Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Tim Transisi Pram-Doel tidak pernah bahas empat hari kerja di Jakarta

    Tim Transisi Pram-Doel tidak pernah bahas empat hari kerja di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah menegaskan bahwa usulan kebijakan empat hari kerja bukan berasal dari tim transisi, melainkan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga.

    “Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja,” kata Ima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, usulan tersebut merupakan pandangan pribadi Pakar Tata Kota, Nirwono Joga, yang disampaikan dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

    “Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujarnya.

    Usulan itu, kata dia, sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

    Ia menegaskan bahwa tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Fokus tim transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat,” paparnya.

    Ia menyatakan bahwa program prioritas yang dikerjakan mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    Meski demikian, Ima mengapresiasi pandangan Nirwono yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.

    Dia menilai gagasan tersebut dapat menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam di masa mendatang antara DPRD dan Pemprov DKI.

    “Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh pemangku kepentingan, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta. Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda Tim Transisi Pramono-Rano,” kata Ima.

    Dengan pernyataan ini, Ima berharap masyarakat tidak lagi salah paham terkait isu tersebut. Fokus tim transisi tetap berada pada agenda strategis yang sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono-Doel Bakal Pangkas Hari Kerja di Jakarta

    Pramono-Doel Bakal Pangkas Hari Kerja di Jakarta

    loading…

    Pekerja menyeberang menuju Halte Bundaran HI Jakarta. Foto/Dok SINDOnews/Arif Julianto

    JAKARTA – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Periode 2025-2030 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) bakal memangkas jumlah hari kerja di Jakarta. Jumlah hari kerja hanya empat hari atau ada penambahan libur selain Sabtu dan Minggu.

    “Ini lagi tren di kota-kota Eropa sebenarnya, di Skandinavia. Apa itu? Pengurangan hari kerja. Empat hari kerja. Empat hari kerja itu salah satu yang sedang digagas (Pramono-Doel),” kata Pakar Tata Kota yang juga Anggota Tim Transisi Pramono-Doel, Nirwono Joga, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Namun, Nirwono menekankan kebijakan itu akan diterapkan ketika memasuki fase musim penghujan dan berpotensi banjir hingga terjadi polusi udara di Jakarta yang mengganggu aktivitas masyarakat Jakarta.

    Ia menyebut bahwa wacana libur tiga hari dalam sepekan bagi para pekerja bukan kebijakan baru. Sebab, pemerintah daerah sempat meliburkan pekerja saat puncak polusi terjadi.

    “Saya ingat waktu zamannya Pak Pj Heru, pada saat puncak polusi, penerapan work from home juga sudah diterapkan. Pada puncak-puncak polusi kemarin, sekolah-sekolah juga sudah diliburkan,” ucapnya.

    Bahkan, katanya, beberapa pemerintah daerah di Bodetabek juga sudah ikut meliburkan pada saat puncak polusi tadi. “Artinya, gagasan empat hari kerja ini bukan barang baru,” ujarnya.

    Namun, Nirwono mengatakan bahwa kebijakan itu perlu kajian agar lebih matang apabila benar-benar diterapkan saat kepemimpinan Pramono-Doel.

    “Tentu yang jadi PR itu empat hari kerja itu mau hari apa yang mau diliburkan. Sistemnya bagaimana? Apakah satu hari yang libur itu benar-benar libur, atau masih dalam konteks work from home atau work from anywhere.”

    (zik)

  • Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, berencana untuk memangkas hari kerja para pekerja dari lima menjadi empat hari.
    Kebijakan ini bertujuan untuk menambah hari libur bagi masyarakat, di samping Sabtu dan Minggu.
    Anggota Tim Transisi Pramono-Rano Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga berujar, kebijakan ini dianggap sebagai langkah mitigasi terhadap bencana, seperti banjir dan polusi udara.
    “Misalnya ketika memasuki puncak musim hujan dengan ancaman banjir, maka solusi yang paling mudah adalah meliburkan pekerja,” ucap Nirwono saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    “Begitupula pada puncak musim kemarau. Jakarta tidak keluar dari tiga besar kota dengan polusi udara tertinggi. Solusinya paling mudah, murah, meriah adalah
    work from home
    (WFH),” kata dia lagi.
    Nirwono menjelaskan, kebijakan ini terinspirasi dari kota-kota di Eropa, khususnya Skandinavia, yang telah menerapkan sistem serupa.
    Pengaturan hari kerja ini dapat diterapkan secara fleksibel, misalnya dengan menetapkan hari libur pada Rabu atau Jumat, tergantung pada keputusan DPRD Jakarta.
    “Apakah masuk Senin, Selasa, kemudian Rabu libur, Kamis dan Jumat masuk, ini teman-teman DPRD yang akan memutuskan,” ungkap Nirwono.
    Ia juga menambahkan, kebijakan serupa pernah diterapkan oleh Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam bentuk imbauan WFH saat puncak polusi udara melanda Jakarta.
    “Pada puncak-puncak polusi kemarin, sekolah-sekolah juga sudah diliburkan. Artinya, gagasan
    empat hari kerja
    bukan barang baru,” ucap Nirwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantor pemerintah hingga sekolah di Jakarta bakal dibangun rusun

    Kantor pemerintah hingga sekolah di Jakarta bakal dibangun rusun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota tim transisi pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, Nirwono Joga mengatakan bahwa gubernur merencanakan untuk mengoptimalkan aset pemerintah yang ada dan akan dibangun rusun.

    “Kami sedang mendata lokasi-lokasi tersebut, termasuk SD, SMP, SMA yang merupakan tanah negara,” kata Nirwono dalam acara Kick Off ‘Kemenangan Rakyat Jakarta’ Fraksi PDIP DPRD di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, gubernur terpilih berencana untuk memperbanyak pembangunan rumah susun (rusun) mix-used di Jakarta. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah yang ada.

    Nirwono menyampaikan bahwa koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) telah dilakukan untuk memetakan lokasi-lokasi aset milik pemerintah yang memiliki luas lebih dari 1 hektar, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas, dan sekolah negeri.

    Menurut Nirwono, Gubernur DKI Jakarta terpilih menginstruksikan agar pembangunan rusun dilakukan pada lokasi yang “clean and clear,” serta sesuai dengan peruntukan tanah yang ada, sehingga tidak akan melanggar rencana tata ruang.

    “Pembangunan rusun ini akan memperhatikan peruntukan lahan yang sudah ada dalam rencana tata ruang Jakarta 2022-2042,” kata dia yang juga merupakan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti.

    Selain itu, Nirwono menjelaskan bahwa pembangunan rusun mix-used ini akan mengoptimalkan berbagai fungsi lahan yang ada, tanpa mengubah peruntukan dasar lahan tersebut.

    Ia menjelaskan, nantinya di lantai dasar, direncanakan akan dibangun ruang terbuka hijau (RTH) atau taman sebagai area publik. Sementara itu, untuk lantai 1 hingga 3, fungsi utama seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan puskesmas akan tetap dipertahankan.

    Untuk mengakomodasi kebutuhan parkir dan mendukung keberlanjutan proyek, ruang basement akan digunakan untuk fasilitas parkir komersial yang diharapkan dapat memberikan subsidi untuk perawatan rusun.

    “Fasilitas parkir ini akan mendukung keberlanjutan proyek, terutama untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya sewa hunian,” katanya.

    Pada lantai 4 hingga 5, pembangunan rusun mix-used juga akan menyediakan ruang untuk kegiatan anak muda seperti UMKM, virtual office, dan kafe, guna mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan ruang produktif di kawasan tersebut.

    Pembangunan rusun mix-used ini diharapkan menjadi solusi hunian yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta, dengan tetap mengedepankan prinsip tata ruang yang berkelanjutan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono-Rano Mau Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari Gara-gara Banjir dan Polusi Udara Jakarta Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN Megapolitan 21 Januari 2025

    Pramono-Rano Bakal Deklarasikan Blok M Sebagai Ibu Kota ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    dan Rano Karno, mengumumkan rencana untuk menjadikan kawasan
    Blok M
    sebagai
    Ibu Kota ASEAN
    .
    Wacana ini menjadi salah satu prioritas yang sedang dibahas oleh tim transisi mereka.
    “Salah satu yang sudah dibahas dalam tim transisi, yaitu nomor satu menjadikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN,” ujar anggota
    Tim Transisi Pramono-Rano
    Bidang Kebijakan Publik, Nirwono Joga, dalam diskusi di ruang Fraksi DPRD Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Rencananya, deklarasi Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN akan dilakukan pada Juni atau Agustus 2025.
    “Kenapa Agustus? Karena Agustus adalah ulang tahun ASEAN. Kawasan Blok M akan menjadi Ibu Kota ASEAN, kalau sekarang baru sekretariat,” kata Nirwono.
    Menurut Nirwono, Blok M memiliki potensi besar untuk menjadi pusat aktivitas ASEAN karena popularitasnya yang terus meningkat di kalangan masyarakat.
    “Terlebih, Sekretariat ASEAN di Indonesia juga diketahui berada di Jalan Sisingamangaraja, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” tambahnya.
    Dia juga menekankan bahwa salah satu cara untuk mempromosikan Blok M sebagai Ibu Kota ASEAN adalah melalui festival kuliner yang melibatkan negara-negara ASEAN.
    “Paling mudah festival kuliner negara-negara ASEAN. Tidak hanya Thailand, Singapura, Filipina. Ada Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja,” kata Nirwono.
    Untuk merealisasikan rencana ini, tim transisi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta.
    Nirwono memastikan bahwa persiapan tata ruang dan program-program pendukung sudah mulai dilakukan oleh dinas terkait.
    “Tata ruang sudah disiapkan. Dinas terkait juga sudah menyiapkan program-programnya,” tutup Nirwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Wamendagri: Pelantikan Pramono-Rano Karno 22 Januari 2025 di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel) pada tanggal 22 Januari 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    “Iya nanti, tanggal 22 [Januari 2025] dipastikan di DPR. Kita akan lakukan pembahasan dengan DPR,” jelas Bima ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Lebih lanjut, mantan Walikota Bogor itu menegaskan bahwa rencana pelantikan masih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpes), yakni pada 7 Februari 2025. 

    “Ya sementara ini Perpresnya belum berubah,” tutur Bima.

    Bima kemudian menjelaskan bahwa pembahasan pelantikan tersebut tak hanya dibahas bersama DPR, melainkan bersama dengan DKPP, KPU dan Bawaslu. 

    Dia juga berharap terdapat kesepakatan keputusan dalam pembahasan tersebut. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) kemungkinan akan dilantik pada 7 Februari 2025.  

    Hal tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Selasa (14/1/2025).  

    “Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari [2025] kecuali ada keputusan baru,” tuturnya di DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).  

    Khoirudin menuturkan bahwa pihaknya akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan perwakilan pelantikan.

    Kendati demikian, Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bahwa lokasi pelantikan Pramono-Rano belum ditentukan dan menanti informasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.  

    “Di Jakarta pastinya ya, saya belum tahu. Tapi nanti kan yang melantik Pak Presiden,” ujarnya. 

  • KPU Jakarta tetapkan pasangan Pramono-Rano raih 50,07 persen suara unggul dari pasangan lainnya

    KPU Jakarta tetapkan pasangan Pramono-Rano raih 50,07 persen suara unggul dari pasangan lainnya

    Minggu, 8 Desember 2024 18:24 WIB

    Seorang peserta mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

    Peserta melihat layar monitor yang menampilkan hasil persentase penghitungan suara saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

    Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata (kanan) memberikan berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub DKI Jakarta 2024 kepada tim saksi pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diwakili Ida Mahmudah (tengah) di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

  • PDI-P Bantah Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Bahas Kasus Hasto Nasional 18 Januari 2025

    PDI-P Bantah Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Bahas Kasus Hasto Nasional 18 Januari 2025

    PDI-P Bantah Pertemuan Megawati dan Prabowo Bakal Bahas Kasus Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara DPP PDI-P Guntur Romli membantah, rencana pertemuan
    Megawati Soekarnoputri
    dengan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    akan membahas kasus dugaan korupsi yang menjerat Hasto Kristiyanto.
    “Tidak berhubungan sama sekali (dengan kasus Hasto), rencana pertemuan ini kan sejak Pak Prabowo sebelum dilantik, tapi tertunda,” kata Guntur saat dihubungi, Sabtu (18/1/2025).
    Pertemuan kedua tokoh bangsa ini dinilai sangat penting dan strategis bagi kerja sama PDI-P dan Partai Gerindra.
    Sejumlah kader PDI-P terus melakukan komunikasi terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.
    “Komunikasi terus dilakukan terkait rencana pertemuan, senior-senior dari PDI Perjuangan yang membuka komunikasi seperti Mbak Puan Maharani, Pak Olly Dondokambe, Mas Pramono Anung, dan Mas Ahmad Basarah,” ujarnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
    Hasto mengatakan, Megawati akan mengatur sendiri pertemuan tersebut dengan Prabowo.
    “Tetapi nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut,” kata Hasto di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (18/1/2025).
    Hasto mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas hal penting dan strategis.
    Ia menyatakan, kedua tokoh memiliki akar ideologis yang sejalan dan rekam jejak kebersamaan yang cukup panjang.
    “Karena jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat dan akar-akar ideologis, titik temu, di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin,” ujar dia.
    Terkait pertemuan tersebut menjadi pintu masuk PDIP bergabung dalam pemerintahan, Hasto menyinggung pidato Megawati pada HUT ke-52 PDIP yang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas pelurusan sejarah Proklamator Soekarno.
    Hasto mengatakan, hal tersebut adalah momentum rekonsiliasi nasional sebagai suatu bangsa, untuk saling bekerja sama di dalam posisi politik masing-masing.
    “Termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ridwan Kamil – Suswono terima hasil Pilkada dengan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno

    Ridwan Kamil – Suswono terima hasil Pilkada dengan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno

    Jumat, 13 Desember 2024 11:13 WIB

    Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (tengah) – Suswono (kanan) bersama Ketua Tim Pemenangan Riza Patria (kiri) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di DPD Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Ridwan Kamil – Suswono mengucapkan selamat dan menyatakan menerima keputusan rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan pasangan Pramono Anung – Rano Karno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

    Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil – Suswono menyampaikan keterangan saat konferensi pers di DPD Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Ridwan Kamil – Suswono mengucapkan selamat dan menyatakan menerima keputusan rekapitulasi perhitungan suara yang memenangkan pasangan Pramono Anung – Rano Karno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

  • Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.

    “Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).

    “Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.

    Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.

    Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.

    Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.

    Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.

    Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

    Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.