Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Sudin Tamhut Jaksel bangun dua taman baru pada 2025

    Sudin Tamhut Jaksel bangun dua taman baru pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan membangun sebanyak dua taman baru di Tahun Anggaran 2025 untuk menambah fasilitas ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat.

    “Pembangunan taman akan dilakukan di Kecamatan Jagakarsa dan Kecamatan Pesanggrahan,” kata Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Selatan, Djauhar Arifien di Jakarta, Selasa.

    Djauhar mengatakan pembangunan taman berlokasi di Jalan Wika, Kelurahan Srengseng Sawah dekat dengan RPTRA Citra Betawi, Jagakarsa. Sementara, di Kecamatan Pesanggrahan yakni berada di Jalan RC Veteran, Kelurahan Bintaro.

    Menurut dia, nantinya taman akan dibangun di lahan seluas 8.000-9.000 meter persegi (m2) yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti, halte, toilet, jogging track (jalur untuk berlari), dan sarana bermain anak, rain garden (taman hujan) dan embung.

    “Ukurannya cukup besar, maka itu nantinya di taman tersebut juga akan ada area urban farming yang bisa dimanfaatkan warga atau kelompok tani setempat,” ucapnya.

    Dia berharap pembangunan taman yang direncanakan dimulai Juni mendatang dan dapat rampung akhir tahun 2025 tersebut akan menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta Selatan yang aman, nyaman, dan baik untuk warga.

    “Mudah-mudahan e-Purchasing yang kita lakukan usai Hari Raya Idul Fitri atau bulan April 2025 ini berjalan lancar. Sehingga, taman dapat segera dibangun dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ucapnya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap membuka operasional sejumlah taman selama 24 jam penuh untuk mewujudkan kebijakan baru Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung Wibowo.

    Kebijakan ini bertujuan menjadikan taman sebagai ruang kreasi, budaya dan ruang sosial, sehingga warga bisa tetap berinteraksi di taman walaupun malam hari.

    Beberapa taman yang dipastikan beroperasi 24 jam di tahap awal yakni Taman Literasi, Taman Langsat dan Taman Lapangan Banteng.

    Rencananya, taman-taman ini juga akan digunakan sebagai pusat kegiatan komunitas seperti Karang Taruna, maupun olahraga malam bagi warga.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lebih dari 3.000 Siswa DKI Jakarta Penerima KJP Plus Terancam Putus Sekolah

    Lebih dari 3.000 Siswa DKI Jakarta Penerima KJP Plus Terancam Putus Sekolah

    PIKIRAN RAKYAT – Justin Andrian Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengatakan, adanya persyaratan yang mengharuskan nilai akademik 70 bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus saat ini, 3.000 lebih siswa terancam putus sekolah.

    Angka tersebut kata Justin, berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta yang menyebut bahwa saat ini terdapat 3.507 siswa penerima KJP Plus yang nilainya kurang dari 70.

    “Kami paham semangatnya adalah untuk anak-anak yang berkomitmen untuk belajar, tapi melihat angkanya juga cukup banyak,” kata Justin usai rapat dengan Disdik DKI Jakarta. Pada Senin, 03 Februari 2025.

    Lanjutnya, Justin menegaskan bahwa jika persyaratan dengan standar nilai itu diterapkan, maka siswa yang putus sekolah dalam jumlah cukup besar akan terjadi di Jakarta. Padahal menurut Justin, kecerdasan anak itu berbeda beda.

    “Ada sekitar 3.000-an anak penerima KJP Plus sekarang yang nilainya di bawah 70 sehingga jangan sampai anak-anak ini juga putus sekolah,” katanya.

    Menurut Justin, dengan melihat dampak kedepannya, yaitu kerugian bagi generasi penerus Jakarta jika kebijakan ini diterapkan, maka ia beserta sebagian besar anggota Komisi E menolak kebijakan baru tersebut.

    Sementara itu Sarjoko, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan bahwa persyaratan nilai diatas 70 bagi penerima KJP Plus tersebut merupakan masukan dari Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno.

    Sarjoko menjelaskan bahwa hal tersebut dilatar belakangi dari alasan awal pemberian KJP Plus yang diperuntukkan bagi pelajar yang Pintar, juga bertujuan untuk memotivasi pelajar agar berusaha belajar lebih keras lagi.

    “Kalau dipresentasikan hanya 2,6 persen saja, relatif kecil. Tapi sekiranya menjadi perhatian maka akan kami bicarakan lebih lanjut dengan tim transisi,” katanya.

    Sebelumnya, sejumlah Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta juga meminta kepada Disdik untuk mempertimbangkan kembali penerapan persyaratan nilai diatas 70 bagi penerima KJP Plus tersebut.

    “Justru mereka yang menengah ke bawah ini prestasinya kurang baik,” kata Anggota Komisi E Jhonny Simanjuntak.

    Menurutnya, jika persyaratan tersebut diterapkan, dikhawatirkan yang menerima program tersebut bukan lagi orang yang membutuhkan.

    Jhonny mengatakan, karena masyarakat kurang mampu biasanya memiliki nilai akademik yang kurang baik. Dengan pandangan itu, salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta ini meminta persyaratan tersebut agar dicabut.

    Jhonny juga menambahkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda, sehingga nilai akademik tidak bisa dijadikan patokan.

    “Standar nilai ini harus dicabut, agar bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan,” kata dia.

    Sejalan dengan Jhonny, Anggota Komisi lainnya Muhamad Subki juga mengatakan bahwa dalam persyaratan KPJ Plus dan KMJU ini, nilai tidak bisa menjadi acuan.

    Terlebih lagi, menurut Subki, persyaratan nilai ini tidak sejalan dengan UUD 1945, karena pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat.***(Sri Wulandari _UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dua Alasan Pencairan KJP Plus Tahap I Molor di Maret 2025

    Dua Alasan Pencairan KJP Plus Tahap I Molor di Maret 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ada dua alasan yang membuat bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus Tahap I baru dicairkan pada Maret 2025.

    Padahal Dinas Pendidikan Jakarta berencana melakukan pencairannya pada Januari 2025 ini.

    Adapun penyebabnya, pertama gegara Pemprov Jakarta belum memiliki dana untuk mencairkan bantuan pendidikan tersebut.

    “Untuk target penyaluran KJP Plus ini di bulan Maret 2025 dengan alokasi untuk tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret,” ucap Plt Kepala Disdik Jakarta, Sarjoko, saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Hasil koordinasi awal kami dengan BPKD itu memang diinformasikan bahwa pada posisi Januari ini dari sisi ketersediaan anggaran memang belum memungkinkan untuk bisa dilakukan penyaluran,” ujarnya.

    Kedua, perubahan dalam tata kelola KJP Plus dan KJMU pun jadi salah satu penyebab bantuan pendidikan itu belum dapat disalurkan di awal 2025 ini.

    Hal ini berdasarkan hasil diskusi antara Disdik dengan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno yang meminta supaya bantuan pendidikan itu lebih tepat sasaran.

    “Hasil dari rapat-rapat tersebut mengerucut adanya satu keperluan perubahan tata kelola terhadap kegiatan KJP Plus dan KJMU,” tuturnya.

    Begitu pun pada bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang juga molor dari rencana awal.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Jauhari Mengingat Obrolan Terakhir Bersama Istrinya Ade Aryati (30) Sebelum kebakaran Glodok Plaza di Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    “Untuk KJMU ini di bulan Mei 2025 untuk (pencairan) tahap satunya,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi ini.

    Berikut jadwal pendataan dan pencairan KJP Plus tahap I tahun 2025:

    – 13 Januari – 6 Februari: Pendaftaran KJP Plus
    – -15 Januari – 8 Februari 2024: Pemadanan data dan verifikasi
    – Februari 2025: Penetapan penerima dan besaran KJP Plus melalui Keputusan Gubernur
    – Minggu pertama Maret 2025: Pencairan KJP Plus Tahap 1

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemkot Jakbar dukung 40 target program 100 hari kerja Pramono-Rano

    Pemkot Jakbar dukung 40 target program 100 hari kerja Pramono-Rano

    salah satu yang menjadi program adalah pencegahan dan penanganan banjir untuk itu perangkat terkait harus segera menjalankannya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menyatakan kesiapannya untuk mendukung pencapaian 40 target dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kota Jakarta Barat, Imron Sjahrin menyebut pencapaian 40 target tersebut harus menjadi atensi dan menjadi rencana aksi seluruh jajaran di lingkungan pemerintahan.

    “Diantaranya itu ada pemutakhiran data Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), transportasi gratis untuk pengguna kartu KIP, sarapan pagi gratis anak sekolah,” ucap Imron di Jakarta, Senin.

    Selain itu pengadaan balai latihan kerja kelurahan, aktivasi balai warga, pengendalian banjir, dan optimalisasi aplikasi superapps JAKI.

    “Ini menjadi perhatian Pemkot Jakbar,” tutur Imron.

    Oleh karena itu, Imron meminta jajaran Pemkot Jakbar semua sektor dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) turut monitor dan menyukseskan target dalam rencana 100 hari kerja tersebut.

    “Terkait program-program kerja 100 hari kerja pertama gubernur dan wakil gubernur terpilih, agar semua sektor dan unit UKPD turut monitor dan menyukseskan,” tutur Imron.

    Selanjutnya, Imron juga menginstruksikan salah satu yang menjadi program adalah pencegahan dan penanganan banjir untuk itu perangkat terkait harus segera menjalankannya.

    “Wilayah Jakbar masih dalam masa musim curah hujan yang intens. Untuk itu harap semua pihak dan sektor terkait untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi banjir,” ujar Imron.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wacana Buka 24 Jam, Ada Warga Malah Enggan ke Taman Malam Hari

    Wacana Buka 24 Jam, Ada Warga Malah Enggan ke Taman Malam Hari

    Jakarta –

    Sejumlah warga Jakarta merespon wacana Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang akan membuka taman hingga 24 jam. Warga mengaku tidak akan pergi ke taman pada malam hari. Kenapa?

    Salah seorang warga bernama Clara (22) mengaku memilih berolahraga pada malam hari di fasilitas olahraga seperti area Gelora Bung Karno (GBK). Dia tidak akan pergi ke taman pada malam hari seperti di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, meski dibuka 24 jam.

    “Nggak sih, kalau aku mending olahraga jogging di GBK. Jadi ya kalau malem mending ke tempat yang udah proper aja, yang udah ada fasilitasnya aja,” kata Clara ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2025).

    Clara enggan pergi saat malam hari lantaran banyak nyamuk. Hal itu membuat suasana taman menjadi kurang nyaman.

    “Dan kalau malem kan banyak nyamuk, ini kan banyak pohon,” ucapnya.

    Selaras, warga lain bernama Deni (32) juga tidak akan pergi ke taman pada malam hari. Dia juga menyoroti aspek keamanan taman jika dibuka selama 24 jam.

    Menurutnya fasilitas yang kurang memadai seperti penerangan berpotensi menimbulkan kejahatan. Dia meminta pemerintah untuk memperhatikan segi keamanan.

    “Kalau saya mah nggak lah. Mau ngapain? Kalau udah malem, apalagi kalau sampai jam 12 ke atas. Kalau misal olahraga jam 12 ke atas mau ngapain,” katanya.

    “Nggak kalau saya, apalagi kalau malem itu gelap, kan rawan kejahatan. Ya harus ditambah keamanannya, kalau ada yang kumpul-kumpul misalnya, mabuk-mabuk kan gitu, ya petugasnya harus berani negur dan usir,” ucapnya.

    Sementara itu, pedagang minuman di Lapangan Banteng, Abdul (42), mengaku tidak akan berdagang hingga larut malam meski taman dibuka 24 jam. Dia mengatakan, pada jam tersebut kemungkinan besar situasi taman sudah sepi pengunjung.

    “Ya nggak, kan sepi, kita kan dagang cari orang, kalau sepi ya mending pulang,” katanya.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bamus Betawi Siap Kawal Program Pram-Rano Membangun Jakarta – Halaman all

    Bamus Betawi Siap Kawal Program Pram-Rano Membangun Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Heikal Safar menghadiri acara penganugerahan gelar kehormatan adat Betawi kepada Gubernur terpilih Jakarta Dr. H. Pramono Anung Wibowo.

    Heikal tampil memakai busana adat Betawi yakni baju Sadariah dan kain Cukin menghadiri undangan kehormatan tersebut.

    Adapun penganugerahan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Dr. Ing. Fauzi Bowo pada Sabtu 1 Februari 2025 di Aula Pondok Pesantren Al Hamid Putra Jalan Cilangkap Munjul RT. 007/01 No. 1 Clangkap Cipayung Jakarta Timur.

    Menurut Heikal gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung dianugerahi gelar Adat Betawi ‘Abang Anung’ yang ditandai dengan penyematan Pin Kuku Macan dilakukan oleh Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo.

    “Gubernur Daerah Khusus Jakarta Terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Terpilih Rano Karno tentunya harus kita kawal untuk membangun Jakarta ke depannya yang lebih baik,” ujar Heikal melalui keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Dia mengatakan Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi Eki Pitung merangkul semua kalangan.

    Khususnya para sesepuh Dewan Adat Betawi seperti Fauzi Bowo, Nahrowi Ramli, Nuri Tahir, Yoyo Muchtar, KH.Lutfi Hakim, Dr. H.Marullah Matali dan Tokoh Betawi lain-lainnya senantiasa berkolaborasi untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Betawi di Daerah Khusus Jakarta.

    “Lantaran semakin sengitnya kompetisi global, di Daerah Khusus Jakarta, maka Saya Heikal Safar sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, berharap masyarakat Betawi wajib maju dan berkembang dalam segala bidang. Jadilah tuan di negeri sendiri,” kata Heikal.

    Selain itu, Heikal menegaskan bahwa segenap Pengurus Dewan Adat Bamus Betawi juga turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Yang pastinya bakal selaras dengan program Gubernur terpilih Jakarta Mas Pram yang telah dianugerahi gelar kehormatan adat Betawi oleh Majelis Kaum Betawi,” pungkas Heikal.

  • Pramono Anung Tidak Izinkan dan akan Pecat ASN Jakarta yang Ketahuan Poligami, Ini Alasannya – Halaman all

    Pramono Anung Tidak Izinkan dan akan Pecat ASN Jakarta yang Ketahuan Poligami, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung meminta aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Jakarta untuk poligami.

    Bahkan, ia menegaskan tidak akan mengizinkan ASN poligami dan mengancam memecat ASN yang ketahuan.

    “Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan izin poligami di era saya,” kata Pramono dalam sambutannya dalam acara Majelis Kaum Betawi di Pondok Pesantren Al Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025).

    Dikatakannya, dirinya penganut monogami.

    “Jadi saya sampaikan terbuka, belum jadi gubernur saja sudah menyampaikan terbuka.  Saya penganut monogami. Yang lain monggo, mau poligami tetapi tidak ASN,” kata Pramono.

    Kepada wartawan, Pramono lantas menegaskan alasannya melarang para ASN Jakarta di era kepemimpinannya kelak untuk bisa poligami.

    “Ya saya penganut monogami. Dan saya sengaja dalam acara dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria, saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen,” kata Pramono.

    Pramono bahkan tak segan untuk memecat para ASN di Jakarta jika nantinya ada yang ketahuan poligami di era kepemimpinannya.

    “Bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat, pasti tidak saya izinkan. Kurang jelas? Pasti tidak saya izinkan, ya Bang Doel juga gak akan izinkan,” tegas Pramono.

    “Ya enggak diizinkan. Kalau gak diizinkan dilanggar kan dipecat,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025, tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

    Pergub itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Pada Pasal 5 ayat 1 mengatur terkait izin memiliki istri lebih dari satu orang dapat dipenuhi dengan persyaratan yakni, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah sepuluh tahun perkawinan.

    Kemudian, ASN yang bersangkutan harus mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis; mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak; sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak; tidak mengganggu tugas kedinasan; dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.

  • Warga Khawatir Taman Tempat Nongkrong Mengarah Kriminal Jika Buka 24 Jam

    Warga Khawatir Taman Tempat Nongkrong Mengarah Kriminal Jika Buka 24 Jam

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung berencana membuka taman hingga 24 jam. Sejumlah warga menyoroti faktor keamanan jika taman dibuka sepanjang hari.

    Salah seorang warga, Yusuf (40) mengatakan, operasional taman hingga 24 jam perlu penambahan keamanan, seperti petugas yang berjaga hingga CCTV. Dia khawatir jika taman dibuka selama 24 jam justru dijadikan lokasi aktivitas negatif yang mengarah ke tindak kriminal.

    “Kalau bisa jaga keamanan sih, nggak masalah. Terus infrastruktunya, terutama penerangan,” kata Yusuf ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2025).

    “Karena kalau sudah malam, selama ini, biasanya sering jadi tempat nongkrong, takutnya kalau 24 jam, jadi tempat nongkrong yang ngarah ke kriminal. Kalau petugasnya jaga terus, ada CCTV, ya bagus,” katanya.

    Menurut Yusuf jika keamanan taman bisa terjaga dirinya ingin mengajak keluarga ke taman pada malam hari. “Ya, tapi mungkin nggak sampai malem banget, jam 8-9 (malam), merasakan olahraga malam lah,” ucapnya.

    Warga lain, Martin (32) juga menyoroti masalah keamanan jika taman dibuka selama 24 jam. Dia mengatakan, taman berpotensi menjadi lokasi kejahatan jika faktor keamanan diabaikan.

    “Sebenarnya sih ya fine-fine aja, tapi kan yang penting ada pengawasan yang ketat. Karena kalau itu takut jadi kejahatan kan, kalau lampunya kurang, pengawasannya kurang,” ucapnya.

    Meski bila benar taman dibuka 24, jam, Martin tidak akan mengunjungi taman di malam hari. Rutinitas pekerjaan Martin yang memakan waktu akan membuatnya berfikir 2 kali untuk ke taman.

    “Kalau saya sih nggak, karena pulang udah malam, ya olahraganya pagi doang dan kalau libur aja,” katanya.

    Warga lain, Irena (33) mengaku masih bimbang mengenai rencana taman dibuka hingga 24 jam. Menurut Irena, sebagai ibu rumah tangga, dirinya tidak memiliki kebutuhan untuk pergi ke taman pada malam hari.

    “Kalau saya sih 50:50 ya, karena saya nggak berkebutuhan yang harus ke taman 24 jam, apalagi malam ya, kalau ibu-ibu seperti saya. Saya pribadi, karena saya ibu-ibu dan ajak main anak, kayanya nggak harus sampai malam,” katanya.

    Dia juga meminta agar faktor keamanan dapat diperhatikan jika taman dibuka 24 jam. Khawatirnya, taman akan disalahgunakan jika keamanan tidak diperhatikan.

    “Ya mungkin keamanan ya, penjagaan mungkin ya, kan nggak tahu juga kalau malam itu ada apa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pramono Anung bicara sejumlah program unggulan yang akan direalisasikan pada 100 hari pertamanya menjabat nanti. Program itu di antaranya membuka sejumlah taman di Jakarta 24 jam hingga sekolah swasta gratis.

    Pramono mengatakan taman-taman yang infrastrukturnya sudah siap akan dibuka selama 24 jam. Misalnya, kata dia, Taman Literasi Martha Tiahahu, Banjir Kanal Timur, dan Taman Langsat Jakarta Selatan.

    “Kenapa baru lima, karena kami sudah melihat dari yang ada itu ternyata baru lima ini infrastrukturnya siap, ada fasilitas transportasi publiknya yang kemudian gampang untuk dijangkau. Kemudian di taman itu ada tempat untuk mengekspresikan tempat bertemu dan sebagainya,” jelasnya

    Adapun pengelolaannya melibatkan dua perusahaan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR). Nantinya keamanan, kenyamanan, akan diperhatikan.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wanti-wanti Pramono Anung Sebelum Resmi Jadi Gubernur Jakarta: ASN Berpoligami Akan Dipecat – Halaman all

    Wanti-wanti Pramono Anung Sebelum Resmi Jadi Gubernur Jakarta: ASN Berpoligami Akan Dipecat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Belum menjabat sebagai gubernur Jakarta, Pramono Anung sudah mewanti-wanti aparatur sipil negara (ASN) terkait poligami.

    Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan izin kepada ASN yang hendak berpoligami atau beristri lebih dari satu.

    Hal itu disampaikan Pramono dalam sambutannya di acara Majelis Kaum Betawi di Pondok Pesantren Al Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025).

    Awalnya, Pramono sengaja hanya menyapa dua tamu perempuan di acara yang didominasi pria.

    “Kenapa saya sebut mpok dua-duanya, yang lain (pria) enggak. Karena saya penganut monogami,” kata Pramono kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

    “Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya.”

    “Saya penganut monogami. Jadi saya sampaikan terbuka, belum jadi gubernur saja sudah menyampaikan terbuka Saya penganut monogami. Yang lain monggo, mau poligami Tetapi tidak ASN,” lanjut Pramono.

    Kepada wartawan, Pramono kembali menegaskan alasannya melarang para ASN Jakarta di era kepemimpinannya kelak untuk bisa poligami.

    “Ya saya penganut monogami. Dan saya sengaja dalam acara dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria, saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen,” kata Pramono.

    Pramono bahkan tak segan akan memecat para ASN di Jakarta jika nantinya ada yang ketahuan poligami di era kepemimpinannya.

    “Bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat, Pasti tidak saya izinkan. Kurang jelas? Pasti tidak saya izinkan, ya Bang Doel juga gak akan izinkan,” tegas Pramono.

    “Ya enggak diizinkan. Kalau gak diizinkan dilanggar kan dipecat,” lanjutnya.

     

    Sebelumnya, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025, tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

    Pergub itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Pada Pasal 5 ayat 1 mengatur terkait izin memiliki istri lebih dari satu orang dapat dipenuhi dengan persyaratan yakni, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah sepuluh tahun perkawinan.

    Kemudian, ASN yang bersangkutan harus mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis; mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak; sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak; tidak mengganggu tugas kedinasan; dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.

     

    Perceraian di kalangan ASN

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkap data mencengangkan soal angka perceraian aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta.

    Sepanjang 2024, ada 116 ASN Jakarta yang melaporkan perceraiannya.

    Kata eks Kapolri itu, angka sesungguhnya bisa lebih besar, sebab ada juga ASN yang tidak melaporkan perceraiannya.

    Menurut Tito, data tersebut turut mendasari terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

    Pergub yang ditandatangani Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi itu memancing polemik, karena dianggap melegalkan poligami di kalangan ASN.

    “Triggernya Pergub itu dibuat karena adanya data di beliau (Pj Gubernur Jakarta), adanya banyaknya, cukup banyaknya angka perceraian di kalangan ASN Provinsi DKI.”

    “Tahun lalu, 2024, ada 116 yang dilaporkan, belum mungkin yang di luar itu. Beliau tergerak hatinya, ingin mencegah jangan sampai terjadi perceraian,” kata Tito di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

    Tito juga mengungkapkan, yang menjadi alasan perceraian mayoritas adalah urusan ranjang.

    “Salah satu faktor yang membuat perceraian adalah, mohon maaf, hubungan suami istri. Di antaranya ada istri yang karena sakit, tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam konteks biologis karena mungkin setelah itu ada cacat yang akhirnya gak bisa melakukan kewajiban.”

    “Dan ada juga yang dipicu karena, mohon maaf, karena setelah menikah cukup lama. Kemudian tidak memiliki keturunan,” kata Tito. (Tribun Jakarta/Tribunnews).

  • Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah

    Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno usai penganugerahan gelar kehormatan adat Betawi di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyiapkan 40 program bagi Jakarta usai bersama wakilnya Rano Karno berkeliling untuk belanja masalah selama masa kampanye Pilkada.

    “Ada 40 program yang dipersiapkan. Nanti Bang Doel kalau mau menambahkan silakan. Kami sudah siap untuk itu karena janji selama kampanye,” kata Pramono usai diberikan gelar kehormatan “Abang” dari Majelis Kaum Betawi yang secara seremonial diberikan oleh Ketua Dewan Adat Fauzi Bowo alias Foke di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu.

    Pramono mempertimbangkan program tersebut berdasarkan hasil diskusi dan melihat permasalahan di Jakarta selama berkampanye dan menyosialisasikan visi-misi kepada warga.

    Pramono juga menegaskan program dan janji yang disiapkan tentunya merupakan hal yang bisa dikerjakan demi kebaikan Jakarta.

    “Selama sosialisasi, selama belanja masalah itu saya dan Bang Doel tidak pernah menjanjikan yang tidak bisa dikerjakan. Jadi semua hal adalah yang bisa dikerjakan. Sehingga itulah yang menjadi PR (pekerjaan rumah) saya dan Bang Doel,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengatakan, tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Fokus tim transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat,” kata Ima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/1).

    Program prioritas yang dikerjakan mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    Sumber : Antara