur dalam ruang lingkup sekolah dan sekitarnya, baik itu UMKM di sekitar sekolah, kantin sekolah, maupun komite sekolah,” terangnya.

    Rio menyampaikan, fraksi PDIP juga mendukung sepenuhnya gagasan memulai sarapan gratis dari wilayah padat penduduk dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, sudah semestinya kalangan masyarakat tersebut menjadi prioritas awal.

    “Kemudian akan dilanjutkan untuk seluruh pelajar di Jakarta,” tambahnya.

    “Jakarta dianggap memiliki kemampuan anggaran untuk dialokasikan kepada dedicated program (program unggulan) seperti program sarapan gratis ini, diketahui APBD Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 91,34 Triliun, belum lagi jika dielaborasi dengan potensi Corporate Social Responsibility (CSR),” ucap Rio.

    Meski begitu, PDIP mendorong supaya dibangun sistem pengawasan komprehensif selama program sarapan gratis bergulir. Rio juga mengusulkan supaya menu-menu sarapan gratis mengutamakan masakan khas Betawi.

    Sebelumnya, Pemprov Jakarta mengatakan akan mendukung program sarapan gratis yang digagas Pramono Anung-Rano Karno. Pemprov Jakarta menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk program itu.

    “Pada waktu penyusunan RAPBD tahun 2025, walaupun belum ada arahan khusus, kami kemudian ada bagian di dalam BTT itu yang untuk alokasikan untuk dukungan-dukungan tertentu. Kalau BTT kan bisa lah dengan pergeseran anggaran, nah itu kita siapkan,” kata Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1).

    “Jadi andai kata nanti memang akan ada program sarapan gratis atau subsidi atau bagaimana caranya gitu kan bisa,” lanjutnya.

    Meski begitu, Teguh belum mengetahui mekanisme dari program sarapan gratis itu. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Tim Transisi Pramono-Rano.

    “Saya belum tahu persis bentuknya, itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa disiapkan. Nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi, secara teknisnya kita akan sampaikan,” ujarnya.

    Sementara, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut program sarapan gratis untuk anak sekolah ditargetkan berjalan pada tahun ini. Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas sekolah di wilayah kumuh Jakarta.

    “Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu kesiapan, kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1).

    (taa/eva)

  • Bertemu Tim Transisi, Pj Gubernur DKI Perintahkan Anak Buah Dukung Program Pramono-Rano

    Bertemu Tim Transisi, Pj Gubernur DKI Perintahkan Anak Buah Dukung Program Pramono-Rano

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menerima kedatangan tim transisi Pramono Anung-Rano Karno di Balai Kota DKI Jakarta jelang masa pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih.

    Dalam pertemuan kedua Pemprov DKI dengan tim transisi, Teguh mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung program-program kerja Pramono-Rano yang akan dijalankan setelah resmi memimpin Jakarta.

    “Jadi kami sudah menekankan pada jajaran untuk mendukung tim transisi, itu tidak harus dalam rapat-rapat formal seperti sekarang. Tapi anytime silakan bersama-sama membahas apa-apa yang perlu kita support,” kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 16 Januari.

    Dalam pertemuan tersebut, Teguh menekankan jajaran Pemprov DKI dan tim transisi memiliki prinsip yang sama untuk memuluskan Pramono-Rano menjalankan prgram kerja seusai dilantik.

    “Intinya tekadnya sama. Bukan lagi satu dikotomi tim transisi dan Pemprov, tapi kami adalah satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa berjalan jauh lebih baik lagi,” urai Teguh.

    Melanjutkan, ketua tim transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengaku pihaknya telah mengelompokkan rancangan program kerja yang diserap dari belanja masalah selama masa kampanye untuk tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

    “Mas Pram dan Bang Doel ketika kampanye juga menerima sekitar 20 ribuan aspirasi yang harus kita carikan solusinya. Jadi ketika beliau-beliau menjabat sudah bisa terlihat progras,” tutur Ima.

    “Jadi kalau rinciannya seperti apa, masih kita godok dulu, masih kita cari solusi bersama dengan Pemprov DKI Jakarta,” tambahnya.

    Sebelumnya, tim transisi telah mengadakan pertemuan perdana dengan jajaran Pemprov DKI yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali.

    Pertemuan pertama digelar di gedung DPRD DKI, tepatnya ruang kerja Ima Mahdiah yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Rencananya, tim transisi akan terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk mematangkan program Pramono-Rano lima tahun ke depan.

  • Pemprov DKI Siapkan Dana BTT untuk Jalankan Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Tahun Ini

    Pemprov DKI Siapkan Dana BTT untuk Jalankan Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Tahun Ini

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut program sarapan gratis di Jakarta yang dicanangkan Pramono Anung-Rano Karno bisa berjalan pada tahun ini.

    Pemprov DKI, menurut dia, telah menyiapkan anggaran yang kelak akan dibutuhkan Pramono-Rano untuk menjalankan programnya usai dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, termasuk sarapan gratis di sekolah.

    Hal ini diungkapkan Teguh usai menggelar pertemuan dengan jajaran tim transisi Pramono-Rano di Balai Kota DKI Jakarta.

    “itu tentu saja ada beberapa pos-pos yang bisa disiapkan. Nantinya kita akan bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi, secara teknisnya kita akan sampaikan,” kata Teguh, Kamis, 16 Januari.

    Teguh menjelaskan, Pemprov DKI memiliki dana belanja tak terduga (BTT) dalam APBD tahun anggaran 2025. Menurut dia, dana BTT bisa digunakan untuk mulai menjalankan program sarapan gratis di era Pramono-Rano.

    “Kalau BTT kan bisa lah dengan pergeseran anggaran, nah itu kita siapkan. Jadi andai kata nanti memang akan ada program sarapan gratis, atau subsidi, atau bagaimana caranya,” tutur Teguh.

    Saat masa kampanye Pilgub Jakarta, Pramono Anung menyebut akan menjalankan program sarapan gratis bagi siswa di sekolah jika memenangkan pilkada. Sarapan gratis ini akan menjadi asupan tambahan siswa selain makan siang gratis yang dijalankan pemerintah pusat.

    “Sebenarnya di dana APBD Jakarta sudah ada alokasinya. Jadi bukan hal sesuatu yang terlalu baru. Hanya memang program ini akan disinergikan dengan program makan siang dari pemerintah pusat. Padahal, ada dua hal yang berbeda, maka kami mengusulkan untuk sarapan pagi gratis,” kata Pramono di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober.

    Pramono bahkan menjamin sarapan gratis disekolah bisa dilaksanakan pada tahun depan setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta hasil Pilkada 2024.

    “Dananya, alokasinya sudah ada. Bahkan, kalau saya misalnya dilantik tahun 2025 sudah ada dananya. Sehingga, program ini pasti bisa berjalan. Bukan sesuatu yang dari kayangan lah,” tutur Pramono.

    Pramono optimistis program sarapan gratis bisa berjalan setiap hari siswa bersekolah, serupa makan bergizi gratis. Biaya per porsi sarapan gratis ini, menurut Pramono, tak beebeda jauh dengan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Maka kalau saya yakin berjalan, menunya akan kita ganti setiap waktu. Yang penting sehat. Bahwa kemudian akan ada menu tetap, nasi uduk, akan kita lakukan,” urai dia.

  • Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino mengharapkan Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) yang sudah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2024-2029 segera melakukan akselerasi pejabat-pejabat DKI definitif.

    Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini masih banyak kepala dinas, wali kota, camat hingga lurah yang kosong dan diisi pelaksana tugas (plt) sehingga terjadi rangkap jabatan.

    “Harapan kita, Pak Pram dan Bang Doel itu bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

    Menurut dia, untuk formasi jabatan yang masih dijabat plt harus cepat diisi oleh pejabat definitif yang memiliki kapabilitas dan etos kerja yang luar biasa.

    “Apalagi, saya juga mendengar Pak Pram hanya akan satu periode, capaian dalam lima tahun ini akan sangat progresif. Kita akan tunggu,” tutur Wibi.

    Hal itu disampaikan dalam diskusi “Ngobrolin Jakarta (Ngojak)” bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta bertajuk “Mengawal Program Pembangunan Prioritas 100 Hari Kerja Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2024-2029, Rabu (15/1).

    Ketua DPW Partai NasDem itu juga berharap kepemimpinan Pram-Doel di Jakarta bisa berjalan baik dan sukses.

    “Dalam konteks saya yang juga sebagai Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, saya ingin Mas Pram dan Bang Doel mampu mengubah fasad-fasad (muka) Jakarta,” katanya.

    Diharapkan Jakarta menjadi lebih hijau dan rindang, trotoar dan jalannya bagus, hingga tidak ada lagi kabel udara semrawut. “Sehingga, semua bisa merasakan Jakarta yang menyenangkan dan aman,” katanya.

    Wibi juga menginginkan agar sebelum masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berakhir, Teguh Setyabudi mampu mengorkestrasi (mengatur) seluruh jajaran agar ketika Pram-Doel resmi menjabat sudah jelas alur koordinasinya.

    “Bahkan, kita ketahui juga sudah ada tim transisi. Ini saya kira tentu menjadi bagian mengorkestrasi, mengoordinasikan itu,” kata Wibi.

    Sementara itu, perwakilan Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, M Syaiful Jihad juga menegaskan pentingnya pengisian pejabat definitif.

    “Sebagai catatan, Mas Pram tentu sudah melakukan pemetaan (mapping). Termasuk, adanya pejabat OPD maupun BUMD yang dalam pelaksanaan Pilkada mendukung paslon tertentu, meski secara sembunyi-sembunyi.

    Hal ini berhembus di kalangan aktivis Jakarta. “Pasti nama-namanya sudah ada di saku Mas Pram,” katanya.

    Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) itu juga mengingatkan agar Pram-Doel dapat segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk melakukan akselerasi terhadap visi dan misi maupun program termasuk janji kampanye yang akan direalisasikan.

    “Ini akan menjadi dasar, termasuk untuk kebutuhan alokasi anggarannya,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • KJP jadi salah satu prioritas pembahasan Tim Transisi Pram-Doel

    KJP jadi salah satu prioritas pembahasan Tim Transisi Pram-Doel

    Jakarta (ANTARA) – Program kerakyatan termasuk Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menjadi salah satu prioritas pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pramono Anung-Rano Karno.

    “Yang ditekankan yang paling banyak masalah, program-program kerakyatan khususnya masyarakat bawah, misalnya KJP, KJMU, yang bermasalah dari pendataan,” kata Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah di Jakarta, Kamis.

    Masalah-masalah itu yang harus diselesaikan dengan segera. Selain itu, hal-hal lain terkait masalah-masalah Jakarta juga dibahas dan dicarikan solusinya bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Prinsipnya, Mas Pram dan Bang Doel ingin membuat sesuatu, mencari solusi dan merealisasikan apa yang menjadi janji-janji beliau,” kata Ima.

    Tim Transisi Pramono-Rano (Doel) dibentuk untuk mempersiapkan peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Tim ini beranggotakan 14 orang, terdiri dari orang-orang profesional dan mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing.

    Tim transisi sebelumnya mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada Senin (13/1). Pada pertemuan awal saat itu, antara tim dan Pemprov DKI lebih menyamakan visi-misi gubernur dan persepsi mengenai program-program dan kebijakan yang akan dijalankan.

    “Kami sudah mengelompokkan program-program dan belanja masalah yang selama kampanye itu Mas Pram dan Bang Doel banyak terima masukan dari masyarakat, ketika kampanye menerima sekitar 20 ribuan aspirasi,” ujar Ima.

    Ima menambahkan, pihaknya dalam satu bulan mempersiapkan kebutuhan Pramono dan Rano agar setelah dilantik dapat segera bekerja.

    Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, Pemprov DKI mendukung tim transisi dan tidak harus dalam rapat-rapat formal.

    “Tidak harus dalam rapat-rapat formal tetapi ‘anytime’, bersama-sama. Kami punya semangat yang sama, tekad yang sama agar gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa langsung menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik lagi,” ujar Teguh.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono-Doel Dilantik 7 Februari 2025

    Pramono-Doel Dilantik 7 Februari 2025

    loading…

    Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. Foto/Ist

    JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyebut pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang.

    Namun, Ia menggarisbawahi bahwa pelantikan dapat diundur apabila ada keputusan baru dari pemerintah pusat. Mengingat masih ada sejumlah wilayah yang tengah menghadapi proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari kecuali ada keputusan baru,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Sebelumnya, Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Doel, Chico Hakim mengatakan bahwa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030 siap untuk dilantik kapan pun.

    Ia menyebut pasangan dengan tagline ‘Jakarta Menyala’ itu tertib menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah.

    “Ya kita tunggu saja, kita tidak dalam posisi untuk memprotes, memberi masukan, atau menolak dan lain-lain, kita menunggu. Prinsipnya, Mas Pramono Anung tertib menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah,” kata Chico kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Chico menyebut mau dilantik Februari atau Maret Pramono-Doel siap. Namun, Ia menilai lebih cepat lebih baik.

  • Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Januari 2025

    Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru… Megapolitan 15 Januari 2025

    Jakarta Akhirnya Punya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta secara resmi menetapkan
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030.
    Penetapan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung
    DPRD Jakarta
    pada Selasa (14/1/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin.
    “Secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi DKl Jakarta nomor urut 3, Saudara Dr. Ir, Pramono Anung Wibowo, MM, dan Saudara H. Rano Karno, S.IP,” ucap Khoirudin, Selasa.
    Khoirudin menyampaikan, Pramono Anung-Rano Karno berhasil unggul dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dengan perolehan suara 50,07 persen atau 2.183.239 suara, mengalahkan kandidat lainnya.
    Setelah penetapan ini, DPRD Jakarta akan segera mengirimkan surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri untuk melantik pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
    Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
    “Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru,” kata Khoirudin.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memastikan pelantikan akan dilakukan di Jakarta oleh Presiden RI. Namun, untuk detail lokasi dan acara pelantikan masih menunggu informasi dari pemerintah pusat.
    “Lokasi pelantikan pastinya di Ibu Kota Negara ya, di Jakarta pastinya. Saya belum tahu, tapi nanti yang melantik Pak Presiden. Nanti kita tunggulah informasi dari pemerintah pusat,” ucap Teguh di Gedung DPRD Jakarta, Selasa.
    Untuk membahas langkah pemerintahan Jakarta ke depannya, Teguh dijadwalkan bertemu dengan Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno pada Kamis (16/1/2025).
    Sebelumnya, Tim Transisi telah bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali pada Senin (13/1/2025).
    Dalam pertemuan awal tersebut, dibahas sejumlah program prioritas jangka pendek yang akan dijalankan setelah pelantikan, termasuk upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Jakarta.
    Teguh menyebut pertemuan awal itu masih bersifat umum dan memerlukan diskusi lebih mendalam.
    “Untuk pertemuan dengan Tim Transisi tidak cukup dengan sekali, pada saat kemarin Senin 13 Januari 2025 itu masih sifatnya umum,” kata Teguh.
    Pertemuan pada Kamis mendatang akan menjadi tatap muka langsung pertama antara Teguh dan Tim Transisi.
    Sebagai Pj Gubernur, Teguh menyampaikan sejumlah pesan penting kepada pemerintahan baru. Ia mengingatkan agar fokus utama tetap pada pelayanan dasar masyarakat, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
    Selain itu, ia berharap Pemprov Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno dapat mendukung program strategis pemerintah pusat.
    “Tapi kalau dari sisi kami pastinya pertama mengutamakan bagaimana urusan-urusan yang terkait dengan pelayanan dasar, apakah itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan yang sangat penting bagaimana Pemprov DKI Jakarta juga bisa men-
    support
    program-program strategis pemerintah pusat,” ujar Teguh.
    Teguh mengaku tidak meragukan kinerja Pramono Anung dan Rano Karno dalam pemimpin Jakarta.
    Menurutnya, pengalaman Pramono sebagai mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Rano Karno sebagai mantan Wakil Gubernur Banten akan menjadi modal kuat dalam memimpin Jakarta.
    “Kita sangat paham, Pak Pramono adalah birokrat yang sangat berpengalaman, saat menjabat Mensesneg juga sangat-sangat kompeten, beliau pastinya tahu. Pak Rono Karno juga,” kata Teguh.
    Teguh menegaskan Pemprov Jakarta siap memberikan dukungan penuh agar proses transisi pemerintahan dapat berjalan optimal dan lancar.
    “Kami menyampaikan selamat dan siap untuk bersama-sama dengan tim transisi untuk membahas lebih lanjut agar nanti setelah pelantikan langsung bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Teguh.
    Penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menandai berakhirnya periode dua tahun Jakarta tanpa gubernur definitif sejak berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022.
    Selama periode ini, posisi gubernur diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur. Heru Budi Hartono ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jakarta mulai 17 Oktober 2022, menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.
    Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa masa jabatan Pj Gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya, dengan kemungkinan penggunaan orang yang sama atau berbeda.
    Meskipun masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta berakhir pada 17 Oktober 2024, ia tidak diusulkan untuk perpanjangan. Sebagai gantinya, Teguh Setyabudi ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jakarta yang baru.
    Kini, dengan penetapan dan rencana pelantikan pada Februari 2025, Jakarta bersiap memasuki babak baru di bawah kepemimpinan definitif Pramono Anung dan Rano Karno.
    Pemerintahan yang baru diharapkan mampu menjawab tantangan kota sekaligus membawa Jakarta menuju kemajuan yang lebih baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan dengan tim transisi Pramono-Rano masih bahas hal umum

    Pertemuan dengan tim transisi Pramono-Rano masih bahas hal umum

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Teguh: Pertemuan dengan tim transisi Pramono-Rano masih bahas hal umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno masih membahas hal-hal yang bersifat umum.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan pertemuan dengan tim transisi pada Senin (13/1) dan akan melanjutkan pertemuan pada Kamis (16/1).

    “Pertemuan dengan tim transisi tidak hanya sekali. (Pertemuan) Kemarin (13/1) masih bersifat umum dan Insyaallah kita akan lanjutkan pada Kamis (16/1),” ujar Teguh usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa.

    Adapun tim transisi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano dibentuk untuk mempersiapkan peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Tim ini beranggotakan 14 orang diketuai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah. Tim terdiri atas orang-orang yang profesional dan mempunyai keahlian di bidang masing-masing.

    Ketika ditanya soal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih nantinya, Teguh mengatakan kemungkinan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

    Dia menyatakan siap untuk mendukung tim transisi agar pelantikan dapat berjalan optimal.

    “Pastinya kami siap mendukung  dalam hal ini melalui tim transisi untuk hal-hal yang memang diperlukan agar nanti setelah dilantik, gubernur dan wakil gubernur bisa bekerja optimal,” ujar dia.

    Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, juru bicara Pramono-Rano Chico Hakim menyebutkan pertemuan antara tim transisi dan Pemprov DKI belum banyak membicarakan hal yang bersifat teknis.

    Namun, kata dia, sudah memperkenalkan program-program jangka pendek yang ingin direalisasikan Pramono-Rano.

    Program-program yang dibahas, kata Chico, meliputi program yang sudah terucap dari Pramono Anung. Misalnya, seperti taman dapat dibuka 24 jam, relokasi warga Kampung Bayam, serta program makan pagi gratis.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Kamis (9/1) menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    Menurut KPU DKI, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis (9/1) telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

    Sumber : Antara

  • Kadin optimistis Pramono-Rano mampu jawab tantangan pembangunan kota

    Kadin optimistis Pramono-Rano mampu jawab tantangan pembangunan kota

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kadin optimistis Pramono-Rano mampu jawab tantangan pembangunan kota
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta optimistis Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 Pramono Anung dan Rano Karno mampu menjawab tantangan dalam pembangunan kota Jakarta.

    “Kami siap bergandengan tangan dengan Pemprov DKI untuk bersama-sama menghadapi tantangan pembangunan kota ini,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi usai menyambangi kediaman Pramono di Jakarta, Selasa.

    Diana mengatakan pihaknya percaya bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

    Pertemuan ini menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan antara Kadin DKI Jakarta dan Pemprov DKI dalam menyongsong pembangunan Kota Jakarta yang lebih maju dan berdaya saing global.

    Diana pun mengucapkan selamat atas penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    “Kami dari Kadin DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Jakarta untuk memimpin kota ini,” ujarnya.

    Kadin DKI meyakini di bawah kepemimpinan Pramono-Rano, Jakarta akan semakin kuat dan inovatif dalam menghadapi tantangan di masa depan.

    Momen ini sekaligus menjadi ajang menyampaikan rasa terima kasih Diana atas kepercayaan yang diberikan oleh gubernur dan wagub terpilih untuk menjadikan Kadin DKI Jakarta sebagai mitra strategis dalam kepemimpinannya.

    Oleh karena itu, tantangan ke depan yang dihadapi tidaklah ringan, termasuk bagaimana mendorong akselerasi Jakarta menjadi Kota Global yang kompetitif.

    “Hanya dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik, semua tantangan akan dapat dihadapi bersama,” ujarnya.

    Pertemuan ini juga menjadi awal yang positif untuk memperkuat sinergi antara Kadin DKI Jakarta dan Pemprov DKI, terutama dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi, penguatan sektor UMKM, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

    Sumber : Antara